TP. PKK Provinsi Lampung Salurkan Bantuan di Sejumlah Kecamatan Kota Metro

METRO ---- Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Metro dalam rangka penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat di sejumlah kecamatan, Sabtu (28/02/2026).

Berkolaborasi dengan Baznas Provinsi Lampung dan didampingi Ketua TP. PKK Kota Metro Eni Sumiyati Bambang, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengawali kunjungan kerja di Aula Kecamatan Metro Timur.

Di lokasi ini, Batin Wulan menyerahkan bantuan beras dan bahan kebutuhan pokok kepada 40 penerima manfaat. Selain itu, TP. PKK Provinsi Lampung juga menyalurkan bantuan susu dan telur untuk anak-anak guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi keluarga beresiko stunting serta meninjau langsung kondisi orang tua lansia serta menyerahkan bantuan beras, sembako dan tali asih.

Batin Wulan menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat agar dapat merasakan manfaat dan dukungan, khususnya menjelang bulan Ramadan.

"Batin berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat bagi keluarga penerima," sambungnya.

Selanjutnya, kunjungan kerja dilanjutkan ke Aula Kelurahan Hadimulyo Barat yang diikuti peserta gabungan dari Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung kembali menyerahkan bantuan sosial berupa beras dan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat kurang mampu, serta meninjau langsung kondisi seorang anak yang beresiko stunting.

Dalam kesempatan itu, Batin Wulan menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak perlu menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan anak berjalan optimal dan berat badan sesuai dengan usianya.

Ia mengimbau masyarakat untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak seperti telur dan susu serta mengurangi pemberian makanan manis atau jajanan yang kurang sehat.

"apabila anak tidak menyukai susu, kebutuhan protein tetap dapat dipenuhi melalui sumber makanan lain seperti telur," jelas Batin Wulan.

Rangkaian kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke Aula Kelurahan Mulyojati yang diikuti peserta gabungan dari Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Barat.

Pada kesempatan tersebut, bantuan berupa beras dan bahan kebutuhan pokok diserahkan secara langsung oleh Batin Wulan bersama Ny. Eni Sumiyati kepada masyarakat penerima manfaat. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga meninjau seorang anak yang beresiko stunting sekaligus berdialog dengan keluarga penerima manfaat.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya TP. PKK Provinsi Lampung dalam memperkuat kepedulian sosial serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan percepatan penurunan stunting di daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Hujan, Berbagi Takjil TP. PKK dan DWP Provinsi Lampung Tetap Disambut Antusias Warga

Bandar Lampung – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung bersama  Biro Hukum, Dinas Ketahan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di halaman Mahan Agung, Sabtu (28/2/2026).

Memasuki hari ke-5 kegiatan berbagi takjil, pelaksanaan kegiatan sempat diguyur hujan. Namun demikian, kondisi cuaca tersebut tidak menyurutkan semangat Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung dan dinas terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan berbagi kepada masyarakat.

Pembagian 300 paket takjil yang terdiri dari makanan berat, makanan ringan, dan aneka snack tetap berjalan lancar, masyarakat yang menerima pun tetap tertib, kondusif, serta menunjukkan antusiasme dan semangat kebersamaan meskipun dalam suasana hujan.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus sebagai media mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Segera Perbaiki Jalan Pesawaran

 Pesawaran --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pesawaran, Sabtu (28/2/2026) sore. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur dalam kondisi baik jelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.

Beberapa titik yang ditinjau antara lain ruas Jalan Branti Raya yang menghubungkan Kecamatan Natar, Negeri Katon, hingga Gedong Tataan. Gubernur juga mengecek kondisi Jalan Raya Kedondong yang sebelumnya banyak dilaporkan masyarakat karena mengalami kerusakan.

Di ruas Jalan Kedondong, rombongan gubernur yang didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) disambut oleh Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian. Keduanya berdiskusi mengenai langkah percepatan penanganan kerusakan jalan yang menjadi akses utama warga.

Gubernur Mirza mengatakan, perbaikan yang saat ini dilakukan masih bersifat sementara. Penanganan difokuskan pada penebalan badan jalan dan penutupan lubang untuk mengurangi risiko kecelakaan selama periode mudik.

"Ini sementara kita tutup lubang-lubang supaya Lebaran bisa nyaman jalannya. Perbaikan permanen akan kita mulai setelah Lebaran," ujar gubernur.

Ia menjelaskan, perbaikan permanen direncanakan dimulai pada Maret 2026 setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Langkah tersebut diambil agar proses pekerjaan tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan saat puncak mudik.

Selain kondisi badan jalan, gubernur juga menyoroti persoalan drainase yang kerap meluap hingga menggenangi jalan. Menurut gubernur genangan air menjadi salah satu faktor utama percepatan kerusakan aspal.

