Bunda PAUD Lampung Dorong Penguatan Karakter Generasi Emas Sejak Usia Dini

Bandar Lampung — Bunda PAUD Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, membuka Pengajian Akbar yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Provinsi Lampung di Masjid Raya Lampung Al Bakrie, Rabu (04/03/2026).

Pengajian Akbar yang mengusung tema ‘Menyambung Ukhuwah dan Meraih Keberkahan dalam Ketakwaan bagi Guru Taman Kanak-kanak se-Provinsi Lampung’ menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah. Kegiatan tersebut diikuti oleh guru-guru TK dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya peran guru TK dalam membentuk generasi emas sejak usia dini. Ia menyampaikan bahwa anak usia dini harus dipersiapkan dengan fondasi yang kuat, tidak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga spiritual.

“Anak-anak usia dini adalah generasi emas yang harus kita siapkan fondasinya. Selain fondasi edukasi, fondasi spiritual juga harus dibentuk sejak usia dini,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat keimanan dan memperbaiki karakter, tidak hanya bagi anak didik, tetapi juga para pendidik.

“Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat, dan kemuliaan. Di bulan ini, bukan hanya karakter anak-anak TK yang kita bentuk, tetapi juga menjadi momen bagi kita untuk memperbaiki karakter, memperkuat keimanan, dan memperdalam ilmu agama,” katanya.

Menurutnya, guru PAUD dan TK bukan sekadar pengajar di kelas, tetapi memiliki peran strategis dalam membantu orang tua membentuk karakter anak di masa golden age. Ia meyakini bahwa masa TK merupakan fase penting dalam pembentukan karakter, di mana peran guru sangat menentukan kualitas generasi masa depan.

“Di usia TK inilah pembentukan karakter dimulai. Peran Ibu Guru sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Di tangan Ibu-Ibu semua, generasi emas itu dibentuk,” tegasnya.

Bunda PAUD Lampung juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IGTKI Provinsi Lampung atas terselenggaranya pengajian akbar tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda berkelanjutan dan dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain.

“Kami berharap melalui kegiatan ini semangat kebersamaan dan komitmen dalam memajukan pendidikan anak usia dini di Provinsi Lampung semakin kokoh, sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tuturnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan cinderamata dan tali kasih, serta penghargaan kepada Ketua IGTKI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam program IGTKI PGRI Peduli. Bantuan kemanusiaan disalurkan kepada guru TK yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin ukhuwah yang semakin erat antarguru TK sekaligus memperkuat kapasitas spiritual pendidik dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas. (Ls)

Purnama Wulan Sari Buka Dauroh Qur’an Ramadan 1447 H, Perkuat Karakter Generasi Muda di Era Digital

 Bandar Lampung – Bunda Literasi Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, membuka kegiatan Dauroh Qur'an Ramadan 1447 H yang diselenggarakan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (03/03/2026).

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat karakter generasi muda melalui pendalaman nilai-nilai Al-Qur'an di tengah tantangan era digital dan degradasi moral.

Dalam arahannya, Purnama Wulan Sari menekankan bahwa Ramadan bukan sekadar bulan untuk mengejar target khataman secara kuantitas, melainkan waktu terbaik untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan Al-Qur'an melalui tadabur dan pengamalan.

"Melalui Dauroh Qur'an ini, kita tidak hanya diajak membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilainya. Di era digital ini, akses Al-Qur'an sudah sangat mudah di dalam genggaman. Tantangannya adalah bagaimana kita membentengi diri dengan akhlak mulia yang diajarkan di dalamnya," ujar Purnama Wulan Sari.

Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang didominasi oleh pelajar SMA dan SMK. Menurutnya, pemahaman agama yang kuat merupakan fondasi bagi terciptanya kerukunan dan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

"Jangan pernah bosan menggali isi Al-Qur'an. Jika sudah terbiasa, membaca Al-Qur'an akan menjadi sukacita dan kebutuhan. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti di bulan Ramadan saja, tetapi berlanjut menjadi rutinitas di bulan-bulan lainnya," tambahnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Apresiasi Program Light Up The Dream PT. PLN (Persero) untuk Warga Pra Sejahtera

Bandar Lampung,— Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi komitmen PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dalam menghadirkan terang dan harapan bagi masyarakat pra sejahtera melalui program Light Up The Dream yang digelar di Kelurahan Sawah Brebes, Bandar Lampung, Rabu (4/3/2025).

