Sekdaprov Lampung Ikuti Retreat Nasional Sekda di IPDN Jawa Barat

BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan mengikuti retreat seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia pada 26–29 Oktober 2025 di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Dalam agenda itu, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Mereka bergabung bersama 1.104 orang. 

a Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia.

"Alhamdulillah bisa bersama dengan teman-teman sekda dari seluruh Indonesia. Semoga bisa saling bertukar informasi positif dari untuk sama-sama membantu Kepala Daerah dalam memajukan provinsi," ujarnya kepada media ini Minggu Malam 26 Oktober 2025.

Sekdaprov mengatakan, meskipun dia mendapatkan tugas mengikuti retreat tersebut. Tetapi, ia memastikan tugas dan fungsi birokrasi di Lampung tetap terjaga.

"Insya Allah birokrasi kita tetap berjalan lancar," kata Marindo.

Untuk tugas, lanjutnya, masing-masing asisten telah memiliki tugas pemerintahan masing-masing.

"Masing-masing sudah ada tugasnya. Baik asisten I, II dan III. Insya Allah birokrasi tetap berjalan," imbuhnya.

Marindo berharap melalui retreat tersebut bisa tercipta sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

"Kami harap dengan kami mengikuti retreat ini bisa memberikan dukungan dan manfaat membantu Pak Gubernur dan Ibu Wagub dalam program pembangunan di Lampung," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, ratusan sekda yang mengikuti retreat ini adalah aparatur sipil negara dan birokrat yang paling tinggi di daerah.  Oleh karenanya, Kemendagri menilai perlu agar para ASN di puncak kariernya itu diberikan peningkatan kapasitas melalui retret.

Kemendagri juga bertujuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang mempertemukan seluruh sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menjelaskan rakor tersebut dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Tujuannya, agar program daerah dan pusat bisa berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.

“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” kata Benni dilansir ANTARA, Jumat, 24 Oktober.

Kegiatan ini, dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26–29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.

Rakor ini, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program. Melalui Rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan, rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.

Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta, menilai Rakor ini merupakan langkah strategis Mendagri Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.

“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi

Lebih lanjut, Hadi menegaskan bahwa Rakor Sekda dan Bappeda ini adalah momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegasnya.

Hadi menambahkan, keberhasilan rakor akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (***)

Pemprov Lampung Siap Kolaborasi dengan HPWI Gerakkan Sektor Pariwisata Daerah

Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menghadiri Pengukuhan Badan Koordinasi Provinsi (BKP) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) Lampung Periode 2025-2027 bertempat di Ballroom Hotel Radisson, Sabtu (25/10/2025).

Andi Trio Purnama dikukuhkan  sebagai Ketua Umum  Badan Koordinasi Provinsi (BKP) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) Lampung Periode 2025-2027 berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Nasional Himpunan Penggerak Wisata Indonesia Nomor: 001/BKN/HPWI/X/2025.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pengurus baru HPWI Lampung. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap bersinergi dan berkolaborasi dengan HPWI untuk menggerakkan sektor pariwisata daerah.

"Atas nama Pemerintah provinsi Lampung saya ucapkan selamat, selamat sekali lagi untuk para pengurus yang baru saja dilantik. Harapan besar tentu ditumpukan kepada pengurus yang baru saja dilantik untuk dapat betul-betul menggerakkan roda pariwisata, geliat pariwisata dan ekosistem pariwisata di Provinsi Lampung dan kami Pemerintah Provinsi Lampung siap bermitra siap bersinergi berkolaborasi dengan saudara-saudara pengurus HPWI Provinsi Lampung," ucapnya.

Wagub juga mengapresiasi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Dewan Pengawas BKN HPWI, Chusnunia Chalim yang dinilai konsisten menggerakkan agenda pariwisata, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat, ia juga menilai bahwa semangat yang ditunjukkan HPWI tidak hanya berfokus pada promosi destinasi wisata, tetapi juga memperkuat ekosistem pariwisata terpadu yang mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Chusnunia tentunya, yang terus konsisten menggerakkan agenda pariwisata, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat.  HPWI lampung dari video cuplikan yang tadi ditampilkan bahwa semangatnya itu adalah bukan hanya mensyiarkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Lampung dan seluruh Indonesia tentunya, tetapi tentang ekosistem pariwisata itu sendiri, pemberdayaan kearifan lokal, kebudayaan dan lain sebagainya dibungkus dalam ekosistem pariwisata yang terpadu," lanjutnya.

Wagub mengungkapkan bahwa Ekosistem pariwisata yang terpadu ini juga selaras dengan Program Pemerintah Provinsi lampung yang melibatkan berbagai pihak, termasuk HPWI.

"Ekosistem pariwisata yang terpadu ini juga berkesinambungan dengan Program Pemerintah Provinsi lampung yang baru saja yang akan menggodok adanya kawasan terpadu pariwisata. Kawasan terpadu wisata ini nanti juga tentunya akan menggandeng banyak aktivis-aktivis wisata yang tentunya salah satunya adalah HPWI dan kami sangat menantikan insight atau masukan dari teman-teman pelaku wisata khususnya HPWI untuk dapat sama-sama berkontribusi mensukseskan agenda program prioritas dari Pemerintah Provinsi Lampung," jelasnya.

Menurut Wagub bahwa Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang luar biasa, mulai dari laut gunung, budaya sampai dengan kulinernya.

"Alhamdulillah, dengan adanya teknologi kita sangat diuntungkan, mulai dari destinasi wisata alam yang tadinya masih virgin, belum belum banyak diketahui sama oleh banyak orang karena adanya teknologi karena adanya media sosial yang Fyp ke mana-mana ini, Lampung jadi primadona pariwisata di Sumatera nomor 1 jadi kita patut bersyukur. Bukan hanya itu kulinernya pun sekarang lebih terangkat bagaimana Lampung punya wisata kuliner yang luar biasa juga budayanya pun dan lain sebagainya sehingga kita sama-sama perlu yang namanya menggeliatkan agenda wisata yang ada di provinsi Lampung," lanjutnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan promosi wisata di seluruh wilayah Lampung. Namun, ia menekankan bahwa semangat masyarakat dan komunitas penggerak wisata tetap menjadi faktor kunci dalam kemajuan pariwisata daerah.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur tentunya untuk terus memperkuat infrastruktur, konektivitas dan juga promosi wisata, namun kami juga sadar bahwa semangat penggerak masyarakat itu adalah kunci," tegasnya.

"Oleh karena itu, kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk HPWI baik dalam bentuk pelatihan, promosi maupun program berbasis community tourism dan Mari kita jadikan Lampung bukan hanya tempat yang indah untuk dikunjungi tetapi juga tempat yang nyaman untuk dikisahkan untuk banyak orang," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Dewan Pengawas BKN HPWI, Chusnunia Chalim dalam kesempatan tersebut menyoroti potensi besar ekonomi pariwisata di Lampung.

"Pendapatan di bidang pariwisata ini potensinya masih terbuka luas. Karena itulah kita perlu berkolaborasi, bekerja bersama. Keberadaan HPWI Provinsi Lampung ini diharapkan dapat semakin meneguhkan kolaborasi dengan siapapun termasuk dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan dengan pihak manapun dengan organisasi mahasiswa misalkan dengan organisasi apapun, organisasi kemasyarakat dan sebagainya," ucapnya.