Karena itu, pembenahan drainase di sepanjang ruas jalan akan menjadi bagian dari perbaikan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Lampung menilai sistem drainase yang baik penting untuk menjaga umur konstruksi jalan agar lebih tahan lama.

Selama peninjauan, gubernur beberapa kali berhenti untuk menyapa dan berbincang dengan warga setempat. Ia mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya.

Salah satu warga Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Yanti (53), mengaku tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan gubernur di depan rumahnya. Ia menyampaikan harapannya agar perbaikan permanen benar-benar terealisasi sesuai jadwal.

"Tadi, insya Allah kata Pak Gubernur bulan Maret akan diperbaiki. Terima kasih ya Allah, saya senang sekali, terimakasih pak Gubernur," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sementara ini dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan selama Lebaran. Sementara perbaikan permanen yang direncanakan setelah Idul Fitri diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pesawaran. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kolaborasi TP. PKK, DWP, dan OPD Provinsi Lampung Bagikan Ratusan Takjil untuk Masyarakat

Bandar Lampung --- Memasuki hari ke-4 pelaksanaan kegiatan berbagi takjil, Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung kembali membagikan paket berbuka puasa kepada masyarakat di depan Mahan Agung, Jumat (27/02/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Pada aksi sosial kali ini, pembagian takjil turut melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak guna menjangkau masyarakat lebih luas.

Sebanyak 300 paket takjil disiapkan melalui kontribusi tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni :

1. Dharma Wanita Persatuan (DWP) dibawah Asisten III Bidang Administrasi Umum.
2. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung.
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.

Tidak hanya itu, TP. PKK dan DWP Provinsi Lampung juga bersinergi dengan Majelis Babussalam untuk mendistribusikan tambahan 400 paket yang terdiri dari takjil, kudapan (snack), serta nasi kotak.

Paket tersebut dibagikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, bersama Ketua DWP Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo kepada para pengendara, pejalan kaki, dan masyarakat yang melintas di area tersebut.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi, namun proses pembagian tetap berlangsung dengan tertib dan lancar. Sinergi antara TP. PKK, DWP, OPD terkait, dan lembaga keagamaan seperti Majelis Babussalam ini diharapkan dapat terus mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat Lampung selama bulan suci Ramadan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Lepas 42 ASN Purna Bakti, Kadis Perkebunan Intizam Capai Pangkat Tertinggi

 Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas purna bakti Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Drs. Intizam, sekaligus menyerahkan tali asih dan santunan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (27/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, serta perwakilan PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas pengabdian Intizam yang telah mengabdi hampir 40 tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai masa purna bakti bukan akhir dari kontribusi, melainkan fase baru pengabdian di tengah masyarakat.

"Purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian, tetapi masa peralihan dari instansi formal kepada ruang pengabdian yang lebih luas dan tanpa batas," ucap Wagub.

Wagub juga mengingatkan ASN yang masih aktif untuk memaknai jabatan sebagai amanah sementara. Menurutnya, yang akan dikenang bukan jabatan, melainkan karya dan legasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Secara khusus, Wagub Jihan menyinggung salah satu terobosan Intizam terkait program P4 yang dinilai mampu memudahkan masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Inovasi tersebut diharapkan menjadi amal jariyah dan inspirasi bagi perangkat daerah lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Rendi Reswandi melaporkan, pada periode Maret 2026 terdapat 42 PNS yang memasuki masa purna bakti. Rinciannya, 8 orang dari Golongan III dan 34 orang dari Golongan IV.

"Dari 42 PNS tersebut, satu orang mencapai batas usia pensiun pada pangkat puncak Pembina Utama (IV/e), yaitu Bapak Drs. Intizam, dengan masa kerja 39 tahun 5 bulan sejak 1986," ujar Rendi.

Ia menjelaskan, setiap PNS yang memasuki purna bakti menerima tali asih sebesar Rp2.000.000 dan plakat penghargaan dari Korpri Provinsi Lampung. Selain itu, diberikan santunan kepada ahli waris anggota Korpri yang meninggal dunia.

Tercatat 7 ASN yang meninggal dunia menerima santunan masing-masing Rp3.000.000 untuk ahli warisnya, serta 2 santunan bagi suami atau istri ASN sebesar Rp1.000.000 per orang. Penyaluran dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening penerima.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan Tabungan Hari Tua dan Pensiun Pertama kepada Intizam dari PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutan perpisahannya, Intizam mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan kariernya selama 39 tahun 5 bulan yang seluruhnya dijalani di Provinsi Lampung. Ia memulai pengabdian sejak lulus dari APDN Tanjung Karang sebagai pamong praja muda hingga dipercaya menjabat Kepala Dinas Perkebunan.

