Pemprov Lampung Tegaskan Langkah Strategis Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Pangan

Bandar Lampung– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Selasa (23/9/2025).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irasan, menyampaikan bahwa perkembangan harga pangan strategis di Lampung masih menunjukkan dinamika yang perlu diantisipasi bersama. Berdasarkan data SP2KP, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025 tercatat sebesar 0,43 persen, dengan kenaikan harga terutama pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan beras.

Kenaikan harga beras terpantau signifikan di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Tanggamus (5,00%), Lampung Tengah (4,40%), Tulang Bawang Barat (2,19%), Lampung Barat (0,40%), dan Tulang Bawang (0,38%). Mengacu pada data Early Warning System (EWS) Kementerian Pertanian, Lampung juga mengalami defisit sejumlah komoditas, yakni bawang merah (2.499 ton), cabai besar (1.530 ton), dan cabai rawit (3.421 ton).

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi penyiapan agro input, mendorong pembiayaan petani melalui APBD, KUR, maupun investor, serta menghadirkan champion nasional untuk mendukung pelatihan agribisnis. Peran BUMD dan pelaku usaha lokal juga dinilai penting sebagai offtaker dan pengelola distribusi.

Selain itu, Lampung yang masih menjadi salah satu sentra produksi jagung nasional juga terus berkontribusi dalam penyediaan pangan strategis. Pada periode Januari hingga Oktober 2025, Lampung masuk dalam 10 provinsi penghasil jagung JPK-KA 14 persen.

Sejalan dengan itu, Mulyadi menegaskan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan memperkuat pengawasan distribusi gabah dan mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.

Mulyadi menambahkan, target capaian gabah kering panen tahun ini ditetapkan sebesar 3,5 juta ton, dengan prioritas pengolahan di dalam daerah guna memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha.

“Jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Bulog bersinergi melakukan pengawasan di lapangan. Langkah ini krusial untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga dan inflasi terkendali,” ucap Mulyadi.

Terkait upaya stabilisasi harga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan bahwa pemerintah bersama Bulog terus mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. Bulog Lampung siap mengeluarkan stok apabila ada permintaan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk bersinergi dengan Polda Lampung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Wapimwil Bulog Lampung terkait pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Bulog siap mengeluarkan stok apabila ada permintaan," ujar Elvira.

Sementara itu, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Lampung Lampung telah mencapai 8.696.685 kilogram. Program ini akan terus diperkuat dengan distribusi yang lebih terarah, terutama di wilayah dengan angka inflasi tinggi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Disdikbud Lampung Gandeng Bimbel untuk Dongkrak APK Perguruan Tinggi

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah serius dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari jenjang pendidikan menengah ke perguruan tinggi. Upaya ini diwujudkan dengan mengundang sejumlah lembaga bimbingan belajar (bimbel) dan kursus di wilayah Bandar Lampung untuk duduk bersama mencari formulasi yang tepat.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak lain adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses dan meningkatkan kesiapan siswa Lampung agar mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Kalau kita bicara kualitas pendidikan, maka salah satu indikatornya adalah seberapa besar anak-anak kita bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sayangnya, data yang ada saat ini belum menggembirakan. Angka siswa Lampung yang berhasil menembus PTN masih sangat kecil dibandingkan jumlah lulusan SMA/SMK kita,” ujar Thomas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Lampung berada di peringkat ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia dalam hal APK perguruan tinggi. Presentase yang dicatat hanya 22,29 persen. Dari sekitar 110 ribu siswa kelas XII di Lampung, hanya sekitar 12 ribu yang diterima di PTN tahun ini.

“Artinya, delapan dari sepuluh anak kita belum berhasil masuk ke PTN. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan. Kita ingin anak-anak Lampung punya kesempatan yang sama dengan daerah lain, agar mereka bisa membuktikan bahwa putra-putri Lampung juga mampu bersaing di tingkat nasional,” lanjut Thomas.

Menurutnya, rendahnya angka partisipasi tersebut tidak semata-mata karena kemampuan akademik, tetapi juga faktor persiapan dan motivasi siswa. Banyak di antara mereka yang tidak memahami pola seleksi nasional maupun standar kompetensi yang diujikan.

“Oleh karena itu, kami menggandeng bimbingan belajar dan lembaga kursus. Mereka sudah terbiasa mendampingi siswa menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Sinergi ini penting supaya siswa kita tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga mendapat tambahan pembekalan, strategi, serta motivasi agar percaya diri menghadapi persaingan,” jelasnya.

Dukungan dari Bimbel

Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang GO Lampung, Doni Permana S.Si., mengaku prihatin dengan rendahnya jumlah siswa Lampung yang lolos PTN, khususnya melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Namun, ia juga mengapresiasi terobosan Disdikbud Lampung.

