Gubernur Lampung Lantik Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah

BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah jabatan Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/06/2025).

Prosesi pelantikan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas wafatnya Bupati Way Kanan sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-2366 Tahun 2025, Ayu Asalasiyah, S.Ked., secara resmi dilantik sebagai Bupati Way Kanan oleh Gubernur Lampung. Untuk diketahui, Ayu Asalasiyah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Way Kanan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Gubernur mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah bukan semata-mata kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi masyarakat.

"Menjadi kepala daerah bukan hanya soal jabatan dan kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi rakyat. Tanggung jawab sebagai Bupati mencakup tugas-tugas penting, Semua itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan semangat pelayanan kepada masyarakat," ungkap Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Perencanaan pembangunan lima tahun ke depan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung, guna mendukung tercapainya visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045," tegas Gubernur.

Visi tersebut mencakup tiga arah besar : pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif; kedua, memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; serta ketiga, membangun masyarakat yang beradab, adil, dan berkelanjutan.

Kemudian terkait peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Mirza menyampaikan tanggung jawabnya dalam mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di kabupaten/kota, termasuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gubernur juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi yang aktif antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat, agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif.

Dalam hal manajemen aparatur sipil negara (ASN), Gubernur mengingatkan bahwa Bupati Way Kanan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki tanggung jawab dalam membina ASN berdasarkan sistem meritokrasi. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat struktural dalam enam bulan pertama masa jabatan, kecuali atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

"Maka dari itu, saya harapkan Ibu Bupati tidak terburu-buru melakukan rotasi jabatan. Lakukan pembinaan yang tepat, ciptakan suasana birokrasi yang harmonis dan produktif," imbau Gubernur.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, turut diserahkan surat tugas kepada Plt. Ketua Tim Penggerak PKK, Plt. Ketua Dekranasda, dan Plt. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Way Kanan. Gubernur berharap pelaksana tugas tersebut dapat segera menjalankan peran dalam mendukung program kesehatan keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta kemajuan ekonomi kreatif di Kabupaten Way Kanan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Pertama Rampungkan Agenda Nasional Koperasi Merah Putih

PESAWARAN---Provinsi Lampung mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, melampaui target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pencapaian tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, anggota DPR RI, jajaran pimpinan tinggi madya Kabinet Merah Putih, serta Forkopimda Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Lurah, serta unsur desa lainnya di Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan musyawarah desa dan komitmen tinggi seluruh elemen daerah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Alhamdulillah, hingga 26 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Lampung menjadi provinsi pertama yang mencapai 100% pelaksanaan, lebih cepat dari tenggat nasional 31 Mei," ujar Wagub.

Menurut Wagub, dari total 2.651 desa dan kelurahan, sebanyak 682 di antaranya telah memproses pendirian koperasi melalui notaris, dan 252 koperasi telah berbadan hukum. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 23 Mei 2025, yang bertugas mengawal proses hingga seluruh koperasi resmi berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025.

Wagub menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, kepala desa dan lurah, serta partisipasi aktif masyarakat. Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh bupati/walikota dan tokoh masyarakat atas kerja sama yang solid dalam mempercepat realisasi koperasi desa.

"Kami akan terus mengawal dan mendorong validasi serta pemetaan koperasi yang layak menjadi percontohan. Ini adalah langkah awal menuju desa mandiri dan Lampung yang maju, menuju Indonesia Emas," pungkas Wagub.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi desa merupakan salah satu solusi konkret untuk menjawab persoalan ketahanan pangan nasional, sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Zulkifli Hasan, telah menegaskan bahwa koperasi desa menjadi strategi utama memperkuat perekonomian rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Koperasi desa ini hadir untuk memotong rantai pasok yang panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, membuka lapangan kerja di desa, dan menyediakan layanan dasar seperti sembako murah, klinik, hingga cold storage. Ini jawaban atas keresahan masyarakat desa selama ini," terang Menko.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Menko Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai koordinator percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih secara nasional. Instruksi tersebut juga mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Nasional yang bekerja lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan potensi desa, pendampingan kelembagaan, penguatan SDM, hingga debottlenecking atas kendala di lapangan.

Model bisnis Koperasi Merah Putih melibatkan berbagai unit layanan seperti toko sembako, simpan pinjam, apotik desa, penyimpanan logistik, agen pupuk dan LPG, hingga penyerap gabah petani. Skema pendanaan pembentukan koperasi didukung pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar dan tenor enam tahun.

Dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih ini, diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja di desa. Satu koperasi diperkirakan menyerap hingga 25 tenaga kerja, program Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi menciptakan dua juta lapangan kerja baru di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Mirza Tandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Satelit dengan Perusahaan Teknologi Luar Angkasa Tiongkok

Shandong– Sebuah satelit visual Tiongkok dengan nama Satelit Lampung-1 akan diluncurkan di tahun ini.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok STAR.VISION Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd.

Acara penandatanganan yang telah dikoordinasikan dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)  ini dilaksanakan di kantor pusat STAR.VISION di Kota Haiyang, Provinsi Shandong. Adapun penandatanganan dokumen dilakukan dengan Danying Fan (Co-CEO STAR.VISION Aerospace Ltd.) dan Zhaohui Sun (Wakil Sekretaris Oriental Maritime Space Port-Shandong Development Group Co., Ltd.).

Gubernur Mirza menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah bersejarah dan strategis yang menandai dimulainya transformasi Lampung menuju provinsi berbasis teknologi tinggi.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Satelit Lampung-1 mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya petani di Provinsi Lampung, khususnya pertanian dan kelautan.

Di bidang pertanian, teknologi satelit hyperspectral seperti Lampung-1 akan menjadi terobosan besar bagi dunia pertanian dimana teknologi ini memungkinkan petani mengetahui tingkat kelembaban tanah, kadar klorofil daun, penyebaran hama atau penyakit secara dini, jadwal tanam optimal berdasarkan pemetaan iklim mikro, perkiraan pasokan air selama masa tanam. Dikutip dari beberapa sumber, contoh penerapan di Tiongkok menunjukkan bahwa petani yang menggunakan citra satelit berhasil meningkatkan hasil panen, serta menurunkan biaya pupuk dan pestisida.

