Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan penguatan pertahanan negara saat ini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman multidimensi.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada pembukaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun Akademik 2025–2026 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026).

“Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda," kata Marindo saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.

Gubernur menilai tema "Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi" relevan dengan kondisi global yang diwarnai ancaman siber, disinformasi, konflik geopolitik, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga perubahan iklim.

Kegiatan KKDN Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI berlangsung di Provinsi Lampung pada 17–22 Mei 2026 dengan melibatkan 59 mahasiswa program magister beserta dosen dan staf Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI. Para peserta melakukan riset, pemetaan wilayah, dan audiensi terkait potensi daerah, ekonomi, serta ketahanan nasional di Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan mobilitas manusia dan distribusi logistik nasional. Keberadaan Selat Sunda, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, dan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dinilai menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan dan stabilitas nasional.

Menurut Gubernur, posisi strategis tersebut sekaligus menghadirkan tantangan besar, mulai dari pengawasan distribusi barang ilegal, keamanan jalur perairan, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat mitigasi dan ketahanan wilayah sebagai bagian dari ancaman nonmiliter yang harus diantisipasi secara serius.

Gubernur juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan ekonomi dalam memperkuat pertahanan negara. Lampung saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, tebu, udang, dan singkong. Bahkan, Lampung disebut menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional.

Selain sektor pangan, Gubernur juga mendorong hilirisasi pertanian dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Penguatan konektivitas melalui jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri logistik juga terus dilakukan untuk mendukung peran Lampung sebagai Gerbang Sumatera.

Di bidang sumber daya manusia, Gubernur menaruh perhatian pada penguatan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Pemerintah daerah ingin menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi transformasi teknologi dan tantangan global di masa depan.

Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Anton Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Forkopimda terhadap pelaksanaan KKDN. Ia menilai Lampung memiliki posisi strategis dalam perspektif pertahanan nasional karena menjadi jalur logistik penting sekaligus memiliki potensi pertanian, maritim, dan pariwisata yang besar.

Menurut Anton, kondisi geopolitik global yang tidak menentu saat ini membuat ancaman terhadap negara berkembang menjadi lebih kompleks. Ancaman tersebut tidak hanya berbentuk militer konvensional, tetapi juga perang informasi, ancaman siber, kejahatan lintas negara, hingga ancaman terhadap keamanan maritim dan ketahanan masyarakat.

Ia menambahkan, hasil penelitian mahasiswa selama KKDN diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan pertahanan negara dan pembangunan ketahanan wilayah di Lampung. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara aspek pertahanan, keamanan, pembangunan daerah, dan stabilitas nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir kolaborasi yang lebih kuat antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Hasil kajian mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi masukan strategis bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Lampung menghadapi berbagai ancaman multidimensi di masa depan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Dapur MBG Serap Produk Petani, Peternak, dan UMKM Lokal

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pemerataan ekonomi desa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapenbi) Provinsi Lampung Periode 2025–2030 di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Menurut Gubernur, program MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa negara maju selalu dimulai dari anak-anak yang cerdas dan sehat. Karena itu, kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan nutrisi yang baik,” ujar Mirza.

Ia menuturkan, gagasan MBG telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menjawab persoalan ketimpangan sosial dan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.

Mirza menjelaskan, Lampung memiliki tantangan besar karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Fluktuasi harga komoditas seperti jagung dan singkong selama bertahun-tahun berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani.

“Program MBG diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir langsung ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat,” katanya.

Saat ini, kata Mirza, telah terbentuk lebih dari seribu dapur MBG di Provinsi Lampung yang mulai menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi antara dapur MBG, koperasi desa, petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.

“Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi dari bawah,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan mendorong kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi desa dan pelaku usaha lokal di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Tengku Syahdana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan program MBG.

Ia menyebut Program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi kerakyatan dalam skala besar.

“Program ini memiliki dampak ekonomi luar biasa. Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa,” ujarnya.

Menurut Tengku, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, hingga masyarakat desa.
Ia juga mendorong agar setiap dapur MBG melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tidak terpusat pada kelompok tertentu.

“Jangan ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok dan naik kelas bersama,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Gapenbi, Alven Sony, menegaskan bahwa para mitra MBG telah berkontribusi besar dalam mendukung program pemerintah melalui investasi pembangunan dapur secara mandiri.

Menurutnya, ribuan dapur MBG yang telah berdiri di berbagai daerah merupakan hasil investasi para mitra tanpa menggunakan dana pembangunan dari APBN.

“Program ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan tujuan Program MBG.

Pelantikan pengurus Gapenbi Provinsi Lampung tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai penggerak ekonomi desa dan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

DWP Lampung Perkuat Peran Ibu sebagai Garda Terdepan Kesehatan Keluarga

Bandar Lampung — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan literasi kesehatan keluarga bagi kaum ibu melalui Seminar Kesehatan bertema “Jaga ION Tubuh Saat Tubuh Demam” yang digelar di Kantor DWP Provinsi Lampung, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan dokter spesialis anak, dr. Oktadoni Saputra., sebagai narasumber dan diikuti pengurus serta anggota DWP Provinsi Lampung.

Ketua DWP Provinsi Lampung, Agnes Bulan Marindo, mengatakan seminar kesehatan ini menjadi wadah edukasi penting bagi para ibu agar lebih tenang, sigap, dan tepat dalam menangani anak saat mengalami demam.

Menurutnya, masih banyak orang tua yang langsung panik ketika anak mengalami kenaikan suhu tubuh, padahal demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi.

“Sebagai orang tua, melihat anak tiba-tiba badannya terasa panas adalah momen yang pasti memicu rasa khawatir. Seringkali, reaksi pertama kita adalah panik. Padahal, demam sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh untuk melawan infeksi,” ujar Agnes dalam sambutannya.

Namun demikian, Agnes mengingatkan bahwa ada kondisi yang kerap luput dari perhatian saat anak demam, yakni dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh yang meningkat drastis.

Ia menilai pemahaman mengenai pentingnya menjaga keseimbangan cairan dan ion tubuh menjadi hal yang sangat penting diketahui para ibu, terutama dalam memberikan penanganan pertama di rumah.

“Anak-anak memiliki metabolisme yang berbeda dengan orang dewasa. Saat suhu tubuh mereka naik, risiko kehilangan cairan juga meningkat drastis. Jika kita terlambat menyadari tanda-tandanya, dampaknya bisa sangat serius bagi organ tubuh mereka,” katanya.

Melalui seminar tersebut, DWP Provinsi Lampung ingin membekali para ibu dengan pengetahuan praktis dan berbasis medis agar tidak hanya mengandalkan kepanikan saat menghadapi kondisi anak demam.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan edukasi mengenai kapan demam pada anak perlu diwaspadai, cara mengenali tanda-tanda dehidrasi sejak dini, hingga langkah pertolongan pertama yang tepat sebelum mendapatkan penanganan lanjutan.