Chusnunia juga menilai HPWI dengan latar belakang yang berbeda diharapkan mampu mengkolaborasikan berbagai pihak yang peduli dan concern di bidang pariwisata ini berkolaborasi bersama memajukan pariwisata di Lampung.

"Kalau kita bicara modal dasar alamnya, modal dasar sumber daya manusianya, meskipun sumber daya manusia masih ada PR, Namun kita nggak perlu menunggu sampai ini selesai, jalan aja dengan apa yang bisa, dengan apa yang ada dimulai dari saat ini dimulai dari siapa saja ini, jadi kita mulai untuk terus memajukan pariwisata Lampung," tegasnya.

"Kita dorong bahkan bukan hanya di Lampung, namun juga di seluruh Indonesia kita akan dorong bersama agar seperti slogannya HPWI, HPWI menggerakkan pariwisata memajukan Indonesia," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Serahkan KUR ke Pelaku UMKM, Dukung Program Nasional Penciptaan Lapangan Kerja

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada empat perwakilan pelaku UMKM asal Lampung pada kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), di Mahan Agung, Bandar Lampung,  Selasa (21/10/2025).

Acara ini merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dipusatkan di Provinsi Jawa Timur dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin.

Kegiatan akad massal dilaksanakan serentak di 38 provinsi se-Indonesia dan terhubung secara daring. Di Lampung, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Juhan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Wakil Gubernur Jihan Nurlela secara simbolis menyerahkan KUR kepada empat penerima, yaitu Rahmat Hidayat sebesar Rp50 juta untuk usaha bengkel las, Dina Ratnasari sebesar Rp50 juta untuk usaha furnitur, Thian Saputra sebesar Rp20 juta untuk bengkel dan suku cadang motor, serta Muhammad Suharto sebesar Rp70 juta untuk usaha warung sembako.

Menurut data Pemprov Lampung, hingga saat ini total KUR yang telah disalurkan di provinsi tersebut mencapai 15.381 debitur dengan nilai Rp919 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penyaluran KUR merupakan langkah nyata dalam memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah. "Kegiatan ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas usaha kecil, perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin baik," ujarnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, akad massal KUR kali ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. "Hari ini ada sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke yang melakukan akad KUR serentak," ujarnya.

Menteri UMKM menambahkan, target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan sasaran utama sektor produksi sebesar 60 persen dari total pembiayaan. "Capaian ini menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya porsi KUR sektor produksi berhasil menembus angka 60 persen," ungkapnya.

Menteri UMKM juga menyebutkan, realisasi KUR hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 72,6 persen dari target nasional, dengan jumlah debitur aktif lebih dari 3,7 juta orang. Tahun depan, pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran ke sektor produksi hingga 62 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin menyampaikan bahwa program KUR juga diarahkan untuk pemberdayaan pekerja migran. "Kami memiliki program KUR Penempatan Pekerja Migran agar calon pekerja tidak terjerat pinjaman ilegal dan mendapatkan pembiayaan resmi dari pemerintah," kata Mukhtarudin.

Menteri PPMI menjelaskan, hingga saat ini telah tersalurkan KUR bagi 2.100 pekerja migran dengan nilai Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar. Program tersebut juga terintegrasi dengan pelatihan vokasi dan pendidikan bahasa agar pekerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah. "KPP akan membantu masyarakat membangun dan merenovasi rumah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM dan Rp17 triliun untuk masyarakat yang ingin melakukan renovasi rumah. "Saya minta gubernur dan bupati di seluruh daerah mendorong kontraktor lokal agar terlibat dalam program ini," ucap Airlangga.

Menurut Airlangga, KPP diatur melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025. Program ini menargetkan peningkatan akses perumahan layak huni sekaligus penguatan ekonomi lokal melalui sektor konstruksi.

Menurutnya, implementasi KPP tidak hanya memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. "Kami siap mendukung penuh agar KPP berjalan efektif, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan ekonomi," ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program KUR dan KPP diharapkan mampu memperkuat pondasi ekonomi rakyat. Di Lampung, kebijakan ini diyakini akan mempercepat pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan perkotaan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Agnesia Bulan Marindo Ajak Pengurus LASQI Bersinergi Majukan Seni Qasidah di LaLampung

 Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri acara Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Nusantara Jaya Provinsi Lampung periode 2025–2030, yang berlangsung di Balai Keratun Lantai 3, Selasa (21/10/2025).

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Dewan Pembina LASQI Nusantara Jaya Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, para pengurus daerah, perwakilan DPRD Provinsi Lampung dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPW dan DPD LASQI Nusantara Jaya yang baru dilantik.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat kebersamaan untuk memajukan seni dan budaya Islami di Bumi Ruwa Jurai yang kita cintai,” ujarnya.

Marindo menekankan bahwa pelantikan ini menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali seni qasidah sebagai bagian dari warisan budaya dan dakwah yang telah lama melekat di masyarakat Lampung.

“Seni qasidah telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Irama gambus yang khas dan liriknya yang sarat pesan moral telah mengiringi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di tengah masyarakat. Qasidah mengajarkan nilai kebersamaan, keimanan, dan cinta tanah air dengan cara yang indah dan menyejukkan,” ucapnya.

Ia berharap LASQI Nusantara Jaya dapat menjadi motor penggerak dalam membina, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya Islami di seluruh daerah Lampung.

Lebih lanjut, Sekdaprov menyampaikan tiga pesan penting kepada pengurus baru LASQI :

1. Perkuat pembinaan dan regenerasi seni qasidah di kalangan generasi muda agar mereka bangga menjadi bagian dari tradisi tersebut.
2. Bangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga keagamaan agar kegiatan seni budaya Islami semakin produktif dan edukatif.
3. Jadikan LASQI Nusantara Jaya sebagai ruang pemersatu bagi para seniman dan masyarakat untuk bersinergi membawa pesan moral, spiritual, dan kebanggaan melalui karya seni.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung langkah-langkah positif LASQI Nusantara Jaya melalui sinergi program pembinaan seni dan budaya hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Marindo mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pelantikan ini sebagai semangat baru membangun Lampung yang berkemajuan, religius, dan berbudaya.

“Seni yang lahir dari hati akan sampai ke hati. Semoga dari Lampung, gema qasidah terus bergema ke seluruh penjuru negeri, membawa pesan damai dan kebaikan untuk Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPW LASQI Nusantara Jaya Provinsi Lampung terpilih, Agnesia Bulan Marindo, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin LASQI Nusantara Jaya masa bakti 2025–2030.

“Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Dengan niat tulus dan tekad kuat, kami berkomitmen untuk mengabdikan diri bagi kemajuan LASQI Nusantara Jaya di Bumi Ruwa Jurai,” ujarnya.

Agnesia menegaskan bahwa LASQI bukan hanya wadah seni qasidah, tetapi juga ruang ekspresi budaya Islami yang membangun karakter umat dan menebarkan kedamaian.

“Dulu qasidah menjadi suara dakwah di panggung-panggung sederhana. Kini LASQI memiliki kesempatan menjangkau generasi muda melalui berbagai media, mulai dari festival hingga platform digital. Seni Islami tidak boleh berhenti pada nostalgia, tetapi harus mampu menjadi inspirasi bagi generasi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pengurus DPD kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah dalam melaksanakan program-program LASQI di daerah.

