Sekdaprov Lampung Terima Audensi Ombudsman RI

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima audiensi Ombudsman RI bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Marindo menegaskan pentingnya penguatan pelayanan administrasi di seluruh OPD agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menaati seluruh ketentuan dan mekanisme pengawasan dalam pelayanan publik.

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan administrasi agar tetap berjalan dengan baik dan benar.

Sementara itu, perwakilan Ombudsman RI, Fikri Yasin, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Ombudsman RI melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik terhadap delapan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Penilaian tersebut merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan yang sebelumnya telah dilakukan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2025 terdapat penyempurnaan indikator penilaian, termasuk penambahan aspek kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan penyempurnaan layanan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan.

Fikri juga menekankan bahwa pencegahan maladministrasi merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Tidak terjadinya korupsi juga didukung dengan tidak adanya maladministrasi, karena praktik tersebut seringkali berawal dari penyimpangan administrasi,” ujarnya.

Adapun lokus penilaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga perangkat daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat nasional dengan nilai 88,48.

Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Lampung semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Optimalkan Kualitas Layanan Publik

Lampung Raih Apresiasi Nasional atas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menerima apresiasi atas keberhasilan dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) berkualitas di tingkat kabupaten/kota tahun 2025
dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.

Apresiasi diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Lampung Tahun 2026 di Hotel Radisson, Selasa (28/04/2026).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pembangunan keluarga perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan keluarga, kualitas pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Menurutnya, Keberhasilan pembangunan keluarga tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam pelaksanaannya secara bersama-sama.

"Keberhasilan pembangunan keluarga ditentukan oleh komitmen bersama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat," ujarnya.

Mengusung tema 'Transformasi Kemendukbangga/BKKBN untuk Mewujudkan Lampung Maju dan Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045',  Gubernur memandang bahwa tema ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Dalam perspektif kependudukan, Provinsi Lampung diproyeksikan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2035, yang menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada September 2025 tercatat sebesar 9,66 persen, menurun dari 10,62 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada tahun 2025 mencapai 73,98, meningkat dari 73,13 pada tahun sebelumnya.

Gubernur juga memberikan tiga arahan strategis, yakni penguatan integrasi program pembangunan keluarga dalam perencanaan daerah, peningkatan sinergi lintas sektor hingga tingkat desa, serta penguatan pengelolaan data keluarga yang didukung sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN yang diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Wahyuniati, menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Ia menilai berbagai progres yang telah dicapai, khususnya dalam pendataan keluarga dan pelaksanaan program hingga tingkat desa, menjadi modal penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain Pemerintah Provinsi Lampung, apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur atas keberhasilan penyusunan dokumen PJPK berkualitas.

Pada kegiatan tersebut dilakukan  penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dengan OPD KB kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta penandatanganan perjanjian kerja sama Program Bangga Kencana dan Gerakan Indonesia Asri dalam upaya menciptakan lingkungan kerja dan publik yang berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Perkuat Akuntabilitas, Pemprov Lampung Dorong Kompetensi Pelaku PBJ

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja daerah melalui penguatan kompetensi para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). 

Fokus utama diarahkan pada implementasi strategi konsolidasi paket pengadaan serta optimalisasi sistem E-Purchasing sebagai instrumen kunci pencegahan pemborosan anggaran. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Lampung, Sukmawan Hendriyanto, saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku PBJ di Gedung Pusiban, Selasa (28/04/2026). 

Gubernur menekankan bahwa transformasi digital melalui E-Katalog bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih cepat, terbuka, dan akuntabel. 

"Langkah ini akan membantu kita bekerja lebih rapi, meminimalisir potensi kesalahan, dan yang terpenting, memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah," tegas Sukmawan. 

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Lampung menaruh harapan besar pada jajaran CPNS yang memiliki latar belakang keahlian di bidang teknologi informasi. Kehadiran mereka dinilai sangat relevan untuk mengakselerasi proses digitalisasi pengadaan yang kini menuntut pemahaman mendalam terhadap sistem elektronik. 

Ketua Pelaksana Kegiatan, Budi Setiawan, melaporkan bahwa agenda ini bertujuan memberikan panduan teknis mengenai peran dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan regulasi terbaru, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025. 

Narasumber dalam kegiatan ini, Hernaning Rangga Dita Utama dari LKPP RI, memaparkan pentingnya pemahaman batasan kewenangan guna menghindari risiko hukum. Sementara itu, Yusron dari Biro PBJ Lampung menjelaskan kewajiban penggunaan produk dalam katalog serta prioritas penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pelibatan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK). 

Melalui konsolidasi pengadaan, diharapkan tercipta efektivitas belanja yang sejalan dengan prinsip Value for Money, memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Tekankan Peran Strategis Lulusan Tarbiyah di Era Perubahan

 

Tulang Bawang – Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Ishlah Tulang Bawang atas Wisuda Perdana Program Sarjana (S1) Tahun 2026 yang digelar di Aula STIT Darul Ishlah, Senin (27/4/2026).

Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan salam hormat dari Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung kepada seluruh civitas akademika, wisudawan, serta keluarga besar STIT Darul Ishlah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Hari ini adalah momen yang sangat bermakna, bukan hanya bagi para lulusan, tetapi juga bagi orang tua dan keluarga yang telah mendampingi dengan doa, perjuangan, serta pengorbanan tanpa henti,” ujarnya.

Menurutnya, wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan titik awal memasuki ruang pengabdian yang lebih luas di tengah masyarakat. Gelar sarjana yang diraih hari ini, kata dia, membawa tanggung jawab besar untuk memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Gubernur menegaskan, lulusan ilmu tarbiyah memiliki posisi strategis sebagai calon pendidik, pembina umat, sekaligus penjaga nilai moral di tengah derasnya arus perubahan zaman.

“Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses membentuk karakter, menanamkan akhlak, dan menyiapkan generasi yang berdaya saing serta berkepribadian kuat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi bonus demografi di Provinsi Lampung, di mana sekitar 69 persen penduduk berada pada usia produktif. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan keterampilan kerja.

“Lampung memiliki modal besar. Jika generasi mudanya dibekali ilmu, akhlak, dan kompetensi, maka daerah ini akan semakin maju dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur memberikan apresiasi kepada para dosen, pengelola kampus, dan Yayasan Pondok Pesantren Darul Ishlah yang dinilai berhasil menjaga semangat pendidikan di tengah tantangan, termasuk saat masa pandemi Covid-19.

Ia berharap STIT Darul Ishlah terus berkembang, meningkatkan mutu akademik, memperluas program studi, hingga membuka jenjang pendidikan magister (S2) di masa mendatang.

