Akan Paripurna, Sejumlah Anggota DPRD Lampung Terjebak di Lift


Sejumlah anggota DPRD terjebak dalam lift ketika akan mengikuti sidang paripurna tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung di Gedung DPRD, Senin (4/7).

Anggota DPRD Lampung itu terjebak di lift karena mati lampu sehingga ada tiga anggota dewan yang terjebak diantaranya Nurhasanah, Ketut Irawan, Kostiana.

Selain anggota DPRD Lampung, adapula beberapa anggota Satpol-PP yang ikut terjebak didalam lift tersebut.

Kejadian itu dibenarkan oleh salah atau anggota DPRD Lampung yang terjebak di lift Nurhasanah dari fraksi PDIP.

"Iya. Benar," katanya seperti dilansir Kantor Berita RMOLLampung.
Dia mengaku kejadian tersebut tidak berlangsung lama, sebab ada Satpol-PP yang ligat membantu untuk keluar dari lift.

"Alhamdulilah sebentar, sudah bisa diabntu oleh Pol PP dan kebetulan di dalam lift (Kami) dikawal oleh Pol PP. Masih dilindungi Allah SWT," kata dia.


Nurhasanah Bacakan 12 Ranperda Inisiatif DPRD Lampung


Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung mengusulkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif. Dua belas ranperda itu dibacakan langsung oleh Juri bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Nurhasanah dalam rapat paripurna internal DPRD Provinsi Lampung, Senin (4/7).


Adapun dua belas ranperda itu yaitu, 1. Ranperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung (inisiatif Bapemperda); 2. Pencegahaan Perkawianan Di bawah Umur (inisiatif Bapemperda); 3. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 (inisiatif Komisi 1 ); 4. Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Daerah (inisiatif Komisi 1 ); 5. Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan atau Produk Ternak (inisiatif Komisi 2 )


Kemudian, 6. Peyelengaraan Koprasi dan UMKM (inisiatif Komisi 2 ); 7. Investasi Daerah (inisiatif Komisi 3 ); 8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain lain Pendapatan Yang Sah (inisiatif Komisi 3 ); 9. Pembanguan Kawasan Terpadu Bakauheni Harbour City (inisiatif Komssi 4); 10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional (inisiatif Komisi 4); 11. Penyelenggaraan Keolahragaan ( inisiatif Komisi 5); dan 12. Penyelengaraan Pendidikan ( Inisiatif Komisi 5 )


Dalam kesempatan itu, Nurhasanah yang juga politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa, Berdasarkan ketentuan tersebut di atas badan pembentukan peraturan daerah DPRD provinsi Lampung telah Melakukan Kajian dan Pendalaman Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.


“Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 96, pasal 97 dan pasal 98 Undang-undang tahun 2014,” ujarnya.


Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini juga menyampaikan, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, DPRD Provinsi Lampung telah mengakomodir berbagai masukan dari Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi, Stakeholder terkait, Akademisi dan masukan dari Anggota DPRD serta telah melalui proses fasilitasi Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah.


Lebih lanjut, kegiatan pembahasan tersebut telah dilaksanakan Secara marathon dalam waktu yang relatif singkat, dengan harapan sungguh-sungguh keberadaan Peraturan Daerah Ini dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, tepat guna dan berhasil guna.


“Untuk Itu, mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah, kami mengharapkan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, agar dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk dapat di lanjutkan ke tahapan selanjutnya,” tukasnya. 



Koran editor


Budi Yuhanda Paparkan Bahaya PMK Pada Hewan

 


Bandarlampung — Pemerintah daerah diminta untuk serius dalam penanganan penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tidak hanya pada sapi melainkan juga pada domba dan kambing. Hal tersebut disebabkan, dampak dari PMK juga terkena pada domba dan kambing serta mempunyai potensi tinggi tertular.


“Sapi yang punya virusnya tapi domba dan kambing juga kena dampaknya. Kenapa? Walau tak terlihat, tapi domba dan kambing ini punya potensi penularan sangat tinggi,” kata Ketua Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Lampung Budi Yuhanda, diwawancarai di gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (04/07/2022).


Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan, para peternak domba dan kambing juga sangat dirugikan dan terdampak akibat virus PMK ini. Bahkan, sudah ada domba dan kambing yang terjangkit virus PMK ini. “Seperti di Lampung Tengah sudah ada seratusan domba dan kambing yang kena virus PMK,” kata dia.


Menurutnya, wabah PMK yang terjadi memiliki perbedaan antara sapi dan domba/kambing yang terkena virus PMK itu. “Kalau sapi itu terlihat, tapi kalau domba dan kambing ini tidak terlihat walaupun kena virus ini. Atau kalau dalam Covid-19 itu istilahnya OTG atau tanpa gejala. Akibatnya pemerintah pun melarang domba dan kambing yang kena PMK ini untuk dijual,” ujarnya.


Untuk mengatasi itu, politisi Nasdem tersebut telah melakukan berbagai langkah dan upaya. Salah satunya melaksanakan kebijakan pusat dengan membagi tugas tiap daerah untuk memantau PMK pada domba dan kambing.


“Kita juga memfasilitasi vaksinasi mandiri. Tapi ini peminatnya masih sepi. Karena harus mengeluarkan kocek ratusan ribu, makanya peminatnya masih sedikit,” kata Budi.


Selain itu, secara kelembagaan dan organisasi HPDKI, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah menganggarkan untuk penanganan virus PMK ini.


“Kita akan dorong di APBD murni, karena kalau di perubahan nggak sanggup peluangnya. Kalau pemerintah mau serius ini emang harus dianggarkan, karena diprediksi PMK ini bakal sampai tiga tahun,” kata dia.


Selanjutnya, pihaknya juga mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti rugi bagi ternaknya yang terkena virus PMK ini.


“Dan vaksinasi kita bantu dan perbanyak, jangan mengandalkan dari pusat. Kalau dari pusat itu kan terbatas dan penyebaran tidak merata,” tegasnya.


WARTAPOST.ID


Ketika Anggota Fraksi DPRD Lampung Bersilaturahmi

 


Bandarlampung--Anggota Fraksi DPRD Lampung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjalin silaturahmi.

Diketahui, saat ini KIB berisikan tiga partai politik yakni Partal Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua Fraksi Golkar, Supriadi Hamzah mengatakan forum silaturahmi KIB di Lampung ini merupakan tindak lanjut dari kebijaksanaan pusat.

"Segala pertemuan yang terjadi hari ini hanya sekedar silaturahmi dan tidak permasalahan apapun. Jadi hari ini semuanya silaturahmi," kata Supriadi Hamzah, di Jalan KH Mas Mansyur pada Sabtu (2-7-2022).

Menurut dia, awal gerakan yang baik seperti KIB ini harus dimulai dengan komunikasi dan silaturahmi yang baik.

"Alhamdulillah hari ini saudara kami semua dari PAN dan PPP bisa berkumpul untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik ditempat ini. Kami bertiga siap menerima kebijaksanaan dari pusat," ucap Supriadi.

Dia mengungkapkan pergerakan KIB yang ada di Lampung saat ini semuanya masih menunggu arahan dari pusat.

"Untuk gerakan yang akan dilakukan di daerah, kami semua masih menunggu petunjuk dan arahan dari pusat," ungkapnya.

Dia juga mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu yang dilakukan pusat bukan sekedar hanya harapan, tapi sebuah keyakinan untuk meraih kesuksesan.

"Sudah kita rasakan bahwa KIB yang sudah dibangun pusat ini InsyaAllah akan sukses," ujarnya.(**)

harianmomentum.com


Kostiana: Kebijakan yang Diterapkan Pertamina Harus Dikaji Ulang

 


Bandar Lampung — Komisi IV DPRD Lampung memantau dan mengikuti perkembangan implementasi kebijakan dari Pertamina, terkait pemberlakuan MyPertamina per-1 Juli 2022 bagi pengguna BBM Bersubsidi, yaitu Pertalite.


“Mewakili masyarakat secara umum, kebijakan yang diterapkan pertamina harus dikaji ulang, harus banyak pertimbangan yang lebih matang lagi. Meski tujuan adalah mengantisipasi penyelewengan BBM subsidi oleh oknum. Karena, tidak semua masyarakat paham akan aplikasi MyPertamina,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Kostiana. Jumat (01/07/2022).


Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung itu menuturkan, untuk masyarakat menengah kebawah tidak semua memiliki android, yang sebagai sarana untuk mendaftar. Meski, ada kemudahan hanya menunjukan KTP dan KK.


“Jadi, saya menghimbau pertamina mencarikan solusi lain yang lebih meringankan masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Minimal, kebijakan bisa dipahami dan mudah diterima untik masyarakat menengah kebawah,” ujarnya.


Tentu, selaku lembaga legislatif. Pihaknya, akan terus memantau dan mengawal kebijakan pusat, melalui koordinasi dan komunikasi dengan pihak pertamina yang ada di provinsi Lampung.


“Pasti kami pantau kebijakan ini, minimal out put nya apa untuk pertamina ini. Ketika, sudah mulai di terapkan,” tegasnya.


Wartapost

Ketua DPRD Lampung: Selamat Atas Jabatan Baru Kapolda

 


Lampung – Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay didampingi Forkopimda lakukan silaturahmi bersama Kapolda Lampung dalam rangka konsolidasi dan memperkuat sinergitas yang dilaksanakan di Mapolda Lampung. Kamis (30/06/2022)


Saat ditemui, Ketua DPRD Lampung mengucapkan selamat atas jabatan barunya dalam memimpin korps bhayangkara di Provinsi Lampung dan mengharapkan sinergitas serta kerjasama dalam menciptakan kambitmas terus ditingkatkan.

”Kapolda sebelumnya telah banyak berkontribusi, bersinergi dan berkomunikasi secara intensif kepada lintas sektoral khususnya DPRD Lampung, secara kelembagaan kami selalu bersedia untuk berkolaborasi serta mendukung terwujudnya Polri yang Presisi ” Ujar Mingrum


Ia juga menjelaskan bahwa sepekan terakhir pihak kepolisian telah melakukan tindakan penegakkan hukum kepada sekelompok yang diduga teridentifikasi paham radikalisme di

beberapa wilayah Provinsi Lampung.


” Tadi saya sampaikan dengan Kapolda bahwa lembaga legislatif Provinsi Lampung melalui kegiatan Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) yang wajib dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali oleh anggota DPRD merupakan bagian dari strategi komunikasi yang dibangun langsung bersama masyarakat menggunakan metode kearifan lokal guna memastikan internalisasi sosialisasi tersebut dapat diserap seutuhnya dan diterima dengan mudah oleh masyarakat bagaimana penerapan nilai Pancasila dilakukan serta mengingatkan kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia ” Ungkapnya


Terakhir, Mingrum Gumay yang juga sebagai Dewan Penasehat KBPP Provinsi Lampung meminta Kapolda Lampung kembali meninjau dan melakukan pembinaan intensif kepada Organisasi Putra-Putri Polri yang ada di Provinsi Lampung


” Keluarga Besar Putra – Putri Polri (KBPP) menjadi satu wadah komunikasi bagi anak-anak Polri baik dalam menggali dan mengembangkan kreativitas maupun dapat membantu Program Polri, dengan kolaborasi dan penguatan sinergitas dari entitas Internal bisa memaksimalkan dan membantu kinerja Polri dalam mewujudkan Polri yang presisi ” Imbuh Politisi Senior Dari PDI Perjuangan


Gubernur Dan Ketua DPRD Lampung Hadiri Pelantikan Percasi

 


Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lampung untuk menghasilkan bibit-bibit pecatur yang handal dengan membangkitkan Lampung sebagai sentra catur Indonesia.

Pesan Gubernur itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Qudrotul Ikhwan saat acara pelantikan Pengurus Provinsi (Pengprov) Percasi Lampung Masa Bakti 2022-2026, yang dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PB Percasi Grandmaster (GM) Utut Adianto, di Balai Keratun Lt. 3, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (8/6/2022). 
Kehadiran saudara dalam kepengurusan Percasi haruslah dibarengi dengan dedikasi dan pengabdian yang tulus dan benar-benar mau mengembangkan olahraga catur agar dapat tumbuh dan berkembang yang memiliki prestasi yang membanggakan sampai ke tingkat nasional maupun internasional," ujar Qudrotul.
Pada kesempatan itu, GM Utut Adianto melantik Yanuar Irawan yang merupakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung sebagai Ketua Umum Pengprov Percasi Lampung Masa Bakti 2022-2026.