“Seperti orkestra, setiap daerah adalah instrumen dengan suara khasnya. Namun keindahan musik LASQI baru akan terdengar ketika semua alat itu dimainkan dengan selaras dan harmonis,” ujarnya.

LASQI Nusantara Jaya, lanjut Agnesia, siap menjadi mitra aktif Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembinaan generasi muda, penguatan nilai keislaman, dan pelestarian budaya daerah.

“Langkah seribu mil dimulai dari satu langkah kecil. Mari kita isi masa bakti ini dengan karya, semangat, dan doa yang terbaik. Insyaallah dengan niat yang ikhlas dan kerja yang tulus, LASQI Nusantara Jaya akan menjadi teladan dalam syiar seni Islami yang membawa manfaat dan kebahagiaan bagi umat,” tutupnya.

Sekretaris Jenderal LASQI Nusantara Jaya, Inu Aminuddin, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi semangat para pengurus DPW dan DPD LASQI Lampung. Ia menyampaikan bahwa struktur LASQI di Lampung telah menjadi contoh baik karena terbentuk hingga tingkat kecamatan.

“Ini bukti bahwa Lampung memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian seni dan budaya Islami,” kata Inu.

Ia menjelaskan, tahun 2025 LASQI akan menggelar ajang nasional bertajuk LASQI Nusantara Fest di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara untuk tahun 2026, Lampung berpotensi menjadi tuan rumah kegiatan serupa jika dinilai siap secara teknis dan kelembagaan.

“Kalau Lampung siap menjadi tuan rumah tahun 2026, tentu kami akan sangat mendukung. Ini akan menjadi ajang bergengsi dan membawa manfaat besar bagi daerah,” ujarnya.

Inu juga menuturkan bahwa LASQI Nusantara Jaya terus mengembangkan berbagai kategori lomba, seperti rebana klasik, bintang vokalis gambus, lagu religi Islami, dan rebana kolaborasi atau kontemporer, yang terbuka bagi anak-anak, remaja, hingga dewasa.

“LASQI bukan hanya organisasi seni, tetapi lembaga yang menjaga dan mengembangkan seni budaya Islami sebagai kekayaan bangsa, Selamat dan sukses atas pelantikan DPW dan DPD LASQI Nusantara Jaya Provinsi Lampung periode 2025–2030," tutupnya.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung dan Tim Terpadu Nasional Bahas Pengawasan Ormas

Bandar Lampung ---- Wakil Gubernur Jihan Nurlela membuka Rapat Koordinasi bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional”, yang berlangsung di Hotel Akar, Selasa (21/10/2025).

Wagub Jihan Nurlela menyampaikan bahwa kehidupan bermasyarakat di Provinsi Lampung dinamis dan demokratis, ditandai dengan keberadaan lebih dari 400 Ormas terdaftar dan 18 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.

"Ini adalah bukti bahwa demokrasi kita terus berkembang. Namun, perkembangan pesat ini jangan sampai menimbulkan pergeseran yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi, politik, serta visi dan misi pembangunan daerah dan nasional," tegas Wagub Jihan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung sesuai amanat undang-undang telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang melibatkan berbagai instansi vertikal dan perangkat daerah.

Wagub juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung secara rutin berkoordinasi dengan Forkopimda dan organisasi politik.

"Ini adalah bentuk langkah kami untuk terus mengevaluasi langkah-langkah yang sudah kami lakukan dan terus dievaluasi agar lebih baik kedepan," ujarnya.

Wakil Gubernur selanjutnya mengakui peran besar Ormas, dimana banyak yang telah menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah. Namun, di sisi lain, masih terdapat aksi premanisme dan anarkisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan, pembangunan, dan iklim investasi.

"Hal ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Selain mengawasi Ormas yang bergeser tujuannya menjadi premanisme, kita juga perlu mengapresiasi Ormas yang tetap berkomitmen membantu pemerintah," jelasnya.

Melalui Rakor ini, Wagub Jihan Nurlela berharap dapat menjadi momentum refleksi bersama bagi pemerintah, Forkopimda, dan Ormas agar tujuan organisasi tidak melenceng dari maksud pendiriannya.

"Saya berharap dalam lima tahun ke depan kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Ormas di Lampung tetap kondusif, kompak, dan solid membantu mewujudkan daerah yang lebih maju," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, yang hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung dan Jajaran Forkopimda dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial beberapa waktu lalu.

"Catatan kami di bulan Agustus yang lalu, semua daerah yang kompak Forkopimdanya, walaupun ada masalah, bisa cepat atasi dengan baik. Pantauan kami, di Lampung ini secara umum baik," kata Bahtiar.

Dirjen Polpum mengajak seluruh pihak berwenang untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas. Saat ini, tercatat 633 ribu Ormas yang terdaftar di Indonesia. Ia juga meminta Forkopimda dan penegak hukum tidak ragu menindak tegas Ormas yang kegiatannya bertentangan dengan hukum dan berpotensi mengganggu iklim investasi serta stabilitas ekonomi nasional.

"Tidak semua Ormas sudah bergeser menjadi alat politik dan kepentingan ekonomi. Namun, arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Presiden jelas, tertibkan ini, jangan dibiarkan. Jika tidak, ruang publik akan timbul instabilitas," tegas Bahtiar.

Ia menambahkan, laporan BKPM mencatat adanya gangguan investasi yang menyebabkan loss senilai Rp 800 triliun akibat aktivitas Ormas yang menyimpang. Bahtiar menegaskan bahwa stabilitas sosial politik merupakan syarat mutlak untuk mempercepat pembangunan, menurunkan kemiskinan dan stunting, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Futsal Pemprov Lampung Ukir Sejarah, Bungkam Kementerian ATR/BPN dan Melaju ke 8 Besar Pornas Korpri 2025

Palembang — Tim futsal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi gemilang di ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri 2025. Bertanding di GOR Dempo, Jakabaring Sport City Palembang, Rabu (9/10/2025), tim futsal Lampung sukses menaklukkan tim tangguh Kementerian ATR/BPN dengan skor tipis 2–1, dan memastikan diri melaju ke babak 8 besar.

Pertandingan berjalan sengit sejak menit awal. Babak pertama didominasi oleh Lampung yang tampil menekan dan terus menggempur pertahanan lawan. Namun, rapatnya barisan pertahanan ATR/BPN membuat Lampung harus puas menutup babak pertama dengan skor 0–0.

Memasuki babak kedua, pelatih Coach Panca mengubah strategi dengan meminta anak asuhnya bermain lebih ke dalam untuk memancing lawan keluar dari zona bertahannya. Strategi itu membuahkan hasil. Melalui serangan balik cepat, Dany berhasil membuka keunggulan bagi Lampung.

Namun, tiga menit jelang laga usai, kesalahan komunikasi antara kiper dan anchor Lampung membuat bola mudah disambar lawan dan mengubah skor menjadi 1–1.

Tidak mau menyerah, semangat juang tinggi para pemain Lampung kembali membuahkan hasil. Dany kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Lampung unggul 2–1 hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini menjadi catatan sejarah baru bagi tim futsal Lampung. Untuk pertama kalinya, mereka berhasil menembus babak 8 besar, di antara hampir 70 tim peserta dari berbagai kementerian dan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.

