Pemprov Lampung Dorong Radio Hadirkan Konten Kreatif dan Edukatif


Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa radio masih memiliki peran penting sebagai media informasi yang dekat dengan masyarakat di tengah derasnya arus digitalisasi dan perkembangan platform informasi baru yang semakin cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, saat membuka kegiatan Radio Academy 1 (Programming) yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, Diruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi  Lampung, Selasa (12/5/2026).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan apresiasi kepada KPI Pusat, KPID Lampung, PRSSNI, serta seluruh pihak yang telah menghadirkan program yang sangat relevan bagi masa depan dunia penyiaran, khususnya radio,” ujar Gubernur.

Menurutnya, radio tetap memiliki kekuatan sebagai media yang cepat, sederhana, dekat, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Radio juga dinilai masih menjadi sumber informasi penting, terutama saat kondisi darurat maupun ketika jaringan internet mengalami gangguan.

“Ketika bencana terjadi, radio sering kali menjadi media pertama yang diandalkan masyarakat. Radio juga mampu menjaga bahasa, seni, dan identitas daerah melalui konten lokal,” katanya.

Gubernur menyebut, sesuai yang ditegaskan UNESCO pada peringatan Hari Radio Internasional, radio memiliki tiga kekuatan utama, yakni menginformasikan, menghibur, dan mendidik. Karena itu, tantangan dunia radio saat ini bukan hanya bertahan di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga bagaimana tetap relevan dengan menghadirkan konten kreatif, adaptif, dan berkualitas.

Melalui kegiatan Radio Academy, para pengelola radio dibekali kemampuan terkait pemrograman siaran, penguatan konten berita, manajemen hiburan, hingga pemahaman regulasi penyiaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme dan daya saing radio di Provinsi Lampung.

Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi rangkaian kegiatan pembagian radio kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi publik.

“Semakin banyak masyarakat yang mendengar radio, semakin besar pula manfaat informasi yang bisa diterima publik,” ujarnya.

Gubernur turut menyoroti perkembangan pembangunan di Provinsi Lampung yang terus menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, penguatan konektivitas infrastruktur, hingga penurunan angka kemiskinan.

Menurutnya, capaian pembangunan tersebut perlu diketahui masyarakat secara luas dan radio memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap radio di daerah terus menghadirkan siaran yang cerdas, sehat, edukatif, menjunjung etika penyiaran, serta tetap memberi ruang bagi kearifan lokal Lampung.

“Mari kita buktikan bahwa di tengah era digital, radio tetap bisa berkembang, berinovasi, dan tetap didengar oleh berjuta telinga,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPI pusat, I Made Sunarsa, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penguatan dunia penyiaran radio di daerah. Ia mengaku senang dapat hadir dan melihat antusiasme peserta dalam kegiatan Radio Academy 1 (Programming) yang dinilai menjadi ruang pembelajaran sekaligus penguatan kapasitas insan radio di Lampung.

Menurutnya, pelaksanaan Radio Academy merupakan langkah nyata untuk menjawab tantangan radio di tengah perkembangan era digital. Ia menegaskan bahwa keberadaan radio masih sangat dibutuhkan negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama dalam menjalankan fungsi edukasi, penyampaian informasi yang akurat, hiburan yang sehat, serta membangun budaya dan karakter masyarakat yang bermartabat.

“Radio memiliki tanggung jawab besar untuk mencerdaskan masyarakat dan menjaga kualitas informasi publik. Karena itu, radio harus terus hidup, berkembang, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, tetapi juga kesempatan berdiskusi dan praktik langsung bersama para narasumber yang telah berpengalaman di industri penyiaran nasional. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kualitas program siaran radio agar lebih kreatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan Radio Academy, KPID Lampung juga melaksanakan pembagian radio kepada masyarakat di berbagai wilayah sebagai upaya memperluas akses informasi publik dan meningkatkan jumlah pendengar radio.

“Kami berharap radio di Lampung kembali bangkit, berkembang secara berkelanjutan, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung Mirza Minta pada Rombongan UGM: Jangan Pulang Dulu Sebelum Nyeruwit


MAHAN AGUNG- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta rombongan Rektor UGM dan Kagama untuk jangan pulang dulu dari Lampung sebelum nyeruwit.