“Kami sangat mengapresiasi gagasan dan langkah yang ditempuh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah daerah serius memikirkan masa depan siswa-siswa Lampung. Kami tentu siap berkontribusi,” kata Doni saat dihubungi, Selasa (29/9/2025).

Sebagai bentuk dukungan, GO Lampung berencana menggelar seminar motivasi dan Try Out (TO) SNBT gratis bagi siswa SMA di Lampung. Kegiatan ini dijadwalkan pada November 2025, setelah siswa mengikuti Tes TKA.

“Seperti yang disampaikan Bapak Kadis, minat siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri masih minim, dan banyak yang belum tahu sejauh mana kemampuan mereka. Untuk itu, kami ingin hadir memberi motivasi sekaligus kesempatan bagi mereka untuk mengukur diri melalui try out. Harapannya, anak-anak bisa lebih siap, lebih percaya diri, dan peluang kelulusan ke PTN meningkat,” ujarnya.

Hal senada di sampaikan oleh Manger Bimbel Platinum, M Zaini, yang menyatakan bahwa hal ini merupakan langkah baru dan inovatif dari kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

" Dimana pertama kalinya kami selaku bimbingan belajar dilibatkan dalam proses transformasi mutu pendidikan kita , kami berharap kegiatan ini menjadi stimulus awal yang sangat baik serta harus dilakukan secara berkala demi kemajuan Lampung untuk semua, " Katanya.

Harapan ke Depan

Thomas Amirico menegaskan, keberhasilan peningkatan APK perguruan tinggi bukanlah pekerjaan satu pihak saja. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan lembaga pendidikan non-formal harus berjalan bersama.

“Kalau anak-anak kita hanya belajar sendiri tanpa arahan, mereka akan sulit bersaing dengan daerah lain yang lebih siap. Kita tidak boleh membiarkan itu. Kita ingin Lampung bangkit, anak-anak kita harus punya mimpi besar, dan pemerintah hadir untuk memberi jalan,” tegasnya.

Ia berharap, sinergi yang dibangun ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Lampung. “Saya ingin ke depan, ketika kita bicara Lampung, kita bicara provinsi yang mampu melahirkan generasi unggul, mahasiswa-mahasiswa yang diterima di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Itu target kita,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimbingan belajar yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Ganesha Operator, Bimbel Abdi Negara, Bimbel Prosus Intel, Bimbel Platinum, Ruang Guru, LB Lia, English1 Lampung, Primagama, Bimbel Nings Covise, Bimbel Nurul Fikri.  (Lis)

Ketua Tim Pembina Posyandu Lampung Dorong Transformasi Layanan Dasar Posyandu

Jakarta – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan dasar Posyandu yang terintegrasi bagi masyarakat Lampung. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Senin (22/9/2025).

“Hari ini kita hadir langsung untuk mendengarkan seluruh paparan oleh Ibu Ketua Umum Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian. Apa yang disampaikan akan segera kita implementasikan di Lampung agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wulan di sela acara.

Rakornas Posyandu 2025 mengangkat tema “Penguatan Peran Posyandu dalam Mendukung Indonesia Emas 2045”, dengan fokus pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang tersebut meliputi :

Kesehatan – menjamin pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
Pendidikan – memastikan layanan pendidikan dasar terpenuhi.
Pekerjaan Umum – menjamin ketersediaan infrastruktur dasar.
Perumahan Rakyat (Perkim) – memastikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sosial – melindungi kelompok rentan melalui rehabilitasi sosial.

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) – menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan.

Transformasi Posyandu ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pencegahan stunting, pemenuhan gizi anak, dan layanan dasar lainnya.

Ketua Umum Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa Posyandu kini bukan lagi sekadar pusat layanan kesehatan, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat layanan enam bidang SPM.

“Kesamaan visi dan misi transformasi Posyandu inilah yang kami bahas hari ini. Mengapa Posyandu penting, dan langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk menyukseskan enam pelayanan ini,” jelasnya.

Lampung siap mengintegrasikan transformasi Posyandu ke dalam program daerah. Menurut Wulan, keberadaan Posyandu adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera.

Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi antar-daerah, serta memastikan Posyandu benar-benar menjadi garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung: Media Adalah Mitra Strategis Pemerintah dalam Mendorong Pembangunan Daerah

BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menghadiri Rapat Kerja Nasional dan Apel Akbar Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) dalam rangka memperingati HUT ke-3 organisasi tersebut. Acara berlangsung di Gedung Graha Bintang, Universitas Malahayati Lampung, Senin (22/9/2025).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Kominfo, Gubernur Mirza menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sarat makna. Menurutnya, ulang tahun ketiga PWDPI menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan organisasi sekaligus memperkuat peran wartawan di tengah derasnya arus informasi.