Sebagai pembanding internasional, di India teknologi satelit bahkan sudah dimanfaatkan secara langsung oleh sektor keuangan. Perusahaan fintech bernama SatSure menggunakan data satelit untuk menilai kelayakan petani dalam menerima pinjaman. CEO SatSure, Prateep Basu, mencatat bahwa 38% rekening bank di India dimiliki oleh petani. Artinya, potensi pembiayaan berbasis data sangat besar dan benar-benar bisa menjangkau petani kecil.

Begitupun dengan penguatan sistem tanggap bencana dan tata ruang, satelit ini nantinya dapat memberikan fungsi pentingnya seperti deteksi banjir, kebakaran lahan, dan tanah longsor lebih dini. Sedangkan dalam hal tata kota, menjadi sangat memungkinkan untuk penggunanya melakukan perencanaan tata ruang dan zonasi yang lebih presisi, maupun pengawasan kawasan konservasi seperti perambahan hutan dan pesisir secara real-time.

“Kita mendapatkan kesempatan dalam penggunaan teknologi satelit berbasis AI yang bisa membantu pembangunan yang presisi, efisien, dan berbasis data. Dengan teknologi ini, kita tidak lagi meraba dalam perencanaan, melainkan bergerak berdasarkan peta kondisi nyata di lapangan. Ini akan menjadi fasilitas data dan teknologi yang bisa digunakan oleh pemerintah dan seluruh stakeholders masyarakat ke depannya,” tegas Gubernur Mirza.

Sebagai salah satu wujud dari komitmennya akan dilakukan pelatihan dalam hal pengembangan SDM lokal di bidang teknologi satelit dan kemandirian teknologi. Dalam hal ini Pemprov Lampung berencana untuk mengirim 100 generasi muda Lampung ke Tiongkok untuk pelatihan penginderaan jauh dan sistem komunikasi satelit. Tujuannya adalah agar pengoperasian satelit, pengolahan data, hingga analitik spasial dilakukan oleh SDM Lampung sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan Infrastruktur Teknologi dalam pertemuan ini juga menjadi salah satu agenda utama yang akan diwujudkan dalam rencana pembangunan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan, pengolahan, dan distribusi data satelit. Dengan demikian, ekosistem riset luar angkasa pertama di Indonesia akan bisa dimulai dari Lampung yang akan melibatkan perguruan tinggi serta mitra industri sebagai bagian penting di dalamnya.

Adapun yang menjadi isi pokok kerja sama ini meliputi:
1. Penamaan satelit Lampung-1 sebagai simbol kemitraan strategis.
2. Peningkatan kapasitas SDM Lampung di bidang penginderaan jauh dan teknologi luar angkasa.
3. Fasilitasi kunjungan ke fasilitas peluncuran satelit maritim di Tiongkok.
4. Pengembangan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan dan pengolahan data satelit.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga melakukan kunjungan ke kapal peluncuran satelit milik STAR.VISION yang digunakan untuk peluncuran dari laut. Sebuah teknologi mutakhir yang membuka peluang besar kolaborasi teknologi luar angkasa.

Sore harinya, Gubernur Mirza bertemu dengan Walikota Yantai, Mr. Jiang Cheng, beserta jajaran pemerintah kota. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Dimana kedua pemimpin daerah memperkenalkan potensi wilayah masing-masing dan membahas peluang kerja sama ke depan. Terutama di bidang pengembangan pelabuhan dan pemanfaatan citra satelit untuk perencanaan wilayah dan mitigasi bencana.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi Lampung dalam memperkuat pembangunan berbasis teknologi tinggi, apalagi satelit ini adalah salah satu yang paling modern di dunia. Data satelit dan teknologi penginderaan jauh akan sangat membantu kami dalam perencanaan wilayah, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi risiko bencana, termasuk dalam membantu petani-petani kita dalam mengoptimalisasi lahan. Kami optimis kerja sama ini membuka peluang inovasi dan kemajuan signifikan bagi Provinsi Lampung, selain itu kita juga akan mengirim anak-anak muda kita untuk belajar teknologi mereka, sehingga pengoperasian pemanfaatan satelit ini ke depan dilakukan oleh SDM kita sendiri,” kata Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni.

Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah dimulai pada forum Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week, yang menegaskan posisi Lampung sebagai provinsi yang siap berkolaborasi secara internasional demi kemajuan teknologi dan pembangunan. (*)

Gubernur Lampung Apresiasi Peran Strategis Fatayat NU dalam Pemberdayaan Perempuan

Pesawaran ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) mengatakan bahwa saat ini Fatayat NU bukan hanya sekadar menjadi organisasi wanita saja, melainkan telah menjadi gerakan nasional dan pilar kekuatan perempuan di Indonesia, termasuk di Lampung. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur yang didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-75 Fatayat NU yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Sabtu (17/5/2025).

Gubernur mengapresiasi kontribusi Fatayat NU di Lampung dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan advokasi hak-hak perempuan.

Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa perempuan adalah pondasi ketahanan bangsa, agama, dan nasional dimana Fatayat NU berada di garis depan untuk membawa Lampung menuju Indonesia Emas.

"Fatayat hadir di tengah masyarakat akar rumput, mendampingi perempuan desa, menjadi sahabat anak muda, dan membawa misi keagamaan yang moderat dan toleran," ujarnya. 

Gubernur kemudian menyoroti beberapa isu krusial di Lampung. Di sektor pendidikan, Gubernur mengatakan bahwa 68 persen populasi Lampung adalah angkatan kerja, sebagian besar perempuan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih terendah di Sumatra.

Gubernur berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk lewat peran para ibu di Fatayat dalam peningkatan literasi dan harapan sekolah.