"Bapak-ibu sekalian sudah nyeruwit belum? Kalau belum, pokoknya jangan pulang dulu sebelum nyeruwit," pinta RMD, Jumat (15/5/2026) malam di Mahan Agung.

Dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Ir Yanyan Ruchyansyah MSi, Mirza meminta UGM untuk memberi perhatian khusus soal singkong.

"Sekitar 70℅ tapioka nasional asalnya dari Lampung. Kita ingin singkong Lampung naik kelas," kata gubernur.

Lampung sedang menyiapkan National Cassava Center. "Untuk hal ini, Lampung sangat mengharapkan kolaborasi dengan UGM," pinta gubernur.

Di kesempatan yang sama, Rektor UGM, Prof Ova Emilia langsung merespon permintaan itu.

"Soal singkong, UGM memiliki banyak hasil riset dan teknologi yang bisa diterapkan untuk hilirisasi singkong," terang Rektor.

Gubernur menjamu rombongan rektor dan pengurus Kagama dalam acara yang ditajuk dengan "Nemui Nyimmah", jamuan makan malam dan ramah tamah.

Acara tersebut merupakan bagian dari helat Tayuhan Kagama Lampung 2026 yang sedianya akan diisi seminar terkait pembangunan desa dan pelantikan Ketua Umum Kagama Lampung.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Kagama Lampung Qudrotul Ikhwan, Sekjend PP Kagama yang juga Wamen Komdigi, Nezar Patria. Kemudian hadir pula keluarga alumni UGM di Lampung. (*/rls)

Sekdaprov Lampung Ikuti Peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Prabowo


BANDARLAMPUNG ------ Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti prosesi peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

Sekdaprov Marindo mengikuti acara tersebut secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Way Halim, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP melalui pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas koperasi di berbagai wilayah.

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasionalnya Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Way Halim ini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Lampung bersama jajaran TNI melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan KDKMP dan salah satu aset tersebut berada di kawasan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Menurut Marindo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemanfaatan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Pemerintah Provinsi Lampung bersama TNI memastikan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara utuh bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, hingga saat ini sudah terdapat 345 unit KDKMP yang berdiri di Lampung.

Jumlah tersebut disebut menjadi yang terbanyak di luar Pulau Jawa.

Marindo menyebutkan bahwa KDKMP di Lampung nantinya memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan PLN hingga usaha pangan seperti beras dan jagung.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, secara keseluruhan terdapat 41 titik KDKMP yang diresmikan di wilayah Lampung dan Bengkulu pada hari yang sama.

Ia merinci, hingga 16 Mei 2026, Kodam XXI/Radin Inten telah menyelesaikan pembangunan 562 titik koperasi, terdiri dari 345 titik di Lampung dan 217 titik di Bengkulu.

“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” ujarnya.

Khusus di Bandar Lampung, Kristomei menyebut target pembangunan mencapai 10 titik KDKMP.

Saat ini lima titik telah selesai dibangun dan ditargetkan meningkat menjadi delapan titik pada awal Juni mendatang.

Menurutnya, dukungan Pemprov Lampung sangat membantu percepatan pembangunan koperasi, terutama dalam penyediaan lahan.

“Di Bandar Lampung kami sempat terkendala lahan. Nah, untuk itu kami dibantu oleh Pemprov sehingga ada lahan-lahan milik Pemprov yang bisa dibangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya. (Adpim)

Pemprov Lampung Dorong LKKS Jadi Ujung Tombak Pelayanan Sosial di Daerah


Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, membuka Rapat Program Kerja LKKS Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial” sebagai upaya memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung menegaskan bahwa LKKS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melalui koordinasi dan sinergi yang kuat, LKKS diharapkan mampu menghadirkan program-program sosial yang adaptif, efektif, serta tepat sasaran di tengah tantangan sosial dan keterbatasan fiskal saat ini.