Qudrotul berpesan agar komitmen dari pengurus, benar-benar konsisten dalam mengemban tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.

"Prestasi akan terjaga bahkan terus meningkat manakala keluarga besar Percasi baik di tingkat daerah maupun nasional senantiasa fokus terhadap berbagai proses pembinaan, pembibitan dan regenerasi atlet," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PB Pecasi GM Utut Adianto mengatakan di bawah kepengurusan yang baru, Percasi Lampung diharapkan mampu membawa gerbong ke arah kemajuan atlet berpestasi.
Lampung pernah menjadi salah satu sentra catur Indonesia. Harapan saya Saudara Yanuar membawa gerbong ini bisa memperlakukan atlet dengan baik melalui pelatihan, pertandingan dan mengevaulasi hasil pertandingan," ujar Utut.

Pada rangkaian pelantikan itu, diberikan penghargaan kepada para tokoh asal Lampung atas pengabdian, dedikasi dan perhatiannya dalam memajukan olahraga catur di Provinsi Lampung.

Hadir pada acara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Ketua Umum KONI Lampung M. Yusuf Sulfarano Barusman, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. [Red]


Paripurna LKPJ Tahun 2021, DPRD Lampung Usulkan Tambahan Banparpol

 



Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menyelenggarakan kegiatan rapat Paripurna secara daring dan juga tatap muka di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (07/6/2022). 

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto dan jajaran turut menghadiri Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dibuka dengan membahas dana bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2021.

"Ada dua yang pertama inspirasi yang kedua aspirasi, itukan terinspirasi dengan partai politik kekinian khususnya yang ada di parlementer baik dipusat maupun di daerah terhadap pendidikan politik  kegiatan - kegiatan konsolidasi kegiatan politik," ujarnya.



Selain itu, diketahui saat ini alokasi pendanaan partai politik di Indonesia belum memadai hanya berkisar 1,5 persen dari total kebetuhan partai politik, selanjutnya terkait jumlah bantuan partai politik terhadap belanja daerah total Provinsi Se Indonesia sebesar 0,09 persen, sedangkan di Provinsi Lampung hanya 0,06 persen.

"Aspirasinya kita melihat alokasinya yang diperoleh diperkirakan 0.06 persen nilainya Rp. 1.200 persuara, usulannya bisa ditingkatkan menjadi Rp. 3.500, akan tetapi juga memperhatikan satu persetujuan Kemendagri, dua APBD kita".katanya.


Minggrum Gumay juga menyampaikan terkait LKPJ tahun anggaran 2021 yang ada beberapa koreksi bersifat konstruktif sesuai disampaikan oleh DPRD melalui Pansus kepada pihak Pemerintah Provinsi Lampung khususnya terhadap kinerja OPD-OPD agar menjadi perhatian bersama.


Post kota


Pengurus Pengprov Percasi Lampung Yanuar Dilantik


Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pengprov Persatuan Catur Indonesia (Percasi) GM Utut Adiyanto melantik pengurus Pengprov Percasi Lampung periode 2022 -2026 di Balai Keratun Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (8/6/2022).

Dipimpin Yanuar Irawan, GM Utut Adiyanto berharap kepengurusan ini mampu mengembalikan prestasi catur di Lampung. Tahun 80-an, Lampung pernah meraih prestasi yang membanggakan, kata GM Utut Adiyanto.

Pada masa itu, catur Lampung mencapai kejayaan dengan meraih dua medali emas tingkat Nasional, ujarnya. Ketua Fraksi PDIP DPR RI ini meminta jajaran Pengprov Percasi Lampung menjaga soliditas organisasi dan kesetiaan pada Yanuar Irawan.

"Harus ada kesetiaan antara yang dipimpin dan memimpin. Siap tegak lurus terhadap Ketua Yanuar Irawan?" tanya GM. Utut. Para pengurus Percasi Lampung serentak menjawab: siap.
Menurut GM Utut, meski pengurus Percasi Lampung ada yang berlatarbelakang politisi, persoalan catur tidak boleh dibawa ke ranah politik. "Saya berpesan pada Yanuar Irawan, agar olahraga catur tidak dibawa ke politik," tegasnya.