Koordinator Futsal Bapor Korpri Lampung yang juga Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung, Muhammad Yuliardi, menyampaikan apresiasinya atas perjuangan para pemain.

“Alhamdulillah, hasil ini menjadi bukti semangat juang dan kekompakan tim futsal Lampung. Kami bangga karena bisa bersaing dengan tim-tim besar kementerian. Semoga langkah ini tidak berhenti di sini, dan kita bisa terus melaju hingga ke final,” ujar Muhammad Yuliardi.

Dengan hasil tersebut, tim futsal Lampung kini bersiap menghadapi laga berikutnya di babak 8 besar, dan terus berupaya menjaga tren positif menuju semifinal Pornas Korpri 2025.

Vamos Lampung!

Pemprov Lampung Dorong Enam Raperda Baru, Dari Pertanian hingga Pengelolaan Satu Data

 

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Penyampaian pendapat Gubernur Lampung tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Lampung, Kamis (9/10/2025).

Sekda Marindo hadir mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam lanjutan pembicaraan tingkat I dengan agenda penyampaian pendapat terhadap enam Raperda yang telah dipaparkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD pada rapat sebelumnya, Rabu (8/10/2025) lalu.

Keenam Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Percepatan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Radin Inten II, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mutu Pendidikan, serta Penyelenggaraan Satu Data.

Dalam penyampaiannya, Marindo menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas inisiatif enam rancangan tersebut yang dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Ia menekankan bahwa setiap Raperda memiliki peran strategis dalam memperkuat landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah.

"Peraturan Daerah memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Karena itu, setiap penyusunan Raperda harus memenuhi kriteria yang jelas, tidak multitafsir, dan selaras dengan kebijakan nasional," ujar Marindo di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Pemprov Lampung juga memberikan sejumlah catatan agar setiap Raperda disusun sesuai kewenangan provinsi dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah mengingatkan pentingnya substansi Raperda diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan publik.

Terkait Raperda tentang percepatan perizinan usaha pertambangan, pemerintah mengingatkan agar materi pengaturan difokuskan pada aspek teknis di bidang pertambangan, bukan pada mekanisme perizinan yang telah diatur melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

"Materi muatan Raperda ini harus memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara, serta selaras dengan Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung 2023–2043," tegas Marindo.

Sementara itu, terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemprov meminta agar pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pemerintah juga menyoroti pentingnya pengaturan mengenai penggunaan air, bibit unggul, pupuk, serta lahan pertanian berkelanjutan.

Untuk Raperda tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Pemprov menekankan pentingnya pengaturan menyeluruh yang meliputi tata kelola, pengelolaan keuangan, tarif layanan, hingga sumber daya manusia. Ketentuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja BLUD di berbagai sektor pelayanan publik.

Adapun terhadap Raperda tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Radin Inten II, pemerintah menilai pengaturannya perlu mencakup aspek di sekitar bandara, seperti pengendalian hewan peliharaan, aktivitas industri, penggunaan sinar laser, hingga tinggi bangunan.

"Substansi sanksi juga perlu dimasukkan agar Perda nantinya memiliki efek jera bagi pelanggar dan menjamin keselamatan penerbangan," ujar Marindo.

Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mutu Pendidikan juga mendapat perhatian khusus. Pemprov meminta agar penyusunannya mempedomani peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kearifan lokal Lampung. Pemerintah bahkan mengusulkan agar beberapa perda lama yang sudah tidak relevan dicabut untuk efisiensi regulasi di bidang pendidikan.

Sementara untuk Raperda Penyelenggaraan Satu Data, Pemprov menegaskan pentingnya sinkronisasi dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Raperda ini dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola data daerah dan meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan.

Setelah menyampaikan pendapat tersebut, Pemprov menyatakan menyetujui keenam Raperda untuk dibahas pada tingkat pembicaraan selanjutnya. Pemerintah juga mendorong agar proses pembahasan melibatkan akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan efektivitas peraturan yang akan diterbitkan.

"Kami berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan Perda yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Lampung," tutup Marindo.

Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terhadap tiga Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dipaparkan sehari sebelumnya. Pandangan tersebut disampaikan oleh delapan fraksi, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PKS, yang kemudian diserahkan langsung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi tersebut dalam lanjutan sidang paripurna yang akan digelar pada Jumat (10/10/2025).

Keenam Raperda yang tengah dibahas ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pembangunan daerah di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, pertanian, pendidikan, hingga tata kelola data. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekdaprov Lampung Lepas 80 Atlet untuk Berlaga di PON Beladiri II-2025 Kudus

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melepas Kontingen Lampung yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri II-2025 yang akan berlangsung di Kudus-Jawa Tengah.

Sebanyak 80 atlet yang terdiri dari 51 pria dan 29 wanita, serta didampingi 29 official yang terdiri atas pelatih dan manajer, akan mewakili Provinsi Lampung untuk berlaga di 9 dari 10 cabang olahraga bela diri yang dipertandingkan. Kesembilan cabang olahraga tersebut meliputi: karate, tarung derajat, pencak silat, taekwondo, gulat, judo, sambo, wushu, dan shorinji kempo.

Pelepasan ditandai dengan penyematan atribut kontingen kepada perwakilan atlet serta penyerahan bendera pataka dari Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung yang juga bertindak sebagai Chief de Mission (CdM) Kontingen Lampung, Taufik Hidayat, bertempat di Mahan Agung, Selasa (07/10/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen memperkuat pembinaan olahraga, termasuk cabang-cabang bela diri.

"Kita terus membenahi sistem pembinaan atlet dari tingkat daerah, memperbanyak kompetisi lokal, dan meningkatkan fasilitas latihan agar makin layak dan modern," jelasnya.

"Kami juga menggandeng dunia pendidikan, seperti kerja sama antara KONI Lampung dan ITERA, yang fokus pada riset olahraga, teknologi latihan, dan gizi atlet. Tujuannya sederhana: supaya olahraga Lampung tumbuh dengan dukungan ilmu, data, dan teknologi, bukan hanya semangat semata," tambahnya.

Melalui PON di Kudus ini, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk meneguhkan keyakinan bahwa Lampung bisa bersaing dan berprestasi di level nasional.

"Setiap medali, setiap perjuangan, akan jadi kebanggaan bagi kita semua. Saya percaya, dengan semangat, disiplin, dan doa yang tulus, bendera Lampung akan berkibar di podium kemenangan," tegasnya.

Gubernur dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada seluruh atlet agar bertanding dengan semangat dan sportivitas tinggi.

"Bertandinglah dengan hati, tampilkan kemampuan terbaik, dan hormati lawan. Menang dengan cara terhormat jauh lebih berharga daripada sekadar medali," pesannya.

Gubernur juga menegaskan pentingnya menjaga fokus dan kepercayaan diri selama bertanding.

"Jangan gentar menghadapi siapa pun. Lawan tangguh justru membuat kalian semakin kuat. Dan ingat, ada jutaan hati masyarakat Lampung yang mendoakan kalian dari jauh," lanjutnya.

"Kalau hasil belum sesuai harapan, tetaplah bangga. Karena keberanian untuk tampil dan berjuang di level nasional adalah pencapaian besar yang tidak semua orang bisa lakukan," sambungnya.