“Perguruan tinggi ini memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Kami berharap para alumni ikut berkontribusi melalui penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat agar kualitas kampus semakin meningkat,” katanya.

Sementara itu, Ketua STIT Darul Ishlah, Dr. Tohir Muntoha, S.Pd., M.Pd.I, menyampaikan bahwa wisuda perdana ini menjadi bukti ketangguhan, kerja keras, serta doa yang terjawab bagi keluarga besar kampus.

“Kalian bukan sekadar angka dalam data lulusan, tetapi duta-duta perubahan yang akan terjun langsung di tengah masyarakat. Gelar sarjana adalah tiket untuk mulai berkarya, namun karakter dan kegigihanlah yang akan menentukan sejauh mana kalian melangkah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ishlah sekaligus Rois Syuriah PWNU Lampung, KH Shodiqul Amin, menegaskan bahwa pesantren saat ini menjadi kekuatan besar dalam pembangunan bangsa, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi.

Ia berharap STIT Darul Ishlah terus berkembang dari jenjang S1 menuju S2 hingga S3, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pendidikan berbasis pesantren.

Wisuda perdana tersebut  menjadi tonggak sejarah penting bagi STIT Darul Ishlah Tulang Bawang dalam mencetak generasi unggul, religius, dan siap membangun Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gaji ke-13 ASN dan PPPK Pemprov Lampung Cair Awal Juni 2026

Bandarlampung — Kabar baik bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK dipastikan mulai dicairkan pada awal Juni 2026, dengan total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp150 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menyampaikan bahwa pencairan gaji ke-13 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.
“Pembayaran gaji ke-13 mulai dilakukan pada Juni 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk memenuhi hak ASN dan PPPK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi 12.648 pegawai negeri sipil (PNS), 12.779 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta 863 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Lampung.
Lebih lanjut, Nurul Fajri menegaskan bahwa komponen gaji ke-13 bagi PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.
Namun demikian, terdapat ketentuan khusus bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan secara proporsional, dihitung berdasarkan jumlah bulan masa kerja dibagi 12, sebagaimana mekanisme yang juga diterapkan pada pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
“Untuk PPPK yang masa kerjanya belum genap satu tahun, besarannya disesuaikan secara proporsional. Ini sudah diatur dalam regulasi yang sama,” jelasnya.
Dengan pencairan gaji ke-13 ini, diharapkan dapat meningkatkan daya beli serta membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN menjelang tahun ajaran baru.
Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan proses pencairan dilakukan tepat waktu dan sesuai mekanisme, guna menjaga stabilitas kesejahteraan pegawai di tengah dinamika ekonomi saat ini. (*)

Terima Dubes Palestina, Gubernur Mirza: Solidaritas Lampung Lahir dari Ketulusan

Bandar Lampung — Suasana hangat dan penuh keakraban terasa saat Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyambut kedatangan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa dukungan Lampung untuk Palestina lahir dari ketulusan hati. Baginya, solidaritas itu bukan sekadar sikap politik, melainkan panggilan kemanusiaan.

“Masyarakat Lampung sangat mencintai Palestina. Dukungan kami akan terus mengalir tanpa perlu diminta. Kami merasa bangga dan terhormat bisa menyambut saudara kami dari Palestina di sini,” ujar Gubernur.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang kolaborasi yang luas, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga kemanusiaan. Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Lampung siap menjadi tempat yang ramah bagi warga Palestina untuk belajar, berkarya, dan membangun harapan baru.

Ia mengungkapkan, sejumlah perguruan tinggi di Lampung telah menyatakan kesiapan menerima mahasiswa Palestina, termasuk dari Gaza. Bahkan, Pemprov Lampung saat ini tengah membantu pengurusan dokumen seorang mahasiswa asal Gaza yang menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

“Kampus-kampus kami terbuka. Kami ingin mereka merasa aman dan diterima, seperti di rumah sendiri,” ungkapnya.

Tak hanya di bidang pendidikan, peluang kerja sama ekonomi juga menjadi perhatian. Gubernur Mirza mengajak pelaku usaha Palestina untuk menjajaki potensi investasi di Lampung, sekaligus mendorong kolaborasi langsung dengan pengusaha lokal.

“Kami ingin membangun hubungan yang saling menguatkan. Ketika mereka berkembang di sini, manfaatnya juga akan kembali kepada keluarga dan masyarakat mereka di Palestina,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari turut berbagi kisah yang menyentuh tentang kondisi kemanusiaan di Gaza. Dirinya menceritakan bagaimana keluarganya dan masyarakat Gaza bertahan di tengah keterbatasan.

Ia mengungkapkan, bantuan dari Indonesia memiliki arti yang sangat besar. Bahkan, keluarganya kerap menyimpan bantuan makanan sambil menandainya sebagai pemberian dari rakyat Indonesia, sebuah simbol harapan di tengah situasi sulit.

“Kami mungkin kehilangan banyak hal, bahkan rumah kami dihancurkan, tetapi kami tidak kehilangan harapan untuk merdeka,” ujarnya.

Abdalfatah juga mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina, baik melalui forum internasional maupun bantuan nyata di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Ia menilai, langkah yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi contoh nyata solidaritas yang tidak berhenti pada simbol, tetapi diwujudkan dalam aksi.

Menanggapi tawaran kerja sama, Abdalfatah menyatakan kesiapan penuh untuk menjembatani hubungan antara pengusaha Palestina dan Lampung.

“Jika ada peluang, kami siap memfasilitasi kolaborasi ini,” katanya.

Pertemuan tersebut menjadi lebih dari sekadar kunjungan diplomatik. Di balik percakapan yang hangat, tersirat harapan besar tentang persahabatan lintas bangsa yang dibangun atas dasar kemanusiaan.

Melalui sikap terbuka dan keramahan yang ditunjukkan Gubernur Mirza, Lampung kembali menegaskan diri sebagai daerah yang tidak hanya berfokus pada pembangunan, tetapi juga aktif mengambil peran dalam diplomasi kemanusiaan global. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sinergi Pemprov–BKKBN, Warga Lampung Didorong Lebih Sehat

 

Bandar Lampung -- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Hal ini ditegaskan dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (23/04/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28-29 April mendatang.

Rakorda ini diproyeksikan menjadi momentum evaluasi sekaligus penyelarasan strategi antara pusat, provinsi, hingga 15 kabupaten/kota untuk mewujudkan visi Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, menyampaikan bahwa Rakorda tersebut akan melibatkan sekitar 120 mitra kerja strategis, termasuk TP PKK, DPRD, dan berbagai instansi vertikal.

"Fokus utama kami adalah mengevaluasi kinerja tahun 2025 dan memastikan program prioritas seperti siklus hidup mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia dapat terintegrasi dengan program daerah," ujarnya.

