Kolaborasi TP. PKK, DWP, dan OPD Provinsi Lampung Bagikan Ratusan Takjil untuk Masyarakat

Bandar Lampung --- Memasuki hari ke-4 pelaksanaan kegiatan berbagi takjil, Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung kembali membagikan paket berbuka puasa kepada masyarakat di depan Mahan Agung, Jumat (27/02/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Pada aksi sosial kali ini, pembagian takjil turut melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak guna menjangkau masyarakat lebih luas.

Sebanyak 300 paket takjil disiapkan melalui kontribusi tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni :

1. Dharma Wanita Persatuan (DWP) dibawah Asisten III Bidang Administrasi Umum.
2. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung.
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.

Tidak hanya itu, TP. PKK dan DWP Provinsi Lampung juga bersinergi dengan Majelis Babussalam untuk mendistribusikan tambahan 400 paket yang terdiri dari takjil, kudapan (snack), serta nasi kotak.

Paket tersebut dibagikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, bersama Ketua DWP Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo kepada para pengendara, pejalan kaki, dan masyarakat yang melintas di area tersebut.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi, namun proses pembagian tetap berlangsung dengan tertib dan lancar. Sinergi antara TP. PKK, DWP, OPD terkait, dan lembaga keagamaan seperti Majelis Babussalam ini diharapkan dapat terus mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat Lampung selama bulan suci Ramadan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Lepas 42 ASN Purna Bakti, Kadis Perkebunan Intizam Capai Pangkat Tertinggi

 Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas purna bakti Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Drs. Intizam, sekaligus menyerahkan tali asih dan santunan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (27/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, serta perwakilan PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas pengabdian Intizam yang telah mengabdi hampir 40 tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai masa purna bakti bukan akhir dari kontribusi, melainkan fase baru pengabdian di tengah masyarakat.

"Purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian, tetapi masa peralihan dari instansi formal kepada ruang pengabdian yang lebih luas dan tanpa batas," ucap Wagub.

Wagub juga mengingatkan ASN yang masih aktif untuk memaknai jabatan sebagai amanah sementara. Menurutnya, yang akan dikenang bukan jabatan, melainkan karya dan legasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Secara khusus, Wagub Jihan menyinggung salah satu terobosan Intizam terkait program P4 yang dinilai mampu memudahkan masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Inovasi tersebut diharapkan menjadi amal jariyah dan inspirasi bagi perangkat daerah lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Rendi Reswandi melaporkan, pada periode Maret 2026 terdapat 42 PNS yang memasuki masa purna bakti. Rinciannya, 8 orang dari Golongan III dan 34 orang dari Golongan IV.

"Dari 42 PNS tersebut, satu orang mencapai batas usia pensiun pada pangkat puncak Pembina Utama (IV/e), yaitu Bapak Drs. Intizam, dengan masa kerja 39 tahun 5 bulan sejak 1986," ujar Rendi.

Ia menjelaskan, setiap PNS yang memasuki purna bakti menerima tali asih sebesar Rp2.000.000 dan plakat penghargaan dari Korpri Provinsi Lampung. Selain itu, diberikan santunan kepada ahli waris anggota Korpri yang meninggal dunia.

Tercatat 7 ASN yang meninggal dunia menerima santunan masing-masing Rp3.000.000 untuk ahli warisnya, serta 2 santunan bagi suami atau istri ASN sebesar Rp1.000.000 per orang. Penyaluran dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening penerima.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan Tabungan Hari Tua dan Pensiun Pertama kepada Intizam dari PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutan perpisahannya, Intizam mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan kariernya selama 39 tahun 5 bulan yang seluruhnya dijalani di Provinsi Lampung. Ia memulai pengabdian sejak lulus dari APDN Tanjung Karang sebagai pamong praja muda hingga dipercaya menjabat Kepala Dinas Perkebunan.

"Birokrasi bagi saya bukan sekadar tempat bekerja, melainkan ruang pengabdian untuk belajar tentang integritas, loyalitas, dan tanggung jawab," ucap Intizam.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan rekan kerja apabila selama menjalankan tugas terdapat kekhilafan. Menurutnya, estafet kepemimpinan harus terus berjalan seiring dengan prinsip bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.

Kegiatan pelepasan purna bakti ini merupakan bagian dari komitmen Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjaga semangat pengabdian dalam pelayanan publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Safari Ramadan di Pringsewu Bawa Manfaat Nyata bagi Warga

Pringsewu — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid Jami' KH Shobari, Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi pemerintah dengan masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan Safari Ramadan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Ramadan tahun ini menjadi momen refleksi satu tahun kepemimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat.

"Saya inget, saat saya pertama menjabat itu masuk bulan puasa dan hari ini sudah masuk bulan puasa lagi, jadi waktu yang kita lewati adalah waktu yang cukup singkat dan kami merasa itu waktu yang cukup untuk kami semua dari jajaran pemerintah, apa yang kami koreksi dan apa yang kami ambil dari perjalanan satu tahun tersebut," ucapnya.

Menurutnya, selama satu tahun terakhir pemerintah terus berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung telah melakukan pembebasan uang komite sekolah. Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan penanganan jalan provinsi. Selain itu, pengembangan potensi desa juga didorong melalui program hilirisasi desa “Desaku Maju”.

Meski demikian, Jihan menegaskan pemerintah belum berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan, termasuk di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan dukungan bagi pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Hingga saat ini, kondisi jalan provinsi dengan kategori mantap telah mencapai 79,79 persen dan ditargetkan meningkat hingga akhir masa periode kepemimpinan.

Selain pembangunan, pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi. Pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak dalam kondisi aman.

Dalam rangka memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan Safari Ramadan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu. Selain itu, Pemprov Lampung juga menyalurkan dana hibah sebesar Rp30 juta untuk Masjid Jami' KH Shobari serta bantuan Al-Qur’an dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu.

