Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung mendampingi Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk pengawasan langsung pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, dan dihadiri jajaran pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri migas dan energi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum penguatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung. Ia menegaskan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada 2025. Angka itu melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.

Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisinya meliputi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.

Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Fokus utama adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT. Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.

"Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tetapi signifikan," ujar Putri.

Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.

Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, hingga mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat untuk mencegah resistensi masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan. Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang memerlukan pematangan melalui eksplorasi lanjutan.

Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan. Langkah tersebut diharapkan membuka potensi baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT. Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan studi dan pemboran eksplorasi pada 2028.

Jika ditemukan cadangan ekonomis, tahapan berikutnya meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (POD), hingga target on stream awal pada 2032. "Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan," ujarnya.

Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses PPKH dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan target nasional, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Peringatan HUT ke-76 Satpol PP, Ini Kata Gubernur Lampung

 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan penegakan kebijakan daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal pada peringatan HUT ke-76 Satpol PP Tahun 2026 yang dirangkai dengan doa bersama menyambut Ramadan 1447 Hijriah di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menilai bahwa usia 76 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah.

“Ini bukan usia yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan melindungi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Satpol PP merupakan representasi langsung pemerintah daerah di lapangan sekaligus wajah kebijakan yang dirasakan masyarakat setiap hari.

“Aturan tidak akan memiliki kekuatan tanpa ketegasan di lapangan. Satpol PP adalah wajah pemerintah daerah yang setiap hari dilihat masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mencontohkan keberhasilan penegakan Perda larangan pengiriman gabah ke luar daerah melalui pengawasan ketat di wilayah Bakauheni. Kebijakan tersebut  telah menghidupkan kembali penggilingan padi di Lampung.

“Satu penggilingan menyerap lima tenaga kerja. Artinya, sekitar seribu lapangan pekerjaan terbuka,” ungkapnya.

Selain membuka lapangan kerja, langkah tersebut juga dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di daerah.

“Dulu akhir tahun harga beras selalu naik. Kemarin tidak. Itu karena teman-teman Satpol PP yang menjaga,” katanya.

Meski menekankan pentingnya ketegasan, Gubernur mengingatkan agar penegakan peraturan tetap dibarengi pendekatan humanis dan berkeadilan. Kedisiplinan harus disertai pendekatan persuasif serta empati, agar ketertiban tidak mengabaikan rasa keadilan sosial.

Memasuki bulan Ramadan, Gubernur mengajak seluruh anggota Satpol PP menjadikan momentum ini sebagai sarana memperkuat integritas dan moral.

“Jangan sampai kita menegakkan aturan kepada masyarakat, tapi lalai menjaga integritas pribadi,” pesannya.

Selain itu, Gubernur juga menegaskan peran Satpol PP dalam menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat selama Ramadan.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap Satpol PP terus bertransformasi menjadi aparat yang profesional, responsif, berintegritas, serta dicintai masyarakat.

“Perkuat niat pengabdian, luruskan komitmen pelayanan, tingkatkan solidaritas, dan bekerja dengan hati. Kita ingin Lampung yang aman, tertib, dan harmonis,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Siap Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan

 Bandar Lampung ---- Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (18/2/2026).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menekankan agar seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan.

​Tomsi Tohir menyoroti adanya kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga sekecil apa pun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak pada hari berikutnya.

​"Hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi. Jadi begitu ada kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik," tegas Tomsi.

​Sekjen Kemendagri mengungkap adanya anomali di beberapa wilayah penghasil komoditas tertentu, seperti cabai, yang justru mengalami kenaikan harga di tengah stok yang melimpah. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan tim terkait untuk mendalami potensi adanya praktik kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.

​"Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah. Dalami betul kenapa naik," ujarnya.

​Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki empati tinggi dan tidak menggunakan standar pribadi dalam menilai kenaikan harga.

"Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat naiknya kerasa," tambahnya.

​Tomsi Tohir kemudian menginstruksikan Bulog, dinas perdagangan, dan kantor perwakilan di daerah untuk bekerja lebih ekstra dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan setiap hari. Ia menekankan bahwa disiplin dan kemauan keras dari seluruh stakeholder adalah kunci untuk memberikan harga terbaik bagi masyarakat.

​"Harus dibuat tim petugas yang terus-menerus mengecek. Jadi tidak selesai rapat kita selesai dan beristirahat. Dari daerah pun mengecek langsung ke lapangan," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya tren peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah wilayah Indonesia pada minggu kedua Februari 2026.

Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi mengingat pola historis kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa sebaran kenaikan harga kian meluas.