"Tiga tahun mungkin terasa singkat, tetapi cukup untuk menunjukkan arah yang jelas, membangun soliditas, serta menghadirkan karya jurnalistik yang memberi manfaat bagi masyarakat luas," ucap Ganjar membacakan sambutan Gubernur.

Gubernur menekankan bahwa rakernas yang digelar PWDPI bukan hanya agenda rutin, melainkan forum strategis untuk merumuskan gagasan, menyusun program, dan meningkatkan kualitas kerja jurnalistik. Ia optimistis, dengan semangat kebersamaan, PWDPI mampu melahirkan terobosan baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Di tengah perkembangan teknologi digital, lanjutnya, wartawan dituntut menjaga kualitas informasi yang jernih, berimbang, dan dapat dipercaya. "Melalui karya jurnalistik, wartawan berperan menjaga keutuhan bangsa, memperkuat nilai demokrasi, serta membuka wawasan publik terhadap isu pembangunan," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengapresiasi pemberian Sustainability Award 2025 kepada tokoh nasional maupun daerah. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen para pemimpin dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan hidup, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Ia menegaskan, bagi Provinsi Lampung, media adalah mitra strategis pemerintah. Besarnya potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan budaya membutuhkan dukungan pemberitaan positif, edukatif, dan membangun optimisme masyarakat.

"Pers membantu pemerintah menjembatani informasi dengan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah," katanya.

Selain itu, Ganjar Jationo juga menambahkan apresiasinya atas gagasan PWDPI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan UMKM. Ia menyatakan siap menjembatani agar gagasan tersebut terhubung dengan pihak-pihak terkait. "Nanti kita kolaborasi bersama, kita pertajam, saya bantu untuk terhubung dengan pihak-pihak terkait agar gagasan UMKM PWDPI ini dapat terwujud," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah, dalam sambutannya menyebut organisasi yang dipimpinnya kini beranggotakan lebih dari 800 media. Menurutnya, kegiatan rakernas tahun ini berlangsung selama dua hari, 20–22 September 2025, diawali apel akbar yang bertujuan menanamkan disiplin dan kecintaan anggota pada organisasi serta negara.

Nurullah juga memaparkan bahwa sebelumnya telah digelar pelatihan jurnalistik yang diikuti 180 wartawan. Tahun depan, pihaknya menargetkan 1.000 wartawan anggota PWDPI mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Ia menekankan, pers memiliki tanggung jawab tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Karena itu, PWDPI mendirikan Yayasan UMKM Merah Putih PWDPI yang diharapkan dapat berkembang di seluruh DPC se-Indonesia.

"Itulah bentuk nyata kami untuk mendorong dan mendukung perekonomian bangsa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota," kata Nurullah.

Rakernas PWDPI 2026, tambahnya, akan digelar di Kalimantan Timur. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir dari berbagai daerah untuk mengikuti agenda nasional ini.

Puncak acara ditandai dengan PWDPI Award Sustainability 2025. Salah satu penerima penghargaan adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dinobatkan sebagai Tokoh Pemimpin Muda dengan tingkat kepuasan publik mencapai 83,67 persen pada 100 hari pertama menjabat secara nasional.

Acara turut dihadiri Dewan Pembina DPP PWDPI Irjen Pol (Purn) Ike Edwin serta sejumlah pejabat daerah dan organisasi perangkat daerah.

Kegiatan ini menegaskan peran strategis pers dalam pembangunan. Dengan dukungan media, pemerintah daerah diyakini dapat menyebarkan informasi lebih efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat optimisme publik terhadap masa depan Lampung dan Indonesia. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Kembali Raih Predikat Provinsi Layak Anak

Bandar Lampung - Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura memimpin Apel Mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Senin (15/09/2025).

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung kembali meraih penghargaan "Provinsi Layak Anak (PROVILA)" dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Ini merupakan kali ketiga bagi Lampung, bersama 12 provinsi lainnya.

Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti sinergi luar biasa antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Gubernur menekankan bahwa penghargaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melindungi, menjamin hak, dan memenuhi kebutuhan anak-anak di Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan keberhasilan ini sebagai motivasi dan kepedulian. Tujuannya agar Lampung tidak hanya mempertahankan predikat Provinsi Layak Anak, tetapi juga menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh anak.

"Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita jaga bersama hak-hak mereka yang meliputi Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan, dan Partisipasi," ujar Gubernur.

Sebagai komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki layanan khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Pinggungan Sebuai.

PUSPAGA merupakan layanan berbasis masyarakat yang disediakan gratis sebagai wadah pembelajaran, edukasi, dan konseling bagi keluarga, yang ditangani oleh tenaga ahli seperti konselor dan psikolog.