"Pendidikan itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Dan kami yakin, mendidik anak-anak di rumah harus  dilakukan oleh orangtuanya. Ibu adalah madrasah bagi anaknya," kata Gubernur.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, Gubernur menyebutkan saat ini terdapat 490 ribu UMKM di Provinsi Lampung, dimana 80 persennya digerakkan oleh kaum perempuan. Gubernur berencana mengintegrasikan sektor UMKM dengan jaringan Fatayat agar naik kelas menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) dan berorientasi ekspor. 

Di sisi lain, Gubernur menyampaikan rasa optimisnya tentang lompatan besar ekonomi Lampung dalam beberapa tahun kedepan yang juga akan berimbas pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, seiring membaiknya harga gabah bagi para petani.

"Kaum wanita harus menjadi kekuatan pembangunan ekonomi kedepan. Kita ingin kaum wanita di Lampung menjadi agen perubahan, agen pembangunan Provinsi Lampung menuju Indonesia emas," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua PW Fatayat NU Lampung, Wirdayati, menyatakan kesiapan Fatayat berkolaborasi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung guna mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.

Salah satunya di bidang kesehatan melalui program Fatayat Siaga Stunting. Hal ini guna menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Catat Lompatan Tertinggi dalam Realisasi APBD Nasional

Bandar Lampung, 12 Mei 2025 — Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan data per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah menembus 24,62%.

Angka ini melampaui rata-rata nasional dan menjadi capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.

Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 sempat menyebut Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun dengan percepatan fiskal yang luar biasa pada Maret–April 2025, realisasi pendapatan meningkat lebih dari 21 poin persentase dan belanja naik hampir 19 poin.

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung sekaligus Pengurus ISEI Lampung, menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil dari fiscal shock response yang tepat.

“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya eksekusi cepat, tetapi juga keberanian berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin (12/05/2025).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritikan pusat bukan dengan pembelaan, melainkan dengan tiga langkah strategis:

Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan nyata,

Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan,

Memastikan efisiensi perputaran kas untuk langsung memberi dampak ke masyarakat.

Langkah ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi. Lampung menjawab tantangan itu dengan kerja nyata.

“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi yang cepat belajar dan memperbaiki,” tambah Dr. Saring, menilai strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.

Dengan keberhasilan ini, Lampung tidak lagi berada di posisi tertinggal. Justru kini menjadi rujukan nasional dalam percepatan belanja anggaran dan tata kelola fiskal adaptif.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2025, Cek Info Pemutihan di I-PESAT

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan berbagai kemudahan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Salah satu kebijakan utama  pada program pemutihan tahun 2025 adalah penghapusan pokok tunggakan PKB, denda tunggakan PKB, serta denda berjalan PKB sehingga masyarakat hanya perlu membayar pokok PKB satu tahun berjalan saja.

"Pemutihan adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu tahun berjalan, berapa pun tunggakannya. Dari Pemerintah Provinsi Lampung, kebijakan Gubernur yang sangat meringankan ini sudah sangat jelas," tegas Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, saat memberikan keterangan di Kantor Jasa Raharja Lampung, Kamis (8/5/2025).

Slamet Riadi juga menjelaskan bahwa Program Pemutihan PKB ini merupakan hasil kolaborasi  antara Pemerintah Provinsi Lampung, Jasa Raharja dan Polda Lampung.

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti Program Pemutihan ini, Kakanwil Jasa Raharja Lampung, Zulham Pane, mengungkapkan bahwa per tanggal 8 Mei 2025, Direksi Jasa Raharja mengeluarkan kebijakan baru, yaitu pembebasan pokok Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2023 ke bawah dan pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun lalu.

"Jadi yang dibayar adalah SWDKLLJ tahun 2023 keatas dan denda tahun berjalan. Denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu tetap dihapuskan," ujar Zulham Pane.

Namun, Ia juga meminta pengertian masyarakat bahwa denda SWDKLLJ tahun berjalan tidak dihapuskan oleh Direksi Jasa Raharja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 Tahun 2017. Denda tahun berjalan dan pokok SWDKLLJ tahun berjalan serta tahun pertama keterlambatan, kata Zulham, tetap harus dibayar.

"Yang berhak membebaskan denda ini adalah Kementerian Keuangan. Tapi kalau denda tahun lalu dan denda tahun-tahun lalu adalah kewenangan Direksi," ungkapnya.

Zulham Pane menambahkan, terdapat sembilan kategori kendaraan dengan pokok SWDKLLJ maksimal sebesar Rp160.000 untuk kendaraan truk.

Adapun besaran denda SWDKLLJ dihitung berdasarkan waktu keterlambatan, mulai dari 25 persen untuk 1-90 hari, 50 persen untuk 91-180 hari, 75 persen untuk 181-270 hari, dan 100 persen untuk 271-365 hari.

Untuk memudahkan masyarakat menghitung besaran yang harus dibayar dalam program pemutihan ini, Bapenda menyediakan layanan informasi melalui laman *superapp.bapendalampung.cloud/infopemutihan* atau aplikasi *I-PESAT* yang dapat diunduh di ponsel dan melalui scan barcode pada media sosial maupun yang telah disediakan pada setiap kantor layanan Samsat.  Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui berapa kewajiban yang harus dibayarkan sebelum mengikuti program pemutihan.

Program Pemutihan PKB ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meringankan beban masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Dorong Para Guru Besar Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah

Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menekankan bahwa kehadiran para Guru Besar memiliki makna strategis. Tidak hanya sebagai simbol puncak akademik, namun juga sebagai katalisator transformasi ilmu pengetahuan, nilai keislaman, dan kebudayaan yang relevan dengan tantangan zaman.

"Kenaikan jabatan fungsional menjadi Guru Besar bukanlah akhir perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab ilmiah dan juga moral yang lebih besar untuk terus menebarkan ilmu, membangun peradaban, dan mencetak generasi unggul yang siap menyongsong masa depan," ucap Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri Sidang Senat Terbuka dalam rangka pengukuhan 15 Guru Besar dari berbagai disiplin ilmu yang digelar oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung bertempat di Ballroom Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Rabu (30/04/2025).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi seluruh Guru Besar yang baru saja dikukuhkan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Guru Besar yang baru dikukuhkan. Gelar Guru Besar bukan hanya pengakuan atas kompetensi keilmuan, namun juga tanggung jawab moral untuk terus menjadi suluh peradaban, penuntun masyarakat, dan penggerak kemajuan bangsa," lanjutnya.