Melalui Safari Ramadan ini, pemerintah berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, sekaligus memastikan program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026).

​Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.

​"Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dinamika tantangan atau pembangunan yang terjadi di masyarakat," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.

​Gubernur selanjutnya menyampaikan bahwa arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas". Fokus kolaborasi akan ditarik hingga ke tingkat desa.

​"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya," lanjutnya.

​Terkait indikator makro ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% dan tingkat kemiskinan Lampung yang mencetak sejarah dengan menyentuh angka single digit yakni 9,66%. Namun, pemerintah memberikan catatan khusus pada kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.

​Menjawab tantangan tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan tahun 2027, yaitu :

1. ​Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Lampung.
2. ​Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil.
3​. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan terutama mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan.
4. ​Dukungan program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.
5. ​Mewujudkan pendidikan yang lebih baik, tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter sehingga setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas.
6. ​Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Lampung serta menciptakan Lampung yang bebas dari stunting.

​"Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil," tegasnya.

​Mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah", RKPD 2027 diharapkan menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang inklusif di Bumi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekda Lampung Dorong ASN Segera Lapor SPT Lewat Coretax DJP

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax DJP di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini digelar bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekda, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Sistem tersebut dinilai sebagai langkah modernisasi layanan perpajakan yang menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

"Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, proses administrasi menjadi lebih efisien serta membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Sekda Marindo.

Ia mengimbau seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan bukti pemotongan PPh bagi aparatur sipil negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax. Bukti potong tersebut menjadi dasar dalam pelaporan SPT Tahunan masing-masing ASN.

Sekda juga meminta seluruh ASN segera mengaktifkan akun Coretax, memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik, serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026 pukul 23.59 WIB.

Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dan keteladanan aparatur negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengungkapkan baru sekitar 10.000 ASN Pemerintah Provinsi Lampung yang mengaktifkan akun Coretax. Padahal, total ASN, baik PNS maupun PPPK, mencapai sekitar 25.000 orang.

"Artinya baru seperempat yang aktif. Karena itu, Pak Gubernur meminta agar ini dipastikan langsung dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD," ucapnya.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 12.500 ASN atau hampir setengah dari total pegawai di lingkungan Pemprov Lampung. OPD dengan jumlah pegawai besar diminta bergerak cepat agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan.

Pemprov Lampung bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menyiapkan pendampingan selama dua hari, 25–26 Februari 2026, di Gedung Pusiban. Tim DJP akan memberikan asistensi langsung bagi ASN yang mengalami kendala dalam aktivasi akun maupun pelaporan SPT.

Marindo juga mengingatkan integrasi data Coretax dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Batas waktu pelaporan LHKPN adalah 30 Maret 2026, sehingga ketidaksesuaian data antara SPT dan LHKPN berpotensi menimbulkan persoalan administratif.

Selain itu, ia menyoroti kewajiban pelaporan pemotongan pajak PPh Pasal 21, 23, 24, dan 25 oleh bendahara dan pejabat pengelola keuangan. Menurutnya, meskipun pemotongan dilakukan melalui sistem keuangan daerah, pelaporan tetap harus disampaikan secara terpisah.

"Tahun lalu ada kendala data sehingga berdampak pada akurasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari PPh 21. Ini harus menjadi perhatian agar penerimaan daerah tidak berkurang," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Pajak Madya DJP Bengkulu dan Lampung, Teguh Sriwijaya, menjelaskan 2026 menjadi tahun pertama penerapan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sistem ini menggantikan DJP Online yang telah digunakan sekitar satu dekade terakhir.

Menurut Teguh, wajib pajak harus membuat akun baru dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan lagi NPWP 15 digit seperti sebelumnya. Selain itu, pengguna diwajibkan membuat kata sandi dengan standar keamanan lebih tinggi serta memiliki kode otorisasi sebagai pengganti tanda tangan manual.

"Setelah akun dan kode otorisasi dibuat, pelaporan SPT bisa dilakukan. Bukti potong dapat diakses melalui menu 'Portal Saya' dan 'Dokumen Saya', sehingga tidak perlu menginput ulang data,' kata Teguh.

Ia menambahkan, bagi pasangan suami istri dengan NPWP istri nonaktif, pelaporan SPT dilakukan melalui akun suami. Namun, seluruh penghasilan dan harta tetap wajib dilaporkan secara lengkap, baik yang diperoleh dari gaji maupun usaha atau sumber lainnya.

Teguh memastikan tim DJP akan memberikan pendampingan hingga wajib pajak memperoleh bukti penerimaan elektronik. "Semboyan kami, kami bantu sampai berhasil," ujarnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Antusiasme Warga Warnai Kegiatan Berbagi Takjil PKK dan DWP Ptovinsi Lampung

Bandar Lampung ---  Kegiatan berbagi takjil yang digelar Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung kembali dilaksanakan di depan Mahan Agung, Rabu (25/02/2026).

Sebanyak 300 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Provinsi Lampung.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan pembagian takjil tersebut.

"Alhamdulillah barokah," ujar Batin Wulan singkat.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang menerima takjil dengan tertib.

"Antusias masyarakat menerima takjil dari ibu-ibu DWP Provinsi Lampung. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tertib. Selamat berbuka puasa," tambahnya.

Seperti hari sebelumnya, pembagian takjil dilakukan secara langsung kepada pengendara dan pejalan kaki yang melintas. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda rutin selama bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Dorong Normalisasi Drainase dan Perbaikan Jalan

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemantapan jalan provinsi sebagai bagian dari strategi mendukung kelancaran distribusi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau kondisi ruas Jalan Pangeran Senopati, Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (25/2/2026).

Peninjauan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam memastikan progres perbaikan infrastruktur berjalan optimal, khususnya pada ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kemantapan jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang baik dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung rantai distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya memberikan multiplier effect terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

“Ruas yang mengalami kerusakan akan segera kita perbaiki. Selain itu, fungsi gorong-gorong akan kita kembalikan seperti semula untuk mengantisipasi genangan air saat hujan,” ujar Gubernur.