"Birokrasi bagi saya bukan sekadar tempat bekerja, melainkan ruang pengabdian untuk belajar tentang integritas, loyalitas, dan tanggung jawab," ucap Intizam.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan rekan kerja apabila selama menjalankan tugas terdapat kekhilafan. Menurutnya, estafet kepemimpinan harus terus berjalan seiring dengan prinsip bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.

Kegiatan pelepasan purna bakti ini merupakan bagian dari komitmen Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjaga semangat pengabdian dalam pelayanan publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Safari Ramadan di Pringsewu Bawa Manfaat Nyata bagi Warga

Pringsewu — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid Jami' KH Shobari, Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi pemerintah dengan masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan Safari Ramadan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Ramadan tahun ini menjadi momen refleksi satu tahun kepemimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat.

"Saya inget, saat saya pertama menjabat itu masuk bulan puasa dan hari ini sudah masuk bulan puasa lagi, jadi waktu yang kita lewati adalah waktu yang cukup singkat dan kami merasa itu waktu yang cukup untuk kami semua dari jajaran pemerintah, apa yang kami koreksi dan apa yang kami ambil dari perjalanan satu tahun tersebut," ucapnya.

Menurutnya, selama satu tahun terakhir pemerintah terus berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung telah melakukan pembebasan uang komite sekolah. Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan penanganan jalan provinsi. Selain itu, pengembangan potensi desa juga didorong melalui program hilirisasi desa “Desaku Maju”.

Meski demikian, Jihan menegaskan pemerintah belum berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan, termasuk di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan dukungan bagi pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Hingga saat ini, kondisi jalan provinsi dengan kategori mantap telah mencapai 79,79 persen dan ditargetkan meningkat hingga akhir masa periode kepemimpinan.

Selain pembangunan, pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi. Pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak dalam kondisi aman.

Dalam rangka memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan Safari Ramadan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu. Selain itu, Pemprov Lampung juga menyalurkan dana hibah sebesar Rp30 juta untuk Masjid Jami' KH Shobari serta bantuan Al-Qur’an dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu.

Melalui Safari Ramadan ini, pemerintah berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, sekaligus memastikan program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026).

​Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.

​"Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dinamika tantangan atau pembangunan yang terjadi di masyarakat," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.

​Gubernur selanjutnya menyampaikan bahwa arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas". Fokus kolaborasi akan ditarik hingga ke tingkat desa.

​"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya," lanjutnya.

​Terkait indikator makro ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% dan tingkat kemiskinan Lampung yang mencetak sejarah dengan menyentuh angka single digit yakni 9,66%. Namun, pemerintah memberikan catatan khusus pada kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.

​Menjawab tantangan tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan tahun 2027, yaitu :

1. ​Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Lampung.
2. ​Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil.
3​. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan terutama mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan.
4. ​Dukungan program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.
5. ​Mewujudkan pendidikan yang lebih baik, tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter sehingga setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas.
6. ​Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Lampung serta menciptakan Lampung yang bebas dari stunting.

​"Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil," tegasnya.

​Mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah", RKPD 2027 diharapkan menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang inklusif di Bumi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekda Lampung Dorong ASN Segera Lapor SPT Lewat Coretax DJP

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax DJP di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini digelar bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekda, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Sistem tersebut dinilai sebagai langkah modernisasi layanan perpajakan yang menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

"Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, proses administrasi menjadi lebih efisien serta membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Sekda Marindo.

Ia mengimbau seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan bukti pemotongan PPh bagi aparatur sipil negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax. Bukti potong tersebut menjadi dasar dalam pelaporan SPT Tahunan masing-masing ASN.

Sekda juga meminta seluruh ASN segera mengaktifkan akun Coretax, memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik, serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026 pukul 23.59 WIB.

Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dan keteladanan aparatur negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengungkapkan baru sekitar 10.000 ASN Pemerintah Provinsi Lampung yang mengaktifkan akun Coretax. Padahal, total ASN, baik PNS maupun PPPK, mencapai sekitar 25.000 orang.

"Artinya baru seperempat yang aktif. Karena itu, Pak Gubernur meminta agar ini dipastikan langsung dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD," ucapnya.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 12.500 ASN atau hampir setengah dari total pegawai di lingkungan Pemprov Lampung. OPD dengan jumlah pegawai besar diminta bergerak cepat agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan.

Pemprov Lampung bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menyiapkan pendampingan selama dua hari, 25–26 Februari 2026, di Gedung Pusiban. Tim DJP akan memberikan asistensi langsung bagi ASN yang mengalami kendala dalam aktivasi akun maupun pelaporan SPT.