Menurut Wagub, capaian ini bukan hanya capaian akademik, namun juga sebagai tonggak sejarah bagi kemajuan pendidikan tinggi Islam di Bumi Ruwa Jurai.

"Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung tengah bergerak dinamis menuju kemajuan yang akan lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Melalui visi 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas', kami meyakini bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada aspek fisik dan ekonomi semata, melainkan harus bersamai dengan penguatan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan produktif sebagaimana tertuang dalam misi kedua pembangunan daerah," tegasnya.

Wagub berharap, pengukuhan ini dapat menjadi stimulus baik bagi para akademisi dan mahasiswa kedepan. Melalui pengukuhan ini, Wagub berharap para Guru besar dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan inovasi untuk kemajuan Provinsi Lampung.

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat berharap akan ada tindak lanjut dari riset-riset yang telah dipublikasikan berupa inovasi atau berupa hilirisasi inovasi. Pemerintah Provinsi Lampung akan berkomitmen akan menjadi media yang baik bagi jembatan dari inovasi-inovasi yang diciptakan para akademisi, dalam hal ini guru besar sekalian, dengan kami akan jembatani dengan industri-industri sehingga tercipta inovasi yang bisa mendukung pembangunan-pembangunan yang ada di Pemerintahan Provinsi Lampung," tegasnya.

Sejalan dengan arah Pembangunan Lampung, Wagub menyampaikan bahwa Integrasi ilmu keislaman dengan multidisiplin ilmu serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan menunjukkan bahwa kampus UIN Raden Intan Lampung memiliki komitmen terhadap peradaban masa depan yang tidak hanya cerdas, tapi juga beradab dan lestari.

"Saya yakin, dengan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, kita bisa melahirkan ekosistem inovasi, pendidikan, dan riset yang mendorong lahirnya kebijakan publik yang berbasis ilmu, membangun masyarakat yang inklusif, serta mencetak pemimpin masa depan yang religius, ilmiah, dan berwawasan global," pungkasnya.

Adapun 15 Guru Besar yang dikukuhkan dalam kegiatan tersebut, yaitu :

1. Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir;
2. Prof. Dr. Mohammad Muhassin, S.S., M.Hum, Guru Besar Bidang IImu Bahasa Inggris;
3. Prof. Dr. Imam Syafe'l, M.Ag., Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam;
4. Prof. H. Andi Thahir, S.Psi., M.A., Ed.D, Guru Besar  Bidang IImu Psikologi Pendidikan;
5. Prof. Dr. H. Agus Jatmiko, M.Pd., Guru Besar Bidang Ilmu Teknologi Pendidikan;
6. Prof. Dr. Safari, S.Ag., M.Sos.I., Guru Besar Bidang Ilmu Historiografi Islam;
7. Prof. Dr. H. Ahmad Isnaeni, S.Ag., M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Living Hadist;
8. Prof. Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, S.Ag., M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Sosial;
9. Prof. Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., Guru Besar Bidang Ilmu Pemikiran Pendidikan Agama Islam;
10. Prof. Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., Guru Besar Bidang Ilmu Kajian Gender dalam Hukum Keluarga Islam;
11. Prof. Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam Di Indonesia;
12. Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H, Guru Besar Bidang Ilmu Pemikiran Modern Hukum Keluarga Islam;
13. Prof. Dr. Maimun, S.H., M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam;
14. Prof. Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag., Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Dakwah;
15. Prof. Dr. Fitri Yanti, M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi;

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela juga menyaksikan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia (DPW-ADI) Periode 2024-2029 yang diketuai oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Ribuan Warga Hadiri Tabligh Akbar dalam Spirit Kebersamaan dan Iman, Pemprov Lampung Hadirkan Usta Abdul Somad

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri secara langsung Tabligh Akbar Masyarakat Lampung bersama Ustaz Prof. Abdul Somad, yang akrab dikenal sebagai UAS.

Acara Tabligh Akbar yang digelar di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim, Kota Bandar Lampung, pada Jumat malam (25/04/2025), ini juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Tampak juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, unsur Forkopimda se-Lampung, Pj. Sekretaris Daerah, Pj. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Wakil Wali Kota Palembang, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa menurut Gubernur Lampung, terakhir kali Ustaz Abdul Somad datang ke Lampung adalah pada tahun 2018.

"Alhamdulillah, malam ini beliau kembali hadir di tengah-tengah kita. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah," ujar Ahmad Muzani.

Ribuan masyarakat Lampung yang merupakan Sahabat UAS tampak antusias memadati lokasi acara. Panitia membagi area menjadi dua shaf, yakni shaf laki-laki dan shaf perempuan, untuk kenyamanan jamaah.

Jamaah yang hadir tersebut berasal dari berbagai wilayah di Lampung, namun sebagian besar berasal dari Kota Bandar Lampung.

Salah seorang jamaah, Siti Soleha (36) warga Kemiling, mengungkapkan bahwa dirinya sudah hadir sejak sore hari demi menyaksikan tausiah langsung dari Ustaz Abdul Somad.

"Tadi sempat mendung, jadi saya ragu untuk berangkat. Tapi Alhamdulillah cuaca cerah. Kehadiran Ustaz UAS benar-benar mengobati kerinduan kami, masyarakat Lampung," ungkapnya.

Momen Tabligh Akbar ini diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam meningkatkan semangat ukhuwah, menguatkan keimanan, dan menumbuhkan semangat untuk terus berbuat kebaikan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung dan APJII Bersinergi, Perkuat Digitalisasi dan Akses Internet Merata

 

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk terus bersinergi dalam mendukung berbagai program yang menggunakan layanan digital khususnya di Provinsi Lampung.