Menurutnya, penyempitan badan jalan akibat tertutupnya saluran drainase dan pemanfaatan ruang yang tidak semestinya menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air yang mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, Pemprov Lampung juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar bersama-sama menjaga fungsi infrastruktur publik.

Gubernur mengimbau kepada para pedagang dan pemilik kios di sekitar kawasan pasar Jatimulyo agar mengembalikan area gorong-gorong pada fungsi awalnya. Upaya ini dilakukan demi kepentingan bersama, agar sistem drainase berfungsi optimal dan kualitas jalan tetap terjaga.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sendiri terus mengakselerasi program peningkatan kemantapan jalan melalui perbaikan konstruksi, normalisasi drainase, serta pengawasan berkala terhadap kondisi ruas provinsi. Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan infrastruktur yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov Lampung optimistis tingkat kemantapan jalan provinsi akan terus meningkat, sehingga mampu mendukung konektivitas antarwilayah dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kadis BMBK Lampung Pastikan Jalan Provinsi Aman Dilalui Selama Arus Mudik

 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh ruas jalan provinsi yang masuk dalam kegiatan pemeliharaan akan ditangani sebelum Lebaran,l. Sehingga tidak ada jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan selama arus mudik dan balik Idulfitri.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqullah juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tim Gabungan Pantau Distribusi Pangan, Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Ramadan

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah hingga Hari Raya Idul Fitri. Langkah ini dilakukan melalui pengawasan terpadu bersama pemerintah pusat guna memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau, Minggu (22/2/2026)

Selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, tim gabungan yang dipimpin Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, melakukan pemantauan langsung di sejumlah titik distribusi pangan di Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terjamin, aman dikonsumsi, dan dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Sri Nuryanti dalam keterangannya.

Dalam tinjauan tersebut, tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk tersebut langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan. Selain itu, pengawasan juga menyoroti pentingnya penanganan daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.

Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait juga diimbau untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya terkait penanganan ayam segar pascapenyembelihan. Penjualan ayam tanpa proses pembersihan yang sesuai standar berisiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis seperti daging sapi dan daging ayam terpantau stabil dan berada pada kisaran harga acuan, bahkan di beberapa titik lebih rendah. Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan stok di pasar.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi.

Dengan pengawasan intensif, pengendalian distribusi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung optimistis stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung mendampingi Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk pengawasan langsung pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, dan dihadiri jajaran pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri migas dan energi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum penguatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung. Ia menegaskan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada 2025. Angka itu melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.

Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisinya meliputi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.

Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Fokus utama adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT. Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.

"Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tetapi signifikan," ujar Putri.

Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.

Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, hingga mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat untuk mencegah resistensi masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan. Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang memerlukan pematangan melalui eksplorasi lanjutan.

Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan. Langkah tersebut diharapkan membuka potensi baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT. Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan studi dan pemboran eksplorasi pada 2028.

Jika ditemukan cadangan ekonomis, tahapan berikutnya meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (POD), hingga target on stream awal pada 2032. "Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan," ujarnya.

Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses PPKH dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan target nasional, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Peringatan HUT ke-76 Satpol PP, Ini Kata Gubernur Lampung

 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan penegakan kebijakan daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal pada peringatan HUT ke-76 Satpol PP Tahun 2026 yang dirangkai dengan doa bersama menyambut Ramadan 1447 Hijriah di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menilai bahwa usia 76 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah.

“Ini bukan usia yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan melindungi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Satpol PP merupakan representasi langsung pemerintah daerah di lapangan sekaligus wajah kebijakan yang dirasakan masyarakat setiap hari.

“Aturan tidak akan memiliki kekuatan tanpa ketegasan di lapangan. Satpol PP adalah wajah pemerintah daerah yang setiap hari dilihat masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mencontohkan keberhasilan penegakan Perda larangan pengiriman gabah ke luar daerah melalui pengawasan ketat di wilayah Bakauheni. Kebijakan tersebut  telah menghidupkan kembali penggilingan padi di Lampung.

“Satu penggilingan menyerap lima tenaga kerja. Artinya, sekitar seribu lapangan pekerjaan terbuka,” ungkapnya.

Selain membuka lapangan kerja, langkah tersebut juga dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di daerah.

“Dulu akhir tahun harga beras selalu naik. Kemarin tidak. Itu karena teman-teman Satpol PP yang menjaga,” katanya.

Meski menekankan pentingnya ketegasan, Gubernur mengingatkan agar penegakan peraturan tetap dibarengi pendekatan humanis dan berkeadilan. Kedisiplinan harus disertai pendekatan persuasif serta empati, agar ketertiban tidak mengabaikan rasa keadilan sosial.

Memasuki bulan Ramadan, Gubernur mengajak seluruh anggota Satpol PP menjadikan momentum ini sebagai sarana memperkuat integritas dan moral.

“Jangan sampai kita menegakkan aturan kepada masyarakat, tapi lalai menjaga integritas pribadi,” pesannya.

Selain itu, Gubernur juga menegaskan peran Satpol PP dalam menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat selama Ramadan.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap Satpol PP terus bertransformasi menjadi aparat yang profesional, responsif, berintegritas, serta dicintai masyarakat.