Diakhir, Gubernur juga mengucapkan selamat bertanding dan memberikan motivasi kepada seluruh atlet.

"Kalian membawa semangat juang yang akan menginspirasi banyak orang. Selamat bertanding, tetap semangat, dan jaga kekompakan. Kalian adalah kebanggaan seluruh rakyat Lampung," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung yang juga bertindak sebagai Chief de Mission (CdM) Kontingen Lampung, Taufik Hidayat menjelaskan bahwa para atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dari atlet-atlet terbaik yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi selama proses pembinaan.

Taufik juga menjelaskan, selain pembinaan teknis, para atlet juga menjalani pelatihan fisik dan mental di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir TNI AL Piabung sebagai upaya memperkuat karakter dan semangat juang.

"Kegiatan ini kami pandang sangat penting karena kekuatan seorang atlet tidak hanya terletak pada fisik teknik tetapi juga pada mental bertanding dan daya juang yang tangguh," jelasnya.

Taufik dalam kesempatan tersebut juga berharap kontingen Lampung dapat memberikan penampilan terbaik, menjaga sportivitas, serta membawa nama baik daerah di tingkat nasional.

"Kami dari KONI Provinsi Lampung sangat berharap agar para atlet dapat memberikan penampilan terbaik, menjaga sportifitas, serta membawa nama baik daerah ditingkat nasional," harapnya.

"Target kami tidak hanya sekedar berprestasi, tapi mampu meraih prestasi membanggakan dan mengharumkan nama Lampung melalui dedikasi dan semangat bertanding dan semangat berjuang yang akan mereka tampilkan," tambahnya.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung Taufik Hidayat dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung keberangkatan kontingen ini.

"Terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung, dinas pemuda dan olahraga, para pelatih, pengurus cabang olahraga serta semua pihak yang telah mendukung persiapan untuk keberangkatan kontingen ini," ucapanya.

"Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat Lampung agar kontingen kita dapat bertanding dengan lancar, sehat dan kembali dengan membawa hasil yang membanggakan," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tunggal Putri Gateball Lampung Melaju ke Delapan Besar Pornas Korpri XVII Palembang

 

Palembang — Kontingen Gateball Tunggal Putri Lampung berhasil memastikan langkah gemilang menuju babak delapan besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII di Palembang, Selasa (7/10/2025).

Dalam babak penyisihan Grup B yang digelar di Stadion Bumi Sriwijaya Palembang, tim tunggal putri Lampung tampil impresif. Mereka menaklukkan Kalimantan Selatan dengan skor 14–10, mengalahkan Jawa Tengah dengan skor 13–9, menundukkan Maluku dengan skor tipis 13–12, dan menutup laga penyisihan dengan kemenangan atas Kementerian Pekerjaan Umum dengan skor 11–8.

Performa yang sangat baik tersebut mengantarkan Lampung menempati posisi teratas grup dan melangkah mantap ke babak delapan besar.

Salah satu andalan Lampung, Ika Yulistira, yang merupakan ASN dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung, mengaku bahagia dan bangga bisa membawa nama daerahnya hingga ke fase ini.

“Alhamdulillah, saya sangat senang bisa lolos ke delapan besar. Hasil ini menjadi penyemangat untuk terus tampil maksimal di babak selanjutnya,” ujar Ika penuh optimisme.

Sementara itu, Pelatih Gateball Kontingen Lampung, Dwi Haryanto, menyampaikan apresiasi atas kerja keras para atlet yang mampu menjaga konsistensi permainan sejak awal turnamen.

“Tunggal putri tampil sangat solid dan rapi. Berkat fokus dan kerja sama yang baik, kami bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan penyisihan dan menjadi juara grup dengan nilai penuh,” ungkap Dwi.

Dwi juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan yang terus diberikan kepada para atlet, khususnya cabang olahraga gateball. Ia turut mengapresiasi kehadiran Budhi Darmawan, Kepala Dinas PSDA Provinsi Lampung sekaligus Ketua Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Lampung, yang hadir langsung memberikan semangat di lokasi pertandingan.

“Dukungan dari pemerintah dan Ketua Pergatsi Lampung menjadi motivasi besar bagi kami. Masih ada dua nomor yang akan dipertandingkan, yaitu double mix pada Rabu dan triple mix pada Kamis. Harapan kami, kedua nomor tersebut juga bisa mengikuti jejak tunggal putri dan tunggal putra yang sudah lolos ke semifinal,” tambahnya.

Kegigihan dan semangat juang kontingen Lampung di Pornas Korpri XVII menjadi cerminan komitmen ASN Lampung untuk berprestasi dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui berbagai perangkat daerah terus memberikan dukungan penuh kepada para atlet ASN, baik dalam pembinaan, pelatihan, maupun fasilitas, sebagai wujud komitmen untuk menumbuhkan budaya olahraga dan meningkatkan prestasi aparatur sipil negara di bidang non-formal.

Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan yang kuat, kontingen Lampung optimistis mampu menorehkan prestasi terbaik di Pornas Korpri XVII Palembang. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Peningkatan Akses dan Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas

 Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh upaya terwujudnya daerah yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Hal tersebut di sampaikan pada audiensi dengan Dewan Pengurus Daerah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (DPD Gerkatin) Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Senin (06/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Gerkatin Lampung, Muhammad Faris, bersama jajaran pengurus Gerkatin didampingi oleh Akbar selaku Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan Sely selaku Pendamping dari Yayasan Satunama Yogyakarta menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan Lampung yang lebih inklusif, sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasi atas semangat komunitas Tuli yang terus aktif memperjuangkan kesetaraan.

"Kami, Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Saya senang bisa bertemu dengan teman-teman Gerkatin. Pemerintah, di bawah pembinaan Bapak Gubernur, sangat peduli terhadap penyandang disabilitas, termasuk teman-teman Tuli," ucapnya.

Wagub menegaskan bahwa kehadiran Juru Bahasa Isyarat merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintah yang bersifat publik agar informasi dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kegiatan-kegiatan yang menjangkau banyak orang seperti Musrenbang, dan banyak kegiatan lain itu nanti dihadirkan teman juru bahasa isyarat. Mungkin nanti akan kita konsultasikan dengan biro hukum dengan pembuatan MoU bersama Gerkatin sehingga Gerkatin dapat membawa salah satu anggotanya untuk menjadi juru bahasa isyarat," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gerkatin juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peluang kerja, pelatihan vokasi, dan peningkatan keterampilan bagi penyandang Tuli di Provinsi Lampung. Menanggapi hal itu, Wagub Jihan menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

"Masukan teman-teman terkait bursa kerja, pelatihan vokasi, pelatihan kerja akan kami tampung dan kaji bersama dinas terkait. Insya Allah kami akan berupaya mengakomodasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi teman-teman Gerkatin," lanjutnya.

Wagub juga berpesan agar Gerkatin terus memberikan motivasi kepada para anggota, khususnya yang putus sekolah, untuk melanjutkan pendidikan.