Yanuar Irawan mengucapkan terimakasih pada PB Percasi yang telah melantik dan mengukuhkan Pengprov Percasi."Terimakasih pada ketua PB Percasi bapak GM.Utut dan jajaran yang telah hadir di Lampung. Semoga kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik," ujar Ketua Komisi V DPRD Lampung ini.
Yanuar menargetkan olahraga catur Lampung akan maju dan berkembang kedepannya'Saya menargetkan bisa menyumbang emas pada PON mendatang," ujarnya.

Post kota


Utut dan Gubernur Bakal Hadiri Pelantikan Pengprov Percasi Lampung

 


Ketua PB Percasi GM Utut Adianto dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dijadwalkan hadir Pelantikan Pengprov Percasi Lampung periode 2022 - 2026 di Kota Bandarlampung, Rabu (8/6/2022). 

Menurut Sekretaris Pengprov Percasi Lampung Arya Khalief, selain Utut, bakal hadir pula Sekjen PB Percasi dan Ketua Bidang Organisasi. Dia berharap pelantikan ini momentum kebangkitan olahraga catur di Lampung.
Ketua Pelaksana Pelantikan Pengprov Percasi Lampung Mico Periyandho mengatakan Musprov Percasi Lampung sepakat memilih Yanuar Irawan sebagai ketua Pengprov Percasi Lampung periode 2022-2026.
2022
PB Percasi sudah membuat Surat Keputusan (SK) Pengesahan Struktur Kepengurusan Pengprov Percasi Lampung, tinggal pelantikannya, ujar Mico kepada Poskota Lampung, Minggu (5/6/2022).

Menurut Mico, ada beberapa kegiatan pada hari pelantikan, salah satunya pertandingan 3 on 3 antar tamu VIP hingga pembukaan turnamen catur Ikatan Alumni Jurusan Matematika (Ikamatika) Universitas Lampung.

Mico optimistis kepengurusan baru yang dipimpin Yanuar Irawan bakal memeroleh dukungan semua pihak agar mampu menjadikan olahraga catur sebagai andalan dalam mengharumkan nama daerah.

Post kota


Proyek Dua Gedung RSUDAM Diminta Disetop

 


DPRD Lampung minta pembangunan dua gedung di RSUDAM disetop.


Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan meminta pembangunan dua gedung Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moloek (RSUDAM) yang belakangan banyak disorot publik untuk dihentikan pengerjaannya sampai ada penejelasan dari konsultan teknis bersertifikat. Konsultan harus memberikan penjelasan apakah pembangunan gedung itu layak dilanjutkan atau tidak.


Kedua gedung itu adalah Gedung Perawatan Bedah Terpadu yang dibangun dengan nilai Rp38 miliar dan Pembangunan Gedung Perawatan Neurologi RSUDAM sebesar Rp22 miliar.


“Melihat persoalan yang saat ini sedang ramai disorot publik terkait bangunan di RSUAM yang dianggap bermasalah, maka sesuai dengan yang saya sampaikan ketika sidak ke RSUDAM agar sebelum dilanjutkan sebaiknya kita minta dan dengarkan dulu penjelasan, oendapat dari tenaga teknis yang bersertifikat. Jadi hentikan dulu sementara pembangunannya sampai ada penjelasan dari konsultan teknis,” ujarnya, Minggu (5/6).


Menurut Yanuar, konsultan teknis bersertifikat harus melakukan penilaian secara obyektif sesuai kondisi fisik bangunan apakah layak dilanjutkan atau tidak pembangunannya,”Karena gedung itu dibuat untuk tujuan mulia yaitu untuk pelayanan publik dibidang kesehatan. Jadi jangan sampai terjadi apa-apa yang justru menimbulkan persoalan baru,” terangnya.


Yanuar menjelaskan, agar polemik dimasyarakat tidak meluas dan memunculkan presepsi negatif, maka sebaiknya pengerjaan dua gedung itu dihentikan atau disetop sementara.

“Sekali lagi untuk kebaikan bersama saya minta dihentikan atau ditunda dulu untuk sementara waktu sampai ada kepastian dari konsultan teknik yang menyatakan itu layak dilanjutkan,” tandasnya.