Kegiatan yang dirangkaikan dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial PLN bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN dalam membantu masyarakat mendapatkan sambungan listrik gratis.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam memperluas akses kelistrikan di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, akses listrik di Provinsi Lampung terus menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,85 persen.
Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Lampung telah menikmati layanan listrik PLN. Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Jihan.

Ia menambahkan, hingga saat ini lebih dari 2,6 juta pelanggan telah dilayani PLN di wilayah Lampung. Menurutnya, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi keluarga, pendidikan anak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Program Light Up The Dream menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan keadilan energi dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan sejahtera,”
tegasnya.

Jihan juga berharap program tersebut dapat terus diperluas, terutama menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kawasan yang memiliki tantangan administratif, sehingga seluruh warga Lampung dapat menikmati hak dasar atas energi listrik.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Rizki Muhammad, menjelaskan bahwa program Light Up The Dream merupakan kolaborasi pegawai PLN bersama YBM PLN untuk menyalurkan amanah dan kepedulian kepada masyarakat pra sejahtera.

“Pada hari ini, PLN memberikan sambungan listrik gratis kepada 34 keluarga di Provinsi Lampung. Insya Allah hingga akhir bulan akan bertambah menjadi 70 keluarga. Secara nasional, hari ini dilakukan penyalaan serentak kepada 2.150 penerima manfaat, dan sejak 2020 telah mencapai 44.000 keluarga,” jelas Rizki.

Khusus di Provinsi Lampung, selama lima tahun terakhir, PLN telah menyalurkan sambungan listrik gratis kepada lebih dari 750 keluarga pra sejahtera.

Salah satu penerima manfaat adalah Ridho Jaya Umbara, warga Kelurahan Sawah Brebes yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Selama kurang lebih 10 tahun, Ridho dan keluarganya menyalur listrik dari tetangga. Kini, melalui program tersebut, rumahnya resmi memiliki sambungan listrik sendiri.

“Semoga bantuan ini dapat menambah semangat Pak Ridho dan keluarga dalam meningkatkan perekonomian,” ujar Rizki.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela didampingi General Manager PLN UID Lampung secara simbolis menyalakan meteran listrik di kediaman Ridho Jaya Umbara, serta mengikuti penyalaan listrik serentak nasional secara virtual.

Momentum Ramadan pun menjadi penguat semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, dengan kolaborasi yang terus diperkuat, akses energi yang merata akan semakin mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Cek Stabilitas Harga Bahan Pangan

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, dan melaksanakan pengawasan, khususnya pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Sebagai wujud nyata komitmen Pemprov Lampung tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan pengecekan secara langsung kondisi ditingkat pasar terkait harga dan ketersediaan stok bahan pangan pokok di salah satu Pasar tradisional, Pasar Kangkung, Bandar Lampung, Rabu (04/03/2026).

Langkah ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi Lampung sebagai upaya menjamin keterjangkauan harga dan keamanan konsumsi pangan masyarakat.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Gubernur menyisir sejumlah titik, mulai dari toko sembako, pedagang ayam potong, lapak sayur-sayuran, hingga toko bumbu masakan dan beras. Wagub berkesempatan berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendengar dan memastikan, sekaligus memantau fluktuasi harga di lapangan.

“Kami ingin memastikan apakah ada bahan pangan yang mengalami lonjakan harga signifikan atau keterbatasan stok (langka) mendekati momen Idulfitri ini. Dari dialog tadi, kami terus memantau komoditas yang rentan mengalami kenaikan,” ujar Wagub.

Selain mengecek harga, Wakil Gubernur juga memberi perhatian serius pada aspek kesehatan pangan, secara langsung Wagub Jihan menyaksikan dan memantau pelaksanaan Uji sampel yang dilakukan oleh unit Laboratorium Keliling Pengawasan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional bersama Tim.

Selain itu, Wagub juga melakukan inspeksi pada unit mobil laboratorium keliling milik BBPOM untuk memastikan sinergi pengawasan obat dan makanan berjalan maksimal di pasar tradisional.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga inflasi daerah dan melindungi konsumen dari potensi peredaran pangan yang tidak layak konsumsi.

Berdasarkan hasil pemantauan, stok bahan pangan di Pasar Kangkung dinyatakan aman dan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lebaran mendatang. (Ls)

Luncurkan Koran dan Buku Satu Tahun Mirza-Jihan, IJP Pastikan Tetap Kritis

Bandarlampung–Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan Koran Edisi Khusus dan Buku Satu Tahun Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

Peluncuran tersebut berlangsung di halaman Gedung Pusiban, komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (2-3-2026).

