Gubernur Lampung dan 4 Bupati Temui Mentan, Perjuangkan Harga Layak untuk Petani Singkong

JAKARTA – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib petani singkong. Bersama empat bupati dari wilayah sentra produksi singkong di Lampung, Gubernur menemui langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025) malam.

Gubernur dan para bupati, yakni Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah datang membawa satu misi konkret untuk mengamankan harga singkong dan masa depan petani singkong di Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Mirza menyampaikan langsung keresahan petani singkong di Lampung akibat anjloknya harga jual di tingkat petani. Padahal, Lampung merupakan penyumbang hampir 70% produksi singkong nasional.

“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Mirza.

Gubernur menambahkan, jika situasi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin petani akan meninggalkan singkong karena sudah tidak lagi menguntungkan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik laporan dari Lampung dan langsung merespon dengan langkah konkret. Ia menyatakan akan segera mengeluarkan surat resmi penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

“Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

Selain soal harga, Mentan juga mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas singkong, agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Ia bahkan menawarkan pelatihan khusus yang akan diterapkan langsung di Lampung.

“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan," kata Amran.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa persoalan singkong bukan isu kecil. Komoditas ini menyumbang signifikan terhadap ekonomi daerah, bahkan luas lahan singkong di Lampung melampaui luas tanaman padi dan jagung.

“Kalau tata niaga singkong dibiarkan amburadul, kita kehilangan potensi ekonomi besar dan petani kehilangan mata pencaharian. Kami minta pemerintah pusat segera melakukan intervensi,” tegasnya.

Dengan langkah proaktif ini, Pemerintah Provinsi Lampung bersama kabupaten sentra singkong menunjukkan sinergi nyata untuk melindungi petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis komoditas lokal. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Luncurkan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025

BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan sistem Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 pada Rabu (10/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Lampung, Ganjar Jationo.

Peluncuran yang dipusatkan di ruang video conference Kantor Dinas Kominfotik Provinsi Lampung itu dihadiri Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Erizal, bersama jajaran anggota. Sementara itu, secara daring, acara diikuti ratusan instansi mulai dari OPD provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, hingga kepala desa serta sekolah menengah atas di seluruh Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis  yang dibacakan oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Landasan hukumnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Gubernur, badan publik memiliki kewajiban hukum menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Layanan tersebut harus diberikan secara cepat, tepat, dan sederhana agar publik dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.

Gubernur menambahkan, di era digital saat ini pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin krusial. Karena itu, peluncuran e-Monev dipandang sebagai inovasi penting untuk memantau kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.

"Melalui e-Monev ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, serta memperkuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur optimistis penerapan keterbukaan informasi yang konsisten akan memperkuat demokrasi lokal. Hal itu juga diharapkan mendorong pembangunan yang inklusif dan menjadikan Lampung sebagai contoh praktik pemerintahan modern yang responsif.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Lampung, Erizal, menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat 246 badan publik yang mengikuti e-Monev 2025. Jumlah itu terdiri dari 111 pimpinan badan publik pada sesi pertama dan 135 pada sesi kedua.

"Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang bekerja keras menyiapkan kegiatan ini hampir satu bulan penuh meski dalam keterbatasan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai amanat dari UU KIP," kata Erizal.

Ia menegaskan, e-Monev bukanlah sekadar instrumen administratif, melainkan sarana untuk mengukur tingkat kepatuhan dan konsistensi badan publik dalam menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat.

Lebih rinci, e-Monev 2025 bertujuan menjamin hak warga negara atas informasi publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain itu, Erizal menjelaskan, pengukuran kepatuhan badan publik tidak dimaksudkan sebagai pengukuran kepatuhan terhadap Komisi Informasi. Penilaian dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban badan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aspek yang diukur mencakup kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, pengelolaan sistem layanan informasi, serta mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

E-Monev juga berfungsi mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang muncul di lapangan, lalu memberikan umpan balik serta solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan ke depan.

Hasil pengukuran nantinya akan digunakan untuk menetapkan kategori kepatuhan badan publik. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui instansi mana saja yang telah menjalankan keterbukaan informasi secara optimal, dan mana yang masih memerlukan pembenahan.

Menurut Erizal, keberadaan e-Monev menjadi sarana evaluasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di setiap badan publik. Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah diharapkan terus tumbuh.

Kegiatan ini, lanjutnya, juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik disebut sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Badan publik di semua tingkatan dituntut proaktif dalam menyediakan informasi berkualitas dan mudah diakses.