Dalam laporannya, BKKBN menyoroti beberapa capaian dan inovasi lapangan, di antaranya keberhasilan layanan bagi 520.000 sasaran melalui implementasi program MBG 3B. Selain itu, ditekankan pula pentingnya keterlibatan peran ayah melalui gerakan "Ayah Teladan Indonesia" serta pengembangan "Sekolah Lansia" bagi warga berusia di atas 60 tahun yang mendapat respons positif dari pemerintah daerah.

"Kami rutin melakukan evaluasi per dua bulan bersama OPD-KB di kabupaten/kota untuk memastikan target dan capaian tetap terukur sesuai perjanjian kerja sama yang ada," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyatakan bahwa Pemprov Lampung memandang peran BKKBN sangat vital sebagai mitra strategis yang menjalankan fungsi-fungsi krusial pembangunan di daerah.

"Target-target pembangunan akan lebih cepat tercapai apabila program-program dari instansi vertikal seperti BKKBN diinternalisasikan dan diselaraskan dengan program kerja pemerintah daerah. Kami menyambut baik dan siap mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Lampung," tegas Sekdaprov.

Direncanakan dalam kegiatan tersebut akan diberikan apresiasi atas Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Terbaik kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Sekdaprov menekankan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dalam menjalankan prosedur dan tata kelola kependudukan yang benar.

"Yang utama adalah bagaimana kita di daerah mampu in-line dengan program pusat dan bersinergi secara vertikal maupun horizontal hingga ke tingkat kabupaten/kota," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Dari Drumband hingga E-Sport, LSO 2026 Satukan Bakat Terbaik Pelajar Lampung

 

Bandar Lampung — Semangat dan antusiasme generasi muda mewarnai pembukaan Lampung Student Olympic (LSO) 2026 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, M. Firsada, yang mewakili Gubernur Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi semangat para peserta yang berasal dari jenjang SD hingga SMA. Ia menilai, kehadiran para pelajar dalam ajang ini mencerminkan optimisme dan harapan besar bagi masa depan Lampung.

“Dari wajah kalian terlihat jelas, ini adalah kumpulan anak-anak hebat yang datang membawa semangat dan harapan. Keberanian kalian untuk tampil di ajang ini saja sudah menjadi langkah besar,” ujarnya.

Ia menegaskan, LSO bukan semata-mata ajang untuk mengejar kemenangan, melainkan wadah untuk membangun karakter, sportivitas, dan ketangguhan mental. Menurutnya, keberanian mencoba, disiplin berlatih, serta kemampuan bangkit dari kegagalan merupakan nilai utama yang harus ditanamkan sejak dini.

“Yang terpenting bukan siapa yang menang, tetapi keberanian untuk ikut, berproses, dan tetap jujur serta sportif dalam bertanding,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang-ruang pengembangan bagi generasi muda. Melalui kegiatan seperti LSO, diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat nasional bahkan internasional.

Menurutnya, melalui latihan, disiplin, dan semangat yang  dilakukan hari ini akan menjadi bekal berharga di masa depan. Kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dengan dukungan semua pihak.

“Selamat bertanding, tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, dan nikmati setiap prosesnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lampung Student Olympic 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

PKU Akbar Jadi Momentum Penguatan Daya Saing UMKM Lampung

 

Bandar Lampung --- Sekitar 220 pelaku UMKM menyambut antusias kehadiran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar yang digelar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).

Kehadiran gubernur langsung disambut hangat para peserta yang memadati lokasi acara. Sejak tiba, Gubernur Mirza tampak bersemangat menyapa para pelaku usaha sekaligus meninjau stan pameran produk UMKM binaan PNM.

Ia berkeliling mengunjungi sekitar 18 stan pameran yang didominasi produk olahan makanan dan kerajinan khas Lampung. Mulai dari stik ikan Simuley, Banana Chips Melted Nthree, keripik pisang Asya, basreng Bunda Nisa, hingga brownies buatan Ibu Rohma, tak luput dari perhatian gubernur.

Tak sekadar melihat, Gubernur juga mencicipi berbagai produk yang disajikan. Ia beberapa kali terlihat berbincang langsung dengan pelaku UMKM, menanyakan proses produksi hingga pemasaran produk mereka.

Salah satu momen menarik terjadi saat gubernur mengunjungi stan House Tapis Citra. Di stan tersebut, pelaku UMKM tengah melakukan penjualan secara daring melalui siaran langsung. Gubernur pun ikut bergabung dalam sesi live streaming dan membantu mempromosikan produk yang dijual.

Suasana semakin meriah ketika gubernur memberikan sambutan pada kegiatan PKU Akbar yang mengusung tema "AI untuk UMKM: Lebih Efisien dan Lebih Untung". Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya acara.

Sejumlah peserta bahkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berinteraksi langsung. Ada yang mengajak berjabat tangan, berfoto bersama, hingga berswafoto dengan gubernur.

Gubernur melayani permintaan tersebut dengan sabar dan penuh senyum. Interaksi hangat itu menciptakan suasana akrab antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di Lampung, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan usaha.

Melalui pelatihan dan pendampingan seperti ini, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Buka Peluang Kerja Internasional, Ini Pesan Gubernur

 

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung tegaskan dukungan pemerintah provinsi Lampung dalam membuka akses bagi generasi muda untuk meraih peluang di tingkat global.

Dukungan tersebut disampaikan  oleh Gubernur Lampung dalam kegiatan Halal Bihalal sekaligus pelepasan Mahasiswa Nusadaya Academy dalam program magang di Taiwan bertempat di Nusadaya Academy, Selasa (21/04/2026).

Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung diwujudkan melalui penguatan pendidikan vokasi, penyediaan pelatihan bahasa yang terjangkau, hingga fasilitasi pembiayaan keberangkatan, sehingga generasi muda Lampung memiliki kesiapan dan daya saing untuk menembus dunia kerja internasional.

"Kami juga dari pemerintah Provinsi Lampung mendorong pendidikan vokasi supaya apa yang dipelajari di sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hari ini ada program namanya Vokasi Migran di sekolah ada program vokasi.  Saya juga terus mendorong  lembaga-lembaga pendidikan, semua tempat-tempat bahasa Itu saya dorong untuk buat les-lesnya dan yang paling penting harus murah," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan sekitar 1.000 lulusan SMA dapat diberangkatkan ke luar negeri setelah melalui pelatihan bahasa. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap.

"Di perbankan juga saya dorong bagaimana memberikan dana talangan untuk tenaga kerja migran kita dan insya Allah Kami targetkan Tahun ini Ada hampir mungkin ada 1000 orang Yang akan kita berangkatkan dari jenjang SMA dari 7.500 yang kita latih bahasa selama setahun. Target kami untuk ke Jepang aja dalam 2-3 tahun ke depan mngkin setiap tahun 10 sampai dengan 15 ribu orang diberangkatkan untuk ke Jepang," tambahnya.