Agnes berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para ibu sebagai garda terdepan kesehatan keluarga.

“Kami ingin Ibu-Ibu tidak lagi merasa cemas berlebihan, tetapi tetap waspada dan memahami langkah yang tepat saat anak mengalami demam,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada dr. Oktadoni Saputra selaku narasumber serta kepada tim Pocari Sweat yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan seminar kesehatan tersebut.

Seminar berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti sesi edukasi dan diskusi mengenai kesehatan anak, hidrasi tubuh, serta pola penanganan demam yang aman dan tepat di lingkungan keluarga.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

PWI Gandeng KONI Lampung Siapkan Penyelenggaraan Sekaligus Prestasi di Porwanas

BANDAR LAMPUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung mulai mematangkan persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Salah satunya dengan belajar tata kelola penyelenggaraan event olahraga ke KONI Lampung.

Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat menegaskan dukungannya terhadap kesiapan Lampung sebagai tuan rumah Porwanas 2027. Dia optimistis Lampung tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu bersaing dalam perolehan medali.
“Kita targetkan Lampung masuk lima besar Porwanas 2027. Semangatnya sinergi untuk prestasi, termasuk sukses penyelenggaraan ajang nasional ini,” ujar Taufik saat menerima kunjungan pengurus PWI Lampung di sekretariat KONI, Senin (18/5).
Menurut dia, Lampung memiliki rekam jejak prestasi di sejumlah cabang olahraga, termasuk angkat besi. Karena itu, KONI meminta data atlet dari 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan untuk memetakan potensi sejak dini.
Terkait venue pertandingan, KONI membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun Pemkot Bandar Lampung. “Kita bisa bekerja sama memanfaatkan fasilitas kampus dan pemerintah daerah,” katanya.
KONI juga siap mendukung program pemusatan latihan atlet Porwanas. Taufik menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel selama persiapan hingga pelaksanaan event.
“Hal penting dalam pengelolaan anggaran, kita harus mengusung keterbukaan dan transparansi,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum II KONI Lampung Riagus Ria mengusulkan gajah sebagai maskot Porwanas 2027. Menurut dia, ikon tersebut selaras dengan identitas Lampung sekaligus sejalan dengan maskot PON XXIII 2032.
Dia juga mengusulkan survei bersama untuk penentuan sumber api Porwanas. “Bisa dari Suoh atau Ulubelu, sekalian untuk kebutuhan PON 2032,” ujarnya.
Sementara itu, Waketum IV KONI Lampung Krisna Putra menilai pemetaan potensi medali dan penentuan venue menjadi langkah penting sejak awal. Dia menyarankan PWI belajar dari pelaksanaan Porwanas Bandung yang terpusat di kawasan kampus.
“Kita analisa venue yang bisa dijadikan pusat Porwanas, misalnya di UIN atau Unila,” katanya.
Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah mengatakan pihaknya mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi Porwanas 2027. Lampung terakhir kali menjadi tuan rumah pada 1993.
“Saat itu dibuka langsung Presiden Soeharto. Sekarang kami ingin mengulang kesuksesan penyelenggaraan HPN dan Porwanas,” ujarnya.
Menurut Wira, Porwanas 2027 akan mempertandingkan 14 cabang olahraga. PWI Lampung melalui SIWO mulai menyiapkan atlet sekaligus berkoordinasi dengan KONI terkait perangkat pertandingan hingga pelaksanaan event.
Lampung sebelumnya meraih medali emas dari sejumlah cabang, seperti bridge, catur, dan futsal. “Ada cabang baru mini soccer, saat ini masih tahap seleksi atlet,” katanya.
Selain olahraga, Porwanas juga akan diisi lomba karya jurnalistik dan fotografi dengan lokasi destinasi wisata dan kawasan bersejarah. “Ini momentum promosi wisata Lampung,” ujar Wira.
Wakil Ketua PWI Lampung Segan Petrus Simanjuntak menambahkan, PWI ingin mengadopsi sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan KONI sebagai acuan penyelenggaraan Porwanas.
“Kami belajar dari KONI untuk menyusun rancang bangun pelaksanaan, mulai dari juri, wasit, venue, hingga dasar penganggaran di APBD,” katanya. (*)

Pimpin Apel Mingguan, Sulpakar Tekankan Budaya Disiplin ASN

Bandar Lampung — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, menegaskan pentingnya disiplin, kebersamaan, dan keteladanan aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Mingguan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Senin (18/5/2026).

Dalam amanatnya, Sulpakar menekankan bahwa pelaksanaan apel bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dalam l budaya disiplin dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat.

“Apel bukan hanya menggugurkan kewajiban seremonial, tetapi memiliki banyak makna dan hikmah dalam membangun disiplin serta kebersamaan aparatur,” ujar Sulpakar.

Ia meminta seluruh ASN, baik pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, maupun pelaksana, untuk mengikuti apel dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin pegawai negeri.

Menurutnya, disiplin ASN mencerminkan wajah pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diminta untuk memberikan teladan yang baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

“ASN dan PPPK harus menjadi contoh yang baik. Disiplin dalam mengikuti apel menjadi bagian dari keteladanan aparatur pemerintah,” tegasnya.

Sulpakar juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan ataupun kedudukan dalam pelaksanaan disiplin ASN. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia meminta para pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menjadi teladan bagi pejabat administrator, pengawas, dan seluruh pelaksana di masing-masing perangkat daerah.

“Pejabat harus menjadi contoh bagi bawahannya. Kebersamaan dan disiplin inilah yang akan memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung,” tegasnya.

Melalui penguatan disiplin dan budaya kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap tercipta aparatur yang profesional, solid, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Tingkatkan Perlindungan Kesehatan Warga dengan Program BPJS

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjamin hak pelayanan kesehatan masyarakat di 15 kabupaten/kota. Hal tersebut dibuktikan melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp125 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan sepanjang tahun anggaran 2026.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, usai memimpin Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Senin (18/5/2026).

​Sekdaprov Marindo Kurniawan merincikan bahwa total anggaran tersebut dibagi ke dalam dua pos jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat.

​"Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya, dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya, telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar," ujar Sekdaprov Marindo.

​Ia menambahkan bahwa anggaran dengan total Rp125 miliar tersebut dialokasikan untuk masa satu tahun penuh guna menyisir masyarakat yang belum terakomodasi oleh jaminan kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

​"Untuk satu tahun meng-cover masyarakat Lampung di 15 kabupaten/kota. Tentunya kan di 15 kabupaten/kota ini sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover yang kabupaten/kota yang belum," jelasnya.

