Gubernur dan Ketua DPRD Lampung Hadiri Launching IJP FC dan Turnamen Minisoccer

Bandarlampung — Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan tim sepak bola IJP Football Club (IJP FC) yang ditandai dengan gelaran Turnamen Minisoccer IJP, Sabtu (14/2/2026) di Subanus X Soccer Field.

Kegiatan ini langsung dihadiri Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Sekaligus Launching IJP FC. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga 10.00 WIB dan diikuti puluhan jurnalis yang tergabung di IJP lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Launching IJP FC ini menjadi langkah awal komunitas jurnalis Pemprov Lampung dalam mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran, sekaligus membangun solidaritas antarmedia. Momen tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah yang ikut memeriahkan pertandingan persahabatan.

Turnamen minisoccer ini juga menjadi simbol komitmen IJP untuk terus menghadirkan kegiatan positif bagi anggotanya, baik dalam bidang olahraga maupun pengembangan profesionalisme di dunia jurnalistik.

Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa menyampaikan bahwa pembentukan IJP FC merupakan wujud semangat baru bagi para jurnalis Pemprov Lampung. Ia menjelaskan IJP sudah melakukan kegiatan secara rutin bermain bola Minisoccer.

“Alhamdulillah IJP FC resmi kita launching. Turnamen ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan antarjurnalis di lingkungan Pemprov Lampung,” ujarnya.

Dengan adanya IJP FC, kegiatan olahraga di kalangan jurnalis diharapkan semakin berkembang dan memberikan warna baru bagi aktivitas komunitas pers di Lampung. Serta ini nantinya sebagai seleksi untuk persiapan tim untuk mengikuti Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas) 2027 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung sebagai tuan rumah," ujar Ketua Penanggung jawab (Penjab) Minisoccer SIWO PWI Lampung ini. (*)

Anggota DPRD Lampung: Demokrasi Butuh Pers yang Berani Menguji Kekuasaan

Bandarlampung -Hari Pers Nasional 2026 dimaknai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, bukan sebagai perayaan simbolik, melainkan sebagai titik evaluasi arah demokrasi. Baginya, pers yang sehat adalah pers yang berani menguji kekuasaan dan konsisten berdiri di sisi kepentingan rakyat.

Lesty menegaskan bahwa peran media tidak bisa dipisahkan dari kualitas pembangunan. Ia menyebut, setiap kebijakan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,membutuhkan pengawasan yang jernih dan objektif.

“Pers tidak boleh kehilangan daya kritisnya. Tanpa kontrol yang kuat dari media, kebijakan bisa kehilangan arah dan jauh dari kebutuhan masyarakat,” ujar Lesty, Minggu (09/02).

Menurut Lesty, tantangan pers hari ini semakin kompleks. Disrupsi digital menghadirkan banjir informasi, namun tidak semuanya lahir dari proses verifikasi yang benar. Di tengah situasi itu, media arus utama dituntut menjadi jangkar kebenaran.

“Kecepatan adalah tuntutan zaman, tetapi akurasi adalah prinsip. Pers harus tetap memegang etika, menjaga independensi, dan tidak larut dalam polarisasi,” tegasnya.

Lesty juga menyoroti pentingnya keberanian dalam menyuarakan kepentingan kelompok rentan. Ia meyakini bahwa fungsi pers bukan hanya menyampaikan pernyataan pejabat, melainkan menghadirkan realitas masyarakat apa adanya.

“Ketika rakyat kecil tidak terdengar, di situlah pers harus hadir. Demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal keberpihakan pada keadilan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan ini.

Momentum HPN 2026, lanjut Lesty, harus menjadi pengingat bahwa kebebasan pers adalah fondasi negara demokratis. Namun kebebasan itu, menurutnya, harus diiringi tanggung jawab moral dan profesionalisme yang tinggi.

Lesty menambahkan, hubungan antara pers dan instansi pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif seharusnya dibangun di atas transparansi dan saling menghormati peran. Ia meyakini, ruang demokrasi akan semakin sehat ketika media diberi akses yang terbuka untuk menggali data, menguji kebijakan, serta menyampaikan kritik tanpa tekanan.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Teruslah menjadi mata dan telinga rakyat. Karena ketika pers tegak berdiri, demokrasi tidak akan mudah runtuh,” tutupnya seperti dilansir lampung way.

HPN 2026, Begini Kata Ni Ketut Dewi Nadi

Bandarlampung : Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika pembangunan daerah, pers dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga tajam dan berani. Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang jatuh setiap 9 Februari ini menjadi pengingat bahwa media memiliki tanggung jawab besar untuk tetap kritis dalam mengawal kebijakan publik, terutama yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi, pers memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga pengawas kebijakan publik. Kritik yang berbasis data dan fakta sangat dibutuhkan agar pembangunan tidak melenceng dari kepentingan rakyat,” ujarnya, Senin (9/2).