Gubernur menilai pelepasan ini merupakan momen yang dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung karena kembali mengirim generasi muda untuk menimba pengalaman di tingkat internasional sekaligus membawa nama baik daerah.

Lampung memiliki potensi besar dari sisi sumber daya manusia (SDM). Dengan sekitar 71 persen populasi berada pada usia produktif, provinsi ini memiliki kekuatan demografi yang signifikan untuk mendorong pembangunan. Namun demikian, ia menyoroti masih terbatasnya daya tampung pendidikan tinggi yang hanya mampu menampung sekitar 10 persen lulusan SMA/SMK setiap tahun.

Gubernur  menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai kunci kemajuan daerah dan negara. Ia mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak akan berarti tanpa didukung oleh SDM yang unggul dan berkarakter.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Perkuat Langkah Nyata Jaga Stabilitas Harga Pangan

Bandar Lampung ---- Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (20/4/2026). 

Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah mengenai pentingnya keseriusan dalam mengendalikan inflasi.

​Tomsi menekankan agar pemerintah daerah tidak menganggap remeh fluktuasi harga bahan pangan. Menurutnya, terdapat 227 juta penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori rentan terhadap kenaikan harga pangan, sehingga setiap kenaikan, sekecil apa pun, akan sangat berdampak pada kesejahteraan mereka.

​"Saya ingin menjelaskan lagi ya bahwa masyarakat kita yang sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan miskin menuju sedang, itu jumlahnya 227 juta orang. Yang sangat terpengaruh dengan harga bahan makanan, kenaikan sedikit-sedikit ini," tegas Tomsi dalam arahannya.

​Tomsi Tobir menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan tidak sekadar memantau harga secara administratif. Ia meminta para pejabat terkait untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan stabilitas harga di pasar.

​Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri juga menyoroti perlunya empati dari para pejabat. Ia mengingatkan bahwa kondisi pangan di rumah pribadi pejabat tidak bisa dijadikan indikator kestabilan ekonomi nasional.

​"Jangan karena di rumah kita nasi oke, makanan oke, terus kita tidak merasakan itu. (Harus) berpikir keras, berusaha keras, evaluasi keras, itu yang saya harapkan. Saya minta penekanan ini bisa disadari dengan sepenuh hati," tutup Tomsi.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa inflasi pada periode pasca lebaran cenderung lebih rendah dibandingkan inflasi saat periode lebaran. 

Meskipun tren menunjukkan penurunan, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap komoditas volatile food, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang secara historis kerap menyumbang inflasi pasca lebaran.

​"Kalau kita cermati 4 tahun kondisi pasca lebaran ini, hampir seluruhnya berada di bawah inflasi yang kondisi lebaran, cenderung lebih rendah," ujar Ateng Hartono.

​Ia memaparkan bahwa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, dan bawang putih menjadi penyumbang inflasi utama selama periode ini. Di sisi lain, daging ayam ras justru sering menjadi komoditas penyumbang deflasi.

​Terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga April 2026, Ateng mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi. Tercatat sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH dan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Semangat Hari Kartini 2026, Pemprov Lampung Dorong Perempuan Jadi Motor Pembangunan

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Kartini Tahun 2026 dengan penuh khidmat di Lapangan Korpri, Senin (20/4/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi”, sebagai momentum untuk meneguhkan kembali peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Bertindak sebagai pembina upacara Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, M.A.Pd. Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, membacakan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini yang menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia hingga saat ini.

Dalam amanat Gubernur Lampung yang disampaikan oleh pembina upacara Maulidah Zauroh, bahwa setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan besar Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan, khususnya di bidang pendidikan dan kesetaraan hak.

“Semangat dan pemikiran beliau telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk memperoleh hak yang setara dalam pendidikan, kehidupan sosial, serta pembangunan bangsa,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut amanat tersebut, terus berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Komitmen itu juga tercermin dari meningkatnya keterwakilan perempuan di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung. Dari total 48 pejabat eselon II, sebanyak 14 jabatan diisi oleh perempuan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan Lampung memiliki kapasitas, kompetensi, dan daya saing tinggi dalam memimpin serta mengambil peran strategis di pemerintahan.

Melalui peringatan Hari Kartini 2026,
Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan berkualitas, mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi melalui UMKM dan kewirausahaan, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, serta membangun budaya yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender.

“Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Perempuan Lampung adalah Kartini modern yang memiliki potensi besar menjadi penggerak perubahan menuju Lampung Maju,” lanjutnya.

Peringatan Hari Kartini 2026 menjadi pengingat bahwa semangat Kartini harus terus hidup dalam setiap langkah perempuan Indonesia untuk berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

" Selamat Hari Kartini 2026. Teruslah menjadi perempuan yang tangguh, mandiri, dan menginspirasi." pungkasnya.

Dalam rangkaian upacara, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan bahwa Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada 21 April 1879 dari keluarga priyayi. Sejak kecil, Kartini telah merasakan pentingnya pendidikan, meskipun pada masa itu perempuan belum memiliki akses yang setara untuk menempuh pendidikan formal.

Saat berusia 12 tahun, Kartini harus menjalani tradisi pingitan. Namun keterbatasan tersebut tidak menghentikan semangat belajarnya. Ia aktif menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda mengenai pandangannya tentang pendidikan, kebebasan perempuan, dan kesetaraan.

Kumpulan surat tersebut kemudian dibukukan dalam karya monumental berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini meyakini bahwa pendidikan merupakan pintu kemajuan perempuan.

"Pemikiran dan perjuangannya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, sekaligus tonggak penting lahirnya kesadaran akan hak perempuan Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak, berpikir mandiri, serta memiliki kesempatan yang setara," tutup Purnama Wulan Sari Mirza.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung–Kodam XXI/Raden Intan Tingkatkan Kapasitas Bersama di Bidang Komunikasi Publik

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, membangun sinergi strategis bersama Kodam XXI/Raden Intan yang diwujudkan lewat kegiatan Sharing session Teknis Fotografi, Videografi, dan Penulisan Berita bagi personel penerangan Kodam XXI, yang digelar di Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Minggu (19/4/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari mulai dari Sabtu (18/4) sampai dengan Minggu (19/4) ini menjadi langkah nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi TNI dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik, khususnya menghadapi era digitalisasi informasi yang menuntut kecepatan, ketepatan, serta kualitas konten publikasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kapendam XXI/Raden Intan Kolonel Inf Agung Budhi Purnomo, Wakapendam XXI/Raden Intan Letkol Inf Oki Fikriyaansyah, serta jajaran staf penerangan Kodam XXI/Raden Intan sebagai peserta utama pelatihan.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menegaskan bahwa kemampuan komunikasi visual dan penulisan berita saat ini menjadi kebutuhan penting bagi setiap lembaga, termasuk institusi pertahanan. Menurutnya, publik membutuhkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, sekaligus menarik untuk dikonsumsi di berbagai platform digital.