"Kami, pemerintah juga akan tetap berusaha mengadvokasi apa yang dibutuhkan berkenaan dengan pelatihan peningkatan skill, peningkatan kerja. Nanti, setelah ini akan kami tindaklanjuti dengan OPD terkait untuk bisa mengadvokasi kemampuan yang diharapkan oleh teman-teman Gerkatin," ujarnya.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama dengan berbagai komunitas penyandang disabilitas guna mewujudkan Lampung yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tim Futsal Pemprov Lampung Bantai Setjen KPU 10–0 di Bapor Korpri 2025

Palembang – Tim futsal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tampil luar biasa pada laga kedua babak penyisihan grup turnamen Bapor Korpri 2025. Bertanding di GOR Dempo, Komplek Jakabaring Sport City, Palembang, Senin (6/10/2025), tim Lampung sukses mencukur habis Setjen KPU dengan skor mencolok 10–0.

Kemenangan gemilang tersebut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan,  bersama sejumlah pejabat eselon II Pemprov Lampung. Hadir di antaranya Kepala BKD, Kepala Bappeda, serta Kepala Biro Umum yang juga menjabat sebagai Koordinator Cabang Olahraga Futsal Bapor Korpri Provinsi Lampung.

Kehadiran para pejabat tersebut menjadi suntikan semangat tersendiri bagi para pemain untuk tampil maksimal dan menjaga tren positif.

Sejak peluit pertama dibunyikan, kapten Farli dan rekan-rekan langsung mengambil inisiatif serangan. Dominasi permainan Lampung membuahkan hasil dengan keunggulan 5–0 di babak pertama. Performa impresif ini semakin membakar semangat tim untuk menggandakan keunggulan di babak kedua.

Memasuki paruh kedua, tim futsal Lampung tidak mengendurkan tekanan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga menambah lima gol tambahan, menutup laga dengan skor akhir 10–0.

Tim lawan dari Setjen KPU dibuat kewalahan dan nyaris tidak mampu keluar dari area pertahanannya.
Kemenangan besar ini mengantarkan Tim Futsal Pemprov Lampung memimpin klasemen sementara grup dan membuka peluang besar untuk melangkah ke babak 16 besar. (*)

Inflasi Lampung Terkendali di Bawah Rata-rata Nasional

Bandar Lampung — Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/10/2025).

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah yang mengalami inflasi tinggi pada September 2025, di atas rentang sasaran inflasi 1,5% hingga 3,5%, terutama yang tidak memiliki hambatan distribusi, untuk segera melakukan pengecekan lapangan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat.

Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah antisipatif berbasis data dalam pengendalian inflasi daerah. Ia meminta agar setiap daerah melakukan analisis tren harga selama tiga tahun terakhir guna memprediksi potensi kenaikan harga komoditas tertentu di bulan-bulan mendatang.

“Saya minta agar dipelajari data tiga tahun ke belakang, lalu dilihat dan dianalisis. Misalnya, jika bulan depan harga komoditas tertentu berpotensi naik, segera dilakukan langkah antisipatif, komunikasi, dan koordinasi agar harga tidak benar-benar naik. Ini baru namanya bekerja dengan perencanaan, bukan sekadar pemadam kebakaran,” ujar Tomsi Tohir.

Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan daerah dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengendalian inflasi yang terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pengendalian tidak hanya bersifat reaktif, tetapi preventif melalui perencanaan yang matang.

“Kemampuan menilai berdasarkan pengalaman kerja di bidang masing-masing sangat penting untuk memprediksi kondisi ke depan. Daerah harus memiliki SOP dan standar kerja yang baik agar dapat melakukan pencegahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional bulan September 2025 tercatat sebesar 2,65% (y-on-y) dan 0,21% (m-to-m). Adapun inflasi Provinsi Lampung pada September 2025 sebesar 1,17% (y-on-y) atau peringkat keempat terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia.

Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau tercatat menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar, yakni sebesar 0,38% dengan andil terhadap inflasi 0,11%. Komoditas utama penyumbang inflasi meliputi cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau.

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, terutama akibat peningkatan harga emas perhiasan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kepala BKD Lampung Pantau Langsung Pelantikan 1.082 PPPK Tahap II

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung melantik sebanyak 1.082 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang tersebar di 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (1/10/2025).

Pelantikan dilakukan secara serentak di 10 lokasi dinas terkait. Pelantikan ini juga dipantau secara virtual oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, dari Ruang Command Center Lantai 2, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Prosesi pelantikan tersebut menjadi tanda awal perjalanan baru para PPPK sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara. Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga pengingat akan amanah, tanggung jawab, serta dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Provinsi Lampung.

Pelaksanaan pelantikan di masing-masing OPD dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan disaksikan secara virtual oleh Kepala BKD Provinsi Lampung bersama unsur dari Inspektorat yang melakukan monitoring dan pengawasan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, menyampaikan bahwa pelantikan berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.

"Pemprov Lampung telah melaksanakan pelantikan PPPK Tahap II dengan sukses dan lancar. Sebanyak 1.082 PPPK itu ditempatkan di 29 OPD, dengan 10 titik lokasi pelantikan yang dipimpin langsung oleh masing-masing kepala dinas. Pemprov Lampung tetap berkomitmen melaksanakan regulasi dengan tepat waktu," ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wil. IV Provinsi Lampung, Andrian Syarif, menambahkan bahwa Inspektorat Provinsi Lampung telah melakukan monitoring dan evaluasi sejak tahap pertama hingga tahap kedua pelantikan.

"Kami dari Inspektorat Provinsi Lampung melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelantikan PPPK. Dari tahap pertama hingga tahap kedua, seluruh rangkaian berjalan dengan aman dan tertib," ungkapnya.

Adapun 10 OPD yang menjadi lokasi pelantikan, yaitu:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung
3. Dinas Koperasi dan UMKM Lampung
4. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lampung
6. Sekretariat DPRD Lampung
7. Biro Umum Setdaprov Lampung
8. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung
9. Dinas Kesehatan Lampung
10. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Lampung.

Pelantikan PPPK tahap II ini dilanjutkan dengan gerakan penanaman pohon secara serentak di lingkungan OPD masing-masing, sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan mendukung aksi nyata menghadapi perubahan iklim global. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekdaprov Lampung: Beli BBM Wajib Bayar Pajak, adalah HOAKS

BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa informasi yang menyebut masyarakat hanya bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) jika sudah membayar pajak kendaraan bermotor tidak benar. Marindo menyebut kabar tersebut sebagai hoaks yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.

"Adanya informasi bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melarang pengisian BBM bagi kendaraan yang belum membayar pajak itu hoaks dan tidak benar. Ini bisa menimbulkan keresahan," ujar Marindo saat ditemui di Kantor DPRD Lampung, Senin (29/9/2025).

Marindo memastikan tidak ada kebijakan atau regulasi yang diterbitkan Pemprov Lampung terkait larangan membeli BBM bagi kendaraan yang menunggak pajak. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada surat keputusan maupun aturan lain yang mengatur hal tersebut.

Menurut Marindo, yang ada hanyalah kajian internal oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung mengenai opsi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun kajian itu belum ditetapkan menjadi kebijakan.

"Kalaupun ada kajian di Bapenda untuk meningkatkan kepatuhan pajak, itu belum sampai pada keputusan untuk diterapkan. Jadi informasi yang beredar tidak tepat, bahkan meresahkan," katanya.

Meski demikian, Marindo menekankan pentingnya pembayaran pajak kendaraan sebagai penopang pembangunan daerah. Ia mengajak masyarakat untuk tetap patuh membayar pajak demi mendukung pembangunan dan perekonomian Lampung.