​Guna menjaga agar kepesertaan masyarakat tetap aktif, Pemerintah Provinsi Lampung berjanji akan mengawal proses administrasi pembiayaan ini secara berkala.

"Dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecukupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik," imbuh Sekdaprov.

​Di sisi lain, menanggapi persoalan adanya kepesertaan PBI JKN yang dinonaktifkan akibat kendala data maupun administrasi pembiayaan, Pemprov Lampung secara tegas meminta pihak BPJS Kesehatan untuk lebih fleksibel dan mengedepankan komunikasi persuasif. Sekdaprov meminta agar BPJS tidak serta-merta memutus hak jaminan kesehatan masyarakat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

​"Yang dinonaktifkan itu kan ada banyak kendala, dari sisi data, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Kita minta kepada BPJS untuk bisa memastikan, di-warning terlebih dahulu ketika ada data kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat belum dibayar mungkin preminya. Nah, ini yang menjadi kendala, oleh karenanya jangan buru-buru diputus," tegas Marindo.

​Melalui mekanisme peringatan dini tersebut, diharapkan seluruh pihak pemberi kerja, baik pemerintah maupun sektor mandiri, dapat segera merespons kewajibannya.

​"Untuk bisa dikasih warning dulu, peringatan dulu, sehingga si pemberi pekerja, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ataupun yang dari mandiri itu segera melakukan pembayaran premi, sehingga si pemilik BPJS ini bisa menggunakannya dengan baik," pungkas Sekdaprov Lampung.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menggarisbawahi bahwa persoalan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan di tengah masyarakat memerlukan penanganan yang adaptif dan solutif. Menurutnya, dinamika di lapangan sering kali tidak selaras dengan kaku-nya regulasi administratif yang ada.

​"Masyarakat di bawah itu, Pak, kadang-kadang enggak mau tahu apakah wilayah itu sudah masuk kategori UHC atau belum, itu katanya bukan urusan kami. 'Urusan Bapak bantu kami, gimana caranya kalau kami sakit hari ini, BPJS-nya mati, ya harus aktif hari ini.' Memang itu problem, karena hampir sebagian masyarakat kita tahu BPJS-nya mati setelah di rumah sakit. Itu masalahnya," ujar Yanuar.

​Guna mengatasi persoalan tersebut, Yanuar memberikan apresiasi sekaligus meminta komitmen berkelanjutan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) untuk terus mengedepankan asas fleksibilitas dalam pelayanan penanganan pasien darurat.

Sementara itu, ​Asisten Deputi Wilayah III BPJS Kesehatan Fauzi Lukman mengungkapkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung saat ini telah menyentuh angka 96%, dengan tingkat keaktifan peserta berada pada kisaran 70%. Porsi terbesar dari kepesertaan ini dikontribusi oleh segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Guna memastikan ketepatan sasaran dari bantuan iuran tersebut, pihaknya berencana menggelar koordinasi lanjutan berbasis data terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota.

​Selain akurasi data kepesertaan, fokus kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rujukan. Fauzi menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan untuk menambal sejumlah kebutuhan krusial di faskes.

​"Tadi kami angkat tentang hal-hal yang perlu kita support, dapat support dalam hal ini penambahan dokter umum, lalu penambahan perawat bersertifikat hemodialisa, dan ruang tempat tidur kelas tiga," imbuhnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Radio Hadirkan Konten Kreatif dan Edukatif

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa radio masih memiliki peran penting sebagai media informasi yang dekat dengan masyarakat di tengah derasnya arus digitalisasi dan perkembangan platform informasi baru yang semakin cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, saat membuka kegiatan Radio Academy 1 (Programming) yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, Diruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi  Lampung, Selasa (12/5/2026).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan apresiasi kepada KPI Pusat, KPID Lampung, PRSSNI, serta seluruh pihak yang telah menghadirkan program yang sangat relevan bagi masa depan dunia penyiaran, khususnya radio,” ujar Gubernur.

Menurutnya, radio tetap memiliki kekuatan sebagai media yang cepat, sederhana, dekat, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Radio juga dinilai masih menjadi sumber informasi penting, terutama saat kondisi darurat maupun ketika jaringan internet mengalami gangguan.

“Ketika bencana terjadi, radio sering kali menjadi media pertama yang diandalkan masyarakat. Radio juga mampu menjaga bahasa, seni, dan identitas daerah melalui konten lokal,” katanya.

Gubernur menyebut, sesuai yang ditegaskan UNESCO pada peringatan Hari Radio Internasional, radio memiliki tiga kekuatan utama, yakni menginformasikan, menghibur, dan mendidik. Karena itu, tantangan dunia radio saat ini bukan hanya bertahan di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga bagaimana tetap relevan dengan menghadirkan konten kreatif, adaptif, dan berkualitas.

Melalui kegiatan Radio Academy, para pengelola radio dibekali kemampuan terkait pemrograman siaran, penguatan konten berita, manajemen hiburan, hingga pemahaman regulasi penyiaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme dan daya saing radio di Provinsi Lampung.

Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi rangkaian kegiatan pembagian radio kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi publik.

“Semakin banyak masyarakat yang mendengar radio, semakin besar pula manfaat informasi yang bisa diterima publik,” ujarnya.

Gubernur turut menyoroti perkembangan pembangunan di Provinsi Lampung yang terus menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, penguatan konektivitas infrastruktur, hingga penurunan angka kemiskinan.

Menurutnya, capaian pembangunan tersebut perlu diketahui masyarakat secara luas dan radio memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap radio di daerah terus menghadirkan siaran yang cerdas, sehat, edukatif, menjunjung etika penyiaran, serta tetap memberi ruang bagi kearifan lokal Lampung.

“Mari kita buktikan bahwa di tengah era digital, radio tetap bisa berkembang, berinovasi, dan tetap didengar oleh berjuta telinga,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPI pusat, I Made Sunarsa, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penguatan dunia penyiaran radio di daerah. Ia mengaku senang dapat hadir dan melihat antusiasme peserta dalam kegiatan Radio Academy 1 (Programming) yang dinilai menjadi ruang pembelajaran sekaligus penguatan kapasitas insan radio di Lampung.

Menurutnya, pelaksanaan Radio Academy merupakan langkah nyata untuk menjawab tantangan radio di tengah perkembangan era digital. Ia menegaskan bahwa keberadaan radio masih sangat dibutuhkan negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama dalam menjalankan fungsi edukasi, penyampaian informasi yang akurat, hiburan yang sehat, serta membangun budaya dan karakter masyarakat yang bermartabat.