Menurut Yanuar, RSUDAM merupakan instansi pelayanan kesehatan yang penting bagi masyarakat, sehingga harus terus menerus meningkatan saran prasarana pelayaan.”Pembangunan gedung itu bagian dari meningkatan sarana pelayanan kesehatan. Namun pembangunannya tetap harus sesuai aturan,” pungkasnya.


Komisi V DPRD provinsi Lampung kunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Jum’at (03/06/22).


Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan kunjungan ini dilakukan terkait informasi yang didapat mengenai proses pembangunan gedung baru yang diduga miring dan tidak sesuai speak.


“Karena kita dapat informasi katanya gedung yang dibangun dalam posisi miring maka kami sepakat untuk turun dan melihat, secara umum karena ini belum jadi dan masih tahap proses pengerjaan. Tapi kita berterimakasih pada media yang ikut mengawasi sebelum terjadi apa-apa,” ucap Politisi PDI Perjuangan.


Selanjutnya, Yanuar menjelaskan gedung ini belum jadi secara umum pembangunan ini sudah memenuhi syarat namun kita perlu orang teknis yang betul-betul paham dan mampu menjelaskan kebenarannya.


“Kita butuh ahli teknis karena kita tidak tahu kekuatan gedung didalam bangunan ini seperti apa, intinya pembangunan harus memiliki kekuatan dan keindahan nah ini keindahan y belum karena memang belum selesai dan masih dalam tahap pengerjaan tahap dua saat ini yang sedang proses tender,” lanjutnya.


Yanuar juga menyampaikan, akan ada ahli teknis yang mengkaji dan memeriksa pembangunan Gedung Perawatan Bedah Terpadu tersebut.


“Nanti orang teknis dari kita akan mengecek betul-betul gedung baru itu, apa sudah sesuai apa belum dan kekuatannya seperti apa. Saya juga sudah koordinasi dengan gubernur terkait orang teknis yang akan melakukan pengecekan pada bangunan ini,” ucapnya.


Sementara itu, Mikdar Ilyas Sekretaris Komisi V DPRD Lampung menyampaikan setiap masukkan yang diterima oleh pihak RSUDAM harus diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.


“Semua yang terlibat dalam proses pembangunan ini harus hati-hati sehingga tidak ada isu buruk yang berkembang, yang kita khawatirkan karena kelalaian pekerja yang terlibat tidak maksimal takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga setiap masukkan yang diterima harus dikoreksi,” tegasnya.


Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUDAM Lampung, Lukman Pura yang mendampingi kunjungan Komisi V DPRD Lampung menyampaikan terimakasih dalam mendukung dan mengklarifikasi pemberitaan yang beredar terkait pembangunan RSUDAM.


“Kita lihat nilai positifnya semua ikut menjaga, memperhatikan program-program starategis khususnya di RSUDAM, seperti yang telah disampaikan memang gedung ini belum selesai dengan kita perhatikan bersama-sama semoga kedepan akan lebih baik,” tuturnya.


Lukman Pura juga mengatakan pihaknya menunggu rekomendasi dari pihak DPRD atau pemprov Lampung terkait orang teknis yang akan melakukan pemeriksaan agar lebih baik lagi.


“Kami akan menunggu rekomendasi DPRD menyangkut teknis jadi harus dijawab dengan nilai-nilai teknis atau dengan pemeriksaan teknis terkait daripada dugaan dan prakiraan yang kita ketahui bersama tapi secara langsung hari ini sudah diklarifikasi oleh Ketua Komisi V tadi,” jelasnya.


Sementara, Deni Ribowo anggota Komisi V menambahkan tujuan dari kunjungan atau sidak bukan semata-mata untuk melihat pembangunan gedung tersebut.


“Kita juga meninjau beberapa gedung yang dipersiapkan untuk lebih sempurna lagi seperti ada ruang kalo ada tamu dari Kementerian atau Paspampres saat kunjungan presiden dan itu sudah dimiliki oleh RSUDAM,” kata Politisi Partai Demokrat Lampung.


Deni juga menambahkan RSUDAM juga sudah memiliki klinik kecantikan.


“Ini baru dan RSUDAM ini komplit artinya melihat beberapa anggaran yang sudah kita salurkan di RSUDAM ini betul-betul dilaksanakan seperti apa yang sudah di rencanakan,” tutupnya.(ndi)