Ia menilai, di tengah percepatan arus informasi digital, tantangan yang dihadapi media semakin kompleks. Hoaks, disinformasi, dan opini yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik. Karena itu, Dewi Nadi menekankan pentingnya menjaga akurasi dan profesionalisme.

“Kecepatan itu penting, tetapi ketepatan jauh lebih utama. Pers harus tetap menjadi rujukan yang kredibel di tengah banjir informasi,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur, ia berharap media terus memberi perhatian serius pada isu-isu pembangunan. Menurutnya, suara masyarakat kecil sering kali hanya terdengar ketika media mengangkatnya secara konsisten.

Dewi Nadi juga menyampaikan bahwa hubungan antara pemerintah dan pers harus dibangun atas dasar transparansi dan keterbukaan. Ia meyakini kolaborasi yang sehat akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga insan pers Indonesia semakin profesional, berintegritas, dan tetap berani menyuarakan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.

HPN 2026, Kostiana: Pers Pilar Demokrasi

Bandarlampung ): ‎Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

‎
‎Dalam keterangannya, Kostiana berharap pers nasional terus menjalankan peran strategisnya sebagai pilar demokrasi dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta independensi dalam setiap karya jurnalistik.
‎
‎“Semoga insan pers Indonesia senantiasa menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, sehingga mampu mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat,” ujar Kostiana, Senin (09/02).
‎
‎Menurutnya, pers memiliki posisi penting dalam mengawal pembangunan, menjaga transparansi, serta menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, kebebasan pers harus tetap dibarengi dengan etika dan tanggung jawab.
‎
‎Seiring perkembangan teknologi informasi, Kostiana menilai tantangan pers di era digital semakin kompleks.
‎
‎Arus informasi yang cepat melalui media sosial menuntut insan pers untuk tetap mengedepankan verifikasi, akurasi, dan literasi digital, agar masyarakat tidak terjebak pada hoaks maupun disinformasi.
‎
‎Ia juga menekankan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, pers berperan penting sebagai sumber rujukan informasi publik, mulai dari isu kebijakan, pendidikan, ekonomi, hingga sosial kemasyarakatan.
‎
‎Kehadiran pers yang kredibel dinilai mampu membentuk opini publik yang sehat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
‎
‎Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Pers Nasional menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan pers untuk terus memperkuat komitmen terhadap kode etik jurnalistik.
‎
‎“Pers kuat, masyarakat tercerahkan,” tegas Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tersebut seperti dilansir lampung way
‎
‎Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan ditetapkan secara resmi sejak tahun 1985. (*)

Anggota DPRD Lampung: Pers Harus Tetap Tajam dan Tak Tersandera Kepentingan

Bandarlampung - Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi refleksi penting bagi dunia jurnalistik. Anggota DPRD Provinsi Lampung Putra Jaya Umar, menegaskan bahwa pers harus tetap berdiri tegak sebagai pilar demokrasi yang independen dan berani.

Menurut Putra Jaya Umar, di tengah dinamika politik dan derasnya arus informasi digital, pers memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas demokrasi melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta.

“Pers tidak boleh kehilangan ketajamannya. Kritik yang objektif justru dibutuhkan agar kebijakan publik tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” ujarnya, Senin (9/2).

Ia menilai, tantangan pers hari ini bukan hanya soal kecepatan informasi, tetapi juga tekanan kepentingan dan banjir disinformasi yang berpotensi mengaburkan fakta. Karena itu, profesionalisme dan integritas menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar.

Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum dan pertanahan, Putra Jaya Umar menekankan pentingnya sinergi yang sehat antara pemerintah dan media. Ia menyebut hubungan tersebut harus dibangun di atas prinsip transparansi, bukan sekadar formalitas seremonial.

“Pers adalah mitra kritis pemerintah. Tanpa pengawasan dan kontrol sosial dari media, demokrasi akan kehilangan keseimbangannya,” tegasnya.

Ia juga berharap insan pers di Lampung terus meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama dalam menghadapi maraknya hoaks dan polarisasi informasi di media sosial. Menurutnya, media arus utama memiliki peran strategis sebagai rujukan yang kredibel di tengah kebisingan ruang digital.

Di momen HPN ini, Putra Jaya Umar mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga marwah profesi dan memperkuat komitmen terhadap kode etik jurnalistik.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia semakin kuat, independen, dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi serta kepentingan rakyat,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.

Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari sebagai penghormatan terhadap kontribusi pers dalam perjalanan demokrasi bangsa, sekaligus pengingat bahwa kebebasan pers adalah napas bagi kehidupan publik yang sehat.

DPRD Provinsi Lampung Dukung Program Hilirisasi Ayam Potong

Bandar Lampung — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengapresiasi langkah hilirisasi ayam potong yang dinilai sejalan dengan potensi besar Lampung sebagai salah satu sentra produksi ayam nasional.

Menurut Mikdar, kebijakan hilirisasi merupakan langkah tepat untuk meningkatkan nilai tambah daerah. Selama ini, produksi ayam di Lampung masih didominasi pengiriman ayam hidup ke luar daerah, khususnya Pulau Jawa, karena keterbatasan fasilitas pengolahan dan Rumah Potong Ayam (RPA) modern.
“Lampung ini penghasil ayam potong yang sangat besar. Data tahun 2025 saja, sekitar 15–16 juta ekor ayam hidup per tahun dikirim ke Pulau Jawa. Ini potensi luar biasa, tapi belum maksimal karena fasilitas pengolahan kita masih terbatas,” ujar Mikdar. Senin, (09/02/2026).
Lebih lanjut, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu mencontohkan, sejumlah perusahaan pengolah daging ayam fillet mengakui Lampung memiliki pasokan ayam melimpah. Namun, belum mampu memenuhi kebutuhan ayam olahan karena keterbatasan Rumah Potong Ayam (RPA) modern. Akibatnya, produksi ayam hidup tidak berimbang dengan kapasitas pengolahan.
“Kalau kondisi ini tidak ditangkap oleh pemerintah daerah, ini kerugian besar. Pertama, kita kehilangan kesempatan menyerap tenaga kerja. Kedua, kita kehilangan nilai tambah ekonomi,” katanya.
Bahkan, Senio Gerindra Lampung tersebut menghitung, dari produksi 16 juta ekor ayam per tahun di tahun 2025, jika daerah memperoleh keuntungan bersih Rp3.000 per ekor, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp50 miliar. “Nilai tersebut belum termasuk potensi tambahan jika produksi ayam potong meningkat seiring optimalisasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.
Bahkan Mikdar menjelaskan, satu dapur MBG membutuhkan sekitar 300 ekor ayam potong per minggu. Jika di Lampung berdiri lebih dari 1.300 dapur, maka kebutuhan ayam potong mencapai ratusan ribu ekor per minggu.
“Ini peluang besar. Perusahaan mendapatkan pendapatan, daerah memperoleh PAD, dan tenaga kerja terserap. Secara ekonomi ini sangat positif,” tegasnya.
Namun demikian, Mikdar menekankan pentingnya regulasi harga agar hilirisasi tidak berdampak pada inflasi. Ia mengingatkan ayam potong merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
“Harga harus mengikuti mekanisme pasar, tapi tetap ada pengaturan dari dinas terkait. Jangan sampai harga melambung dan berdampak ke inflasi. Di sisi lain, peternak juga harus tetap untung,” ujarnya seperti dilansir wartapost.

Gubernur Lepas Peserta Bank Lampung RUN 2026, Apresiasi Kontribusi untuk UMKM

Bandar Lampung -- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Bank Lampung yang dikemas dalam acara Bank Lampung RUN 2026 di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (08/02/2026).

Acara yang diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Lampung atas dedikasi selama enam dekade dalam melayani masyarakat. Menurutnya, usia 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang membuktikan ketangguhan Bank Lampung dalam beradaptasi dan bertumbuh.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada Bank Lampung. Ini bukan sekedar angka di kalender, melainkan perjalanan panjang penuh dedikasi. Jika pembangunan ibarat membangun rumah, maka fondasinya adalah kepercayaan masyarakat. Bank Lampung telah berhasil menjaga fondasi itu hingga menjadi bank daerah yang besar dan membanggakan," ujar Gubernur.

Gubernur juga menyoroti peran strategis Bank Lampung dalam menjangkau pelosok daerah. Dengan populasi Lampung yang mencapai 9,5 juta jiwa, kehadiran Bank Lampung hingga ke desa-desa telah menjadi penggerak roda ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM.

"Ke depan, tantangan perbankan semakin besar dengan perubahan teknologi yang cepat. Saya berharap Bank Lampung terus adaptif, inovatif, dan transparan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar kita bisa maju bersama," tambah Gubernur.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bank Lampung RUN tahun ini merupakan tahun kedua. Ia menegaskan bahwa kehadiran ribuan peserta menjadi bukti bahwa Bank Lampung adalah milik seluruh masyarakat Lampung.