“Kolaborasi ini adalah bentuk semangat bersama untuk memperkuat kualitas SDM komunikasi publik. Hari ini, informasi bukan hanya soal cepat sampai, tetapi juga harus tepat pesan, menarik penyajian, dan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XXI Raden Intan Lampung, Kolonel Inf Agung Budhi Purnomo, mengapresiasi kegiatan sharing session bersama Dinas Kominfotik Provinsi Lampung sebagai langkah strategis dalam desimenasi informasi publik.

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai ruang berbagi dan penguatan kapasitas bersama. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme personel penerangan dalam menghadirkan informasi yang kredibel dan berkualitas,"  ujar Kapendam.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi komprehensif mulai dari dasar-dasar fotografi, pengenalan kamera, komposisi, teknik pengambilan gambar, hingga praktik lapangan. Materi videografi juga diberikan mencakup teknik angle, framing, movement kamera, penggunaan audio, pencahayaan, serta simulasi produksi konten visual.

Tak hanya itu, peserta juga dibekali kemampuan jurnalistik melalui materi teknik dasar penulisan berita, struktur 5W+1H, nilai berita, penentuan angle, penyusunan lead, hingga editing dan penyuntingan naskah.

Pelatihan menghadirkan para narasumber berpengalaman, di antaranya Koordinator Peliputan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dandi Nursetia, fotografer profesional Ferdiansyah, S.Sos, asesor sekaligus fotografer profesional Ir. Simon Abdurrahman, serta pakar drone Riky Hendrawan, S.Kom., M.M. Kehadiran para praktisi ini memberikan wawasan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan komunikasi modern saat ini.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun ekosistem komunikasi publik yang semakin kuat, profesional, dan terpercaya melalui sinergi lintas sektor. Kerja sama Kominfotik dan Kodam XXI/Raden Intan juga menjadi contoh nyata bahwa transformasi digital membutuhkan kolaborasi semua pihak. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kejurprov ORADO Lampung 2026 Piala Gubernur Digelar, Siapkan Atlet Terbaik ke Kejurnas

Bandar Lampung – Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Lampung menggelar Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) ORADO Lampung 2026 Piala Gubernur di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Pemerintah Provinsi Lampung, Sabtu (18/4/2026).

Ajang tersebut menjadi momentum penting dalam menjaring atlet domino terbaik yang akan mewakili Lampung pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ORADO Pusat yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026 di Puncak, Bogor.

Sebanyak 66 atlet dari enam kabupaten/kota di Provinsi Lampung ambil bagian dalam kejuaraan ini. Para peserta bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus tiket menjadi delegasi resmi Pengprov ORADO Lampung di tingkat nasional.

Ketua Pengprov ORADO Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan perkembangan organisasi ORADO di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Menurutnya, dalam waktu tiga bulan, ORADO telah terbentuk di 38 provinsi dan lebih dari 50 persen kabupaten/kota di Indonesia.

“Melalui Kejurprov ini, kami ingin menjaring atlet-atlet terbaik Lampung yang nantinya akan tampil di Kejurnas. Kami optimistis Lampung mampu bersaing dan menunjukkan prestasi di level nasional,” ujar Budhi.

Ia menegaskan, Pengprov ORADO Lampung berkomitmen terus mengembangkan potensi atlet domino di daerah agar cabang olahraga tersebut semakin maju dan diminati masyarakat.

“Kami ingin olahraga domino di Lampung berkembang pesat dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kejurprov ORADO 2026.

Menurutnya, domino merupakan olahraga yang dekat dengan masyarakat dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai cabang olahraga prestasi.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh perkembangan seluruh cabang olahraga, termasuk domino, agar Lampung mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi, baik di tingkat lokal maupun nasional,” kata Descatama.

Melalui penyelenggaraan Kejurprov ini, ORADO Lampung diharapkan semakin solid dalam membangun ekosistem olahraga domino sekaligus memperluas pembinaan atlet menuju panggung nasional. (Lis)

Mirza Dukung Lampung Jadi Tuan Rumah Rakernas Purna Jamnas 91

 

BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Purna Jamnas ’91 (PJ91) yang dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2026. Guna mematangkan persiapan, Tim Pengurus Pusat PJ91 melakukan supervisi langsung ke Bumi Ruwa Jurai, baru-baru ini.

​Rombongan pengurus pusat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PJ91, Teguh Santosa, didampingi tujuh pengurus pusat lainnya, di antaranya Kak Yusuf, Kak Iman, Kak Edi, dan Kak Juniardi. Kehadiran mereka disambut hangat oleh jajaran pengurus PJ91 Provinsi Lampung, yakni Kak Dedi, Kak Rico, dan Kak Tri, Kak Abung Mamasa.

​“Lampung saya kira sangat representatif untuk menjadi tuan rumah Rakernas. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang kepengurusannya terbentuk, termasuk Lampung,” ujar Teguh Santosa dalam rapat internal yang digelar di Bandar Lampung.

​Dukungan Gubernur Lampung

​Sebelumnya, rencana penunjukan Lampung sebagai pusat kegiatan nasional ini telah dikonsultasikan dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Dalam pertemuan di rumah dinas Mahan Agung pada Desember 2025 lalu, Gubernur yang akrab disapa Kiyai Mirza tersebut memberikan lampu hijau dan dukungan penuh.
​"Kami menyambut baik usulan program PJ91 dan berkomitmen mendukung penyelenggaraan Rakernas ini demi memperkuat hubungan antara organisasi alumni Pramuka dengan pemerintah daerah," tutur Kiyai Mirza.
​Peninjauan Lokasi dan Pembentukan Panitia
​Selain koordinasi internal, tim supervisi juga menyambangi Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung untuk meninjau beberapa alternatif lokasi pelaksanaan.
​Teguh menjelaskan bahwa setelah supervisi ini, langkah konkret selanjutnya adalah penyusunan kepanitiaan, baik Steering Committee (SC) maupun Organizing Committee (OC), yang akan melibatkan kolaborasi pengurus pusat dan daerah.
​“Setelah Munas III di Surabaya lalu, fokus kami adalah pembenahan administrasi yang targetnya rampung Januari 2026. Setelah itu, kita langsung tancap gas untuk Rakernas di Lampung,” tambah Teguh.
​Wadah Silaturahmi Nasional
​Untuk diketahui, Purna Jamnas '91 (PJ91) merupakan organisasi yang menghimpun alumni peserta Jambore Nasional (Jamnas) V tahun 1991 yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur.
​Di bawah kepemimpinan Teguh Santosa periode 2025–2028, organisasi ini berkomitmen menjadi wadah nostalgia sekaligus penguatan persaudaraan antar-alumni Pramuka Penggalang dari seluruh pelosok Indonesia dengan semboyan "Bersatu Bersaudara Mandiri".
​Ketua Pengda PJ91 Lampung, Dedi Miryanto, berharap Rakernas 2026 di Lampung kelak dapat menjadi model kerja sama yang efektif antara organisasi alumni dan pemerintah dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. (Lis)