Marindo juga mengingatkan integrasi data Coretax dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Batas waktu pelaporan LHKPN adalah 30 Maret 2026, sehingga ketidaksesuaian data antara SPT dan LHKPN berpotensi menimbulkan persoalan administratif.

Selain itu, ia menyoroti kewajiban pelaporan pemotongan pajak PPh Pasal 21, 23, 24, dan 25 oleh bendahara dan pejabat pengelola keuangan. Menurutnya, meskipun pemotongan dilakukan melalui sistem keuangan daerah, pelaporan tetap harus disampaikan secara terpisah.

"Tahun lalu ada kendala data sehingga berdampak pada akurasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari PPh 21. Ini harus menjadi perhatian agar penerimaan daerah tidak berkurang," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Pajak Madya DJP Bengkulu dan Lampung, Teguh Sriwijaya, menjelaskan 2026 menjadi tahun pertama penerapan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sistem ini menggantikan DJP Online yang telah digunakan sekitar satu dekade terakhir.

Menurut Teguh, wajib pajak harus membuat akun baru dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan lagi NPWP 15 digit seperti sebelumnya. Selain itu, pengguna diwajibkan membuat kata sandi dengan standar keamanan lebih tinggi serta memiliki kode otorisasi sebagai pengganti tanda tangan manual.

"Setelah akun dan kode otorisasi dibuat, pelaporan SPT bisa dilakukan. Bukti potong dapat diakses melalui menu 'Portal Saya' dan 'Dokumen Saya', sehingga tidak perlu menginput ulang data,' kata Teguh.

Ia menambahkan, bagi pasangan suami istri dengan NPWP istri nonaktif, pelaporan SPT dilakukan melalui akun suami. Namun, seluruh penghasilan dan harta tetap wajib dilaporkan secara lengkap, baik yang diperoleh dari gaji maupun usaha atau sumber lainnya.

Teguh memastikan tim DJP akan memberikan pendampingan hingga wajib pajak memperoleh bukti penerimaan elektronik. "Semboyan kami, kami bantu sampai berhasil," ujarnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Antusiasme Warga Warnai Kegiatan Berbagi Takjil PKK dan DWP Ptovinsi Lampung

Bandar Lampung ---  Kegiatan berbagi takjil yang digelar Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung kembali dilaksanakan di depan Mahan Agung, Rabu (25/02/2026).

Sebanyak 300 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Provinsi Lampung.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan pembagian takjil tersebut.

"Alhamdulillah barokah," ujar Batin Wulan singkat.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang menerima takjil dengan tertib.

"Antusias masyarakat menerima takjil dari ibu-ibu DWP Provinsi Lampung. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tertib. Selamat berbuka puasa," tambahnya.

Seperti hari sebelumnya, pembagian takjil dilakukan secara langsung kepada pengendara dan pejalan kaki yang melintas. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda rutin selama bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Dorong Normalisasi Drainase dan Perbaikan Jalan

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemantapan jalan provinsi sebagai bagian dari strategi mendukung kelancaran distribusi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau kondisi ruas Jalan Pangeran Senopati, Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (25/2/2026).

Peninjauan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam memastikan progres perbaikan infrastruktur berjalan optimal, khususnya pada ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kemantapan jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang baik dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung rantai distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya memberikan multiplier effect terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

“Ruas yang mengalami kerusakan akan segera kita perbaiki. Selain itu, fungsi gorong-gorong akan kita kembalikan seperti semula untuk mengantisipasi genangan air saat hujan,” ujar Gubernur.

Menurutnya, penyempitan badan jalan akibat tertutupnya saluran drainase dan pemanfaatan ruang yang tidak semestinya menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air yang mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, Pemprov Lampung juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar bersama-sama menjaga fungsi infrastruktur publik.

Gubernur mengimbau kepada para pedagang dan pemilik kios di sekitar kawasan pasar Jatimulyo agar mengembalikan area gorong-gorong pada fungsi awalnya. Upaya ini dilakukan demi kepentingan bersama, agar sistem drainase berfungsi optimal dan kualitas jalan tetap terjaga.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sendiri terus mengakselerasi program peningkatan kemantapan jalan melalui perbaikan konstruksi, normalisasi drainase, serta pengawasan berkala terhadap kondisi ruas provinsi. Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan infrastruktur yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov Lampung optimistis tingkat kemantapan jalan provinsi akan terus meningkat, sehingga mampu mendukung konektivitas antarwilayah dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kadis BMBK Lampung Pastikan Jalan Provinsi Aman Dilalui Selama Arus Mudik

 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh ruas jalan provinsi yang masuk dalam kegiatan pemeliharaan akan ditangani sebelum Lebaran,l. Sehingga tidak ada jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan selama arus mudik dan balik Idulfitri.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqullah juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).