“Radio memiliki tanggung jawab besar untuk mencerdaskan masyarakat dan menjaga kualitas informasi publik. Karena itu, radio harus terus hidup, berkembang, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, tetapi juga kesempatan berdiskusi dan praktik langsung bersama para narasumber yang telah berpengalaman di industri penyiaran nasional. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kualitas program siaran radio agar lebih kreatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan Radio Academy, KPID Lampung juga melaksanakan pembagian radio kepada masyarakat di berbagai wilayah sebagai upaya memperluas akses informasi publik dan meningkatkan jumlah pendengar radio.

“Kami berharap radio di Lampung kembali bangkit, berkembang secara berkelanjutan, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung Mirza Minta pada Rombongan UGM: Jangan Pulang Dulu Sebelum Nyeruwit

MAHAN AGUNG- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta rombongan Rektor UGM dan Kagama untuk jangan pulang dulu dari Lampung sebelum nyeruwit.

"Bapak-ibu sekalian sudah nyeruwit belum? Kalau belum, pokoknya jangan pulang dulu sebelum nyeruwit," pinta RMD, Jumat (15/5/2026) malam di Mahan Agung.

Dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Ir Yanyan Ruchyansyah MSi, Mirza meminta UGM untuk memberi perhatian khusus soal singkong.

"Sekitar 70℅ tapioka nasional asalnya dari Lampung. Kita ingin singkong Lampung naik kelas," kata gubernur.

Lampung sedang menyiapkan National Cassava Center. "Untuk hal ini, Lampung sangat mengharapkan kolaborasi dengan UGM," pinta gubernur.

Di kesempatan yang sama, Rektor UGM, Prof Ova Emilia langsung merespon permintaan itu.

"Soal singkong, UGM memiliki banyak hasil riset dan teknologi yang bisa diterapkan untuk hilirisasi singkong," terang Rektor.

Gubernur menjamu rombongan rektor dan pengurus Kagama dalam acara yang ditajuk dengan "Nemui Nyimmah", jamuan makan malam dan ramah tamah.

Acara tersebut merupakan bagian dari helat Tayuhan Kagama Lampung 2026 yang sedianya akan diisi seminar terkait pembangunan desa dan pelantikan Ketua Umum Kagama Lampung.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Kagama Lampung Qudrotul Ikhwan, Sekjend PP Kagama yang juga Wamen Komdigi, Nezar Patria. Kemudian hadir pula keluarga alumni UGM di Lampung. (*/rls)

Sekdaprov Lampung Ikuti Peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Prabowo

BANDARLAMPUNG ------ Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti prosesi peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

Sekdaprov Marindo mengikuti acara tersebut secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Way Halim, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP melalui pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas koperasi di berbagai wilayah.

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasionalnya Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Way Halim ini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Lampung bersama jajaran TNI melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan KDKMP dan salah satu aset tersebut berada di kawasan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Menurut Marindo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemanfaatan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Pemerintah Provinsi Lampung bersama TNI memastikan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara utuh bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, hingga saat ini sudah terdapat 345 unit KDKMP yang berdiri di Lampung.

Jumlah tersebut disebut menjadi yang terbanyak di luar Pulau Jawa.

Marindo menyebutkan bahwa KDKMP di Lampung nantinya memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan PLN hingga usaha pangan seperti beras dan jagung.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, secara keseluruhan terdapat 41 titik KDKMP yang diresmikan di wilayah Lampung dan Bengkulu pada hari yang sama.

Ia merinci, hingga 16 Mei 2026, Kodam XXI/Radin Inten telah menyelesaikan pembangunan 562 titik koperasi, terdiri dari 345 titik di Lampung dan 217 titik di Bengkulu.

“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” ujarnya.

Khusus di Bandar Lampung, Kristomei menyebut target pembangunan mencapai 10 titik KDKMP.

Saat ini lima titik telah selesai dibangun dan ditargetkan meningkat menjadi delapan titik pada awal Juni mendatang.

Menurutnya, dukungan Pemprov Lampung sangat membantu percepatan pembangunan koperasi, terutama dalam penyediaan lahan.

“Di Bandar Lampung kami sempat terkendala lahan. Nah, untuk itu kami dibantu oleh Pemprov sehingga ada lahan-lahan milik Pemprov yang bisa dibangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya. (Adpim)

Pemprov Lampung Dorong LKKS Jadi Ujung Tombak Pelayanan Sosial di Daerah

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, membuka Rapat Program Kerja LKKS Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial” sebagai upaya memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung menegaskan bahwa LKKS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melalui koordinasi dan sinergi yang kuat, LKKS diharapkan mampu menghadirkan program-program sosial yang adaptif, efektif, serta tepat sasaran di tengah tantangan sosial dan keterbatasan fiskal saat ini.

Menurutnya, keberadaan 228 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung merupakan potensi besar yang perlu terus diperkuat melalui kerja sama, inovasi, dan program kerja yang terarah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“LKKS harus mampu menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing serta memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mendorong pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, di antaranya penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, hingga pelatihan vokasi guna meningkatkan keterampilan masyarakat.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah tersebut, LKKS diharapkan dapat menghadirkan program-program sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat rentan, penguatan kapasitas keluarga prasejahtera, serta peningkatan kepedulian sosial secara berkelanjutan.

Wakil Gubernur juga mengajak seluruh pengurus dan anggota LKKS untuk bekerja secara efektif, terukur, dan berorientasi pada solusi dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan semata, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan,” tegasnya.

Melalui rapat program kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat lahir berbagai gagasan dan langkah konkret yang mampu memperkuat pembangunan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik  Provinsi Lampung).

Buka Rakerda 2026, Jihan Sebut Pramuka Mitra Strategis Cetak SDM Unggul

 

Bandar Lampung – Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung, Jihan Nurlela menegaskan Gerakan Pramuka memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, serta memiliki jiwa kepemimpinan.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Pramuka Lampung Tahun 2026, Selasa (12/5/2026), di Aula Graha Bakti Pramuka Kwarda Lampung, Bandar Lampung.

Menurut Jihan, Gerakan Pramuka merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Gerakan Pramuka bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung program pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, lingkungan, maupun pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh komponen Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung untuk berkomitmen menjalankan program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata, baik bagi anggota Pramuka maupun masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan turut menyoroti persiapan kontingen Lampung menghadapi Jambore Nasional XII 2026 yang akan digelar pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Cibubur, Jakarta.

Ia meminta seluruh Kwartir Cabang di Lampung mempersiapkan Kontingen Daerah secara maksimal, mulai dari pembinaan, keterampilan hingga mentalitas peserta agar mampu berprestasi dan membawa nama baik daerah.

Pada pembukaan Rakerda 2026 itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kwarda Lampung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

“Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda,” pungkas Jihan.