Pemprov Lampung dan KLH Perkuat Sinergi, Wujudkan Langkah Reformasi Pengelolaan Sampah

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan masa depan generasi. Ia menilai persoalan sampah tidak lagi sekadar urusan kebersihan, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang menentukan kemajuan peradaban.

"Sampah bukan lagi hanya soal kebersihan. Ini soal kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, bahkan masa depan generasi kita. Pengelolaan sampah adalah cermin dari kemajuan peradaban," ujar Gubernur Mirza dalam arahannya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung pada kegiatan audiensi dan rapat koordinasi pengelolaan sampah terpadu serta pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung di ruang rapat utama, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati, jajaran pejabat kementerian, serta bupati dan walikota dari 15 kabupaten/kota di Lampung.

Rapat koordinasi ini menjadi forum sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi.

Dalam paparannya, Gubernur menyebutkan bahwa Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Di Kota Bandar Lampung saja, produksi sampah mencapai sekitar 1.200 ton per hari.

Menurut gubernur, tingginya volume sampah tersebut harus segera direspon dengan sistem pengelolaan yang modern dan berkelanjutan.

Gubernur juga menekankan bahwa Lampung sebagai daerah tujuan pariwisata membutuhkan lingkungan yang bersih agar tetap menarik bagi wisatawan.

Data yang disampaikan menunjukkan kunjungan wisatawan ke Lampung terus meningkat, dari sekitar 19 juta pada 2024 menjadi 26 juta pada 2025, dan diproyeksikan mendekati 30 juta pada 2026.

"Kita tidak bisa membiarkan sampah merusak citra pariwisata. Kebersihan adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah," ucap Gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mendorong pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Lampung Raya yang akan melayani Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

TPA regional tersebut dirancang untuk menampung lebih dari 1.000 ton sampah per hari dan saat ini telah memenuhi sebagian besar persyaratan teknis dari pemerintah pusat.

Selain itu, Pemprov Lampung juga mengarahkan perubahan metode pengelolaan sampah dari sistem open dumping menuju controlled landfill secara bertahap.

Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.

Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Lampung masih perlu banyak perbaikan.

Ia mengungkapkan, dari total 15 kabupaten/kota, sebagian masih menggunakan sistem open dumping dan belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang baik.

"Masih ada daerah yang TPA-nya open dumping. Kami mendorong agar segera beralih ke controlled landfill sebagai langkah awal," ujar Rosa.

Selain itu, capaian program Adipura di Lampung juga masih rendah karena belum memenuhi sejumlah indikator penilaian, termasuk pengelolaan TPA dan keberadaan tempat pembuangan sampah liar.

KLH mencatat, dari 377 fasilitas pengelolaan sampah di Lampung, hanya sekitar 68 persen yang aktif beroperasi.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya volume sampah yang berhasil dikelola dibandingkan total produksi harian.

Untuk mengatasi hal tersebut, KLH mendorong reaktivasi fasilitas yang tidak aktif serta penguatan sistem pengelolaan dari hulu ke hilir.

Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga sebagai kunci utama keberhasilan pengelolaan.

Selain itu, pembiayaan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga dapat melibatkan dukungan corporate social responsibility (CSR) dari sektor swasta.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan KLH.

Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, serta target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029.

Pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar terbiasa memilah sampah sejak dari rumah.

Selain itu, sektor usaha seperti hotel, restoran, dan kafe diwajibkan memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri.

Pengawasan terhadap TPA, TPS liar, serta praktik pembakaran sampah terbuka juga akan diperketat dengan penerapan sanksi tegas.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kepemimpinan yang kuat di tingkat daerah.

Ia berharap seluruh kepala daerah di Lampung mampu menggerakkan masyarakat untuk mengubah perilaku dalam mengelola sampah.

Dengan kebijakan yang terintegrasi dan komitmen bersama, pengelolaan sampah di Lampung diharapkan menjadi lebih baik, menciptakan lingkungan yang bersih, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan energi terbarukan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Siap Jadi Tuan Rumah HUT REI ke-54, Dorong Ekonomi Daerah dan Promosi Pariwisata

Bandar Lampung — Provinsi Lampung bersiap menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Real Estat Indonesia (REI) ke-54 yang akan digelar pada tanggal 5 hingga 8 Mei 2026.

Hal terebut disampaikan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza saat memimpin rapat persiapan bersama sejumlah Pimpinan OPD, Pengurus DPD REI Lampung, Pengurus Dekranasda Provinsi Lampung dan segenap pendukung kegiatan di kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Jum'at (17/04/2026).

Kegiatan berskala nasional ini diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor properti, pariwisata, UMKM, dan jasa.

Rangkaian kegiatan HUT REI ke-54 akan dihadiri oleh pelaku industri properti dari seluruh Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan strategis. Selain menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi organisasi, momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara berbagai pihak.

Ajang Bisnis forum juga akan digelar sebagai sarana menjalin kerjasama bisnis, penyelenggaraan bisnis forum ini diharapkan akan mendorong Kabupaten/Kota di provinsi Lampung untuk memanfaatkan peluang bisnis dengan menjalin kerjasama baik dibidang properti maupun peluang lainnya.

Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pemberdayaan UMKM lokal. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan HUT REI ke-54, khususnya dalam upaya mengangkat produk-produk unggulan daerah agar lebih dikenal di tingkat nasional.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga akan menjadi sarana promosi potensi pariwisata Lampung. Sejumlah destinasi unggulan akan diperkenalkan kepada para peserta melalui agenda tur wisata, di antaranya Gunung Krakatau, Pulau Pahawang, dan Taman Nasional Way Kambas. Diharapkan, pengalaman langsung para peserta dapat meningkatkan daya tarik wisata Lampung di mata investor dan wisatawan.