"Kami berharap APJII Wilayah Lampung dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung berbagai program seperti digitalisasi pelayanan publik, penguatan UMKM berbasis online, hingga memperluas jaringan internet ke wilayah yang selama ini masih tertinggal," ucap Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh dalam kegiatan Halalbihalal bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Pengurus Wilayah Lampung bertempat di Ballroom Hotel Radisson, Rabu (16/04/2025).

Menurut Gubernur, Internet saat ini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, sama pentingnya dengan listrik dan air bersih sehingga peran APJII dalam hal ini sungguh berarti.

"Akses terhadap informasi dan komunikasi yang merata akan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk tumbuh, belajar, berwirausaha, dan berdaya saing," ucapnya.

"Ke depan, kita ingin Lampung tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga produsen informasi daerah yang mampu menciptakan inovasi digital, melahirkan talenta-talenta kreatif, dan menjadi bagian dari ekosistem digital nasional," harapnya.

Melalui kegiatan halalbihalal ini, Gubernur berharap dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung bersama APJII dalam memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat khususnya masyarakat Lampung ke depan.

"Halal Bihalal seperti ini bukan hanya soal saling memaafkan, tapi juga tentang memperkuat jalinan kebersamaan, mempererat tali kerja sama, dan membangun komitmen bersama untuk terus melangkah ke depan, menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh juga mengukuhkan Pengurus APJII Lampung Periode 2024-2028 yang ditandai dengan pemakaian topi pada Ahmad Andi HS sebagai Ketua APJII Lampung terpilih  Periode 2024-2028. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

DWP Lampung Halal Bihalal, Perkuat Sinergi dan Komitmen Perempuan Maju

Bandar Lampung --- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung menggelar acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H bersama Penasihat DWP Provinsi Lampung dan jajaran DWP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Saung Desa, Senin (14/4/2025).

Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui peran aktif perempuan.

Penasihat DWP Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, mengajak seluruh jajaran DWP untuk berperan aktif dalam mewujudkan perempuan yang mandiri, cerdas, dan berdaya saing guna mendukung visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Wulan Mirza juga meminta agar seluruh jajaran DWP Provinsi Lampung terus menjaga sinergi dan kekompakan seperti yang ditunjukkan pada berbagai kegiatan saat bulan ramadan lalu, salah satunya, kegiatan berbagi takjil pada masyarakat. 

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran DWP untuk turut serta menyukseskan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kartini yang akan digelar pada 21 April mendatang. Salah satu agenda utama adalah Upacara bendera yang akan dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dengan seluruh petugas dari jajaran DWP Provinsi Lampung.

Selain itu, akan diselenggarakan lomba menghias nasi tumpeng dan peluncuran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) oleh TP PKK Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wulan Mirza juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus DWP Provinsi Lampung atas dedikasi dan kontribusinya menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan berbagai program organisasi.

"Harapan saya, ibu-ibu semua tetap semangat, sehat, kompak dan terus bersinergi dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan ini. Semoga ikhtiar kita dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas dapat tercapai," pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Pj. Ketua DWP Provinsi Lampung, Hanita Firsada, serta dua mantan Ketua DWP Provinsi Lampung, Mamiyani Fahrizal dan Siti Fatimah Fredy. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Tekankan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Ketangguhan Bencana

Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Focus Group Discussion (FGD) pembangunan rendah karbon berketahanan iklim dan ketangguhan bencana di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Senin (14/04/2025). 

Diskusi ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029. 

Jihan menekankan bahwa RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, yang berada pada tahapan "Penguatan Pondasi Transformasi". 

Ia menyampaikan bahwa RPJMD ini akan mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama dalam pencapaian Asta Cita pembangunan nasional. 

"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu program ekonomi menuju 8%, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM yang dilihat sebagai trisula pembangunan," ujar Wagub.

Lebih lanjut, Wagub Jihan menjelaskan bahwa pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Visi Gubernur Lampung Tahun 2025-2030, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, yang akan dicapai melalui tiga misi utama (TIGA CITA): Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif; Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif; serta Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas. 

Potensi sumber daya alam Lampung yang melimpah dan lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera menjadi modal penting untuk menarik investasi dan mendukung integrasi ekonomi, perdagangan, dan industri berskala nasional maupun global yang berwawasan lingkungan. 

Untuk mewujudkan peran tersebut, Wagub Jihan menekankan perlunya pembangunan yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana secara lebih efektif, demi melindungi masyarakat dan lingkungan. (Lis).

LKPJ 2024, Gubernur Lampung Tegaskan Komitmen Akuntabilitas dan Pembangunan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Senin (14/4/2025).

Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LKPJ ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja dalam melayani masyarakat,” ujar Mirza.

Dalam laporan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah capaian strategis selama tahun 2024, antara lain :

1. Pendidikan: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah dan kejuruan, termasuk melalui revitalisasi SMK, pengembangan program smart school, serta pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi.

2. Kesehatan: Penurunan angka stunting, perluasan cakupan imunisasi, serta penguatan layanan rujukan menjadi fokus utama di sektor kesehatan.

3. Infrastruktur: Pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman terus ditingkatkan demi mendukung konektivitas antarwilayah.

4. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan: Program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan berhasil mendongkrak produktivitas petani dan nelayan.

5. Investasi dan UMKM: Pemerintah terus menyederhanakan proses perizinan, memfasilitasi promosi investasi, dan menyediakan pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal.(lis)

Gubernur Lampung Tegaskan TNBBS Tak Boleh Alih Fungsi

Bandar Lampung, — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak boleh dialihfungsikan menjadi areal perkebunan maupun pemukiman. TNBBS merupakan salah satu situs Warisan Dunia UNESCO yang wajib dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

“Ini adalah warisan dunia, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya,” ujar Gubernur saat diwawancarai di Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/4/2025).

Gubernur yang akrab disapa Kyai Mirza itu menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah menerima berbagai laporan dari pihak TNBBS mengenai persoalan yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam upaya mitigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Menurutnya, persoalan di TNBBS sangat kompleks, mulai dari konflik agraria, pembayaran pajak, hingga keberadaan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di dalam kawasan. Pemerintah saat ini sedang mendalami asal-usul para perambah yang disebut berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Semendo, Banten, dan Bengkulu.