"Terdapat 199 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu itu ada 170 yang mengalami kenaikan, artinya yang mengalami kenaikan IPH bertambah," ujar Ateng.

​BPS mencatat bahwa komoditas cabai rawit dan daging ayam ras menjadi motor utama kenaikan harga di berbagai daerah. Cabai rawit, secara nasional, mengalami kenaikan harga sebesar 16,60 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dengan rata-rata harga Rp67.000 per kilogram. Angka ini telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp57.000.

​Selain cabai dan ayam, komoditas beras juga menunjukkan tren peningkatan sebaran kenaikan harga. Pada minggu kedua Februari ini, tercatat 90 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras, meningkat dari 72 daerah pada minggu sebelumnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Rute Lampung–Kuala Lumpur, Ini Kata DPRD

Bandar Lampung – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menanggapi dibukanya penerbangan internasional perdana rute Lampung–Kuala Lumpur, Malaysia, melalui Bandara Raden Inten II pada kamis, 12 Februari 2026.

Ia berharap rute tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Penerbangan inaugural itu akan dilayani maskapai TransNusa dengan jadwal keberangkatan pukul 11.00 WIB dari Bandara Raden Inten II menuju Kuala Lumpur.

Yusnadi mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang dinilainya berhasil menghidupkan kembali penerbangan internasional dari Bumi Ruwa Jurai.

Namun ia mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan rute serupa pernah dibuka lalu terhenti.

“Selamat kepada Dinas Perhubungan yang sudah melakukan terobosan. Tapi jangan sampai ini hanya sekali terbang. Dulu pernah ada penerbangan serupa yang akhirnya berhenti,” kata Yusnadi, Rabu, 11 Februari 2026.

Menurut dia, rute Lampung–Malaysia merupakan pintu strategis yang harus dijaga kesinambungannya.

Lampung dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, religi, budaya, kuliner, hingga komoditas hasil bumi yang bisa dipromosikan ke mancanegara.

“Kalau ini rutin, penerbangan Lampung–Malaysia bisa menjadi kunci mendatangkan wisatawan, pelaku usaha, hingga investor. Ini bukan tujuan akhir, tapi sarana konektivitas ke negara lain di Asia Tenggara,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerbangan reguler bukan hanya melayani penumpang, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Karena itu, Yusnadi menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan keberlanjutan rute tersebut.

“Tugas pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan penerbangan ini tidak berhenti di tengah jalan. Harus ada kesinambungan kebijakan, promosi wisata, perbaikan destinasi, dan dukungan agar maskapai tetap sehat secara ekonomi,” katanya.

Ia juga mendorong dukungan terhadap rencana penerbangan umrah melalui Bandara Raden Inten II.

Menurut dia, jumlah jemaah umrah asal Lampung cukup besar dan selama ini harus berangkat melalui Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyatakan kesiapan operasional penerbangan internasional tersebut.

Hampir seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tinggal menunggu satu persetujuan dari Kementerian Pertahanan.

“Persyaratan sudah keluar, tinggal satu dari Kementerian Pertahanan. Insyaallah 12–13 Februari ini penerbangan perdana Lampung–Kuala Lumpur bisa dilaksanakan,” kata Bambang, Senin, 9 Februari 2026.

Pada tahap awal, pola rotasi pesawat yakni Jakarta–Lampung–Kuala Lumpur–Lampung–Jakarta.

Gubernur dan Ketua DPRD Lampung Hadiri Launching IJP FC dan Turnamen Minisoccer

Bandarlampung — Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan tim sepak bola IJP Football Club (IJP FC) yang ditandai dengan gelaran Turnamen Minisoccer IJP, Sabtu (14/2/2026) di Subanus X Soccer Field.

Kegiatan ini langsung dihadiri Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Sekaligus Launching IJP FC. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga 10.00 WIB dan diikuti puluhan jurnalis yang tergabung di IJP lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Launching IJP FC ini menjadi langkah awal komunitas jurnalis Pemprov Lampung dalam mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran, sekaligus membangun solidaritas antarmedia. Momen tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah yang ikut memeriahkan pertandingan persahabatan.

Turnamen minisoccer ini juga menjadi simbol komitmen IJP untuk terus menghadirkan kegiatan positif bagi anggotanya, baik dalam bidang olahraga maupun pengembangan profesionalisme di dunia jurnalistik.

Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa menyampaikan bahwa pembentukan IJP FC merupakan wujud semangat baru bagi para jurnalis Pemprov Lampung. Ia menjelaskan IJP sudah melakukan kegiatan secara rutin bermain bola Minisoccer.