Ketua IJP Abung Mamasa mengatakan, peluncuran itu bukan momentum seremoni, Tetapi sebagai penanda bagi IJP untuk merawat ingatan publik bahwa sudah satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Peluncuran koran IJP dan buku atas inisiasi kawan-kawan anggota, saya hanya mengakomodir ide mereka. kami berpikir masyarkat punya hak untuk tahu apasaja yang telah dikerjakan pak gubernur dan wakil gubernur,” kata Abung.

Menurut dia, satu tahun kepemimpinan Mirza-Jihan hanya merupakan peletakan pondasi pembangunan.

Meski demikian, dia menjelaskan, arah pembangunan Lampung kedepannya sudah mulai terlihat.

“Paling tidak kami melihat ada uipaya pemerintah memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas jalan dan jembatan, serta mendorong reformasi birokrasi tang lebih transparan dan menanam investasi pada SDM,” jelasnya.

Dia menegaskan, koran dan buku yang ditulis dengan mengedepankan objektivitas.

Dia menyebutkan, sinergi IJP dan Pemprov Lampung tidak melemahkan daya kritis sebagai pers.

“Saya ingatkan kepada anak-anak IJP silahkan untuk mengkritisi tapi tidak nyinyir. Karena kita sama sama tahu, pers memiliki tugas tidak hanya menggambarkan tapi juga merawat akal sehat publik,” ungkapnya.

Sementara, Gubernur Rahmah Mirzani Djausal mengatakan, kegiatan itu merupakan wahana untuk menengok apa saja yang sudah dilakukan selama satu tahun.

Sekaligus wahana untuk saling mengingatkan tentang apa saja langkah-langkah kedepannya.

“Benar kata Abung, masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang sudah kami lakukan bagi Provinsi Lampung,” kata Mirza.

Menurut dia, dipilih oleh masyarakat sebagai gubernur bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan.

“Tapi ini juga amanah bagi kami sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ini menjadi beban kami sebagai gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.

Dia menyebutkan, satu tahun ini, secara perlahan mulai ditata arah pembangunan Lampung dengan memperbaiki konektivitas.

“Melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi, maka mobilitas masyarakat akan semakin lancar,” sebutnya.

“Saya punya visi, saya ingin suatu saat masyarakat bangga dengan jalan-jalan yang ada di Lampung,” tambahnya.

Karena itu, dia memprioritaskan pembangunan jalan di Lampung tidak lagi aspal, tetapi rigid beton yang memiliki daya tahan lebih lama.

Hal itu pula yang mendasarinya untuk mengajukan pinjaman untuk perbaikan jalan di Lampung.

“Fokusnya di tahun 2028 atau 2029 sudah 90 persen (kemantapan jalan),” sebutnya. (**)

Pemprov Lampung Perkuat Fondasi Pembangunan di Tahun Pertama Kepemimpinan Mirza–Jihan

Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis yang diambil untuk menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.

Hal tersebut disampaikan saat Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza - Jihan yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).

​Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan dan pemetaan anggaran yang ketat sejak sebelum pelantikan, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.

​"Singkat cerita, dengan segala upaya, utang 600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang yang 1,2 triliun (kepada kabupaten) kita atur skema-skemanya, efisiensi 200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita dapat menambah jalan sebanyak 400 miliar," ujar Gubernur Mirza.

​Gubernur juga menekankan fokus utamanya pada sektor konektivitas melalui perbaikan infrastruktur jalan. Ia berkomitmen mengubah persepsi masyarakat terhadap kualitas infrastruktur di Lampung.

​"Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Kita akan bersama-sama membuat kedepan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya," tegasnya.

​Selain infrastruktur fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Gubernur Mirza telah menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.

"KPI-nya salah satunya adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan-layanan yang diberikan," tambahnya.

​Di akhir sambutan, Gubernur mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan peran insan pers dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan vital sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah.

​"Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua IJP Lampung ​Abung Mamasa menekankan bahwa publik, terutama mayoritas pemilih yang memberikan amanah kepada kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wagub Jihan berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai satu tahun pertama ini sebagai fase krusial dalam membangun pondasi pembangunan yang berkelanjutan.

​"Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh para pemimpinnya. Pak Gubernur, ini baru peletakan pondasi, tapi saya lihat ini sudah terlihat arahnya. Memang belum maksimal, tapi paling tidak kami melihat ada upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan," tambahnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berfungsi sebagai saluran humas pemerintah. Ia menegaskan bahwa independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.