“Perkuat niat pengabdian, luruskan komitmen pelayanan, tingkatkan solidaritas, dan bekerja dengan hati. Kita ingin Lampung yang aman, tertib, dan harmonis,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Staf Ahli Gubernur Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Bandar Lampung —- Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (18/2/2026).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menekankan agar seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan.
​Tomsi Tohir menyoroti adanya kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga sekecil apa pun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak pada hari berikutnya.
​”Hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi. Jadi begitu ada kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik,” tegas Tomsi.
​Sekjen Kemendagri mengungkap adanya anomali di beberapa wilayah penghasil komoditas tertentu, seperti cabai, yang justru mengalami kenaikan harga di tengah stok yang melimpah. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan tim terkait untuk mendalami potensi adanya praktik kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.
​”Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah. Dalami betul kenapa naik,” ujarnya.
​Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki empati tinggi dan tidak menggunakan standar pribadi dalam menilai kenaikan harga.
“Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat naiknya kerasa,” tambahnya.
​Tomsi Tohir kemudian menginstruksikan Bulog, dinas perdagangan, dan kantor perwakilan di daerah untuk bekerja lebih ekstra dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan setiap hari. Ia menekankan bahwa disiplin dan kemauan keras dari seluruh stakeholder adalah kunci untuk memberikan harga terbaik bagi masyarakat.
​”Harus dibuat tim petugas yang terus-menerus mengecek. Jadi tidak selesai rapat kita selesai dan beristirahat. Dari daerah pun mengecek langsung ke lapangan,” pungkasnya.

(BPS) melaporkan adanya tren peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah wilayah Indonesia pada minggu kedua Februari 2026.

Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi mengingat pola historis kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa sebaran kenaikan harga kian meluas.

“Terdapat 199 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu itu ada 170 yang mengalami kenaikan, artinya yang mengalami kenaikan IPH bertambah,” ujar Ateng.

Pemprov Lampung Siap Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan

 Bandar Lampung ---- Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (18/2/2026).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menekankan agar seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan.

​Tomsi Tohir menyoroti adanya kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga sekecil apa pun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak pada hari berikutnya.

​"Hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi. Jadi begitu ada kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik," tegas Tomsi.

​Sekjen Kemendagri mengungkap adanya anomali di beberapa wilayah penghasil komoditas tertentu, seperti cabai, yang justru mengalami kenaikan harga di tengah stok yang melimpah. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan tim terkait untuk mendalami potensi adanya praktik kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.

​"Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah. Dalami betul kenapa naik," ujarnya.

​Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki empati tinggi dan tidak menggunakan standar pribadi dalam menilai kenaikan harga.

"Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat naiknya kerasa," tambahnya.

​Tomsi Tohir kemudian menginstruksikan Bulog, dinas perdagangan, dan kantor perwakilan di daerah untuk bekerja lebih ekstra dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan setiap hari. Ia menekankan bahwa disiplin dan kemauan keras dari seluruh stakeholder adalah kunci untuk memberikan harga terbaik bagi masyarakat.

​"Harus dibuat tim petugas yang terus-menerus mengecek. Jadi tidak selesai rapat kita selesai dan beristirahat. Dari daerah pun mengecek langsung ke lapangan," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya tren peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah wilayah Indonesia pada minggu kedua Februari 2026.

Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi mengingat pola historis kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa sebaran kenaikan harga kian meluas.

"Terdapat 199 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu itu ada 170 yang mengalami kenaikan, artinya yang mengalami kenaikan IPH bertambah," ujar Ateng.

​BPS mencatat bahwa komoditas cabai rawit dan daging ayam ras menjadi motor utama kenaikan harga di berbagai daerah. Cabai rawit, secara nasional, mengalami kenaikan harga sebesar 16,60 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dengan rata-rata harga Rp67.000 per kilogram. Angka ini telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp57.000.

​Selain cabai dan ayam, komoditas beras juga menunjukkan tren peningkatan sebaran kenaikan harga. Pada minggu kedua Februari ini, tercatat 90 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras, meningkat dari 72 daerah pada minggu sebelumnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung Dampingi Menteri Teuku Tinjau Pelatihan Masamo

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya dalam dua agenda kunjungan di Provinsi Lampung, Minggu (15/02/2026).

Agenda pertama berlangsung pada kegiatan Pelatihan Juru Masak Bersama Master (Masamo) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI melalui Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain di SPPG Rajabasa 3, Kecamatan Rajabasa.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Lampung saat ini menjadi provinsi tercepat dan tertinggi secara persentase dalam pemenuhan infrastruktur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya laporkan, Lampung hari ini menjadi provinsi tercepat dan tertinggi secara persentase dalam pemenuhan pengadaan dapur MBG. Rasio kita sudah di atas 100 persen dari target,” ujar Gubernur.
Ia memaparkan, program MBG di Lampung menyasar sekitar 2,7 juta penerima manfaat, mulai dari siswa TK hingga SMA, santri pondok pesantren, balita, hingga ibu hamil. Ketersediaan bahan baku pun dipastikan aman karena Lampung merupakan daerah surplus pangan.
“Sumber pangan Lampung luar biasa. Ayam surplus, telur surplus, beras dan sayuran juga surplus. Tidak ada cerita kekurangan bahan makanan,” tegasnya.
Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa kualitas gizi harus diimbangi dengan cita rasa dan kreativitas.
“Anak-anak itu nomor dua gizi, nomor satu enak dulu. Kalau tidak enak, mereka tidak mau makan. Saya ingin mereka lulus sekolah dengan kenangan bahwa makanan MBG itu enak dan membanggakan,” tambahnya.
Gubernur juga mengapresiasi inovasi Kementerian Ekonomi Kreatif yang menghadirkan chef profesional untuk meningkatkan standar kualitas pengelolaan dapur MBG. Ia berharap pelatihan ini menjadi ruang belajar, berbagi inspirasi, sekaligus memperkuat jejaring pelaku usaha kuliner di Lampung sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif daerah.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang telah membangun 1.007 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jangkauan 2,7 juta penerima manfaat. Program ini dinilai selaras dengan visi Presiden dalam menyiapkan Generasi Emas 2045 sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Secara nasional, pemerintah menargetkan lebih dari 83 juta penerima manfaat melalui 30.600 SPPG pada tahun ini.
Menteri menegaskan, program ini bukan sekadar intervensi gizi, melainkan juga mesin penggerak ekonomi yang menghidupkan sektor pertanian, perikanan, dan jasa hingga tingkat desa. Kegiatan Masamo, lanjutnya, menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, tenaga profesional seperti Chef Norman Ismail, serta sektor swasta dalam meningkatkan kualitas juru masak.