Peluncuran e-Monev 2025 di Lampung menjadi langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dinilai menjadi kunci sukses dalam menguatkan transparansi di era digital.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat Lampung diharapkan semakin mudah mengakses informasi, ikut serta dalam proses pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Milad ke-13, IWO Lampung Beri Penghargaan kepada Tokoh Pendorong Percepatan Pembangunan Daerah

BANDAR LAMPUNG — Memasuki usia ke-13, Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung menggelar perayaan Milad yang sarat makna dengan memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh yang dinilai berkontribusi besar dalam percepatan pembangunan dan kemajuan Provinsi Lampung.

Acara yang digelar di Hotel Horison, Bandar Lampung, Selasa, 9 September 2025 ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, serta sejumlah insan pers, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi keagamaan dan kepemudaan.

Ketua IWO Lampung, Aprohan Saputra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk apresiasi dan pemantik semangat agar cita-cita besar menuju Lampung Maju yang diusung Gubernur dapat terwujud bersama.

“Cita-cita Gubernur untuk mewujudkan Lampung yang lebih maju tidak bisa dicapai sendiri. Dibutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak—pemerintah, legislatif, masyarakat, media, hingga pemuda,” ujar Aprohan.

Berikut ini adalah para tokoh yang menerima penghargaan dalam Milad ke-13 IWO Lampung:
• Gubernur Provinsi Lampung, Ir. Mirzani Djausal, S.T., M.T.
Kategori: Percepatan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pro-Rakyat
• Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.
Kategori: Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Efektif dan Efisien
• Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, S.Si., M.M.
Kategori: Pemuda Inspiratif dalam Menjaga Kesatuan dan Persatuan di Provinsi Lampung
• Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, S.Sos., M.M.
Kategori: Inovasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak
• Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah
Kategori: Inovasi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Berkualitas
• Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Ade Utami Ibnu, S.E.
Kategori: Dewan Etik IWO Lampung
• Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A.
Kategori: Sinergi dan Kolaborasi Efektif Antara Pemerintah dan Legislatif
• Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, S.STP., M.H.
Kategori: Inovasi dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM di Provinsi Lampung
• Advokat Provinsi Lampung, Ridho Juansyah, S.H.
Kategori: Profesionalisme dan Pengabdian dalam Bidang Hukum

Sebagai organisasi yang menaungi wartawan media daring, IWO Lampung menegaskan peran strategis pers dalam pembangunan daerah. Menurut Aprohan, media bukan hanya alat kontrol sosial, tetapi juga mitra solutif yang memberikan dukungan melalui penyebaran informasi yang konstruktif.

“Kami ingin terus menjadi mitra kritis sekaligus solutif. Pemberitaan kami harus menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, mendorong percepatan pembangunan, serta menjaga integritas demokrasi,” tutup Aprohan.

Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan organisasi profesi wartawan yang bergerak di bidang media online. Selama 13 tahun berdiri, IWO telah menjadi bagian penting dalam menjaga independensi pers, menyuarakan kepentingan publik, serta memperkuat kolaborasi antara jurnalis dan elemen strategis bangsa.

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Perkuat Komitmen Layanan dan Kolaborasi BPJS Kesehatan di Tahun 2025

Lampung -- RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung kelas A, terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, unggul, adil, kompeten, harmonis, dan ikhlas kepada masyarakat.

Dengan dukungan penuh dari BPJS Kesehatan, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek melakukan berbagai pengembangan layanan dan inovasi sistem digital untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui integrasi Pojok Mobile JKN (MJKN), sistem pendaftaran online berbasis NIK/KTP, finger print, e-SEP, dan e-rujukan.

RSUD Dr. H. Abdul moeloek menegaskan bahwa kolaborasi dengan BPJS Kesehatan tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Fokus utama di tahun 2025 adalah peningkatan mutu layanan, pengembangan SDM, serta percepatan transformasi digital rumah sakit.

Dari sisi mutu, indikator kinerja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek menunjukkan peningkatan signifikan, di antaranya efisiensi pelayanan, pemangkasan waktu tunggu antrian melalui sistem digital, serta integrasi pengaduan masyarakat secara langsung di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan layanan rawat jalan.

Saat ini, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek memiliki lebih dari 2.000 pegawai dengan ratusan tenaga medis, termasuk lebih dari 150 dokter spesialis dari berbagai bidang. Jumlah ini menjadikan RSUDAM sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Provinsi Lampung.