​"Kami tetap membangun sinergi tapi tidak melemahkan daya kritis kami terhadap apa yang harus kami kritisi. Tetapi itu secara proporsional dan profesional. Saya ingatkan pada anak-anak IJP, silakan mengkritik tapi kita tidak nyinyir," tegasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Gelar Rapat Persiapan MCSP KPK RI Tahun 2026

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI Tahun 2026 di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (2/3/2026).

Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana. Kegiatan ini menjadi langkah awal Pemprov Lampung dalam memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui program strategis KPK.

Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa MCSP merupakan instrumen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.

“MCSP bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi cerminan komitmen kita dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegas Marindo.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan KPK harus terus diperkuat agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan optimal, khususnya pada delapan area intervensi yang menjadi fokus penilaian.

Adapun delapan area intervensi dalam MCSP meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan publik, serta optimalisasi pajak daerah.

Pada pelaksanaan MCSP 2025, Pemprov Lampung mencatat capaian membanggakan. Dalam penilaian tingkat provinsi, Lampung berhasil menempati peringkat ke-5 nasional.

Untuk area perencanaan dan penganggaran, Pemprov Lampung bahkan meraih indeks tertinggi atau peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, pada area pelayanan publik dan manajemen ASN, Lampung berada di peringkat kedua secara nasional.

Marindo mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri.

“Capaian ini patut kita syukuri, tetapi jangan membuat kita lengah. Area yang sudah meraih predikat baik harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sementara area yang masih perlu pembenahan harus segera kita perkuat,” ujarnya.

Ia juga meminta perangkat daerah pengampu utama untuk segera menyiapkan dokumen dan data dukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian MCSP 2026.

TP. PKK Provinsi Lampung Salurkan Bantuan di Sejumlah Kecamatan Kota Metro

METRO ---- Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Metro dalam rangka penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat di sejumlah kecamatan, Sabtu (28/02/2026).

Berkolaborasi dengan Baznas Provinsi Lampung dan didampingi Ketua TP. PKK Kota Metro Eni Sumiyati Bambang, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengawali kunjungan kerja di Aula Kecamatan Metro Timur.

Di lokasi ini, Batin Wulan menyerahkan bantuan beras dan bahan kebutuhan pokok kepada 40 penerima manfaat. Selain itu, TP. PKK Provinsi Lampung juga menyalurkan bantuan susu dan telur untuk anak-anak guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi keluarga beresiko stunting serta meninjau langsung kondisi orang tua lansia serta menyerahkan bantuan beras, sembako dan tali asih.

Batin Wulan menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat agar dapat merasakan manfaat dan dukungan, khususnya menjelang bulan Ramadan.

"Batin berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat bagi keluarga penerima," sambungnya.

Selanjutnya, kunjungan kerja dilanjutkan ke Aula Kelurahan Hadimulyo Barat yang diikuti peserta gabungan dari Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung kembali menyerahkan bantuan sosial berupa beras dan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat kurang mampu, serta meninjau langsung kondisi seorang anak yang beresiko stunting.

Dalam kesempatan itu, Batin Wulan menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak perlu menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan anak berjalan optimal dan berat badan sesuai dengan usianya.

Ia mengimbau masyarakat untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak seperti telur dan susu serta mengurangi pemberian makanan manis atau jajanan yang kurang sehat.

"apabila anak tidak menyukai susu, kebutuhan protein tetap dapat dipenuhi melalui sumber makanan lain seperti telur," jelas Batin Wulan.

Rangkaian kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke Aula Kelurahan Mulyojati yang diikuti peserta gabungan dari Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Barat.

Pada kesempatan tersebut, bantuan berupa beras dan bahan kebutuhan pokok diserahkan secara langsung oleh Batin Wulan bersama Ny. Eni Sumiyati kepada masyarakat penerima manfaat. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga meninjau seorang anak yang beresiko stunting sekaligus berdialog dengan keluarga penerima manfaat.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya TP. PKK Provinsi Lampung dalam memperkuat kepedulian sosial serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan percepatan penurunan stunting di daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Hujan, Berbagi Takjil TP. PKK dan DWP Provinsi Lampung Tetap Disambut Antusias Warga

Bandar Lampung – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung bersama  Biro Hukum, Dinas Ketahan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di halaman Mahan Agung, Sabtu (28/2/2026).