Pesan Gubernur Lampung Pada Pengurus Ikatan Da’i Indonesia

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berharap pengurus Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) jadi mitra strategis Pemerintah dalam membangun karakter dan moral bangsa.

Harapan Gubernur tersebut disampaikan Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemerintah Provinsi Lampung Fiter Rahmawan saat mewakili Gubernur menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikadi Kota Bandarlampung periode 2026-2031, di Balai Keratun Lt. III, Komplek Kantor Gubernur, Minggu (15/02/2026).
Pengukuhan berdasarkan surat keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Da’i Indonesia Provinsi Lampung Nomor 01/SKEP/PW-IKADI/1447 Hijriah tentang Pengangkatan Pengurus Daerah Ikatan Da’i Indonesia Kota Bandar Lampung.
Dalam acara itu, Ketua PW Ikadi Provinsi Lampung H. Repianto secara reami melantik dan mengukuhkan pengurus Ikadi Kota Bandarlampung periode 2026-2031.
Gubernur Mirza dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Kepala Biro Adpim Fiter Rahmawan menyampaikan bahwa ​Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap keluarga besar Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) atas terlaksananya pelantikan Pengurus Daerah Ikadi Kota Bandar Lampung masa bakti 2026-2031.
Gubernur Mirza menilai bahwa momentum ini sangat penting bagi kita semua, mengingat IKADI merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan karakter dan moral bangsa.
Sesuai dengan tema yang diangkat hari ini, yaitu ”Menguatkan Peran Da’i sebagai Penggerak Pemberdayaan Umat”, peran para da’i menjadi sangat krusial, para da’i bukan hanya bertugas menyampaikan risalah agama, tetapi juga harus menjadi teladan dan motor penggerak dalam menjaga kondusivitas daerah, menangkal paham-paham radikalisme, serta mempererat ukhuwah islamiyah di tengah masyarakat Lampung.
Melalui sambutannya, Gubernur Mirza berharap agar Ikadi terus bersinergi dalam mewujudkan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara spiritual, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
“Optimalisasi potensi umat melalui pemberdayaan harus menjadi prioritas kita bersama untuk membangun kemandirian bangsa menuju peradaban madani”, ujarnya.
​Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Mirza mengucapkan selamat bekerja dan selamat mengemban amanah kepada Ketua PD Ikadi Kota Bandar Lampung terpilih Triono, beserta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dakwah ini”, tutup Mirza.
Ketua PW IKADI Provinsi Lampung H. Repianto menjelaskan bahwa pengukuhan ini merupakan sebuah momentum penting bagi dakwah di Kota Bandar Lampung.

“Pelantikan pengurus daerah IKADI Kota Bandar Lampung periode 2026-2031 bukan sekadar seremonial, melainkan tonggak estafet perjuangan”, sambungnya.

​H. Repianto menambahkan bahwa tantangan da’i ke depan semakin kompleks, di mana teknologi dan moralitas berpacu dengan sangat cepat. Oleh karena itu, IKADI harus hadir sebagai penyejuk dan pemberi solusi bagi problematika umat.

“Saya berharap pengurus yang baru dilantik segera menyusun program kerja yang menyentuh akar rumput, menguatkan kemandirian ekonomi umat, dan tetap menjaga ukhuwah islamiyah di atas segalanya”, tutupnya.

Di akhir kegiatan, Plt. Kepala Biro Adpim Provinsi Lampung Fiter Rahmawan beserta Ketua PW Ikadi Provinsi Lampung, memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Ikadi Kota Bandarlampung.

Selain pelantikan dan pengukuhan pengurus IKADI Kota Bandarlampung, dalam kesempatan ini juga akan dilaksanakan diskusi publik keumatan dengan tema: “Optimalisasi Potensi Umat dalam Membangun Kemandirian Bangsa menuju Peradaban Madani”.

Gubernur Lampung: Kami Ingin Pelaku Kreatif Berbagi Pengalaman

Bandar Lampung – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menghadiri kegiatan Bincang Ekraf di El’s Coffee Roastery, Bandar Lampung, Minggu (15/2). Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis untuk menyerap aspirasi, memperkuat kolaborasi serta mendorong inovasi ekonomi kreatif Lampung dengan pendekatan Hexahelix.

Selain dialog, Menteri Ekraf bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung melakukan visitasi ke PT Sari Alami untuk melihat langsung proses produksi dan pengolahan kopi, mulai dari roasting hingga pengemasan. Kunjungan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pengembangan usaha kreatif lokal.

Dalam kesempatan ini, Menteri Ekraf menegaskan, pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan subsektor kreatif dan memfasilitasi kolaborasi antar komunitas, agar produk kreatif daerah dapat naik kelas dan menjangkau pasar nasional maupun internasional, sehingga berkembang lebih kolaboratif dan efektif.

Dalam diskusi, para pegiat menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari perlunya fasilitasi UMKM, wadah kolaborasi lintas subsektor hingga penguatan promosi dan pelatihan.

Menanggapi hal itu, Menteri Ekraf menekankan bahwa setiap subsektor ekonomi kreatif memiliki keunikan tersendiri, serta perlunya kolaborasi yang tepat.

“Kolaborasi dengan event nasional maupun internasional memperkuat kapasitas dan jaringan kreatif. Pelaku kreatif dapat memanfaatkan promosi serta pelatihan untuk mengembangkan kemampuan. Pemerintah siap memfasilitasi pertumbuhan dan memaksimalkan potensi setiap subsektor,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung segala bentuk kolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama untuk memperkuat kapasitas UMKM dan subsektor ekonomi kreatif yang sudah menembus pasar nasional maupun internasional.