Dengan lahan seluas 81.486 m² dan kapasitas pelayanan lebih dari 1.000 tempat tidur rawat inap berbagai kelas, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek kini menjadi pusat rujukan utama dan rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Kolaborasi antara RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dan BPJS Kesehatan menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang modern, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat.

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek secara konsisten mengimplementasikan janji layanan sebagai komitmen utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pasien. Melalui penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, rumah sakit memastikan setiap pasien mendapatkan perlakuan yang adil, cepat, dan profesional sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Seiring dengan itu, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek terus melakukan transformasi mutu layanan secara menyeluruh dengan mengadopsi teknologi digital dan sistem manajemen mutu terkini. Upaya ini mencakup peningkatan efisiensi proses pelayanan, pengurangan waktu tunggu, serta penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut keluhan pasien. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan klinis, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek pelayanan kesehatan.

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) yang terintegrasi bersama BPJS Kesehatan untuk memastikan kualitas dan efektivitas layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Proses monev ini meliputi penilaian kinerja administratif, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kelancaran proses pelayanan dan klaim.

Untuk mendukung pelaksanaan monev secara optimal, RSUDAM telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan, analisis data, dan pelaporan hasil evaluasi secara berkala. Tim ini berperan penting dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta merumuskan rekomendasi tindakan korektif yang cepat dan tepat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek juga menyediakan layanan pengaduan pelanggan yang mudah diakses dan responsif, guna menampung aspirasi serta keluhan masyarakat secara langsung. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pasien. (*)

Gerakan Pangan Murah, Layanan Kesehatan dan Donor Darah Warnai Perayaan HUT PMI dan TNI AL

Bandar Lampung,– Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung bersama TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung menggelar kegiatan sosial dalam rangka memperingati HUT ke-80 TNI Angkatan Laut dan PMI tahun 2025. Acara berlangsung di Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut Panjang, Bandar Lampung, Selasa (9/9/2025).

Rangkaian kegiatan meliputi bakti kesehatan, donor darah, pembagian sembako murah, bazar UMKM, hingga gerakan pangan murah yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, khususnya di sekitar wilayah Panjang.

Ketua PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, dalam sambutannya menegaskan bahwa sinergi PMI dan TNI AL bukan hanya seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian terhadap rakyat.

“PMI bersama TNI AL terus berkomitmen hadir untuk masyarakat. Dari donor darah, penanggulangan bencana, hingga pelayanan di pesisir, semua kami lakukan demi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Komandan Lanal Lampung, Letkol Laut (P) Krido Satrio Utomo, serta seluruh jajaran yang telah mendukung kegiatan kemanusiaan ini. Menurutnya, kehadiran bazar murah di tengah inflasi sangat membantu masyarakat, terutama kaum ibu dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Sementara itu, Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Krido Satrio Utomo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL kepada rakyat sekaligus refleksi pengabdian di usia 80 tahun.

“Dengan semangat Jalesveva Jayamahe, TNI AL siap mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Sinergi dengan PMI Lampung menjadi bukti nyata semangat gotong royong untuk kesejahteraan bersama,” katanya.

Selain pemeriksaan kesehatan umum, kegiatan juga menghadirkan layanan gigi gratis, imunisasi, pembagian alat bantu kesehatan, serta pemberdayaan UMKM lokal. Sejumlah instansi turut mendukung kegiatan ini, di antaranya Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bank Indonesia Perwakilan Lampung.

Dalam kesempatan tersebut salah seorang masyarakat penerima bantuan berupa kursi roda Ibu Windi (34) tahun) asal kampung mulia jaya, kecamatan panjang, Bandar Lampung, kursi tersebut diperuntukkan bagi adiknya Seno (15 tahun) yang sejak lahir telah mengalami disabilitas.

Windi merasa senang dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak TNI AL dan PMI Provinsi Lampung atas bantuan kursi roda yang diterima adiknya.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bapak ibu TNI Angkatan Laut dan PMI Lampung, biasanya adik saya hanya di rumah, sekarang dengan kurai roda ini bisa jalan keluar rumah dan gak capek gendong," ucap Windi.