Memasuki hari ke-5 kegiatan berbagi takjil, pelaksanaan kegiatan sempat diguyur hujan. Namun demikian, kondisi cuaca tersebut tidak menyurutkan semangat Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung dan dinas terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan berbagi kepada masyarakat.

Pembagian 300 paket takjil yang terdiri dari makanan berat, makanan ringan, dan aneka snack tetap berjalan lancar, masyarakat yang menerima pun tetap tertib, kondusif, serta menunjukkan antusiasme dan semangat kebersamaan meskipun dalam suasana hujan.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus sebagai media mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Segera Perbaiki Jalan Pesawaran

 Pesawaran --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pesawaran, Sabtu (28/2/2026) sore. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur dalam kondisi baik jelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.

Beberapa titik yang ditinjau antara lain ruas Jalan Branti Raya yang menghubungkan Kecamatan Natar, Negeri Katon, hingga Gedong Tataan. Gubernur juga mengecek kondisi Jalan Raya Kedondong yang sebelumnya banyak dilaporkan masyarakat karena mengalami kerusakan.

Di ruas Jalan Kedondong, rombongan gubernur yang didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) disambut oleh Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian. Keduanya berdiskusi mengenai langkah percepatan penanganan kerusakan jalan yang menjadi akses utama warga.

Gubernur Mirza mengatakan, perbaikan yang saat ini dilakukan masih bersifat sementara. Penanganan difokuskan pada penebalan badan jalan dan penutupan lubang untuk mengurangi risiko kecelakaan selama periode mudik.

"Ini sementara kita tutup lubang-lubang supaya Lebaran bisa nyaman jalannya. Perbaikan permanen akan kita mulai setelah Lebaran," ujar gubernur.

Ia menjelaskan, perbaikan permanen direncanakan dimulai pada Maret 2026 setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Langkah tersebut diambil agar proses pekerjaan tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan saat puncak mudik.

Selain kondisi badan jalan, gubernur juga menyoroti persoalan drainase yang kerap meluap hingga menggenangi jalan. Menurut gubernur genangan air menjadi salah satu faktor utama percepatan kerusakan aspal.

Karena itu, pembenahan drainase di sepanjang ruas jalan akan menjadi bagian dari perbaikan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Lampung menilai sistem drainase yang baik penting untuk menjaga umur konstruksi jalan agar lebih tahan lama.

Selama peninjauan, gubernur beberapa kali berhenti untuk menyapa dan berbincang dengan warga setempat. Ia mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya.

Salah satu warga Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Yanti (53), mengaku tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan gubernur di depan rumahnya. Ia menyampaikan harapannya agar perbaikan permanen benar-benar terealisasi sesuai jadwal.

"Tadi, insya Allah kata Pak Gubernur bulan Maret akan diperbaiki. Terima kasih ya Allah, saya senang sekali, terimakasih pak Gubernur," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sementara ini dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan selama Lebaran. Sementara perbaikan permanen yang direncanakan setelah Idul Fitri diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pesawaran. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kolaborasi TP. PKK, DWP, dan OPD Provinsi Lampung Bagikan Ratusan Takjil untuk Masyarakat

Bandar Lampung --- Memasuki hari ke-4 pelaksanaan kegiatan berbagi takjil, Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung kembali membagikan paket berbuka puasa kepada masyarakat di depan Mahan Agung, Jumat (27/02/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Pada aksi sosial kali ini, pembagian takjil turut melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak guna menjangkau masyarakat lebih luas.

Sebanyak 300 paket takjil disiapkan melalui kontribusi tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni :

1. Dharma Wanita Persatuan (DWP) dibawah Asisten III Bidang Administrasi Umum.
2. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung.
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.

Tidak hanya itu, TP. PKK dan DWP Provinsi Lampung juga bersinergi dengan Majelis Babussalam untuk mendistribusikan tambahan 400 paket yang terdiri dari takjil, kudapan (snack), serta nasi kotak.

Paket tersebut dibagikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, bersama Ketua DWP Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo kepada para pengendara, pejalan kaki, dan masyarakat yang melintas di area tersebut.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi, namun proses pembagian tetap berlangsung dengan tertib dan lancar. Sinergi antara TP. PKK, DWP, OPD terkait, dan lembaga keagamaan seperti Majelis Babussalam ini diharapkan dapat terus mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat Lampung selama bulan suci Ramadan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Lepas 42 ASN Purna Bakti, Kadis Perkebunan Intizam Capai Pangkat Tertinggi

 Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas purna bakti Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Drs. Intizam, sekaligus menyerahkan tali asih dan santunan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (27/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, serta perwakilan PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas pengabdian Intizam yang telah mengabdi hampir 40 tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai masa purna bakti bukan akhir dari kontribusi, melainkan fase baru pengabdian di tengah masyarakat.

"Purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian, tetapi masa peralihan dari instansi formal kepada ruang pengabdian yang lebih luas dan tanpa batas," ucap Wagub.

Wagub juga mengingatkan ASN yang masih aktif untuk memaknai jabatan sebagai amanah sementara. Menurutnya, yang akan dikenang bukan jabatan, melainkan karya dan legasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Secara khusus, Wagub Jihan menyinggung salah satu terobosan Intizam terkait program P4 yang dinilai mampu memudahkan masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Inovasi tersebut diharapkan menjadi amal jariyah dan inspirasi bagi perangkat daerah lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Rendi Reswandi melaporkan, pada periode Maret 2026 terdapat 42 PNS yang memasuki masa purna bakti. Rinciannya, 8 orang dari Golongan III dan 34 orang dari Golongan IV.

"Dari 42 PNS tersebut, satu orang mencapai batas usia pensiun pada pangkat puncak Pembina Utama (IV/e), yaitu Bapak Drs. Intizam, dengan masa kerja 39 tahun 5 bulan sejak 1986," ujar Rendi.

Ia menjelaskan, setiap PNS yang memasuki purna bakti menerima tali asih sebesar Rp2.000.000 dan plakat penghargaan dari Korpri Provinsi Lampung. Selain itu, diberikan santunan kepada ahli waris anggota Korpri yang meninggal dunia.

Tercatat 7 ASN yang meninggal dunia menerima santunan masing-masing Rp3.000.000 untuk ahli warisnya, serta 2 santunan bagi suami atau istri ASN sebesar Rp1.000.000 per orang. Penyaluran dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening penerima.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan Tabungan Hari Tua dan Pensiun Pertama kepada Intizam dari PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutan perpisahannya, Intizam mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan kariernya selama 39 tahun 5 bulan yang seluruhnya dijalani di Provinsi Lampung. Ia memulai pengabdian sejak lulus dari APDN Tanjung Karang sebagai pamong praja muda hingga dipercaya menjabat Kepala Dinas Perkebunan.

"Birokrasi bagi saya bukan sekadar tempat bekerja, melainkan ruang pengabdian untuk belajar tentang integritas, loyalitas, dan tanggung jawab," ucap Intizam.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan rekan kerja apabila selama menjalankan tugas terdapat kekhilafan. Menurutnya, estafet kepemimpinan harus terus berjalan seiring dengan prinsip bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.

Kegiatan pelepasan purna bakti ini merupakan bagian dari komitmen Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjaga semangat pengabdian dalam pelayanan publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Safari Ramadan di Pringsewu Bawa Manfaat Nyata bagi Warga

Pringsewu — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid Jami' KH Shobari, Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi pemerintah dengan masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan Safari Ramadan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Ramadan tahun ini menjadi momen refleksi satu tahun kepemimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat.

"Saya inget, saat saya pertama menjabat itu masuk bulan puasa dan hari ini sudah masuk bulan puasa lagi, jadi waktu yang kita lewati adalah waktu yang cukup singkat dan kami merasa itu waktu yang cukup untuk kami semua dari jajaran pemerintah, apa yang kami koreksi dan apa yang kami ambil dari perjalanan satu tahun tersebut," ucapnya.

Menurutnya, selama satu tahun terakhir pemerintah terus berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung telah melakukan pembebasan uang komite sekolah. Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan penanganan jalan provinsi. Selain itu, pengembangan potensi desa juga didorong melalui program hilirisasi desa “Desaku Maju”.

Meski demikian, Jihan menegaskan pemerintah belum berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan, termasuk di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan dukungan bagi pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Hingga saat ini, kondisi jalan provinsi dengan kategori mantap telah mencapai 79,79 persen dan ditargetkan meningkat hingga akhir masa periode kepemimpinan.

Selain pembangunan, pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi. Pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak dalam kondisi aman.

Dalam rangka memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan Safari Ramadan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu. Selain itu, Pemprov Lampung juga menyalurkan dana hibah sebesar Rp30 juta untuk Masjid Jami' KH Shobari serta bantuan Al-Qur’an dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu.

Melalui Safari Ramadan ini, pemerintah berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, sekaligus memastikan program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026).

​Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.

​"Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dinamika tantangan atau pembangunan yang terjadi di masyarakat," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.