Kegiatan pembukaan Rakerda turut dihadiri Kepala BNNP Lampung Budi Wibowo, jajaran pengurus Kwarda Lampung, Pinsakada, serta Pinsakoda.

Tenaga Pendamping Jadi Bagian Penguatan Percepatan Pembangunan di Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa penganggaran Tenaga Pendamping Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan daerah merupakan bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan, sinkronisasi kebijakan strategis, serta percepatan implementasi program prioritas pembangunan di Provinsi Lampung.

Penunjukan Tenaga Pendamping dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung  dan bersifat ad hoc serta memiliki fungsi membantu pelaksanaan kebijakan strategis, penguatan koordinasi lintas sektor, harmonisasi program prioritas pembangunan, mendukung percepatan pelaksanaan program pada bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, menjelaskan bahwa struktur penganggaran belanja tenaga ahli dalam APBD Pemerintah Provinsi Lampung perlu dipahami secara utuh dan proporsional oleh masyarakat.

Menurutnya, kode rekening belanja tenaga ahli dengan nilai sekitar Rp16,5 miliar dalam APBD Provinsi Lampung bukan semata-mata diperuntukkan bagi honorarium Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan.

“Dari total nilai tersebut, alokasi anggaran tidak hanya diperuntukkan bagi Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan saja, tetapi juga mencakup kebutuhan tenaga profesional lintas bidang pada sejumlah OPD guna mendukung berbagai kebutuhan tenaga ahli sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Ia menerangkan, belanja tenaga ahli tersebut mencakup berbagai kebutuhan strategis pemerintahan, antara lain tenaga ahli laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), konsultan individual, tenaga ahli teknis pendukung pekerjaan fisik dan infrastruktur pada bidang pekerjaan umum, hingga dukungan profesional lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa nomenklatur belanja tenaga ahli merupakan pos anggaran yang digunakan lintas perangkat daerah sesuai kebutuhan teknis, administratif, dan profesional pemerintahan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai alokasi khusus bagi Tenaga Pendamping Gubernur semata.

Seluruh proses penganggaran dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan pengelolaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berada dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada prioritas pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan modern, dukungan tenaga profesional dan tenaga ahli merupakan bagian penting dalam penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan, percepatan sinkronisasi kebijakan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Keberadaan Tenaga Pendamping maupun tenaga ahli tidak menggantikan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan bersifat mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan adaptif guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. (**)

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Pemprov Lampung Gelar Operasi Pasar Serentak di 15 Kabupten/Kota

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui Gerakan Serentak Operasi Pasar komoditas minyak goreng MinyaKita yang digelar di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Selasa (12/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Kegiatan dibuka secara virtual melalui Zoom oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan diikuti seluruh pemangku kepentingan daerah serta OPD yang membidangi perdagangan di kabupaten/kota.

Operasi pasar dilaksanakan secara serentak di pasar-pasar tradisional yang menjadi pasar pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan RI. Khusus di Kota Bandar Lampung, operasi pasar digelar di lima pasar tradisional yakni Pasar Pasir Gintung, Way Halim, Tugu, Kangkung dan Panjang.

Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa operasi pasar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam mengendalikan gejolak harga bahan pokok yang berpotensi memicu inflasi, terutama komoditas pangan strategis seperti minyak goreng.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar distribusi bahan pokok tetap lancar dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Dalam pelaksanaan operasi pasar ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Bulog Kantor Wilayah Lampung untuk penyediaan komoditas MinyaKita. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan minyak goreng tetap aman di tengah dinamika harga pasar.

Pelaksanaan kegiatan operasi pasar direncanakan akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei hingga 25 Mei 2026. Setiap titik operasi pasar menyiapkan sebanyak 50 dus atau sekitar 600 liter MinyaKita per hari untuk dijual kepada masyarakat dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap gerakan serentak operasi pasar dapat membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperkuat pengendalian inflasi daerah, serta memberikan dampak nyata terhadap keterjangkauan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Intensifkan Pengawasan dan Pengendalian Harga Bahan Pangan

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Lampung dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah, di Ruang Sakai Sambayan, Selasa (12/5/2026).

Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa capaian pengendalian inflasi di Provinsi Lampung patut disyukuri. Berdasarkan data statistik terbaru, inflasi Lampung tercatat sebagai salah satu yang terendah secara nasional. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak terlena dengan capaian tersebut.

Menurutnya, arahan Gubernur Lampung sangat jelas, yakni memastikan bahwa angka inflasi yang baik benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Indikator utamanya adalah masyarakat mampu memperoleh bahan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Marindo menegaskan, pengendalian harga tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi harus melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota. Ia menjelaskan bahwa titik survei inflasi yang ditentukan pemerintah pusat berada di beberapa daerah tertentu, sehingga pemerintah provinsi juga perlu memahami metode pengambilan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menilai, pemahaman terhadap data sangat penting agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat dalam pengendalian harga. Karena itu, Pemprov Lampung terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan data yang disampaikan benar-benar akurat dan dapat dimanfaatkan untuk kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat.

Marindo meminta jajaran perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran sesuai komoditas masing-masing. Dinas Pertanian, misalnya, bertanggung jawab pada komoditas pangan seperti padi dan jagung, sementara Dinas Perkebunan menangani komoditas gula dan kopi.

Ia mencontohkan tingginya harga gula beberapa waktu lalu yang harus segera direspons melalui langkah konkret dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, Dinas Perdagangan juga diminta memperkuat pengawasan pasar serta memantau perilaku konsumen dan distribusi barang.

Marindo juga menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan daerah secara detail, mulai dari data produksi, luas lahan, lokasi produksi, hingga kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan data yang rinci, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan komoditas dan mengantisipasi potensi kekurangan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga.

“Data harus menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan. Dengan data yang kuat, pemerintah dapat melakukan intervensi secara tepat, baik melalui operasi pasar, kerja sama antardaerah, maupun langkah strategis lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta, serta dukungan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Marindo menegaskan bahwa prinsip utama pemerintah adalah memastikan kesejahteraan masyarakat melalui keterjangkauan harga bahan pokok. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi dari kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Secara year on year (yoy), inflasi gabungan Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen, sementara inflasi tahun kalender mencapai 1,04 persen dan inflasi month to month sebesar 0,55 persen. Kondisi tersebut menunjukkan inflasi Lampung masih berada dalam kondisi terkendali.

Capaian tersebut melanjutkan tren positif pengendalian inflasi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir. Pada Desember 2025, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,25 persen, menjadi yang terendah se-Sumatera dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen. Sebelumnya, inflasi Lampung pada Desember 2024 tercatat 1,57 persen dan pada Desember 2023 sebesar 3,47 persen.