"Kehadiran lebih dari 5.000 peserta hari ini adalah energi positif bagi kami untuk terus bergerak maju. Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah, pada hari ini kami juga melaksanakan pengundian hadiah utama Tabungan Lokal dengan total hadiah sebesar Rp1 miliar," jelas Indra.

Indra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Lampung selaku pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan. Ia berkomitmen bahwa Bank Lampung akan terus bertransformasi memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan demi menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

"Kami bertekad untuk terus bertransformasi menjadi bank daerah yang sehat, kuat, dan kompetitif, serta konsisten melayani dengan hati untuk kesejahteraan Bumi Lampung," tutupnya.

Acara diakhiri dengan pelepasan peserta lari oleh Gubernur Lampung dan pengundian grand prize tabungan yang disaksikan oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan direksi Bank Lampung. (Lis).

Tondi Silaturahmi Sosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila Bersama Warga Gadingrejo

Pringsewu — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Tondi Muammar Gaddafi Nasution, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Minggu (08/02/2026).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu program resmi DPRD Provinsi Lampung yang bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila serta menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
Dalam sambutannya, Tondi Muammar Gaddafi Nasution menyampaikan bahwa kehadirannya di Gadingrejo tidak hanya dalam rangka menjalankan tugas Sebagai Anggota DPRD Lampung, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.
“Paling tidak yang sudah lama tidak pernah menyanyikan Lagu Indonesia Raya, hari Ini bisa menyanyi secara bersama-sama. Kemudian, yang semua kita tidak pernah mengucapkan naskah Pancasila, secara bersama-sama kita ucapkan. Ini hikmah dari pertemuan kali ini,” kata Tondi Muammar Gaddafi Nasution.
Menurutnya, di kesempatan kali ini, dirinya membawa salah satu kegiatan dari DPRD Provinsi Lampung, yaitu pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. “Namun, yang terpenting, saya hadir ke sini ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, menambah kawan, menambah saudara,” ujar Tondi.
Selain itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung tersebut mengungkapkan, sebelumnya dirinya hanya mengenal beberapa tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Namun melalui kegiatan ini, ia berharap dapat memperluas jalinan kekeluargaan dengan masyarakat Gadingrejo.

“Dulu mungkin dua tahun lalu saya hanya kenal beberapa orang saja. Sekarang alhamdulillah bisa menambah keluarga dan saudara di Gadingrejo. Kalau hari ini Mas Dodi tidak hadir, masih ada Pak Kepala Pekon dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya,” katanya.
Terkait materi sosialisasi, Tondi menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima, harus benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafalkan.
“Materi Pancasila ini sebenarnya sudah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama sampai seterusnya, semuanya sudah hidup di tengah masyarakat. Tinggal bagaimana kita menjaga dan mengamalkannya secara konsisten,” jelasnya kata dia seperti dilansir wartapost.
Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan semakin mengakar di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya di daerah.
“Saya sangat berharap, pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi budaya di wilayah Gadingrejo Pringsewu,” tegasnya.
‘Kepala Pekon Gadingrejo Tekankan Pentingnya Pengamalan Nilai Pancasila di Masyarakat’
Dalam sambutannya, Kepala Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sariman, menegaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan keluarga maupun sosial, sebagai dasar memperkuat persatuan dan keadilan sosial.
Menurut Sariman, kegiatan tersebut merupakan inisiatif yang telah diagendakan dan direncanakan oleh para wakil rakyat, baik dari tingkat provinsi. Ia menyebut, agenda serupa kemungkinan akan terus berlanjut ke depannya.
“Ini tentunya inisiatif dari yang memang sudah diagendakan oleh kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta anggota dewan baik dari provinsi maupun dari Kabupaten Pringsewu. Sudah direncanakan dan diagendakan, bahkan mungkin ini bukan yang terakhir,” ujar Sariman.
Dalam kesempatan tersebut, Sariman juga mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukan hanya untuk dihafalkan, namun harus dipahami, dihormati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Tadi sudah kita bacakan bersama Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia yang perlu kita ketahui, kita hormati, dan kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik di keluarga maupun dengan tetangga dan saudara,” katanya.
Ia mencontohkan, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa harus tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat yang saling menghormati antarumat beragama. Sementara sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menurutnya masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.
“Keadilan sosial ini kadang-kadang memang belum semua masyarakat merasakannya secara merata. Ada yang merasa sudah adil, ada juga yang merasa belum. Itu kenyataan yang harus kita akui bersama,” ungkapnya.

HPN 2026, Fatikhatul Khoiriyah Sebut Pers Harus Berani Mengawal

Bandarlampung: Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran pers sebagai pengawal demokrasi, bukan sekadar penyampai informasi. Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan bahwa media harus tetap berani, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.