Dengan kehadiran ratusan peserta dari berbagai daerah, kegiatan ini diperkirakan akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga industri kreatif.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan terus mematangkan persiapan guna memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan HUT REI ke-54, sekaligus menjadikan momentum ini sebagai ajang strategis dalam memperkenalkan potensi unggulan Lampung ke tingkat nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Ajak Mahasiswa Jadi Motor Transformasi Digital dan SDM Unggul

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mengajak kalangan mahasiswa untuk mengambil peran strategis dalam menyiapkan masa depan daerah melalui penguatan sumber daya manusia, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Lampung Digital Education Transformation Symposium (LEDTS) 2026 bertema Sinergi Lintas Sektor: Mewujudkan Ekosistem Pendidikan Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang digelar di Hall Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).

Dalam paparannya, Marindo menyampaikan kebanggaannya dapat kembali hadir di lingkungan Universitas Lampung, kampus yang dinilai telah banyak melahirkan tokoh dan pemimpin berpengaruh di Provinsi Lampung.

“Universitas Lampung telah banyak melahirkan sumber daya manusia unggul yang kini berkiprah di berbagai bidang. Ini menjadi kebanggaan bersama dan bukti bahwa pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, masa depan Lampung tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa dan mayoritas berada pada usia produktif, Lampung saat ini berada pada momentum bonus demografi yang sangat berharga.

Berdasarkan data, sebanyak 69,24 persen penduduk Lampung berada pada rentang usia 15 hingga 64 tahun. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Kesempatan ini tidak datang dua kali. Jika dikelola dengan baik, Lampung dapat melompat jauh ke depan. Namun jika gagal dimanfaatkan, bonus demografi justru bisa menjadi beban pembangunan,” katanya.

Karena itu, mahasiswa diminta mempersiapkan diri dengan keterampilan, kreativitas, dan daya saing tinggi agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Marindo menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus dipandang sebagai peluang, bukan ancaman. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan solusi bagi masyarakat.

“Jangan hanya menjadi pengguna teknologi. Jadilah inovator, jadilah pencipta, dan jadilah problem solver yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, informasi lowongan kerja, pembayaran pajak, promosi pariwisata, hingga kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui aplikasi Lampung-inn.

Upaya digitalisasi tersebut diharapkan semakin mempermudah akses layanan masyarakat sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Selain itu, Pemprov Lampung juga berkomitmen memperluas infrastruktur digital agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga hingga desa, kabupaten, dan wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan digitalisasi hadir secara merata. Mahasiswa di daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengakses teknologi,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., menilai kegiatan simposium tersebut sebagai langkah positif dalam menyiapkan generasi muda menghadapi era digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut mahasiswa untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta memanfaatkan ruang digital secara produktif.

“Mahasiswa harus mampu menggunakan teknologi informasi sebagai sarana belajar, berinovasi, dan meraih cita-cita di masa depan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan capaian membanggakan dunia pendidikan di Lampung. Saat ini, sebanyak 86 persen mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi di Universitas Lampung berasal dari SMA di Provinsi Lampung.

Selain itu, pada Program Studi Kedokteran yang menjadi salah satu jurusan favorit, sebanyak 63 persen mahasiswa yang diterima tahun ini juga berasal dari SMA di Provinsi Lampung.

Capaian tersebut dinilai sebagai hasil sinergi antara sekolah, tenaga pendidik, perguruan tinggi, dan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Ini menunjukkan bahwa kita telah bergerak bersama memajukan pendidikan di Provinsi Lampung. Anak-anak daerah mampu bersaing dan menembus program studi unggulan,” katanya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pelajar SMA dan SMK untuk terus berkembang, memanfaatkan teknologi, serta menyiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan generasi muda diyakini menjadi kekuatan besar dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan membawa Provinsi Lampung semakin maju, modern, dan berdaya saing. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sinergi Pemprov Lampung, Sekolah, dan Orang Tua Kunci Sukses Sekolah Ramah Anak

 Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung bersama TP PKK Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak melalui penguatan program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara SMA Fransiskus Bandar Lampung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, yang berlangsung di Auditorium SMA Fransiskus Bandar Lampung, Kamis (16/04/2026).

Kerja sama ini meliputi pemanfaatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Pinggungan Sebuai Provinsi Lampung serta penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menyerahkan secara simbolis panduan apel tematik jenjang SMA/SMK sederajat sebagai bentuk dukungan implementasi SRA di satuan pendidikan.

Sebagai bentuk wujud komitmen terhadap SRA, dibacakan deklarasi Sekolah Ramah Anak yang dipimpin oleh Kepala SMA Fransiskus Bandar Lampung, Sr. M. Elfrida, FSGM, M.Pd. diikuti oleh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang hadir dalam kegiatan tersebut dan dilanjutkan dengan penandatanganan papan deklarasi Sekolah Ramah Anak sebagai simbol komitmen bersama seluruh pihak.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan bahwa deklarasi Sekolah Ramah Anak merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Sekolah Ramah Anak bukan sekadar program, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi," ujar Ketua TP PKK Provinsi Lampung.

Menurutnya, keberhasilan implementasi SRA memerlukan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, orang tua, hingga masyarakat.

"Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak," tambahnya.

Lebih lanjut, Batin Wulan, sapaan akrab Ketua TP PKK Provinsi Lampung menekankan pentingnya peran aktif peserta didik sebagai subjek utama dalam implementasi SRA.

"Anak-anak adalah aktor utama. Sekolah dan orang tua memfasilitasi, namun keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh bagaimana siswa mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Ia juga mengajak para siswa untuk membangun pergaulan yang sehat, menjunjung tinggi sikap saling menghargai, serta berani menjadi pelopor dan pelapor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong percepatan terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), salah satunya melalui penguatan Sekolah Ramah Anak di seluruh satuan pendidikan.

"Kami berharap SMA Fransiskus Bandar Lampung dapat menjadi role model dan menginspirasi sekolah lain di Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak secara berkelanjutan," harapnya.

Ketua Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung, Sr. M. Editha FSGM, S.Pd, menyampaikan bahwa konsep Sekolah Ramah Anak di lingkungan Fransiskus tidak hanya diwujudkan dalam kebijakan, tetapi juga dalam perilaku, komunikasi, serta pelayanan pendidikan yang berlandaskan nilai kasih dan kerahiman.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal," ujarnya.

Kegiatan ini juga melibatkan orang tua siswa sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama serta dimeriahkan dengan penampilan ekstrakurikuler siswa-siswi SMA Fransiskus Bandar Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong RSUD BNH Menuju Green and Sport Hospital

 Lampung Selatan – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat aksesibilitas dan mutu pelayanan publik melalui peluncuran berbagai layanan kesehatan unggulan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandar Negara Husada (BNH).