Selain itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) April 2026 juga menunjukkan tren penurunan, yakni minus 0,88 persen pada minggu kedua, minus 1,13 persen pada minggu ketiga, dan minus 1,18 persen pada minggu keempat.

Meski demikian, TPID tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, beras, dan sigaret kretek mesin.

Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi meningkatnya biaya kemasan akibat lonjakan harga plastik imbas konflik Timur Tengah. Sementara kenaikan harga beras dan cabai merah terjadi seiring berakhirnya panen raya serta terbatasnya produksi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan tunda tanam.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, berbagai langkah konkret telah dilakukan, di antaranya pemantauan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok di 15 kabupaten/kota, pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), sidak pasar tradisional dan retail modern, hingga pengawasan distribusi pangan bersama Satgas Pangan.

TPID Provinsi Lampung juga terus memperkuat ketahanan pasokan pangan melalui percepatan penyaluran beras SPHP dan pengadaan gabah petani lokal oleh BULOG. Hingga 7 Mei 2026, realisasi pengadaan gabah petani lokal mencapai 358,9 juta kilogram Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 183,6 juta kilogram beras.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Fiskara Indawan  menyampaikan bahwa saat ini inflasi pangan masih menjadi perhatian utama. Berdasarkan hasil analisis, beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir masih menjadi penyumbang tekanan inflasi.

Bank Indonesia menilai tantangan pengendalian inflasi hingga akhir tahun masih cukup besar, terutama pada kelompok bahan makanan. Oleh karena itu, BI bersama Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, BI juga telah memetakan daerah surplus dan defisit komoditas pangan di kabupaten/kota. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pangan dapat berjalan lebih efektif dan pemerintah dapat segera melakukan intervensi ketika terjadi kekurangan pasokan di suatu wilayah.

Bank Indonesia berharap koordinasi bersama pemerintah daerah, Bulog, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar inflasi pangan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia turut melakukan penguatan sektor pertanian melalui implementasi Good Agricultural Practices (GAP), pengembangan pupuk organik cair, dukungan bed dryer, serta pengembangan sistem e-Horti sebagai early warning system (EWS) untuk memantau potensi pasokan hortikultura.

Dalam mendukung kelancaran distribusi pangan, Pemprov Lampung juga melaksanakan perbaikan ruas jalan dan drainase di sejumlah wilayah, seperti Lampung Timur, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Lampung Tengah, Mesuji hingga Kota Bandar Lampung.

Tak hanya itu, penguatan kerja sama antar daerah juga terus dilakukan, termasuk kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan ketahanan pangan dan pengembangan UMKM.

Pada aspek perlindungan masyarakat, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan tunai dan paket sembako kepada 719.220 keluarga penerima manfaat guna menjaga daya beli masyarakat.

Ke depan, TPID Provinsi Lampung akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan intensifikasi pengawasan harga serta distribusi pangan, khususnya terhadap komoditas strategis yang berpotensi mengalami kenaikan menjelang hari besar keagamaan maupun perubahan musim.

Pemprov Lampung juga akan terus mendorong penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan produktivitas pertanian, perluasan Gerakan Pangan Murah, optimalisasi Posko Inflasi Digital, serta penguatan komunikasi publik melalui media massa dan media sosial guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pornas Korpri 2027, Peluang Dongkrak UMKM dan Pariwisata Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) XVIII Tahun 2027. 

Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Supervisi Persiapan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (11/5/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung dan dihadiri Ketua Badan Pembina Olahraga (Bapor) Korpri Pusat Prof. Asrorun Ni'am, jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah provinsi Lampung, serta pengurus Korpri Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027.

“Ini merupakan amanah besar sekaligus kehormatan bagi Provinsi Lampung. Kami berkomitmen menyukseskan Pornas Korpri dengan konsep sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses penyelenggaraan,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan, penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan bersama pada Pornas Korpri XVII di Palembang, Sumatera Selatan, setelah Lampung berhasil masuk 10 besar nasional.

Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini mulai melakukan berbagai persiapan meskipun di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Karena itu, seluruh perencanaan dilakukan secara cermat dengan mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

“Kami ingin Pornas Korpri ini tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga ASN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Lampung,” katanya.

Marindo menilai Pornas Korpri memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah karena melibatkan ratusan kontingen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.

“Kalau PON hanya diikuti 38 provinsi, Pornas Korpri melibatkan kementerian, lembaga, bahkan perguruan tinggi. Ini akan menjadi momentum besar untuk memperkenalkan Lampung di tingkat nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bapor Korpri Pusat Prof. Asrorun Niam mengatakan penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dipersiapkan secara matang.

“Atas nama pengurus pusat Korpri, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung atas kesediaannya menjadi tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027,” ujar Asrorun.

Ia optimistis Lampung mampu menyelenggarakan Pornas Korpri secara lebih baik meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional dan daerah.

“Ini soal prioritas. Saya optimistis dengan kepemimpinan Gubernur dan Sekda Lampung, Pornas Korpri XVIII akan berlangsung sukses dan bahkan lebih meriah,” katanya.

Asrorun menegaskan bahwa Pornas Korpri bukan sekadar ajang seremonial olahraga, tetapi menjadi sarana memperkuat silaturahmi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan antar aparatur sipil negara di seluruh Indonesia.

“Olahraga menjadi media memperkuat jejaring dan solidaritas ASN sekaligus meningkatkan kebugaran yang berdampak pada produktivitas kerja,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan berbagai rencana teknis dan strategi penyelenggaraan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang juga menjabat Sekretaris Korpri Provinsi Lampung, Rendi Riswandi. 

Rendi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis mulai dari penyusunan timeline kegiatan, penentuan cabang olahraga, kesiapan venue, sistem pendaftaran digital, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. 

Pornas Korpri XVIII direncanakan mempertandingkan berbagai cabang olahraga populer di kalangan ASN dan 10 diantaranya adalah cabang olahraga wajib seperti bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, bola basket, futsal, catur, atletik, renang, pencak silat, senam Korpri, hingga balap sepeda. Selain itu, akan digelar berbagai kegiatan pendukung seperti pameran UMKM, promosi wisata daerah, dan festival rakyat. 

Asrorun juga menambahkan bahwa Pornas Korpri XVIII akan menjadi momentum penting bagi Lampung dalam menguji kesiapan daerah menyelenggarakan event olahraga berskala besar nasional.

“Lampung memiliki infrastruktur olahraga yang sangat memadai. Ini bisa menjadi simulasi dan penguatan pengalaman menuju event-event olahraga besar berikutnya,” katanya.

Selain fokus pada sukses penyelenggaraan dan prestasi, rapat juga menekankan pentingnya dampak sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan Pornas Korpri. 

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan ajang tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM lokal.