Selanjutnya dihadapan awak media, Ketua PMI Provinsi Lampung didampingi Ketua Cabang 3 Korcab III DJA I Ny. Nuke Krido Satriyo, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar di Mako Lanal Lampung ini merupakan kolaborasi dan sinergi PMI Provinsi Lampung dengan TNI Angkatan Laut untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Perayaan HUT ke-80 PMI dan TNI AL tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperluas manfaat bagi masyarakat. Kolaborasi dua lembaga ini diharapkan terus berlanjut, sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi rakyat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung Buka Ijtima’ Ulama dan Umara, Tekankan Persatuan untuk Jaga Keutuhan Bangsa

BANDAR LAMPUNG---Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Ijtima’ Ulama dan Umara yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Senin (08/09/2025) malam. Forum dua hari itu menjadi ruang pertemuan strategis antara ulama dan pemerintah dalam merumuskan langkah menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat kepercayaan publik.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya sinergi ulama dan pemerintah sebagai penopang kehidupan berbangsa. "Ulama adalah penerang hati umat, sementara umara adalah penggerak roda pemerintahan. Ketika keduanya berjalan beriringan, bangsa ini akan kokoh dan kepercayaan masyarakat terjaga," ujar Gubernur.

Gubernur Mirza menilai persatuan ulama dan pemerintah bukan sekadar simbolik. Ia mengingatkan pengalaman negara lain yang gagal menjaga keutuhan karena tidak ada kesatuan hati antara rakyat, ulama, dan pemerintah. "Bagi saya, syarat damai adalah satu hati. Forum ijtima ini tentu akan mengikat kesatuan itu," katanya.

Ia juga menyinggung peran pondok pesantren di Lampung. Menurut data pemerintah, terdapat sekitar 1.300 pondok yang berkontribusi dalam mengisi kekosongan sosial di masyarakat. "Para ulama di pondok-pondok inilah yang paham betul permasalahan umat," ucap Gubernur.

Gubernur menilai forum keagamaan semacam ini memiliki dampak langsung pada kondisi sosial politik daerah. Ia mencontohkan doa bersama yang digelar sehari sebelum aksi unjuk rasa di Lampung sebagai upaya mendinginkan suasana.

"Ijtima ini bukan pertemuan seremonial. Ini panggilan persatuan dan momentum menyatukan langkah," ujarnya.

Lebih jauh, Gubernur mengaitkan forum ini dengan visi pembangunan jangka panjang. Ia menyebut visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045" hanya bisa terwujud bila ulama, pemerintah, dan masyarakat saling bergandengan tangan.

"Ulama memberi arahan moral, pemerintah menjalankan kebijakan dengan amanah, dan masyarakat menjaga harmoni," katanya.

Ketua Umum MUI Lampung, Prof. KH. Moh. Mukri, menegaskan forum ini berfungsi sebagai penguat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. "Kita ingin Lampung menjadi contoh bahwa ulama dan umara bisa beriringan menjaga keutuhan bangsa," ujar Mukri.

Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memperkuat peran agama dan kepemimpinan dalam kehidupan bernegara.

Ijtima juga diisi tausiah dari Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH. Muhammad Cholil Nafis. Ia mengangkat tema revitalisasi peran ulama dan umara dalam menjaga kepercayaan publik. Tausiah lainnya datang dari Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, yang membawakan materi "POLRI di Tengah Gelombang Aspirasi" dengan menekankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menjaga ketertiban.

Selain jajaran Forkopimda Lampung, acara turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi, pimpinan ormas Islam, organisasi keagamaan, serta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung. Kehadiran mereka mempertegas posisi Ijtima sebagai forum lintas elemen yang memperkuat stabilitas sosial.

Ijtima’ Ulama dan Umara di Lampung menandai upaya nyata membangun keselarasan antara kekuatan spiritual dan politik. Forum ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam menjaga harmoni sosial, sekaligus memastikan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Puluhan Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik, Ini Pesan Wagub Lampung

BANDARLAMPUNG---Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/4951/VI.04/2025, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melantik 5 Pejabat Administrator dan 55 Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di Balai Keratun lt.3, Kantor Gubernur Lampung, Senin (08/09/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan pentingnya kecepatan beradaptasi bagi pejabat baru. Ia meminta agar tugas pokok dan fungsi dipahami segera tanpa menunggu lama.

"Tidak ada seremonial, tidak ada ritme yang lambat. Bapak-ibu dituntut cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap kebutuhan organisasi, dan hadir sebagai solusi," ucap Wagub.

Selain kecepatan, Wagub Jihan juga menekankan loyalitas dan tanggung jawab. Ia menegaskan loyalitas tidak hanya untuk atasan, melainkan pada nilai integritas dan kebenaran, serta pada kepentingan daerah. "Loyalitas bukan hanya kepada pimpinan semata, tetapi juga kepada Provinsi Lampung yang kita cintai," ujarnya.