“Kami ingin pelaku kreatif berbagi pengalaman, meningkatkan kualitas, dan tumbuh bersama, sehingga ekonomi kreatif Lampung semakin kuat dan berdaya saing,” ujar Gubernur.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pegiat ekraf dalam Bincang Ekraf Lampung dan visitasi ke PT Sari Alami menegaskan peran ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth nasional.

Turut mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif, Adinda Yuanita Teuku Riefky Harsya, dalam pertemuan; Pembina Dharma Wanita Persatuan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekraf, Yuke Sri Rahayu; Rian Firmansyah, Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga; Panji Purboyo, Tenaga Ahli Menteri Bidang Keprotokolan dan Koordinasi Daerah; serta Andy Ruswar, Direktur Kuliner.

Gubernur Lampung Hadiri Doa untuk Negeri HUT ke-18 TV One di Masjid Al-Bakrie

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri acara Doa untuk Negeri, Damai Indonesiaku dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-18 TV One, yang digelar di Masjid Al-Bakrie Bandar Lampung, Sabtu (14/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri ulama nasional, Ustadz Abdul Somad, yang menyampaikan tausiyah penuh makna. Acara mengusung tema “Lampung Tanoh Pusako, Gham Pulang”, yang mengandung filosofi tentang kembali ke akar budaya, menjaga pusaka leluhur, serta menjadikan momentum ulang tahun sebagai refleksi perjalanan panjang TV One dalam menghadirkan informasi yang terpercaya, inspiratif, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Masjid Al-Bakrie telah menjadi ikon religius dan wisata religi di Bandar Lampung.

“Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi terbesar di Sumatera. Wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan pantai di Lampung juga akan mampir ke Masjid Al-Bakrie untuk beribadah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga memaparkan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyambut bulan suci Ramadan.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan berbagai stakeholder agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan baik. Kami ingin menghadirkan bulan Ramadhan yang khusyuk dan penuh semangat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun sekaligus apresiasi kepada TV One atas dedikasi dan kontribusinya selama 18 tahun dalam menyajikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 kepada TV One. Usia 18 tahun adalah usia remaja, usia yang penuh semangat dan produktif. Semoga TV One terus berinovasi, menyajikan berita yang baik, dan mencerahkan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Acara Doa untuk Negeri ini dihadiri oleh ribuan masyarakat, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Ls)

Sekdaprov Lampung Hadiri Gaktib dan Yustisi Polisi Militer Tahun 2026

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri Upacara Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).

Upacara dipimpin oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) XXI/Radin Inten Andrian Susanto selaku inspektur upacara, dan diikuti jajaran prajurit serta unsur terkait.

Sekdaprov Marindo menyampaikan pesan Gubernur yang mendukung penuh pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin dan kepatuhan hukum di Lingkungan TNI.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya harus terus diperkuat guna menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif di Lampung.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh langkah-langkah penegakan ketertiban dan hukum. Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis stabilitas daerah dapat terus terjaga demi mendukung pembangunan,” ujar Marindo.

Sementara itu, Brigjen TNI Andrian Susanto menegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Yustisi yang digelar setiap tahun merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, serta profesionalisme prajurit dan PNS TNI.

Ia menyampaikan, tema Operasi Gaktib dan Yustisi tahun ini yakni “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju” harus menjadi pedoman seluruh prajurit dalam menjalankan tugas.

“Tema ini harus menjadi pedoman sekaligus komitmen seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas, menjaga kehormatan diri, satuan, dan institusi TNI,” ujar Andrian.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas prajurit seiring perkembangan teknologi, termasuk dalam menghadapi kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial.

“Saya menekankan agar terus meningkatkan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi termasuk dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan siber serta penyalahgunaan media sosial yang dapat merusak citra TNI,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh prajurit untuk memegang teguh sumpah prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI. Prajurit juga diminta responsif terhadap perkembangan situasi melalui deteksi dini, cegah dini, dan reaksi cepat.

“Solid, kompak, integratif, dan sinergis bersama seluruh komponen bangsa serta selalu menjaga kepercayaan rakyat. TNI harus kreatif dan inovatif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung fondasi kekuatan TNI,” pungkasnya.(Ls)

Batin Wulan: Safari Dakwah Momentum Perkuat Ukhuwah dan Pembinaan Akhlak Keluarga

BANDARLAMPUNG — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan, menghadiri Safari Dakwah bertema “Wakaf One Family One Quran” yang digelar di Masjid Al Bakrie, Bandarlampung, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Provinsi Lampung, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan jamaah perempuan yang mengikuti rangkaian acara dengan khusyuk dan penuh kekhidmatan.
Safari dakwah ini menghadirkan tausiyah dari Habib Ahmad Al Habsyi yang menyampaikan pesan-pesan keislaman tentang pentingnya memperkuat keimanan, membina akhlak mulia dalam keluarga, serta membiasakan infak dan sedekah sebagai bentuk amal jariyah.
Dalam sambutannya, Batin Wulan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Habib Ahmad Al Habsyi di tengah masyarakat Lampung.
“Atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung beserta seluruh jajaran, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Habib Ahmad Al Habsyi atas kehadiran beliau di Provinsi Lampung dan di tengah-tengah masyarakat pada hari ini,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa safari dakwah ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat keimanan, serta memperdalam pemahaman keagamaan.
“Menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semua karena dapat berkumpul dalam majelis ilmu untuk bersilaturahmi, memperkuat keimanan, memperdalam ilmu agama, serta mempererat ukhuwah Islamiyah,” katanya.
Menurutnya, kegiatan safari dakwah memiliki nilai strategis dalam membina akhlak keluarga yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat Lampung secara keseluruhan.
“Nilai-nilai dakwah dan keteladanan yang Insya Allah disampaikan hari ini akan menjadi bekal bagi kita semua, khususnya para ibu dalam mendidik generasi penerus bangsa,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa menjelang bulan suci Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan meningkatkan kualitas ibadah.
“Dalam beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Momentum ini sangat penting bagi kita untuk mengkaji diri, memperbaiki kualitas keimanan, serta memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, ia berharap masyarakat Lampung semakin mencintai majelis ilmu, semakin kokoh dalam nilai-nilai keislaman, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.
Safari dakwah ini juga dirangkaikan dengan gerakan pengumpulan wakaf Al-Qur’an melalui Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Antusiasme jamaah terlihat dari terkumpulnya lebih dari 1.000 mushaf Al-Qur’an wakaf yang selanjutnya akan disalurkan kepada pesantren, panti asuhan, dan keluarga yang membutuhkan. (Ls)