Rapat supervisi tersebut menjadi langkah awal konsolidasi seluruh perangkat daerah dalam menyambut Pornas Korpri XVIII Tahun 2027. 

Pemerintah Provinsi Lampung berharap ajang olahraga nasional ASN itu nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memperkuat citra Lampung sebagai tuan rumah event nasional yang profesional, ramah, dan berdaya saing. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Program PSEL, Sampah Lampung Akan Diolah Menjadi Listrik

JAKARTA — Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Regional Lampung Raya sebagai solusi modern penanganan sampah sekaligus penguatan energi bersih berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Provinsi Lampung, Danantara Indonesia, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Ballroom Graha Mandiri Lt. 1 Gedung Graha Mandiri Jakarta, Senin (11/5/2026).

Pembangunan PSEL Regional Lampung Raya menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan darurat sampah di wilayah aglomerasi Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari.

Melalui proyek ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sumber energi baru yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Teknologi Waste to Energy (WTE) yang digunakan akan mengolah sampah menjadi energi listrik sekaligus mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang selama ini hampir melebihi kapasitas.

PSEL Lampung Raya diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.168,62 ton sampah per hari yang berasal dari Kota Bandar Lampung sebesar 770,13 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan 310,66 ton per hari, dan Kabupaten Lampung Timur 87,83 ton per hari.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai proyek ini menjadi tonggak penting transformasi pengelolaan sampah di daerah menuju sistem yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Selain menyelesaikan persoalan lingkungan, proyek strategis ini juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dari pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari, PSEL Lampung Raya diperkirakan mampu menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 megawatt yang dapat memenuhi kebutuhan listrik sekitar 15 ribu rumah tangga dengan daya 1.300 VA.

Tidak hanya itu, residu hasil pengolahan sampah juga dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah, seperti paving block dengan potensi produksi mencapai 4.800 meter persegi per hari.

Pembangunan PSEL Lampung Raya juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 500 hingga 800 tenaga kerja dari berbagai sektor, mulai dari operasional PSEL, industri turunan, logistik, hingga pelaku UMKM yang tumbuh dari efek berganda proyek tersebut.

Dari sisi lingkungan dan kesehatan, keberadaan PSEL diharapkan mampu menekan volume sampah secara signifikan, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat di wilayah aglomerasi Lampung Raya.

Proyek ini juga sejalan dengan target nasional penanganan sampah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni penyelesaian pengelolaan sampah secara menyeluruh pada tahun 2029.

Secara regulasi, pembangunan PSEL Lampung Raya diperkuat melalui berbagai payung hukum, di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, hingga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui PSEL Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Sesuai timeline yang disampaikan Danantara Indonesia, apabila seluruh tahapan berjalan lancar, proses pematangan lahan dan perizinan ditargetkan selesai pada Oktober 2026, kemudian dilanjutkan groundbreaking pembangunan pada November 2026.

Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan PSEL Lampung Raya melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membuang sampah pada tempatnya.

Dengan kolaborasi seluruh pihak, Lampung optimistis dapat menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah modern berbasis energi terbarukan di Indonesia.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Percepatan Program Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Lampung Selatan — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian PKP RI, Kemendagri, BPS RI, BTN, BP Tapera, PNM, SMF, dan Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa program pembangunan perumahan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya melalui Program 3 Juta Rumah yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil untuk memiliki hunian layak.

Menurutnya, Provinsi Lampung sangat membutuhkan dukungan program perumahan karena angka kemiskinan masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian turut mendorong daya beli masyarakat dan kebutuhan rumah layak huni.

“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar. Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyampaikan komitmen untuk menyiapkan 10 ribu rumah bagi Lampung tahun ini. Ini tentu menjadi jawaban atas harapan masyarakat,” katanya.

Gubernur juga menilai kolaborasi lintas kementerian, lembaga, perbankan, asosiasi pengembang, hingga pelaku UMKM menjadi bukti nyata bahwa pembangunan perumahan membutuhkan kerja bersama dan sinergi yang kuat.

Ia berharap berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Lampung.. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemerintah Pusat Apresiasi Kepemimpinan Gubernur Lampung

Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung penuh investasi di sektor properti dan perumahan.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Gala Dinner HUT Realestat Indonesia (REI) ke-54 yang berlangsung meriah di Graha Wangsa, Kamis malam (7/5/2026).

​Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional REI. Ia menilai kehadiran para pengusaha properti dari seluruh Indonesia merupakan momentum strategis di tengah tren positif pertumbuhan ekonomi Lampung.

​“Provinsi Lampung hari ini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir di Lampung. Hampir di Lampung ini 5 tahun berturut-turut tidak pernah tumbuh di atas rata-rata nasional,” ujar Gubernur.

​Pencapaian ekonomi ini, menurut Gubernur, merupakan buah dari program strategis Pemerintah Pusat yang difokuskan pada sektor pangan, energi, dan pemberdayaan masyarakat kecil. Dampak positif ini turut dirasakan pada sektor perumahan rakyat, di mana Lampung mendapatkan kuota renovasi rumah sebanyak 10.000 unit tahun ini atas kebijakan Presiden RI melalui kementerian terkait.

​Gubernur Mirza, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha perumahan subsidi, memahami betul tantangan yang dihadapi para pengembang. Oleh karena itu, ia memberikan garansi kemudahan akses bagi anggota REI yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Lampung.

​“Ke depan Provinsi Lampung akan sangat mendukung investasi terutama dari teman-teman REI, akan memudahkan segala proses administrasi dan lain-lain. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik antara Pemprov Lampung dengan anggota REI akan menjadi dorongan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ke depan,” tegasnya.

​Acara Gala Dinner ini merupakan puncak dari rangkaian HUT REI ke-54 yang meliputi kegiatan sosial tanam pohon, forum bisnis, hingga konvoi odong-odong keliling kota. Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk membawa kabar baik mengenai potensi pariwisata dan keramahan Provinsi Lampung ke daerah asal masing-masing.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I-2026 mencapai 5,58 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir bagi Provinsi Lampung.

​Amalia mengungkapkan bahwa pertumbuhan Lampung berada di posisi kedua tertinggi di seluruh wilayah Sumatera, hanya terpaut sedikit di bawah Kepulauan Riau. Ia memuji kepemimpinan di tingkat daerah yang mampu mengoptimalkan sektor agraris.

​"Sejak 2015 di Provinsi Lampung ini belum pernah tumbuh 5,58 persen. Pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir bahwa Lampung bisa menembus pertumbuhan yang relatif tinggi," ujar Amalia. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat Perkuat Kolaborasi Wujudkan Program 3 Juta Rumah

Lampung Selatan — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan penanaman sejuta pohon sekaligus peresmian tugu dan prasasti di Taman Kehati, Kawasan Kotabaru, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Real Estate Indonesia. Kehadiran Menteri PKP bersama Gubernur Lampung menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan pengembangan kawasan permukiman, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah dan komitmen Gubernur Lampung dalam mendukung program pembangunan perumahan rakyat di Provinsi Lampung.