Wagub Jihan menggambarkan pejabat yang ideal bukan sekadar duduk di balik meja. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mau turun ke lapangan, mendengar aspirasi, dan bekerja dengan hati. Ia bahkan mengibaratkan pejabat seperti matahari pagi yang membawa terang, semangat, dan perubahan.

Pelantikan ini, menurut Wagub Jihan, dilaksanakan di tengah dinamika politik dan sosial yang cukup memanas. Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan memiliki kemampuan adaptif dan empati yang tinggi terhadap kondisi masyarakat.

"Empati harus ditanamkan di hati, karena masyarakat saat ini sedang berada dalam situasi penuh dinamika," ucapnya.

Wagub percaya, dengan keuletan, loyalitas, dan empati, para pejabat yang baru dilantik dapat membantu Pemerintah Provinsi Lampung mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Visi ini menjadi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Pelantikan pejabat administrator dan pengawas merupakan bagian dari upaya memperkuat birokrasi yang berintegritas. Pemerintah Provinsi Lampung menilai pengisian jabatan ini penting untuk memperlancar pelayanan publik serta memastikan program strategis berjalan sesuai target.

Pelantikan tersebut juga menandai komitmen pemerintah daerah untuk menempatkan sumber daya aparatur sesuai kompetensi. Hal ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, hingga pembangunan infrastruktur berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Rakoor Pengendalian Inflasi Secara Daring

Bandar Lampung ---- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (8/9/2025).

Dalam Rakor tersebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada Agustus 2025 terjadi deflasi, dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen (yoy), serta tercatat -0,08 persen dari Juli ke Agustus 2025 (mtm). Penurunan terbesar berasal dari kelompok pangan sebesar -0,29 persen.

"Angka 2,31 % merupakan angka yang sangat baik untuk Indonesia, keseimbangan antara meringankan konsumen dan juga menyenangkan produsen," kata Mendagri.

Selain itu, Kemendagri juga mengapresiasi capaian angka inflasi nasional yang terjaga cukup baik, termasuk deflasi harga beras yang cukup signifikan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan target pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada akhir 2026. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem masih berada di level 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa.

“Itu artinya kita hanya memiliki waktu delapan bulan untuk mengkonsolidasikan dan mempercepat program-program yang kita miliki bersama,” ungkap Muhaimin.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5–5 persen pada tahun 2029, dari kondisi saat ini sebesar 8,47 persen atau 23,85 juta jiwa.

“Untuk mencapai target ini, saya mengajak kita semua untuk terus berkolaborasi mengejar angka ideal penurunan kemiskinan,” tambahnya.

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 telah menugaskan Kemenko PM untuk mengoordinasikan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan DTSEN serta mendorong sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi tiga langkah utama, yaitu :

1. Pengurangan Beban Dasar, dengan memberikan jaminan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

2. Peningkatan Pendapatan, melalui perluasan akses dan kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, serta penciptaan peluang usaha.

3. Penurunan Kantong Kemiskinan, lewat perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.

Selain itu, Menko PM juga menegaskan bahwa salah satu tugas Gubernur dalam rangka penanggulangan kemiskinan yaitu dengan memberikan dukungan masif pada program Sekolah Rakyat baik dalam perizinan lahan dan tenaga pendidik.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Masjid Raya Al-Bakrie Siap Jadi Pusat Kegiatan Keagamaan di Lampung

Bandar Lampung, — Masjid Raya Al-Bakrie yang pembangunannya telah dimulai sejak peletakan batu pertama pada 20 Februari 2023, kini telah memasuki tahap akhir penyelesaian dan direncanakan akan diresmikan pada tanggal 12 September 2025.

Hal tersebut terungkap dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, terkait persiapan peresmian Masjid Raya Al-Bakrie di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (08/09/2025). 

Dalam rapat tersebut, perwakilan Lembaga Amal Zakat Nasional (Laznas) Bakrie Amanah, Riski, menyampaikan bahwa progres pembangunan masjid telah mencapai 96% dan ditargetkan akan mencapai 98% saat peresmian nanti. Ia menambahkan, peresmian direncanakan akan di hadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Peresmian Masjid Raya Al-Bakrie Lampung direncanakan akan dilaksanakan pada Jumat, 12 September 2025, yang bertepatan dengan 19 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah. 

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Laznas Bakrie Amanah juga telah menyiapkan beberapa program yang akan dilaksanakan selama tiga hari berupa pembagian 2.000 kupon makan siang gratis di empat titik pintu masuk masjid setelah Salat Jumat, pembagian sembako untuk masyarakat, dan santunan anak yatim. 