“Alhamdulillah IJP FC resmi kita launching. Turnamen ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan antarjurnalis di lingkungan Pemprov Lampung,” ujarnya.

Dengan adanya IJP FC, kegiatan olahraga di kalangan jurnalis diharapkan semakin berkembang dan memberikan warna baru bagi aktivitas komunitas pers di Lampung. Serta ini nantinya sebagai seleksi untuk persiapan tim untuk mengikuti Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas) 2027 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung sebagai tuan rumah," ujar Ketua Penanggung jawab (Penjab) Minisoccer SIWO PWI Lampung ini. (*)

HPN 2026, Syukron Muchtar Dorong Pers Jadi Mitra Kritis

Bandarlampung: Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi refleksi penting bagi insan pers untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas dalam setiap karya jurnalistik. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, M Syukron Muchtar, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah, DPRD, sekaligus jembatan informasi bagi masyarakat.

Menurut Syukron, di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, pers dituntut semakin profesional, berimbang, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

“Pers harus semakin profesional dalam menyajikan berita. Bukan hanya cepat, tetapi juga akurat, mendidik, dan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat,” ujar anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung tersebut, Senin (9/2) malam.

Ia menilai, pemberitaan yang edukatif dan informatif bukan sekadar memenuhi kebutuhan publik akan informasi, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif serta mendorong kemajuan daerah.

“Pers adalah mitra terbaik pemerintah dan DPRD dalam menyampaikan program, mengawal kebijakan, sekaligus memberi masukan yang konstruktif. Kritik yang objektif justru menjadi vitamin bagi demokrasi,” tegasnya.

Syukron berharap, HPN 2026 menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara insan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan sinergi yang sehat, pemberitaan tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga energi positif yang menumbuhkan dan mengembangkan Provinsi Lampung.

“Lampung membutuhkan pers yang kuat, independen, dan berintegritas. Karena dari pemberitaan yang sehat, akan lahir ruang publik yang cerdas dan pembangunan yang lebih terarah. Selamat hari pers nasional untuk seluruh jurnalis yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung,” pungkasnya seperti dilansir lampung way

Anggota DPRD Lampung : Rekrutmen P3K di MBG Lewat Tes CAT

Bandar Lampung — Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa rekrutmen pegawai melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara terbuka dan profesional melalui mekanisme tes Computer Assisted Test (CAT). Hal tersebut disampaikan Mikdar Ilyas saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (09/02/2026).

Menurut Mikdar, pemberitaan yang menyebutkan bahwa setiap MBG otomatis mengangkat tiga orang menjadi pegawai P3K perlu diluruskan. Ia menegaskan bahwa pengangkatan P3K bukan otomatis, melainkan melalui tahapan seleksi yang ketat.

“Yang saya tahu, mereka yang bisa menjadi P3K itu harus mengikuti tes CAT. Bagi yang lulus, barulah mendapat posisi dan SK sebagai P3K. Jadi bukan hanya pegawai di MBG saja, masyarakat umum pun kalau lulus tes CAT di instansi manapun, ya bisa menjadi P3K,” ungkapnya. Mikdar.

Oleh karena itu, Politisi senior Gerindra Lampung itu menerangkan, dalam rencana ke depan memang terdapat tiga posisi strategis yang akan menggunakan skema P3K di dapur MBG, yakni kepala dapur/SPPG, tenaga administrasi penting, dan ahli gizi. Namun hingga saat ini, baru posisi kepala SPPG yang telah mengikuti proses seleksi.

“Sementara ini yang saya tahu baru kepala SPPG yang mengikuti tes. Itu pun bagi yang lulus. Kalau tidak lulus, ya belum bisa diangkat. Tetap ada penyaringan,” tegasnya.

Mikdar menilai, lanjutnya, keberadaan pegawai P3K di dapur MBG sangat penting untuk memastikan tata kelola berjalan profesional dan berkelanjutan. Dengan status kepegawaian yang jelas, pengelolaan dapur gizi dinilai akan jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

“Kalau sudah P3K, ikatannya jelas. Ke depan kita yakin dapur ini akan dikelola secara profesional. Beda dengan kondisi sekarang, yang ikatannya belum jelas, sehingga orang-orangnya masih berharap pindah kerja ke tempat lain,” ujarnya.

Ia optimistis, pengangkatan P3K akan memberikan dampak positif, tidak hanya pada kualitas layanan gizi, tetapi juga pada stabilitas tenaga kerja.

“Dengan status yang jelas, mereka bisa bekerja lebih fokus dan hati-hati. Dampaknya pasti bagus,” kata Mikdar.