“Kalau warga Lampung asli yang sudah hidup turun-temurun di sana, mereka justru tahu bagaimana hidup berdampingan dengan gajah dan harimau tanpa saling mengganggu. Mereka menghormati alam,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa yang menjadi persoalan besar adalah adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pendatang. “Warga lokal sudah paham kawasan ini tidak boleh diganggu, karena merupakan kawasan konservasi dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBBS, Ismanto, menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang kini tinggal dan beraktivitas di dalam kawasan TNBBS merupakan perambah. Tipologi masyarakat pun beragam—ada yang berasal dari Lampung Barat dan ada pula yang dari luar daerah.

“Beberapa bahkan mengklaim telah membayar pajak dan menolak keluar dari kawasan. Padahal, berdasarkan aturan, tanah itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” jelas Ismanto. (Lis)

Perkuat Sinergi, TP. PKK Provinsi Lampung Gelar Rapat Koordinasi

Bandar Lampung, -- Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi yang dirangkai dengan kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H, bertempat di Kantor PKK Provinsi Lampung, Senin (14/04/2025).

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari dan diikuti segenap jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi digelar untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjalankan program kerja PKK Provinsi Lampung ke depan.

Dalam sambutannya Purnama Wulan Sari mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar halal bihalal, melainkan momen yang sangat berharga untuk menjalin kebersamaan dan bertukar pikiran dalam upaya menjalin sinergi antar Pokja.

"Selain halal bihalal kita juga melaksanakan rapat koordinasi yang diadakan di kantor PKK yang kita cintai ini, kegiatan ini bukan hanya pertemuan tetapi juga sebagai ajang bertukar pikiran untuk menyampaikan program - program dan tugas fungsi masing masing Pokja," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengimbau kepada seluruh pengurus untuk bekerja dengan baik dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Kita harus memberikan dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung, kita harus bergotong royong dan bersama - sama turun ke masyarakat, membina kemasyarakatan, membina keluarga dan memberdayakan keluarga di provinsi Lampung ini secara gotong royong," lanjutnya.

TP. PKK Provinsi Lampung merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan program program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan semangat kebersamaan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari berharap seluruh jajaran dapat terus bergerak aktif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Serikat Buruh: Pekerja PT San Xiong Steel Indonesia Alami Kecelakaan Kerja

Bandar Lampung - Diduga kuat ada kelalaian, tiga pekerja PT San Xiong Steel Indonesia yang berada di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan alami kecelakaan kerja. 

Ketua umum Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia - Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN) Yohanes Joko Purwanto mensikapi PT San Xiong Steel Indonesia yang diduga mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Kata Joko, perusahaan itu sempat ditutup pemerintah kabupaten (Pemkab) Lamsel pada 2018 karena terjadi kecelakaan kerja, setelah perusahaan beroperasi kembali ternyata masih ada pekerja yang mengalami kecelakaan lagi. Tak tanggung-tanggung, dalam sebulan berulangkali terjadi kecelakaan kerja. 

"Pada 18 November, kecelakaan kerja menimpa dua pekerja atas nama Rois dan Sutimin," ungkapnya.

Dia menjelaskan, Rois terhantam besi habim besar berukuran dua meter lebih pada pukul 04.00 WIB. 

Siang harinya, kecelakaan kerja juga menimpa Sutimin yang terkena cairan panas dari peleburan besi.

"Saat Sutimin hendak mengangkat elemen dengan menggunakan remote, bersamaan juga tungku dalam kondisi beroperasi. Namun girboknya tiba-tiba ngelos, sehingga semua cairan panas dari peleburan besi tumpah mengenai tangan dan kakinya," tuturnya. 

Kemudian, tanggal 27 November 2023, kecelakaan kerja kembali terjadi yang menimpa Burhan. 

"Burhan kena ledakan, uapnya mengenai muka dan tangan sehingga Burhan mengalami luka serius dan membutuhkan perawatan medis," sebutnya. 

Atas insiden itu, Disnaker Lampung telah menurunkan tim ke perusahaan tersebut untuk menindaklanjutinya.

"Saya sudah buat surat perintah tugas, tim juga langsung ke lokasi sambil menunggu proses apa yang sedang mereka lakukan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung, Agus Nompitu, Kamis (30/11).

Dia menegaskan, jika terbukti PT San Xiong Steel Indonesia mengabaikan K3 maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Ada sanksinya. Seperti yang kita lakukan beberapa waktu lalu saat kecelakaan lift di Yayasan Az Zahra," tegas Agus.

Hingga berita ini diturunkan PT San Xiong Steel Indonesia belum berhasil dikonfirmasi.(ndi) 

Kadisnaker Lampung Sikapi Dugaan Kelalaian K3 PT San Xiong Steel Indonesia

Bandar Lampung - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung, Agus Nompitu, angkat bicara soal dugaan kelalaian kesehatan dan keselamatan kerja (K3) PT San Xiong Steel Indonesia di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. 

Akibat dugaan kelalaian itu, ada tiga orang yang menjadi korban kecelakaan kerja pada pertengahan bulan November lalu.

Agus Nompitu telah meminta tim agar memberikan perhatian khusus kepada perusahaan tersebut. Terlebih, kecelakaan kerja di perusahaan itu sudah sering terjadi.

"Apalagi menurut informasi dari media, dalam waktu yang hampir bersamaan sudah terjadi tiga kecelakaan kerja," tuturnya, Kamis (30/11) 

Karena itu, tim perlu menyelediki secara mendalam terkait dengan informasi tersebut. "Bila perlu operasional mesin yang mengakibatkan kecelakaan kerja itu diberhentikan (sementara)," tegasnya. 

Dia mengatakan, jika kecelakaan kerja sudah terjadi berulangkali, maka patut diduga adanya kekeliruan dalam penggunaan alat.

"Kalau alatnya itu terus menerus menimbulkan bahaya bagi pekerja, maka itu harus dihentikan. Tidak bisa digunakan," jelasnya.