"Kami terus mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena pajak adalah tulang punggung pembangunan Lampung. Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban ini penting untuk mendukung pembangunan daerah ke depan," ujar Marindo.

Pemprov Lampung Tegaskan Langkah Strategis Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Pangan

Bandar Lampung– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Selasa (23/9/2025).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irasan, menyampaikan bahwa perkembangan harga pangan strategis di Lampung masih menunjukkan dinamika yang perlu diantisipasi bersama. Berdasarkan data SP2KP, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025 tercatat sebesar 0,43 persen, dengan kenaikan harga terutama pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan beras.

Kenaikan harga beras terpantau signifikan di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Tanggamus (5,00%), Lampung Tengah (4,40%), Tulang Bawang Barat (2,19%), Lampung Barat (0,40%), dan Tulang Bawang (0,38%). Mengacu pada data Early Warning System (EWS) Kementerian Pertanian, Lampung juga mengalami defisit sejumlah komoditas, yakni bawang merah (2.499 ton), cabai besar (1.530 ton), dan cabai rawit (3.421 ton).

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi penyiapan agro input, mendorong pembiayaan petani melalui APBD, KUR, maupun investor, serta menghadirkan champion nasional untuk mendukung pelatihan agribisnis. Peran BUMD dan pelaku usaha lokal juga dinilai penting sebagai offtaker dan pengelola distribusi.

Selain itu, Lampung yang masih menjadi salah satu sentra produksi jagung nasional juga terus berkontribusi dalam penyediaan pangan strategis. Pada periode Januari hingga Oktober 2025, Lampung masuk dalam 10 provinsi penghasil jagung JPK-KA 14 persen.

Sejalan dengan itu, Mulyadi menegaskan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan memperkuat pengawasan distribusi gabah dan mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.

Mulyadi menambahkan, target capaian gabah kering panen tahun ini ditetapkan sebesar 3,5 juta ton, dengan prioritas pengolahan di dalam daerah guna memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha.

“Jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Bulog bersinergi melakukan pengawasan di lapangan. Langkah ini krusial untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga dan inflasi terkendali,” ucap Mulyadi.

Terkait upaya stabilisasi harga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan bahwa pemerintah bersama Bulog terus mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. Bulog Lampung siap mengeluarkan stok apabila ada permintaan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk bersinergi dengan Polda Lampung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Wapimwil Bulog Lampung terkait pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Bulog siap mengeluarkan stok apabila ada permintaan," ujar Elvira.

Sementara itu, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Lampung Lampung telah mencapai 8.696.685 kilogram. Program ini akan terus diperkuat dengan distribusi yang lebih terarah, terutama di wilayah dengan angka inflasi tinggi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Disdikbud Lampung Gandeng Bimbel untuk Dongkrak APK Perguruan Tinggi

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah serius dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari jenjang pendidikan menengah ke perguruan tinggi. Upaya ini diwujudkan dengan mengundang sejumlah lembaga bimbingan belajar (bimbel) dan kursus di wilayah Bandar Lampung untuk duduk bersama mencari formulasi yang tepat.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak lain adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses dan meningkatkan kesiapan siswa Lampung agar mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Kalau kita bicara kualitas pendidikan, maka salah satu indikatornya adalah seberapa besar anak-anak kita bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sayangnya, data yang ada saat ini belum menggembirakan. Angka siswa Lampung yang berhasil menembus PTN masih sangat kecil dibandingkan jumlah lulusan SMA/SMK kita,” ujar Thomas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Lampung berada di peringkat ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia dalam hal APK perguruan tinggi. Presentase yang dicatat hanya 22,29 persen. Dari sekitar 110 ribu siswa kelas XII di Lampung, hanya sekitar 12 ribu yang diterima di PTN tahun ini.

“Artinya, delapan dari sepuluh anak kita belum berhasil masuk ke PTN. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan. Kita ingin anak-anak Lampung punya kesempatan yang sama dengan daerah lain, agar mereka bisa membuktikan bahwa putra-putri Lampung juga mampu bersaing di tingkat nasional,” lanjut Thomas.

Menurutnya, rendahnya angka partisipasi tersebut tidak semata-mata karena kemampuan akademik, tetapi juga faktor persiapan dan motivasi siswa. Banyak di antara mereka yang tidak memahami pola seleksi nasional maupun standar kompetensi yang diujikan.

“Oleh karena itu, kami menggandeng bimbingan belajar dan lembaga kursus. Mereka sudah terbiasa mendampingi siswa menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Sinergi ini penting supaya siswa kita tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga mendapat tambahan pembekalan, strategi, serta motivasi agar percaya diri menghadapi persaingan,” jelasnya.

Dukungan dari Bimbel

Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang GO Lampung, Doni Permana S.Si., mengaku prihatin dengan rendahnya jumlah siswa Lampung yang lolos PTN, khususnya melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Namun, ia juga mengapresiasi terobosan Disdikbud Lampung.

“Kami sangat mengapresiasi gagasan dan langkah yang ditempuh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah daerah serius memikirkan masa depan siswa-siswa Lampung. Kami tentu siap berkontribusi,” kata Doni saat dihubungi, Selasa (29/9/2025).

Sebagai bentuk dukungan, GO Lampung berencana menggelar seminar motivasi dan Try Out (TO) SNBT gratis bagi siswa SMA di Lampung. Kegiatan ini dijadwalkan pada November 2025, setelah siswa mengikuti Tes TKA.

“Seperti yang disampaikan Bapak Kadis, minat siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri masih minim, dan banyak yang belum tahu sejauh mana kemampuan mereka. Untuk itu, kami ingin hadir memberi motivasi sekaligus kesempatan bagi mereka untuk mengukur diri melalui try out. Harapannya, anak-anak bisa lebih siap, lebih percaya diri, dan peluang kelulusan ke PTN meningkat,” ujarnya.

Hal senada di sampaikan oleh Manger Bimbel Platinum, M Zaini, yang menyatakan bahwa hal ini merupakan langkah baru dan inovatif dari kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

" Dimana pertama kalinya kami selaku bimbingan belajar dilibatkan dalam proses transformasi mutu pendidikan kita , kami berharap kegiatan ini menjadi stimulus awal yang sangat baik serta harus dilakukan secara berkala demi kemajuan Lampung untuk semua, " Katanya.

Harapan ke Depan

Thomas Amirico menegaskan, keberhasilan peningkatan APK perguruan tinggi bukanlah pekerjaan satu pihak saja. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan lembaga pendidikan non-formal harus berjalan bersama.

“Kalau anak-anak kita hanya belajar sendiri tanpa arahan, mereka akan sulit bersaing dengan daerah lain yang lebih siap. Kita tidak boleh membiarkan itu. Kita ingin Lampung bangkit, anak-anak kita harus punya mimpi besar, dan pemerintah hadir untuk memberi jalan,” tegasnya.

Ia berharap, sinergi yang dibangun ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Lampung. “Saya ingin ke depan, ketika kita bicara Lampung, kita bicara provinsi yang mampu melahirkan generasi unggul, mahasiswa-mahasiswa yang diterima di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Itu target kita,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimbingan belajar yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Ganesha Operator, Bimbel Abdi Negara, Bimbel Prosus Intel, Bimbel Platinum, Ruang Guru, LB Lia, English1 Lampung, Primagama, Bimbel Nings Covise, Bimbel Nurul Fikri.  (Lis)

Ketua Tim Pembina Posyandu Lampung Dorong Transformasi Layanan Dasar Posyandu

Jakarta – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan dasar Posyandu yang terintegrasi bagi masyarakat Lampung. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Senin (22/9/2025).