​Gubernur selanjutnya menyampaikan bahwa arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas". Fokus kolaborasi akan ditarik hingga ke tingkat desa.

​"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya," lanjutnya.

​Terkait indikator makro ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% dan tingkat kemiskinan Lampung yang mencetak sejarah dengan menyentuh angka single digit yakni 9,66%. Namun, pemerintah memberikan catatan khusus pada kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.

​Menjawab tantangan tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan tahun 2027, yaitu :

1. ​Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Lampung.
2. ​Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil.
3​. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan terutama mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan.
4. ​Dukungan program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.
5. ​Mewujudkan pendidikan yang lebih baik, tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter sehingga setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas.
6. ​Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Lampung serta menciptakan Lampung yang bebas dari stunting.

​"Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil," tegasnya.

​Mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah", RKPD 2027 diharapkan menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang inklusif di Bumi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekda Lampung Dorong ASN Segera Lapor SPT Lewat Coretax DJP

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax DJP di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini digelar bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekda, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Sistem tersebut dinilai sebagai langkah modernisasi layanan perpajakan yang menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

"Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, proses administrasi menjadi lebih efisien serta membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Sekda Marindo.

Ia mengimbau seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan bukti pemotongan PPh bagi aparatur sipil negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax. Bukti potong tersebut menjadi dasar dalam pelaporan SPT Tahunan masing-masing ASN.

Sekda juga meminta seluruh ASN segera mengaktifkan akun Coretax, memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik, serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026 pukul 23.59 WIB.

Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dan keteladanan aparatur negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengungkapkan baru sekitar 10.000 ASN Pemerintah Provinsi Lampung yang mengaktifkan akun Coretax. Padahal, total ASN, baik PNS maupun PPPK, mencapai sekitar 25.000 orang.

"Artinya baru seperempat yang aktif. Karena itu, Pak Gubernur meminta agar ini dipastikan langsung dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD," ucapnya.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 12.500 ASN atau hampir setengah dari total pegawai di lingkungan Pemprov Lampung. OPD dengan jumlah pegawai besar diminta bergerak cepat agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan.

Pemprov Lampung bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menyiapkan pendampingan selama dua hari, 25–26 Februari 2026, di Gedung Pusiban. Tim DJP akan memberikan asistensi langsung bagi ASN yang mengalami kendala dalam aktivasi akun maupun pelaporan SPT.

Marindo juga mengingatkan integrasi data Coretax dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Batas waktu pelaporan LHKPN adalah 30 Maret 2026, sehingga ketidaksesuaian data antara SPT dan LHKPN berpotensi menimbulkan persoalan administratif.

Selain itu, ia menyoroti kewajiban pelaporan pemotongan pajak PPh Pasal 21, 23, 24, dan 25 oleh bendahara dan pejabat pengelola keuangan. Menurutnya, meskipun pemotongan dilakukan melalui sistem keuangan daerah, pelaporan tetap harus disampaikan secara terpisah.

"Tahun lalu ada kendala data sehingga berdampak pada akurasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari PPh 21. Ini harus menjadi perhatian agar penerimaan daerah tidak berkurang," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Pajak Madya DJP Bengkulu dan Lampung, Teguh Sriwijaya, menjelaskan 2026 menjadi tahun pertama penerapan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sistem ini menggantikan DJP Online yang telah digunakan sekitar satu dekade terakhir.

Menurut Teguh, wajib pajak harus membuat akun baru dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan lagi NPWP 15 digit seperti sebelumnya. Selain itu, pengguna diwajibkan membuat kata sandi dengan standar keamanan lebih tinggi serta memiliki kode otorisasi sebagai pengganti tanda tangan manual.

"Setelah akun dan kode otorisasi dibuat, pelaporan SPT bisa dilakukan. Bukti potong dapat diakses melalui menu 'Portal Saya' dan 'Dokumen Saya', sehingga tidak perlu menginput ulang data,' kata Teguh.

Ia menambahkan, bagi pasangan suami istri dengan NPWP istri nonaktif, pelaporan SPT dilakukan melalui akun suami. Namun, seluruh penghasilan dan harta tetap wajib dilaporkan secara lengkap, baik yang diperoleh dari gaji maupun usaha atau sumber lainnya.