Selain peresmian, akan diadakan program "Damai Indonesiaku" yang diselenggarakan pada Sabtu dan Minggu, 13-14 September 2025 oleh TVOne.

Program ini merupakan pusat konten religi islam yang menyentuh hati dan relevan bagi Gen Z, Milenial, dan seluruh umat islam. Damai Indonesiaku berisi kumpulan tausiyah dan ceramah yang menyajikan topik kekinian.

Program Damai Indonesiaku akan menghadirkan beberapa penceramah terkemuka, di antaranya Syeikh Ahmad Al Misry, AA Jufri Rustandi, Das'ad Latief, dan K.H. Cholil Nafis. Kegiatan ini akan dilaksanakan di dalam area masjid dan turut didukung oleh beberapa sponsor. 

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh pada seluruh rangkaian persiapan dan pelaksanaannya  

“Kami siap menyukseskan peresmian Masjid Raya Al-Bakrie. Peresmian ini adalah momen penting yang telah dinantikan, dan kami memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan khidmat.” ujar Sekdaprov.

Masjid Raya Al-Bakrie Lampung berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 59, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Dengan fasilitas lengkap, termasuk area salat pria dan wanita, area VIP, area umum, serta sebuah ballroom, masjid ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Mighrul Lappung Bersatu Jadi Mitra Strategis Pemprov dalam Pendidikan dan Ekonomi Kreatif

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendorong kontribusi strategis perempuan dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri kegiatan Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Mighrul Lappung Bersatu bertempat di Mahan Agung, Senin (08/09/2025).

Pengukuhkan dilakukan kepada  pengurus DPD Kabupaten/Kota Mighrul Lappung Bersatu yang berada di 15 kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas kehadiran organisasi Mighrul Lappung Bersatu, yang dinilai mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus memperkuat peran perempuan di berbagai bidang.

"Saya percaya kepengurusan Mighrul Lappung Bersatu ini akan menjadi mitra strategis pemerintah. Kita harus menjadikan Mighrul Lappung ini untuk menjadi wadah yang menjadikan Lampung semakin berdaya, saling menguatkan dan bersama-sama kita membangun daerah yang kita cintai," tegasnya.

Menurut Gubernur, perempuan Lampung memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Peran-peran penting wanita ini adalah jembatan menuju visi besar kita yaitu kita bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Fondasi utama dari kemajuan Indonesia ini adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Manusia tidak akan bisa bangkit, tidak akan bisa kuat, tidak akan bisa bagus tanpa sentuhan-sentuhan dari wanita," ucapnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan menggandeng Mighrul Lappung Bersatu dalam memperkuat pemberdayaan perempuan melalui bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi kreatif khususnya yang berhubungan dengan budaya Lampung.

"Mulai tahun depan, PR buat Mighrul Lappung, kami akan mengangkat 15 desa adat yang akan kami dorong pada sektor pariwisata. Jadi nanti penentuan desanya Mighrul Lappung bisa bekerja sama dengan dinas pariwisata, bagaimana desa-desa akan kita angkat untuk menjadi destinasi wisata. Kita akan benar-benar menonjolkan adatnya untuk wisata edukasi, UMKM akan kita hadirkan disana," tegasnya.

"Mighrul Lappung diharapkan dapat menjadi penguatan kapasitas perempuan agar semakin percaya diri, kompeten di berbagai bidang bukan hanya untuk orang-orang Lampung tapi baik semua masyarakat Lampung kita berikan keleluasaan bagi Mighrul Lappung untuk meningkatkan kapasitas wanita-wanita di Provinsi Lampung," sambungnya.

Gubernur berharap pengurus Mighrul Lappung Bersatu yang baru saja dikukuhkan dapat menjadi energi baru dalam memperkuat kiprah perempuan Lampung.

"Mari kita jadikan Mighrul Lappung bersatu sebagai wadah yang tidak hanya menyatukan hati, tetapi juga melahirkan karya nyata. Saya yakin dengan semangat kebersamaan perempuan Lampung akan semakin maju, berdaya, dan menjadi pilar penting bagi pembangunan daerah dan bangsa. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjadi energi baru dalam memperkuat kiprah organisasi khususnya dalam memajukan peran wanita di Provinsi Lampung," pungkasnya.

Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Mighrul Lappung Bersatu, Dwita Ria Gunadi, dan disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).