Pemprov Lampung Senam Bersama dan Aksi Lingkungan di Stadion Sumpah Pemuda

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar senam bersama, aksi bersih bersih, tanam pohon, dan tebar benih ikan Stadion Sumpah Pemuda, Bandarlampung, Jumat (13/02/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sejak pagi hari tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Marindo Kurniawan, Inspektur, para Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta karyawan dan karyawati di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Senam bersama yang dihadiri ratusan peserta berlangsung penuh semangat sebagai wujud komitmen menjaga kebugaran sekaligus memperkuat soliditas aparatur.
Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih lingkungan di sekitar Stadion Sumpah Pemuda, dilanjutkan dengan gerakan penanaman bibit pohon yang diikuti seluruh jajaran kepala OPD dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Agenda berikutnya adalah penebaran benih ikan di embung sekitar kompleks Stadion Sumpah Pemuda Provinsi Lampung. Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kebersihan lingkungan, kelestarian alam, dan keberlanjutan ekosistem.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menginisiasi rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung melalui senam bersama, aksi bersih-bersih, penanaman pohon, serta penebaran benih ikan di kawasan PKOR Way Halim.
“Kita sudah melaksanakan senam pagi, aksi bersih-bersih, penanaman pohon, penebaran benih ikan, dan selanjutnya akan dilaksanakan lomba memancing bersama,” ujarnya.
Sekdaprov Marindo juga mengapresiasi pelaksanaan senam pagi yang dirangkaikan dengan tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia terkait gerakan lingkungan asri, termasuk kegiatan korve dan bersih-bersih.
Ia menegaskan bahwa Gubernur Lampung telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 yang mewajibkan seluruh instansi di wilayah Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan korve dan bersih-bersih. Instruksi tersebut juga ditindaklanjuti melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan menyurati bupati dan wali kota hingga tingkat kecamatan dan desa untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih setiap hari Jumat.
Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo menyampaikan rasa syukur atas kepemilikan aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa kawasan PKOR Way Halim seluas 32 hektare, yang dinilai tidak banyak dimiliki oleh daerah lain.
Ia menganalogikan kawasan tersebut dengan kawasan Gelora Bung Karno di Senayan, yang memiliki berbagai fasilitas pendukung aktivitas masyarakat, mulai dari olahraga, kegiatan ekonomi, hingga pariwisata.

Marindo menegaskan pesan Gubernur Lampung agar pengelolaan kebersihan kawasan PKOR Way Halim mendapat perhatian serius.

“Kebersihan menjadi hal yang sangat penting karena kawasan ini berada di lokasi strategis dan mudah terlihat langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Meiry Harika melaporkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti ratusan peserta dari seluruh OPD, dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis menggunakan bibit hasil kerja sama dengan pihak perkebunan.

Selanjutnya, digelar lomba memancing selama dua hari antar-OPD dengan penyediaan lebih dari 50 kilogram ikan lele, serta doorprize khusus bagi peserta yang berhasil mendapatkan ikan bertanda pita. Selain itu, dilakukan penebaran sebanyak 50.000 ekor benih ikan emas dan nila bekerja sama dengan Dinas Perikanan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam membudayakan pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih sebagai fondasi penting dalam mendukung kinerja aparatur dan pelayanan publik yang optimal.

Rute Lampung–Kuala Lumpur, Ini Kata DPRD

Bandar Lampung – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menanggapi dibukanya penerbangan internasional perdana rute Lampung–Kuala Lumpur, Malaysia, melalui Bandara Raden Inten II pada kamis, 12 Februari 2026.

Ia berharap rute tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Penerbangan inaugural itu akan dilayani maskapai TransNusa dengan jadwal keberangkatan pukul 11.00 WIB dari Bandara Raden Inten II menuju Kuala Lumpur.

Yusnadi mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang dinilainya berhasil menghidupkan kembali penerbangan internasional dari Bumi Ruwa Jurai.

Namun ia mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan rute serupa pernah dibuka lalu terhenti.

“Selamat kepada Dinas Perhubungan yang sudah melakukan terobosan. Tapi jangan sampai ini hanya sekali terbang. Dulu pernah ada penerbangan serupa yang akhirnya berhenti,” kata Yusnadi, Rabu, 11 Februari 2026.

Menurut dia, rute Lampung–Malaysia merupakan pintu strategis yang harus dijaga kesinambungannya.

Lampung dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, religi, budaya, kuliner, hingga komoditas hasil bumi yang bisa dipromosikan ke mancanegara.

“Kalau ini rutin, penerbangan Lampung–Malaysia bisa menjadi kunci mendatangkan wisatawan, pelaku usaha, hingga investor. Ini bukan tujuan akhir, tapi sarana konektivitas ke negara lain di Asia Tenggara,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerbangan reguler bukan hanya melayani penumpang, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Karena itu, Yusnadi menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan keberlanjutan rute tersebut.

“Tugas pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan penerbangan ini tidak berhenti di tengah jalan. Harus ada kesinambungan kebijakan, promosi wisata, perbaikan destinasi, dan dukungan agar maskapai tetap sehat secara ekonomi,” katanya.