Menurutnya, keberadaan 228 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung merupakan potensi besar yang perlu terus diperkuat melalui kerja sama, inovasi, dan program kerja yang terarah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“LKKS harus mampu menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing serta memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mendorong pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, di antaranya penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, hingga pelatihan vokasi guna meningkatkan keterampilan masyarakat.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah tersebut, LKKS diharapkan dapat menghadirkan program-program sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat rentan, penguatan kapasitas keluarga prasejahtera, serta peningkatan kepedulian sosial secara berkelanjutan.

Wakil Gubernur juga mengajak seluruh pengurus dan anggota LKKS untuk bekerja secara efektif, terukur, dan berorientasi pada solusi dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan semata, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan,” tegasnya.

Melalui rapat program kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat lahir berbagai gagasan dan langkah konkret yang mampu memperkuat pembangunan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik  Provinsi Lampung).

Buka Rakerda 2026, Jihan Sebut Pramuka Mitra Strategis Cetak SDM Unggul

 


Bandar Lampung – Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung, Jihan Nurlela menegaskan Gerakan Pramuka memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, serta memiliki jiwa kepemimpinan.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Pramuka Lampung Tahun 2026, Selasa (12/5/2026), di Aula Graha Bakti Pramuka Kwarda Lampung, Bandar Lampung.

Menurut Jihan, Gerakan Pramuka merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Gerakan Pramuka bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung program pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, lingkungan, maupun pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh komponen Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung untuk berkomitmen menjalankan program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata, baik bagi anggota Pramuka maupun masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan turut menyoroti persiapan kontingen Lampung menghadapi Jambore Nasional XII 2026 yang akan digelar pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Cibubur, Jakarta.

Ia meminta seluruh Kwartir Cabang di Lampung mempersiapkan Kontingen Daerah secara maksimal, mulai dari pembinaan, keterampilan hingga mentalitas peserta agar mampu berprestasi dan membawa nama baik daerah.

Pada pembukaan Rakerda 2026 itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kwarda Lampung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

“Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda,” pungkas Jihan.

Kegiatan pembukaan Rakerda turut dihadiri Kepala BNNP Lampung Budi Wibowo, jajaran pengurus Kwarda Lampung, Pinsakada, serta Pinsakoda.

Tenaga Pendamping Jadi Bagian Penguatan Percepatan Pembangunan di Lampung


Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa penganggaran Tenaga Pendamping Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan daerah merupakan bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan, sinkronisasi kebijakan strategis, serta percepatan implementasi program prioritas pembangunan di Provinsi Lampung.

Penunjukan Tenaga Pendamping dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung  dan bersifat ad hoc serta memiliki fungsi membantu pelaksanaan kebijakan strategis, penguatan koordinasi lintas sektor, harmonisasi program prioritas pembangunan, mendukung percepatan pelaksanaan program pada bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, menjelaskan bahwa struktur penganggaran belanja tenaga ahli dalam APBD Pemerintah Provinsi Lampung perlu dipahami secara utuh dan proporsional oleh masyarakat.

Menurutnya, kode rekening belanja tenaga ahli dengan nilai sekitar Rp16,5 miliar dalam APBD Provinsi Lampung bukan semata-mata diperuntukkan bagi honorarium Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan.

“Dari total nilai tersebut, alokasi anggaran tidak hanya diperuntukkan bagi Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan saja, tetapi juga mencakup kebutuhan tenaga profesional lintas bidang pada sejumlah OPD guna mendukung berbagai kebutuhan tenaga ahli sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Ia menerangkan, belanja tenaga ahli tersebut mencakup berbagai kebutuhan strategis pemerintahan, antara lain tenaga ahli laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), konsultan individual, tenaga ahli teknis pendukung pekerjaan fisik dan infrastruktur pada bidang pekerjaan umum, hingga dukungan profesional lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa nomenklatur belanja tenaga ahli merupakan pos anggaran yang digunakan lintas perangkat daerah sesuai kebutuhan teknis, administratif, dan profesional pemerintahan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai alokasi khusus bagi Tenaga Pendamping Gubernur semata.