Selain itu, Mikdar juga menyoroti peluang kerja baru yang terbuka melalui Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memperluas lapangan pekerjaan.

“Ini kan membuka peluang kerja. Kalau tadinya tes CAT P3K hanya untuk dinas-dinas tertentu, sekarang sudah ada peluang di Badan Gizi Nasional dan dapur MBG. Tentu ini harus kita dukung,” ungkapnya.
Mikdar bahkan berharap ke depan kuota P3K di sektor gizi bisa terus ditambah.

“Kalau bisa, semakin banyak semakin baik. Kita dukung penuh karena ini untuk kepentingan masyarakat dan masa depan generasi kita,” pungkasnya seperti dilansir wartapos

DPRD Lampung Dorong Evaluasi Jembatan Rawan Kecelakaan

Bandarlampung - Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menanggapi peristiwa kecelakaan satu unit minibus yang terjun ke sungai di jembatan gantung Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Senin (9/2) sekitar pukul 18.00 WIB.

‎
‎Dalam insiden tersebut, 18 penumpang berada di dalam kendaraan, dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Beruntung tidak ada korban jiwa. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan badan minibus berada di sungai, sementara jembatan gantung tampak miring. Warga sekitar bergotong royong mengevakuasi penumpang dan sopir dari dalam kendaraan.
‎
‎Yusnadi menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, kecelakaan ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi jembatan penghubung masyarakat yang banyak sudah berusia lama dan tidak lagi layak digunakan.
‎
‎“Ini perlu menjadi perhatian khusus. Banyak jembatan dengan konstruksi lama di Lampung yang kondisinya serupa. Jangan menunggu ada korban atau kejadian viral baru dilakukan perbaikan,” tegasnya, Selasa (10/02).
‎
‎Ia menekankan, jembatan merupakan akses vital masyarakat, sehingga harus masuk dalam skala prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Yusnadi mengungkapkan, dalam rapat bersama BMBK dan kementerian terkait, telah dibahas solusi perbaikan jembatan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
‎
‎Sebagai contoh, perbaikan jembatan di Kali Pasir dan Way Bungur, Lampung Timur, yang sebelumnya viral, kini telah menunjukkan progres. Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan jembatan gantung sementara agar aktivitas masyarakat tetap berjalan, sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.
‎
‎“Model seperti itu juga perlu diterapkan di Tanggamus dan Lampung Tengah, jembatan gantung yang sudah tidak layak dipakai. Minimal dibuatkan jembatan gantung sementara agar mobilitas antar desa tidak terputus,” ujarnya.
‎
‎Yusnadi menegaskan, pemerintah daerah harus lebih proaktif melakukan monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan rutin terhadap jembatan-jembatan yang ada di Lampung.
‎
‎“Nyawa adalah yang utama. Pembangunan jalan dan jembatan di Lampung harus menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.

HPN 2026, Ini Kata Budhi Condrowati

Bandarlampung : Hari Pers Nasional 2026 dimaknai Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati, sebagai momentum untuk meneguhkan kembali wajah kemanusiaan dalam dunia jurnalistik. Baginya, pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi penjaga nurani sosial yang memastikan suara mereka yang lemah tetap terdengar.

Sebagai anggota Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Budhi Condrowati melihat langsung bagaimana peran media kerap menjadi jembatan antara penderitaan masyarakat dan respons kebijakan.

“Sering kali masalah sosial baru mendapat perhatian serius ketika media mengangkatnya. Di situlah fungsi kontrol sosial bekerja. Pers mengingatkan, mengetuk, bahkan menggugah,” ujarnya, Minggu (9/2).

Menurut Budhi, sisi kemanusiaan dalam pemberitaan tidak boleh hilang di tengah kompetisi kecepatan dan algoritma digital. Isu kemiskinan, disabilitas, akses layanan kesehatan, dan pendidikan bagi kelompok rentan membutuhkan keberanian dan empati dalam pengangkatannya.

“Pers harus hadir bukan hanya saat isu itu viral, tetapi ketika rakyat kecil membutuhkan ruang untuk didengar. Keadilan sosial tidak lahir dari diamnya informasi,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kritik media terhadap kebijakan publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Bagi Condro, kontrol sosial bukan bentuk perlawanan, melainkan pengingat agar arah pembangunan tetap berpihak pada kemanusiaan.

“Ketika pers menjalankan fungsinya dengan data dan etika, itu membantu kami di legislatif untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Kritik yang konstruktif adalah bahan bakar perbaikan,” katanya.

Di momentum HPN 2026, Budhi Condrowati berharap insan pers terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.