Langkah strategis ini ditandai dengan penyerahan sertifikat internasional dan peresmian fasilitas medis baru dalam rangkaian peringatan HUT Provinsi Lampung ke-62, Kamis (16/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menerima langsung Sertifikat International Certificate of Vaccination (ICV) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyerahan sertifikat ini menandai resminya RSUD BNH sebagai penyedia layanan vaksinasi internasional yang diakui secara global.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa pengembangan RSUD BNH merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Menurutnya, fasilitas kesehatan di kawasan Kota Baru ini diproyeksikan menjadi pusat rujukan medis berbasis teknologi dan inovasi.

"Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama dan kualitas pelayanan adalah wajah pemerintah. Kita bergerak menuju birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Melalui transformasi digital dan peningkatan fasilitas ini, tidak boleh lagi ada masyarakat yang merasa sulit mendapatkan akses kesehatan," ujar Wagub

Selain itu, Wagub juga meresmikan unit Uronefrologi (Hemodialisa) serta inovasi "SIGAP" (Layanan Jemput Pasien).

Pengembangan ini juga dibarengi dengan visi menjadikan RSUD BNH sebagai Green and Sport Hospital, mendukung konsep Blue Green City yang tengah didorong di kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan masa depan yang berwawasan lingkungan.

Sementara itu, Direktur RSUD BNH, Dr. dr. Sri Aryanti, M.M., M.Kes., melaporkan bahwa rangkaian kegiatan kali ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor sesuai dengan tema HUT Lampung ke-62, "Membangun Bersama Lampung Maju".

Selain transformasi layanan, acara ini juga diisi dengan berbagai agenda kemanusiaan dan lingkungan, di antaranya :

1. Bakti Sosial Terpadu: Operasi bibir sumbing, pemeriksaan kesehatan jiwa, pengobatan gratis, pemeriksaan mata, serta donor darah.

2. Jejaring Pengaman Sosial: Penyerahan bantuan 2 unit kursi roda dan 75 paket sembako bagi masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 dari Dinas Sosial Provinsi Lampung.

3. Pelestarian Lingkungan: Penanaman pohon sebagai upaya pencapaian target pembangunan rendah karbon dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Wagub juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara OPD, instansi vertikal, dan pihak swasta yang telah berkontribusi dalam upaya membangun Lampung, Wagub berharap semangat kolaborasi ini terus terjaga untuk mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Matangkan Langkah Strategis Menuju Tuan Rumah PON XXIII 2032

Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempersiapkan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032. Bersama KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Pemprov Lampung terus mematangkan langkah strategis melalui diskusi intensif dengan Tim Visitasi dan Verifikasi KONI Pusat di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (15/4/2026).

Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesiapan daerah, baik dari sisi infrastruktur, pembinaan atlet, hingga dampak ekonomi yang akan dihasilkan. Sejumlah catatan strategis dari KONI Pusat langsung ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya serius Pemprov Lampung dalam memenuhi seluruh indikator penilaian.

Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengapresiasi langkah progresif Pemprov Lampung yang terus mendorong percepatan persiapan. Ia menekankan pentingnya kepastian pembagian venue cabang olahraga antara Lampung dan Provinsi Banten sebagai mitra tuan rumah, termasuk untuk beberapa cabang olahraga di bawah Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) serta cabang angkat berat.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Lampung menegaskan kesiapan untuk segera menyelesaikan berbagai aspek teknis, termasuk perencanaan pembangunan sport center sebagai salah satu infrastruktur utama yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sarana olahraga di Lampung.

Selain infrastruktur, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian besar pada peningkatan prestasi atlet. Sejalan dengan arahan KONI Pusat, pembinaan atlet akan dilakukan secara berkelanjutan sejak dini guna menciptakan kontingen yang tangguh dan kompetitif di tingkat nasional hingga internasional.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar Lampung dalam mencetak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.

Tidak hanya berorientasi pada sukses penyelenggaraan, Pemprov Lampung juga memaksimalkan peluang PON sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan sport industry menjadi fokus utama dengan melibatkan pelaku UMKM, sektor kuliner, dan perhotelan secara terintegrasi.

Dengan pendekatan ini, perhelatan PON diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, Pemprov Lampung juga mendorong penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian akan dilakukan guna memastikan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan dan tampil sebagai tuan rumah yang tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu memberikan legacy pembangunan olahraga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Dewan Pendidikan Lampung Periode 2025–2030 Dikukuhkan

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (13/4/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dewan Pendidikan yang baru dikukuhkan. Ia berharap keberadaan dewan ini dapat menjadi motor penggerak sekaligus pengawas dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.

“Selamat kepada 13 profesional yang hari ini dilantik. Saya yakin saudara-saudara dapat menyumbangkan pemikiran terbaik untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus kunci utama kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa sejarah bangsa menunjukkan peran penting kaum terdidik dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia.

“Pendidikan adalah representasi harapan orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung telah menghapus uang komite sekolah untuk SMA negeri serta menghadirkan program pendidikan gratis. Kebijakan ini diikuti dengan langkah progresif membebaskan sekitar 24 ribu ijazah yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Untuk itu, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar guna memastikan para siswa dapat memperoleh hak administratif mereka secara penuh.

“Kami ingin tidak ada lagi hambatan ekonomi yang menghalangi anak-anak Lampung mendapatkan pendidikan,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menargetkan pada tahun 2026 tidak ada lagi anak putus sekolah di Lampung, seiring dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar dan sistem pendidikan secara menyeluruh.

Kabar menggembirakan lainnya, lanjut Gubernur, jumlah siswa Lampung yang diterima melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi mengalami peningkatan signifikan, hampir tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai indikator membaiknya kualitas pendidikan di daerah.

“Ini semua kita lakukan karena kita peduli terhadap masa depan Lampung. Daerah ini kaya, namun tanpa sumber daya manusia yang unggul, potensi tersebut tidak akan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung terpilih, Prof. Syafrimen, M.Ed., Ph.D., menyoroti sejumlah tantangan pendidikan yang masih dihadapi, seperti kesenjangan akses dan mutu antarwilayah, serta belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Ia menyebut, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahun, baru sekitar 22 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, capaian literasi, numerasi, dan penguatan karakter juga masih perlu ditingkatkan.

“Kami berkomitmen mendorong kebijakan berbasis data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan pendidikan di Lampung semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Syafrimen.

Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor G/36/V.01/HK/2026. Susunan kepengurusan dipimpin oleh Prof. Syafrimen sebagai Ketua, Dr. Asad S.A.G., S.Hum., M.H., M.E.C. sebagai Wakil Ketua, dan Gino, S.Pd., M.H. sebagai Sekretaris, bersama sepuluh anggota lainnya dari berbagai latar belakang profesional.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis sektor pendidikan akan semakin inklusif, berkualitas, dan mampu mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)