Seluruh proses penganggaran dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan pengelolaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berada dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada prioritas pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan modern, dukungan tenaga profesional dan tenaga ahli merupakan bagian penting dalam penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan, percepatan sinkronisasi kebijakan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Keberadaan Tenaga Pendamping maupun tenaga ahli tidak menggantikan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan bersifat mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan adaptif guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. (**)

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Pemprov Lampung Gelar Operasi Pasar Serentak di 15 Kabupten/Kota


Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui Gerakan Serentak Operasi Pasar komoditas minyak goreng MinyaKita yang digelar di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Selasa (12/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Kegiatan dibuka secara virtual melalui Zoom oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan diikuti seluruh pemangku kepentingan daerah serta OPD yang membidangi perdagangan di kabupaten/kota.

Operasi pasar dilaksanakan secara serentak di pasar-pasar tradisional yang menjadi pasar pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan RI. Khusus di Kota Bandar Lampung, operasi pasar digelar di lima pasar tradisional yakni Pasar Pasir Gintung, Way Halim, Tugu, Kangkung dan Panjang.

Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa operasi pasar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam mengendalikan gejolak harga bahan pokok yang berpotensi memicu inflasi, terutama komoditas pangan strategis seperti minyak goreng.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar distribusi bahan pokok tetap lancar dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Dalam pelaksanaan operasi pasar ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Bulog Kantor Wilayah Lampung untuk penyediaan komoditas MinyaKita. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan minyak goreng tetap aman di tengah dinamika harga pasar.

Pelaksanaan kegiatan operasi pasar direncanakan akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei hingga 25 Mei 2026. Setiap titik operasi pasar menyiapkan sebanyak 50 dus atau sekitar 600 liter MinyaKita per hari untuk dijual kepada masyarakat dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap gerakan serentak operasi pasar dapat membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperkuat pengendalian inflasi daerah, serta memberikan dampak nyata terhadap keterjangkauan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pornas Korpri 2027, Peluang Dongkrak UMKM dan Pariwisata Lampung


Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) XVIII Tahun 2027. 


Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Supervisi Persiapan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (11/5/2026).


Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung dan dihadiri Ketua Badan Pembina Olahraga (Bapor) Korpri Pusat Prof. Asrorun Ni'am, jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah provinsi Lampung, serta pengurus Korpri Provinsi Lampung.


Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027.


“Ini merupakan amanah besar sekaligus kehormatan bagi Provinsi Lampung. Kami berkomitmen menyukseskan Pornas Korpri dengan konsep sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses penyelenggaraan,” ujar Marindo.


Ia menjelaskan, penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan bersama pada Pornas Korpri XVII di Palembang, Sumatera Selatan, setelah Lampung berhasil masuk 10 besar nasional.


Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini mulai melakukan berbagai persiapan meskipun di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Karena itu, seluruh perencanaan dilakukan secara cermat dengan mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.


“Kami ingin Pornas Korpri ini tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga ASN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Lampung,” katanya.


Marindo menilai Pornas Korpri memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah karena melibatkan ratusan kontingen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.


“Kalau PON hanya diikuti 38 provinsi, Pornas Korpri melibatkan kementerian, lembaga, bahkan perguruan tinggi. Ini akan menjadi momentum besar untuk memperkenalkan Lampung di tingkat nasional,” tambahnya.


Sementara itu, Ketua Bapor Korpri Pusat Prof. Asrorun Niam mengatakan penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dipersiapkan secara matang.


“Atas nama pengurus pusat Korpri, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung atas kesediaannya menjadi tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027,” ujar Asrorun.


Ia optimistis Lampung mampu menyelenggarakan Pornas Korpri secara lebih baik meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional dan daerah.


“Ini soal prioritas. Saya optimistis dengan kepemimpinan Gubernur dan Sekda Lampung, Pornas Korpri XVIII akan berlangsung sukses dan bahkan lebih meriah,” katanya.


Asrorun menegaskan bahwa Pornas Korpri bukan sekadar ajang seremonial olahraga, tetapi menjadi sarana memperkuat silaturahmi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan antar aparatur sipil negara di seluruh Indonesia.