Ia juga mendorong dukungan terhadap rencana penerbangan umrah melalui Bandara Raden Inten II.

Menurut dia, jumlah jemaah umrah asal Lampung cukup besar dan selama ini harus berangkat melalui Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyatakan kesiapan operasional penerbangan internasional tersebut.

Hampir seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tinggal menunggu satu persetujuan dari Kementerian Pertahanan.

“Persyaratan sudah keluar, tinggal satu dari Kementerian Pertahanan. Insyaallah 12–13 Februari ini penerbangan perdana Lampung–Kuala Lumpur bisa dilaksanakan,” kata Bambang, Senin, 9 Februari 2026.

Pada tahap awal, pola rotasi pesawat yakni Jakarta–Lampung–Kuala Lumpur–Lampung–Jakarta.

Pemprov Lampung Buka Akses Luas Kerja di Jepang

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperluas akses peluang kerja luar negeri bagi generasi muda.

Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Sektor Konstruksi di Jepang bagi siswa SMA/SMK se-Provinsi Lampung di SMAN 2 Bandar Lampung, Kamis (12/2/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Jepang saat ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia.
Ia menyebutkan, setiap tahun terdapat sekitar 800 ribu lapangan pekerjaan terbuka di Jepang dari berbagai bidang.
Menurutnya, berdasarkan penilaian mitra Jepang, tenaga kerja Indonesia dinilai paling sesuai dari sisi budaya, karakter, serta kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi.
“Budaya yang paling cocok, kultur yang paling cocok, sifat yang paling cocok yang bisa bekerja dan beradaptasi di Jepang adalah tenaga kerja dari Indonesia,” ujarnya.
Mirza juga mengungkapkan banyak alumni pekerja migran Indonesia di Jepang yang telah sukses setelah kembali ke tanah air dimana mereka tidak hanya memperoleh penghasilan yang baik, tetapi juga pengalaman, teknologi, dan wawasan yang luas.
Menurutnya, pengalaman bekerja di luar negeri menjadi investasi jangka panjang untuk membangun daerah.
“Mereka sangat dihormati, mereka belajar, mereka dibayar dengan besar. Enam sampai tujuh tahun pulang, mereka bisa membuka usaha di Indonesia,” ungkapnya.
Mirza menyampaikan bahwa Pemprov Lampung menargetkan pengiriman generasi muda terbaik, khususnya lulusan SMA/SMK melalui program terstruktur. Saat ini tercatat sekitar 8.500 siswa SMA/SMK di Lampung memiliki minat untuk bekerja dan belajar di Jepang.
“Yang kita kirim adalah generasi-generasi terbaik, orang-orang terbaik dengan semangat-semangat yang terbaik dari Provinsi Lampung,” tegasnya.
Mirza berpesan agar para siswa yang berangkat ke Jepang menyadari bahwa mereka bukan hanya mewakili diri dan keluarga, tetapi juga Provinsi Lampung dan Republik Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga nama baik daerah dan bangsa dengan menunjukkan karakter positif bangsa Indonesia seperti ramah, disiplin, dan semangat bekerja.
“Jadikan diri kalian contoh bahwa negara kita punya SDM-SDM yang unggul yang siap ditempatkan di mana saja,” ujarnya.
Selain itu, Mirza juga memastikan Pemprov Lampung akan terus memonitor dan mendampingi perkembangan para siswa yang bekerja di Jepang agar mereka dapat bekerja dengan baik dan kembali ke tanah air dengan selamat.
Sementara itu, Director General of the Cabinet Secretariat Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang Hirashima Masafumi menyampaikan bahwa sektor konstruksi Jepang menghadapi tantangan penuaan tenaga kerja.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 5.000 pekerja konstruksi asal Indonesia telah bekerja dengan baik di Jepang.
Hirashima menjelaskan bahwa pemerintah Jepang menargetkan penerimaan sekitar 80.000 tenaga kerja asing hingga Maret 2029 melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).
“Sektor konstruksi adalah salah satu bidang dengan gaji tertinggi di antara pekerja berketerampilan khusus,” ujarnya.
Pemerintah Jepang, lanjutnya, juga menerapkan standar khusus dalam penerimaan tenaga kerja asing, termasuk sistem kuota, pengupahan bulanan yang sesuai, serta sistem pengembangan karier konstruksi.
Selain itu, Jepang terus meningkatkan lingkungan kerja melalui teknologi otomatisasi dan digitalisasi i-Construction 2.0.
“Kami akan terus mempertahankan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mempunyai rasa kebanggaan bagi para pekerja tenaga asing,” ujarnya.
Perwakilan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Apri Danar Prabowo menegaskan bahwa kerja sama ketenagakerjaan Indonesia-Jepang telah berlangsung lama dan kini semakin kuat melalui skema government to government.
Ia mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan Jepang menjadi negara tujuan nomor satu bagi masyarakat Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri, disusul Jerman.
“Yang minat kerja luar negeri nomor satu Jepang, nomor dua Jerman,” ungkapnya.
Apri menekankan dua fokus utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni optimalisasi pelindungan pekerja migran dan peningkatan kompetensi.
Ia mengapresiasi program kelas migran yang digagas Pemprov Lampung dan menyebutnya sebagai model yang ingin direplikasi di daerah lain.
Menurutnya, kesiapan bekerja di Jepang tidak hanya soal bahasa, tetapi juga kompetensi teknis, sertifikasi keahlian, soft skill, disiplin, pemahaman budaya kerja, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Bekerja ke luar negeri itu investasi. Ilmunya bisa diimplementasikan di tanah air dan memberikan dampak positif bagi industri di Lampung,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara Pemprov Lampung, Pemerintah Jepang, dan KP2MI, program penyiapan tenaga kerja muda Lampung diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja Jepang sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya menjadikan program ini sebagai langkah strategis membangun generasi emas yang tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga kembali untuk membangun Lampung dan Indonesia.(Ls)