“Hari ini kita hadir langsung untuk mendengarkan seluruh paparan oleh Ibu Ketua Umum Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian. Apa yang disampaikan akan segera kita implementasikan di Lampung agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wulan di sela acara.

Rakornas Posyandu 2025 mengangkat tema “Penguatan Peran Posyandu dalam Mendukung Indonesia Emas 2045”, dengan fokus pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang tersebut meliputi :

Kesehatan – menjamin pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
Pendidikan – memastikan layanan pendidikan dasar terpenuhi.
Pekerjaan Umum – menjamin ketersediaan infrastruktur dasar.
Perumahan Rakyat (Perkim) – memastikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sosial – melindungi kelompok rentan melalui rehabilitasi sosial.

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) – menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan.

Transformasi Posyandu ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pencegahan stunting, pemenuhan gizi anak, dan layanan dasar lainnya.

Ketua Umum Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa Posyandu kini bukan lagi sekadar pusat layanan kesehatan, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat layanan enam bidang SPM.

“Kesamaan visi dan misi transformasi Posyandu inilah yang kami bahas hari ini. Mengapa Posyandu penting, dan langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk menyukseskan enam pelayanan ini,” jelasnya.

Lampung siap mengintegrasikan transformasi Posyandu ke dalam program daerah. Menurut Wulan, keberadaan Posyandu adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera.

Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi antar-daerah, serta memastikan Posyandu benar-benar menjadi garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung: Media Adalah Mitra Strategis Pemerintah dalam Mendorong Pembangunan Daerah

BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menghadiri Rapat Kerja Nasional dan Apel Akbar Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) dalam rangka memperingati HUT ke-3 organisasi tersebut. Acara berlangsung di Gedung Graha Bintang, Universitas Malahayati Lampung, Senin (22/9/2025).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Kominfo, Gubernur Mirza menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sarat makna. Menurutnya, ulang tahun ketiga PWDPI menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan organisasi sekaligus memperkuat peran wartawan di tengah derasnya arus informasi.

"Tiga tahun mungkin terasa singkat, tetapi cukup untuk menunjukkan arah yang jelas, membangun soliditas, serta menghadirkan karya jurnalistik yang memberi manfaat bagi masyarakat luas," ucap Ganjar membacakan sambutan Gubernur.

Gubernur menekankan bahwa rakernas yang digelar PWDPI bukan hanya agenda rutin, melainkan forum strategis untuk merumuskan gagasan, menyusun program, dan meningkatkan kualitas kerja jurnalistik. Ia optimistis, dengan semangat kebersamaan, PWDPI mampu melahirkan terobosan baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Di tengah perkembangan teknologi digital, lanjutnya, wartawan dituntut menjaga kualitas informasi yang jernih, berimbang, dan dapat dipercaya. "Melalui karya jurnalistik, wartawan berperan menjaga keutuhan bangsa, memperkuat nilai demokrasi, serta membuka wawasan publik terhadap isu pembangunan," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengapresiasi pemberian Sustainability Award 2025 kepada tokoh nasional maupun daerah. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen para pemimpin dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan hidup, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Ia menegaskan, bagi Provinsi Lampung, media adalah mitra strategis pemerintah. Besarnya potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan budaya membutuhkan dukungan pemberitaan positif, edukatif, dan membangun optimisme masyarakat.

"Pers membantu pemerintah menjembatani informasi dengan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah," katanya.

Selain itu, Ganjar Jationo juga menambahkan apresiasinya atas gagasan PWDPI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan UMKM. Ia menyatakan siap menjembatani agar gagasan tersebut terhubung dengan pihak-pihak terkait. "Nanti kita kolaborasi bersama, kita pertajam, saya bantu untuk terhubung dengan pihak-pihak terkait agar gagasan UMKM PWDPI ini dapat terwujud," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah, dalam sambutannya menyebut organisasi yang dipimpinnya kini beranggotakan lebih dari 800 media. Menurutnya, kegiatan rakernas tahun ini berlangsung selama dua hari, 20–22 September 2025, diawali apel akbar yang bertujuan menanamkan disiplin dan kecintaan anggota pada organisasi serta negara.

Nurullah juga memaparkan bahwa sebelumnya telah digelar pelatihan jurnalistik yang diikuti 180 wartawan. Tahun depan, pihaknya menargetkan 1.000 wartawan anggota PWDPI mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Ia menekankan, pers memiliki tanggung jawab tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Karena itu, PWDPI mendirikan Yayasan UMKM Merah Putih PWDPI yang diharapkan dapat berkembang di seluruh DPC se-Indonesia.

"Itulah bentuk nyata kami untuk mendorong dan mendukung perekonomian bangsa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota," kata Nurullah.

Rakernas PWDPI 2026, tambahnya, akan digelar di Kalimantan Timur. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir dari berbagai daerah untuk mengikuti agenda nasional ini.

Puncak acara ditandai dengan PWDPI Award Sustainability 2025. Salah satu penerima penghargaan adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dinobatkan sebagai Tokoh Pemimpin Muda dengan tingkat kepuasan publik mencapai 83,67 persen pada 100 hari pertama menjabat secara nasional.

Acara turut dihadiri Dewan Pembina DPP PWDPI Irjen Pol (Purn) Ike Edwin serta sejumlah pejabat daerah dan organisasi perangkat daerah.

Kegiatan ini menegaskan peran strategis pers dalam pembangunan. Dengan dukungan media, pemerintah daerah diyakini dapat menyebarkan informasi lebih efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat optimisme publik terhadap masa depan Lampung dan Indonesia. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Kembali Raih Predikat Provinsi Layak Anak

Bandar Lampung - Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura memimpin Apel Mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Senin (15/09/2025).

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung kembali meraih penghargaan "Provinsi Layak Anak (PROVILA)" dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Ini merupakan kali ketiga bagi Lampung, bersama 12 provinsi lainnya.

Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti sinergi luar biasa antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Gubernur menekankan bahwa penghargaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melindungi, menjamin hak, dan memenuhi kebutuhan anak-anak di Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan keberhasilan ini sebagai motivasi dan kepedulian. Tujuannya agar Lampung tidak hanya mempertahankan predikat Provinsi Layak Anak, tetapi juga menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh anak.

"Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita jaga bersama hak-hak mereka yang meliputi Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan, dan Partisipasi," ujar Gubernur.

Sebagai komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki layanan khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Pinggungan Sebuai.

PUSPAGA merupakan layanan berbasis masyarakat yang disediakan gratis sebagai wadah pembelajaran, edukasi, dan konseling bagi keluarga, yang ditangani oleh tenaga ahli seperti konselor dan psikolog.

Sementara itu, TPA Pinggungan Sebuai adalah tempat penitipan anak sekaligus taman asuh yang dirancang dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan mereka. Kedua fasilitas ini dapat diakses selama hari kerja di Gedung Pinggungan Sebuai, Jalan WR. Mongonsidi No. 69, Teluk Betung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).