“Olahraga menjadi media memperkuat jejaring dan solidaritas ASN sekaligus meningkatkan kebugaran yang berdampak pada produktivitas kerja,” ujarnya.


Dalam rapat tersebut juga dipaparkan berbagai rencana teknis dan strategi penyelenggaraan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang juga menjabat Sekretaris Korpri Provinsi Lampung, Rendi Riswandi. 


Rendi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis mulai dari penyusunan timeline kegiatan, penentuan cabang olahraga, kesiapan venue, sistem pendaftaran digital, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. 


Pornas Korpri XVIII direncanakan mempertandingkan berbagai cabang olahraga populer di kalangan ASN dan 10 diantaranya adalah cabang olahraga wajib seperti bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, bola basket, futsal, catur, atletik, renang, pencak silat, senam Korpri, hingga balap sepeda. Selain itu, akan digelar berbagai kegiatan pendukung seperti pameran UMKM, promosi wisata daerah, dan festival rakyat. 


Asrorun juga menambahkan bahwa Pornas Korpri XVIII akan menjadi momentum penting bagi Lampung dalam menguji kesiapan daerah menyelenggarakan event olahraga berskala besar nasional.


“Lampung memiliki infrastruktur olahraga yang sangat memadai. Ini bisa menjadi simulasi dan penguatan pengalaman menuju event-event olahraga besar berikutnya,” katanya.


Selain fokus pada sukses penyelenggaraan dan prestasi, rapat juga menekankan pentingnya dampak sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan Pornas Korpri. 


Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan ajang tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM lokal.


Rapat supervisi tersebut menjadi langkah awal konsolidasi seluruh perangkat daerah dalam menyambut Pornas Korpri XVIII Tahun 2027. 


Pemerintah Provinsi Lampung berharap ajang olahraga nasional ASN itu nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memperkuat citra Lampung sebagai tuan rumah event nasional yang profesional, ramah, dan berdaya saing. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Program PSEL, Sampah Lampung Akan Diolah Menjadi Listrik


JAKARTA — Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Regional Lampung Raya sebagai solusi modern penanganan sampah sekaligus penguatan energi bersih berkelanjutan di Provinsi Lampung.


Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Provinsi Lampung, Danantara Indonesia, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Ballroom Graha Mandiri Lt. 1 Gedung Graha Mandiri Jakarta, Senin (11/5/2026).


Pembangunan PSEL Regional Lampung Raya menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan darurat sampah di wilayah aglomerasi Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari.


Melalui proyek ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sumber energi baru yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Teknologi Waste to Energy (WTE) yang digunakan akan mengolah sampah menjadi energi listrik sekaligus mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang selama ini hampir melebihi kapasitas.


PSEL Lampung Raya diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.168,62 ton sampah per hari yang berasal dari Kota Bandar Lampung sebesar 770,13 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan 310,66 ton per hari, dan Kabupaten Lampung Timur 87,83 ton per hari.


Pemerintah Provinsi Lampung menilai proyek ini menjadi tonggak penting transformasi pengelolaan sampah di daerah menuju sistem yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.


Selain menyelesaikan persoalan lingkungan, proyek strategis ini juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dari pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari, PSEL Lampung Raya diperkirakan mampu menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 megawatt yang dapat memenuhi kebutuhan listrik sekitar 15 ribu rumah tangga dengan daya 1.300 VA.


Tidak hanya itu, residu hasil pengolahan sampah juga dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah, seperti paving block dengan potensi produksi mencapai 4.800 meter persegi per hari.


Pembangunan PSEL Lampung Raya juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 500 hingga 800 tenaga kerja dari berbagai sektor, mulai dari operasional PSEL, industri turunan, logistik, hingga pelaku UMKM yang tumbuh dari efek berganda proyek tersebut.


Dari sisi lingkungan dan kesehatan, keberadaan PSEL diharapkan mampu menekan volume sampah secara signifikan, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat di wilayah aglomerasi Lampung Raya.


Proyek ini juga sejalan dengan target nasional penanganan sampah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni penyelesaian pengelolaan sampah secara menyeluruh pada tahun 2029.