“Selamat Hari Pers Nasional. Tetaplah menjadi cahaya bagi mereka yang suaranya nyaris tak terdengar, dan tetaplah menjadi pengawal kebijakan agar tidak melupakan rakyat,” tandasnya seperti dilansir lampung way.

Anggota DPRD Lampung: Pers Harus Sejahtera

Bandarlampung : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menegaskan pentingnya memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Menurutnya, kesejahteraan insan pers menjadi fondasi utama agar media tetap mampu menyajikan pemberitaan yang objektif dan berimbang.

“Pers yang kuat lahir dari insan pers yang sejahtera. Jika kesejahteraannya diperhatikan, maka independensi dan objektivitas dalam pemberitaan akan semakin terjaga,” ujar Andika, Senin (9/2).

Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi dan tekanan kepentingan, jurnalis dituntut tetap tegak lurus pada fakta. Profesionalisme, kata dia, bukan sekadar slogan, tetapi komitmen moral yang harus dijaga setiap hari.

“Media bukan alat propaganda. Media adalah ruang publik yang harus menghadirkan kebenaran secara adil dan berimbang. Kritik boleh keras, tapi harus berbasis data dan fakta,” tegasnya.

Andika juga berharap ekosistem pers di Lampung semakin sehat, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, legislatif, dan insan media. Ia meyakini, pembangunan daerah akan berjalan lebih transparan dan akuntabel jika pers menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara maksimal.

“Pers adalah mitra strategis pembangunan. Tanpa pengawasan yang kuat dari media, kebijakan publik bisa kehilangan arah. Karena itu, kita ingin pers Lampung semakin profesional, berintegritas, dan tentu saja lebih sejahtera,” tambahnya.

Ia pun mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga marwah jurnalistik di tengah tantangan digitalisasi dan maraknya informasi yang belum terverifikasi.

“Objektivitas dan keberimbangan adalah harga mati. Itulah yang membuat pers tetap dipercaya masyarakat,” pungkas politisi Gerindra Lampung ini seperti dilansir lampung way.

Anggota DPRD Lampung: Demokrasi Butuh Pers yang Berani Menguji Kekuasaan

Bandarlampung -Hari Pers Nasional 2026 dimaknai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, bukan sebagai perayaan simbolik, melainkan sebagai titik evaluasi arah demokrasi. Baginya, pers yang sehat adalah pers yang berani menguji kekuasaan dan konsisten berdiri di sisi kepentingan rakyat.

Lesty menegaskan bahwa peran media tidak bisa dipisahkan dari kualitas pembangunan. Ia menyebut, setiap kebijakan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,membutuhkan pengawasan yang jernih dan objektif.

“Pers tidak boleh kehilangan daya kritisnya. Tanpa kontrol yang kuat dari media, kebijakan bisa kehilangan arah dan jauh dari kebutuhan masyarakat,” ujar Lesty, Minggu (09/02).

Menurut Lesty, tantangan pers hari ini semakin kompleks. Disrupsi digital menghadirkan banjir informasi, namun tidak semuanya lahir dari proses verifikasi yang benar. Di tengah situasi itu, media arus utama dituntut menjadi jangkar kebenaran.

“Kecepatan adalah tuntutan zaman, tetapi akurasi adalah prinsip. Pers harus tetap memegang etika, menjaga independensi, dan tidak larut dalam polarisasi,” tegasnya.

Lesty juga menyoroti pentingnya keberanian dalam menyuarakan kepentingan kelompok rentan. Ia meyakini bahwa fungsi pers bukan hanya menyampaikan pernyataan pejabat, melainkan menghadirkan realitas masyarakat apa adanya.

“Ketika rakyat kecil tidak terdengar, di situlah pers harus hadir. Demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal keberpihakan pada keadilan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan ini.

Momentum HPN 2026, lanjut Lesty, harus menjadi pengingat bahwa kebebasan pers adalah fondasi negara demokratis. Namun kebebasan itu, menurutnya, harus diiringi tanggung jawab moral dan profesionalisme yang tinggi.

Lesty menambahkan, hubungan antara pers dan instansi pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif seharusnya dibangun di atas transparansi dan saling menghormati peran. Ia meyakini, ruang demokrasi akan semakin sehat ketika media diberi akses yang terbuka untuk menggali data, menguji kebijakan, serta menyampaikan kritik tanpa tekanan.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Teruslah menjadi mata dan telinga rakyat. Karena ketika pers tegak berdiri, demokrasi tidak akan mudah runtuh,” tutupnya seperti dilansir lampung way.