Meski demikian, dia mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari perusahaan tersebut. Agus mengungkapkan, baru menerima informasi dari media terkait adanya kecelakaan kerja.

"Padahal, seharusnya perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja itu harus melaporkan paling lambat 1x24 jam ke Disnaker," sebutnya.

Pekerja korban dugaan kelalaian PT San Xiong Steel Lampung bernama, Burhan terkena luka bakar di wajah, lengan dan tangan, sedangkan Sutimin terkena luka bakar di tangan dan kaki yang melepuh dan Rois luka bakar melepuh di kaki kiri dan kedua tangan. 

Sebelumnya PT San Xiong Steel Indonesia yang berada di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, disorot karena diduga mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerjaa (K3) terutama para pekerja peleburan besi yang memiliki risiko tinggi. 

Seperti diketahui pada 13 Februari 2018, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menutup sementara perusahaan ini setelah kecelakaan kerja, namun kemudian memberikan izin beroperasi kembali setelah mediasi.

Sayangnya, setelah diizinkan beroperasi, kecelakaan terus terjadi. (ndi) 

Pekerja PT San Xiong Steel Lampung Alami Kecelakaan Kerja

Bandarlampung-- Lagi, kecelakaan kerja dialami pekerja PT San Xiong Steel Indonesia di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. 

Ada tiga orang yang menjadi korban kecelakaan kerja pada pertengahan bulan November lalu.

Kini perusahaan yang bergerak di bidang pendaur ulang besi baja itu diduga kuat mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

Atas insiden itu, Disnaker Lampung telah menurunkan tim ke perusahaan tersebut untuk menindaklanjutinya.

"Saya sudah buat surat perintah tugas, tim juga langsung ke lokasi sambil menunggu proses apa yang sedang mereka lakukan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung, Agus Nompitu, Kamis (30/11).

Dia menegaskan, jika terbukti PT San Xiong Steel Indonesia mengabaikan K3 maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Ada sanksinya. Seperti yang kita lakukan beberapa waktu lalu saat kecelakaan lift di Yayasan Az Zahra," tegas Agus.

Pekerja korban dugaan kelalaian PT San Xiong Steel Lampung bernama, Burhan terkena luka bakar di wajah, lengan dan tangan, sedangkan Sutimin terkena luka bakar di tangan dan kaki yang melepuh dan Rois luka bakar melepuh di kaki kiri dan kedua tangan. (An) 

Disnakertrans Lampung Pertemukan Karyawan dan CIMB Niaga Auto Finance yang Berpolemik

Bandarlampung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung  mempertemukan mantan karyawan CIMB Niaga Auto Finance (Bank Niaga Company) Muhammad Muharlisyah dan pihak perusahaan.

Pertemuan ini buntut laporan Muhammad Muharlisyah pada manajemen CIMB Niaga Auto Finance yang diduga melanggar undang-undang tenaga kerja.

Mediator Disnakertrans Lampung, Sariyo, mengatakan, pihaknya mengklarifikasi kedua belah pihak dengan meminta keterangan keduanya.
"Kita pertemukan, harapan kita selesai di sini," kata Sariyo, Rabu (11/1/23).

Menurutnya, saat ini belum ada kesimpulan dari pertemuan. Pertemuan tadi sebatas menggali informasi apa yang diinginkan karyawan pada perusahaan yang akan disampaikan ke CIMB Niaga Auto Finance (Bank Niaga Company).

"Agar Win win solution (kondisi di mana kedua belah pihak merasa terakomodasi dan menerima keputusan yang adil). Kalo enggak ada titik temu akan ke pengadilan, hari ini klarifikasi, minggu depan mediasi. Mudah-mudahan kami berharap selesai di sini," urainya.

Kata dia, proses mediasi nantinya sebanyak tiga kali, namun mediasi bisa dilihat dari pertemuan awal, sebab jika dirasa tidak ada kecocokan antara mantan karyawan dan pihak perusahaan bisa dipastikan akan berlanjut ke pengadilan hubungan industrial (PHI).

"Kami memberi saran bisa diterima atau tidak. Mudah-mudahan kami berharap selesai di sini," ujarnya.

Saat disinggung dugaan perusahaan meminta karyawan mengundurkan diri dari perusahaan, kemudian karyawan diberi pilihan mutasi ke Surabaya adalah upaya perusahaan agar karyawan mengundurkan diri dan tidak mendapat uang pesangon?
"Baru asumsi. Belum tentu, banyak faktor, bisa pribadi dikaitkan dengan perusahaan. Mutasi, demosi, promosi kewenangan perusahaan, kita belum mengarah ke sana, akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya," ujarnya.

Senada dikatakan Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Lampung, Arandy Sharrin, ia berharap polemik antara karyawan dan perusahaan bisa segera menemukan 'Win win solution'.

"Substansi masalah mediator (Dianakertrans) harus tahu, mediator mencari win win solusion," imbuhnya.
PT CIMB Niaga Auto Finance Akui M. Muharlisyah Karyawan

PT CIMB Niaga Auto Finance membenarkan, Muhammad Muharlisyah karyawan PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) yang ditawarkan dimutasi ke Surabaya.

“Benar saudara M Muharlisyah merupakan Karyawan PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) Cabang Lampung dengan Jabatan sebagai Remedial Officer,” kata Corporate Secretary PT CIMB Niaga Auto Finance, Lusiantini melalui pesan elektronik.
Menurutnya hal itu dilakukan atas kebijakan perusahaan.
“Berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam terus melakukan penyegaran organisasi, pembinaan yang berkelanjutan dan pengembangan kemampuan karyawan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan saudara M Muharlisyah diajukan mutasi ke daerah yang lebih memiliki potensi dan supervisi yang lebih baik dengan harapan dapat memperbaiki kinerja untuk lebih memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan dan menunjang karir dari karyawan yang bersangkutan di CNAF,” paparnya.