Secara regulasi, pembangunan PSEL Lampung Raya diperkuat melalui berbagai payung hukum, di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, hingga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui PSEL Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.


Sesuai timeline yang disampaikan Danantara Indonesia, apabila seluruh tahapan berjalan lancar, proses pematangan lahan dan perizinan ditargetkan selesai pada Oktober 2026, kemudian dilanjutkan groundbreaking pembangunan pada November 2026.


Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan PSEL Lampung Raya melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membuang sampah pada tempatnya.


Dengan kolaborasi seluruh pihak, Lampung optimistis dapat menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah modern berbasis energi terbarukan di Indonesia.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Percepatan Program Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat


Lampung Selatan — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian PKP RI, Kemendagri, BPS RI, BTN, BP Tapera, PNM, SMF, dan Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa program pembangunan perumahan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya melalui Program 3 Juta Rumah yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil untuk memiliki hunian layak.

Menurutnya, Provinsi Lampung sangat membutuhkan dukungan program perumahan karena angka kemiskinan masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian turut mendorong daya beli masyarakat dan kebutuhan rumah layak huni.

“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar. Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyampaikan komitmen untuk menyiapkan 10 ribu rumah bagi Lampung tahun ini. Ini tentu menjadi jawaban atas harapan masyarakat,” katanya.

Gubernur juga menilai kolaborasi lintas kementerian, lembaga, perbankan, asosiasi pengembang, hingga pelaku UMKM menjadi bukti nyata bahwa pembangunan perumahan membutuhkan kerja bersama dan sinergi yang kuat.

Ia berharap berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Lampung.. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemerintah Pusat Apresiasi Kepemimpinan Gubernur Lampung


Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung penuh investasi di sektor properti dan perumahan.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Gala Dinner HUT Realestat Indonesia (REI) ke-54 yang berlangsung meriah di Graha Wangsa, Kamis malam (7/5/2026).

​Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional REI. Ia menilai kehadiran para pengusaha properti dari seluruh Indonesia merupakan momentum strategis di tengah tren positif pertumbuhan ekonomi Lampung.

​“Provinsi Lampung hari ini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir di Lampung. Hampir di Lampung ini 5 tahun berturut-turut tidak pernah tumbuh di atas rata-rata nasional,” ujar Gubernur.

​Pencapaian ekonomi ini, menurut Gubernur, merupakan buah dari program strategis Pemerintah Pusat yang difokuskan pada sektor pangan, energi, dan pemberdayaan masyarakat kecil. Dampak positif ini turut dirasakan pada sektor perumahan rakyat, di mana Lampung mendapatkan kuota renovasi rumah sebanyak 10.000 unit tahun ini atas kebijakan Presiden RI melalui kementerian terkait.

​Gubernur Mirza, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha perumahan subsidi, memahami betul tantangan yang dihadapi para pengembang. Oleh karena itu, ia memberikan garansi kemudahan akses bagi anggota REI yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Lampung.

​“Ke depan Provinsi Lampung akan sangat mendukung investasi terutama dari teman-teman REI, akan memudahkan segala proses administrasi dan lain-lain. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik antara Pemprov Lampung dengan anggota REI akan menjadi dorongan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ke depan,” tegasnya.

​Acara Gala Dinner ini merupakan puncak dari rangkaian HUT REI ke-54 yang meliputi kegiatan sosial tanam pohon, forum bisnis, hingga konvoi odong-odong keliling kota. Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk membawa kabar baik mengenai potensi pariwisata dan keramahan Provinsi Lampung ke daerah asal masing-masing.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I-2026 mencapai 5,58 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir bagi Provinsi Lampung.

​Amalia mengungkapkan bahwa pertumbuhan Lampung berada di posisi kedua tertinggi di seluruh wilayah Sumatera, hanya terpaut sedikit di bawah Kepulauan Riau. Ia memuji kepemimpinan di tingkat daerah yang mampu mengoptimalkan sektor agraris.

​"Sejak 2015 di Provinsi Lampung ini belum pernah tumbuh 5,58 persen. Pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir bahwa Lampung bisa menembus pertumbuhan yang relatif tinggi," ujar Amalia. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).