Ia menilai sinergi yang dibangun Pemerintah Provinsi Lampung mampu menghadirkan langkah konkret dalam mendukung target pembangunan nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah.

“Terima kasih kepada Gubernur Lampung atas perjuangannya yang luar biasa untuk rakyat Lampung, khususnya di bidang perumahan. Dukungan nyata seperti ini sangat penting untuk memperkuat program pemerintah,” ujar Maruarar.

Maruarar juga mendorong lahirnya kebijakan penanaman pohon di setiap pembangunan rumah komersial maupun subsidi oleh pengembang sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurutnya, pembangunan sektor perumahan tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menekan angka kemiskinan.

Pada kesempatan itu, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program bedah rumah di Lampung mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya sebanyak 3.000 rumah diperbaiki, maka tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.000 rumah atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dukung Program Strategis Nasional, Dorong Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

 

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Lampung, Jumat (8/5/2026), yang diisi dengan peninjauan sejumlah program strategis di sektor kelautan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden meninjau pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Proyek ini dilaporkan telah mencapai progres 100 persen dan direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Selain itu, Wapres juga mengunjungi SMK Negeri 4 Bandar Lampung, RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo, serta Sekolah Rakyat 35 Bandar Lampung. Kunjungan ini bertujuan memastikan program prioritas pemerintah pusat di daerah berjalan optimal dan tepat sasaran.

Di sela kegiatan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Wakil Presiden, khususnya terkait penguatan program vokasi migran. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan tes kemampuan bahasa Jepang level N4 di Lampung.

"Selama ini tes bahasa Jepang dilakukan di Jakarta atau Palembang. Kami meminta agar bisa dilaksanakan di Lampung, karena banyak lulusan SMA yang sudah mengikuti kelas vokasi migran dan membutuhkan sertifikasi untuk bekerja ke Jepang," ucap Gubernut Mirza.

Ia juga mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga pengajar bahasa Jepang di Lampung masih terbatas. Dari kebutuhan sekitar 85 guru, saat ini baru tersedia sekitar 60 orang.

"Ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar program vokasi migran berjalan maksimal dan bisa membuka peluang kerja lebih luas bagi anak-anak muda Lampung," ujarnya.

Gubernur menambahkan, Wakil Presiden merespons positif usulan tersebut dan berkomitmen untuk mengupayakan percepatan realisasinya. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Rangkaian kunjungan kerja ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat implementasi program strategis nasional. Fokus pada pembangunan kawasan nelayan, penguatan vokasi, dan layanan publik menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung, khususnya nelayan dan generasi muda, dapat memperoleh akses lebih besar terhadap peluang kerja, peningkatan keterampilan, serta layanan publik yang lebih baik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Ratusan Peserta HUT REI Kunjungi Dekranasda Lampung, Produk Kriya, Wastra dan Kuliner Jadi Daya Tarik

Bandar Lampung --- Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung menerima kunjungan pengurus dan keluarga Realestat Indonesia (REI) se-Indonesia di Kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Kamis (07/05/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional Hari Ulang Tahun REI ke-54 yang digelar di Provinsi Lampung pada 5–7 Mei 2026. Mengusung tema 'Membangun Kebersamaan dan Solidaritas REI Menuju Bangkitnya Industri Properti', peringatan HUT REI ke-54 diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Kedatangan rombongan disambut dengan penampilan alat musik tradisional Lampung serta atraksi menapis oleh para pengrajin lokal. Para tamu juga diajak melihat langsung beragam produk unggulan kriya, wastra, dan kuliner khas Lampung hasil karya UMKM binaan Dekranasda.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menjelaskan bahwa persiapan penyelenggaraan kegiatan tersebut telah dilakukan sejak November 2025 bersama DPP REI Lampung dan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah serta lintas sektor.

"Selama lebih dari empat bulan kami mempersiapkan kegiatan ini bersama banyak OPD dan organisasi lintas sektoral," ujarnya.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi UMKM binaan Dekranasda.

"Target yang diinginkan adalah agar para UMKM binaan Dekranasda hari ini dapat menjual produknya. Bahkan di sini juga disediakan kantor pos, jadi pengunjung yang ingin mengirim paket bisa langsung dilakukan dari lokasi," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat 12 pelaku UMKM kuliner yang membuka stan di area luar Dekranasda, sementara produk wastra dan kriya dipamerkan di dalam gedung Dekranasda.

Pengurus Dekranasda Provinsi Lampung, Hanita Farial, menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus REI se-Indonesia ke Provinsi Lampung.

"Terima kasih, kami dari pengurus Dekranasda Provinsi Lampung pada hari ini menyambut kedatangan pengurus REI se-Indonesia yang hadir di Provinsi Lampung dalam rangka ulang tahun REI ke-54," ujarnya.

Hanita menjelaskan bahwa momentum tersebut dimanfaatkan Dekranasda untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk terbaik pengrajin Lampung kepada tamu dari berbagai daerah.

"Kami menampilkan kerajinan tangan hasil karya pengrajin terbaik dari seluruh Provinsi Lampung. Insya Allah semoga pengunjung dari REI antusias untuk membeli hasil kerajinan tangan dari Provinsi Lampung," katanya.

Menurut Hanita, Dekranasda terus berupaya membantu para pengrajin meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

"Target ke depan, kami membantu pengrajin di Lampung untuk meningkatkan produksinya sehingga bisa dipasarkan di internasional maupun nasional," tambahnya.

Ia juga menyebutkan antusiasme pengunjung cukup tinggi. Sebagian besar keluarga pengurus REI direncanakan mengunjungi Dekranasda secara bertahap sejak pagi hingga sore hari.

"Ini dilakukan bertahap karena setelah dari Dekranasda mereka juga melanjutkan kunjungan ke lokasi kuliner," jelasnya.

Sementara itu, salah salah satu pengunjung dari Realestat Indonesia (REI) asal Jawa Barat, Lia H Nastiti, mengapresiasi kualitas produk kerajinan yang ditampilkan Dekranasda Provinsi Lampung.

"Dekranasda Lampung ini cukup mewakili kreasi-kreasi daerah. Saya lihat mutunya juga bagus-bagus, jadi sangat rekomendasi untuk datang ke sini lagi," ujarnya.

Ia menilai produk-produk yang dipamerkan memiliki kualitas baik dan layak menjadi representasi unggulan kerajinan daerah Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).