Menurut Fatikhatul, pers memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan publik berjalan transparan dan akuntabel. Di tengah dinamika politik dan pembangunan daerah, fungsi kontrol sosial dari media dinilai semakin relevan.

“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga memastikan apa yang terjadi itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Di situlah peran kritis dan keberanian dibutuhkan,” ujarnya saat diwawancarai terkait momentum Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari, Senin (9/2).

Ia menilai, di era digital saat ini, tantangan dunia jurnalistik semakin berat. Arus informasi yang begitu cepat sering kali mengaburkan batas antara fakta dan opini. Karena itu, profesionalisme dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama.

“Kecepatan tidak boleh mengorbankan kebenaran. Verifikasi dan akurasi adalah harga mati agar pers tetap dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Fatikhatul juga menekankan bahwa pers yang sehat akan melahirkan ruang publik yang sehat. Media yang kredibel mampu membentuk opini publik yang konstruktif sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Ia berharap insan pers di Lampung terus konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, mulai dari pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia semakin kuat, berintegritas, dan tetap menjadi penjaga nurani demokrasi,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Anggota DPRD Lampung: Hari Pers Nasional Momentum Perkuat Integritas

Bandarlampung: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Imelda  menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Ia menilai peringatan HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap profesionalisme dan integritas jurnalistik.

Dalam keterangannya, Imelda berharap pers nasional terus menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang independen, kritis, dan bertanggung jawab.

“Pers memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Melalui informasi yang akurat dan berimbang, media membantu masyarakat memahami kebijakan publik sekaligus mengawal jalannya pemerintahan,” ujar Imelda, Senin (9/2).

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan yang dihadapi insan pers semakin kompleks. Kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial kerap kali tidak diiringi dengan verifikasi yang memadai, sehingga membuka ruang bagi hoaks dan disinformasi.

Karena itu, Imelda menekankan pentingnya literasi digital serta konsistensi dalam memegang teguh kode etik jurnalistik. Ia meyakini bahwa kredibilitas media menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Di era digital ini, pers dituntut bukan hanya cepat, tetapi juga tepat. Verifikasi dan akurasi harus tetap menjadi prioritas agar masyarakat tidak terjebak informasi yang menyesatkan,” tegas Anggota Komisi II DPRD Lampung ini.

Ia juga menilai keberadaan pers sangat vital dalam mendukung pembangunan daerah. Media dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus ruang partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Imelda berharap insan pers di Lampung khususnya, dapat terus berkontribusi dalam menciptakan iklim informasi yang sehat, edukatif, dan konstruktif.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia semakin kuat, profesional, dan tetap menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.

Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis pers dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Kemensos Coret 100 Ribu PBI di Lampung, Ini Kata DPRD Lampung

Bandarlampung : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengungkapkan bahwa penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga terjadi di Provinsi Lampung.

“Kurang lebih ada 100 ribu penerima manfaat BPJS PBI di Lampung yang dinonaktifkan,” kata Deni Ribowo, Senin (9/2).

Menurut Deni, penonaktifan tersebut dilakukan Kemensos setelah dilakukan pendataan ulang menggunakan sistem baru. Dari hasil pendataan tersebut, ditemukan sejumlah penerima manfaat yang dinilai sebenarnya mampu membayar iuran secara mandiri, namun masih tercatat sebagai peserta BPJS PBI.

“Pertama, setelah dilakukan pendataan ulang dengan sistem baru, ditemukan bahwa penerima manfaat tersebut sebenarnya mampu membayar mandiri, tapi menggunakan BPJS PBI. Kedua, penonaktifan juga terjadi karena adanya ketidaksesuaian atau pembaruan data penerima manfaat,” jelasnya.

Deni menambahkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema solusi bagi masyarakat yang terdampak, khususnya bagi pasien dengan kondisi medis mendesak seperti pasien cuci darah.

“Skema pertama, peserta bisa melakukan aktivasi dengan BPJS mandiri di kantor BPJS setempat,” ujarnya.

Skema kedua, lanjut Deni, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kemensos, agar kembali diverifikasi sebagai penerima manfaat.

“Ketiga, untuk kondisi yang benar-benar urgent, terutama pasien cuci darah yang rutin masuk rumah sakit, saya siap membantu mencarikan solusi agar pelayanan kesehatan tetap berjalan,” tegas politisi Demokrat ini.

Ia berharap masyarakat tidak panik dan segera mengurus pembaruan data jika mengalami kendala, agar hak pelayanan kesehatan tetap dapat diperoleh secara optimal. (*)