Teguh memastikan tim DJP akan memberikan pendampingan hingga wajib pajak memperoleh bukti penerimaan elektronik. "Semboyan kami, kami bantu sampai berhasil," ujarnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Antusiasme Warga Warnai Kegiatan Berbagi Takjil PKK dan DWP Ptovinsi Lampung

Bandar Lampung ---  Kegiatan berbagi takjil yang digelar Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung kembali dilaksanakan di depan Mahan Agung, Rabu (25/02/2026).

Sebanyak 300 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Provinsi Lampung.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan pembagian takjil tersebut.

"Alhamdulillah barokah," ujar Batin Wulan singkat.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang menerima takjil dengan tertib.

"Antusias masyarakat menerima takjil dari ibu-ibu DWP Provinsi Lampung. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tertib. Selamat berbuka puasa," tambahnya.

Seperti hari sebelumnya, pembagian takjil dilakukan secara langsung kepada pengendara dan pejalan kaki yang melintas. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda rutin selama bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Dorong Normalisasi Drainase dan Perbaikan Jalan

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemantapan jalan provinsi sebagai bagian dari strategi mendukung kelancaran distribusi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau kondisi ruas Jalan Pangeran Senopati, Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (25/2/2026).

Peninjauan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam memastikan progres perbaikan infrastruktur berjalan optimal, khususnya pada ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kemantapan jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang baik dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung rantai distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya memberikan multiplier effect terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

“Ruas yang mengalami kerusakan akan segera kita perbaiki. Selain itu, fungsi gorong-gorong akan kita kembalikan seperti semula untuk mengantisipasi genangan air saat hujan,” ujar Gubernur.

Menurutnya, penyempitan badan jalan akibat tertutupnya saluran drainase dan pemanfaatan ruang yang tidak semestinya menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air yang mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, Pemprov Lampung juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar bersama-sama menjaga fungsi infrastruktur publik.

Gubernur mengimbau kepada para pedagang dan pemilik kios di sekitar kawasan pasar Jatimulyo agar mengembalikan area gorong-gorong pada fungsi awalnya. Upaya ini dilakukan demi kepentingan bersama, agar sistem drainase berfungsi optimal dan kualitas jalan tetap terjaga.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sendiri terus mengakselerasi program peningkatan kemantapan jalan melalui perbaikan konstruksi, normalisasi drainase, serta pengawasan berkala terhadap kondisi ruas provinsi. Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan infrastruktur yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov Lampung optimistis tingkat kemantapan jalan provinsi akan terus meningkat, sehingga mampu mendukung konektivitas antarwilayah dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kadis BMBK Lampung Pastikan Jalan Provinsi Aman Dilalui Selama Arus Mudik

 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh ruas jalan provinsi yang masuk dalam kegiatan pemeliharaan akan ditangani sebelum Lebaran,l. Sehingga tidak ada jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan selama arus mudik dan balik Idulfitri.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqullah juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tim Gabungan Pantau Distribusi Pangan, Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Ramadan

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah hingga Hari Raya Idul Fitri. Langkah ini dilakukan melalui pengawasan terpadu bersama pemerintah pusat guna memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau, Minggu (22/2/2026)

Selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, tim gabungan yang dipimpin Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, melakukan pemantauan langsung di sejumlah titik distribusi pangan di Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terjamin, aman dikonsumsi, dan dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Sri Nuryanti dalam keterangannya.

Dalam tinjauan tersebut, tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk tersebut langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan. Selain itu, pengawasan juga menyoroti pentingnya penanganan daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.

Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait juga diimbau untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya terkait penanganan ayam segar pascapenyembelihan. Penjualan ayam tanpa proses pembersihan yang sesuai standar berisiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis seperti daging sapi dan daging ayam terpantau stabil dan berada pada kisaran harga acuan, bahkan di beberapa titik lebih rendah. Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan stok di pasar.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi.

Dengan pengawasan intensif, pengendalian distribusi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung optimistis stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung mendampingi Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk pengawasan langsung pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, dan dihadiri jajaran pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri migas dan energi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum penguatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung. Ia menegaskan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada 2025. Angka itu melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.

Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisinya meliputi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.

Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Fokus utama adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT. Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.

"Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tetapi signifikan," ujar Putri.

Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.

Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, hingga mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat untuk mencegah resistensi masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan. Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang memerlukan pematangan melalui eksplorasi lanjutan.

Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan. Langkah tersebut diharapkan membuka potensi baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT. Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan studi dan pemboran eksplorasi pada 2028.

Jika ditemukan cadangan ekonomis, tahapan berikutnya meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (POD), hingga target on stream awal pada 2032. "Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan," ujarnya.

Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses PPKH dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan target nasional, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).