“Saudara M Muharlisyah tidak kunjung hadir di cabang yang telah ditentukan oleh perusahaan maka CNAF mengupayakan melakukan pemanggilan tertulis sebanyak 2x (dua kali) secara patut kepada yang bersangkutan dan surat tersebut ditujukan ke alamat domisili,” imbuhnya.

Lusiantini mengkalim pihaknya taat pada Undang-undang tenaga kerja yang ada.

“Dalam hal ini perusahaan selalu tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-perundangan yang berlaku khhususnya UU No. 11 tahun 2020 dan PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja,” tambahnyatambahnya.

Diketahui, Mantan karyawan CIMB Niaga Auto Finance (Bank Niaga Company) melaporkan perusahaan ke Disnakertrans Lampung.

Muhammad Muharlisyah didampingi kuasa hukum Setiady Rosasi usai melapor ke Disnakertrans Lampung, mengapresiasi kinerja Disnakertrans atas penerimaan permohonan, untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan kerja.

Setiady mengatakan, pada prinsipnya ia mengapresiasi kinerja dari Disnakertrans khususnya Lampung, untuk menerima permohonan, laporan hak-hak buruh yang terabaikan.

"Atas penyelesaian perselisihan hubungan kerja berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku," kata dia Jumat 30 Desember 2022.

Ia menceritakan, laporan perusahaan ke Disnakertrans Lampung, meminta untuk menentukan kapan waktu yang akan di tentukan dibukakan ruang mediasi

"Dan mempertanyakan kepada pengusaha atau majikan terhadap hak buruh yang diabaikan," kata Muharlisyah.

Ia mengatakan terkait dengan upah lembur sudah terperinci di dalam berkas permohonan laporan ke Disnakertrans Lampung.

"Tapi hitungan upah lemburnya terhitung dari tahun ini bulan Maret 2022, karena alat buktinya yang ada hanya itu, yang seharusnya dari 2019 tapi kita tidak memiliki bukti terkait upah lembur tersebut dan pesangon," katanya

Ia mengaku kecewa pada CIMB Niaga Auto Finance, pasalnya selama bekerja sekitar 10 tahun namun di akhirnya dianggap mundurkan diri oleh perusahaan.

"Saya berharap dari pihak kita bisa ada titik temu dimediasi. Kalo belum ada titik temunya kami lanjut ke PHI (Pengadilan hubungan industri)," tutupnya.

Serikat buruh menilai kebijakan direksi CIMB Niaga Auto Finance (Bank Niaga Company) Cabang Lampung memberlakukan karyawan serampangan.

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama Federasi Anggota dari Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) Yohanes Joko Purwanto mensikapi polemik karyawan CIMB Niaga Auto Finance Cabang Lampung yang diminta mundur diri dan dimutasi jauh dari Lampung adalah upaya perusahaan agar tidak membayar uang pesangon pada karyawan.

"Itu modus perusahaan, karyawan digembosi, enggak dapat target, diturunkan jabatan, dimutasi jauh, dipaksa mengundurkan diri," kata Joko.

Kata aktivis yang getol memperjuangkan hak buruh dan pekerja ini, itu semua cara perusahaan untuk membuang karyawan dari perusahaan.

"Ini harus laporan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Agar perusahaan dipanggil, bagaimana langkah berikutnya, biasanya Disnaker cepet," ucapnya.(ndi)

PWI Lampung Terima Kunjungan Polda

 

Bandarlampung – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung menerima kunjungan Bidang Humas Polda setempat, Senin (19-10-2020).

Kunjungan itu terkait hasil pertemuan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dengan Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Senin (12-10-2020) lalu.
Dalam pertemuan itu, PWI menyatakan keprihatinan atas kasus-kasus kekerasan aparat Polri terhadap para wartawan yang meliput demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

PWI meminta Polri menjamin keselamatan wartawan saat meliput demonstrasi di lapangan dan mencegah terulangnya kekerasan aparat polisi terhadap para wartawan di lapangan.

Hasilnya, dalam pertemuan itu disepakati bahwa pimpinan Polri akan terus menekankan kepada para anggotanya bahwa kerja wartawan dilindungi UU dan tidak boleh mengalami kekerasan atau intimidasi.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Polri akan terus menekankan kepada para anggotanya bahwa kerja wartawan dilindungi UU dan tidak boleh mengalami kekerasan atau intimidasi.

“Artinya, Polri juga wajib melindungi wartawan yang bekerja saat meliput demonstrasi di lapangan,” ujar Pandra di kantor PWI Lampung.

Meski demikian, Pandra berharap para wartawan di lapangan tetap melengkapi diri dengan tanda pengenal dan kartu identitas yang jelas, terutama saat peliputan demonstrasi.

“Untuk teknis warna rompi nanti bisa dibicarakan lebih lanjut ya, sambil menunggu petunjuk dari Mabes juga,” kata Pandra.

Pandra juga berharap, untuk masyarakat dalam penyampaian aspirasi dapat betul-betul mengikuti aturan. Sehingga Polri juga bisa selalu melindungi kebebasan menyampaikan aspirasi.

Sementara, Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian mengapresiasi kehadiran Polda setempat guna menjalin kerjasama dengan PWI untuk perlindungan wartawan dalam peliputan demonstrasi.

“Terima kasih sudah hadir di PWI dan terima kasih juga karena atas respon cepat Polda Lampung, karena tidak sampai 3 hari dari pertemuan Divisi Humas Polri dengan rekan kami di PWI pusat sudah langsung disambut dengan humas Polda Lampung,” ungkap Supriyadi.

Bang Yadi –sapaan akrabnya– mengatakan, selama ini hubungan PWI Lampung dengan Polda sudah terjalin dengan baik.
Menurut Bang Yadi, pada dasarnya Polri memahami tugas dan profesi wartawan dilindungi UU. Namun, dia menyadari kerap terjadi kesalahpahaman di tengah situasi rusuh massa.
Selain itu, Bang Yadi juga memastikan, wartawan di lapangan yang sudah menyandang kompetensi akan bersikap dan memiliki etika dalam melakukan peliputan. (ril)