Sementara itu, TPA Pinggungan Sebuai adalah tempat penitipan anak sekaligus taman asuh yang dirancang dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan mereka. Kedua fasilitas ini dapat diakses selama hari kerja di Gedung Pinggungan Sebuai, Jalan WR. Mongonsidi No. 69, Teluk Betung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Optimalkan Pengelolaan Masjid Raya Al-Bakrie

Bandar Lampung — Masjid Raya Al-Bakrie adalah wujud nyata bagaimana kerja sama pemerintah provinsi dan kota mampu menghadirkan manfaat besar bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, Lampung bukan hanya memiliki masjid megah, tetapi juga ikon kebersamaan dan persatuan umat yang akan dikenang lintas generasi.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjadikan Masjid Raya Al-Bakrie sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat Lampung. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kerja Sekda, Senin (15/9/2025).

Dalam arahannya, Marindo menekankan bahwa Pemprov Lampung akan bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam menjaga keamanan, kebersihan, dan pemanfaatan masjid yang baru diresmikan pada 12 September 2025 lalu tersebut.

“Kita anggap Masjid Al-Bakrie sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kita. Kita harus all out turun langsung, memastikan semua pemanfaatan berjalan dengan baik,” tegas Marindo.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Lampung akan mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan dukungan anggaran dan tugas masing-masing. Langkah ini diambil karena Masjid Raya Al-Bakrie bukan hanya rumah ibadah, melainkan juga simbol kebanggaan masyarakat Lampung.

Lebih jauh, Marindo menyampaikan bahwa Pemprov akan mendorong pegawai negeri sipil untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid serta memanfaatkan ballroom masjid untuk kegiatan keagamaan dan pemerintahan. “Intinya, Pemprov hadir dalam tata kelola Masjid Raya Al-Bakrie,” ujarnya.

Selain itu, berbagai program sosial dan keagamaan seperti Jumat Bersih atau Minggu Bersih akan digelar secara rutin. Upaya ini bertujuan menjaga kenyamanan jamaah sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan Islami di Lampung. “Kami ingin masyarakat merasa nyaman, baik di pelataran maupun di dalam masjid,” tambahnya.

Dalam kesempatan wawancara dengan sejumlah media, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan masjid tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Di dalam kawasan masjid memang kewenangan Pemprov, tetapi soal penataan parkir, lalu lintas, hingga aktivitas sosial di sekitar kawasan, kami perlu berkoordinasi dengan Pemkot. Semua ini harus dikelola bersama agar Masjid Raya Al-Bakrie bisa menjadi pusat kegiatan umat sekaligus ikon baru Lampung,” jelas Ganjar.

Ganjar juga menambahkan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai pemeliharaan, keamanan prasarana, serta pengaturan jadwal ibadah dan kegiatan sosial-keagamaan akan diperkuat melalui perjanjian kerja sama resmi antara Pemprov dan Pemkot. “Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis pengelolaan Masjid Raya Al-Bakrie akan semakin maksimal dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Gabah untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi pengawasan gabah pada Senin (15/9/2025). Rapat yang berlangsung di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan itu dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mulyadi Irsan, bersama sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan perwakilan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Lampung.

Dalam keterangannya usai rapat, Mulyadi menjelaskan pengawasan gabah merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Menurutnya, Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki target capaian gabah kering panen tahun ini sebesar 3,5 juta ton.

"Yang menjadi perhatian adalah pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengendalian terhadap inflasi. Inflasi daerah ini penting agar masyarakat bisa mengakses harga kebutuhan dasar, terutama beras," ujar Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa hilirisasi hasil pertanian harus dilakukan di daerah agar nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani. Dengan begitu, kesejahteraan petani meningkat, penyerapan tenaga kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat desa terdongkrak.

"Jika pengolahan dilakukan di Lampung, maka added value bisa diperoleh untuk mendukung kesejahteraan petani. Karena itu, hulu sampai hilir harus dijaga di daerah," kata Mulyadi.

Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen agar gabah tidak keluar dari Provinsi Lampung dalam bentuk bahan mentah. Untuk itu, jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Bulog diminta bersinergi melakukan pengawasan di lapangan.

"Beras ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Maka kita minta pengolahan dilakukan di Lampung, bukan di luar provinsi," ucapnya.

Mulyadi menambahkan, memang serapan Bulog Lampung terhadap gabah telah mencapai 111 persen atau sekitar 171 ribu ton. Meski demikian, gabah yang belum terserap akan tetap ditangani melalui kemitraan Bulog dengan pihak swasta dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram.

"Kita harapkan siapapun boleh membeli gabah asal pengolahannya dilakukan di Lampung. Dengan begitu, harga jual beras lebih ringan dibandingkan jika diproses di luar daerah," ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan pengusaha penggilingan padi. Perwakilan Perpadi Lampung, Haris Dianto, menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah yang melarang gabah keluar dari Lampung sebelum digiling.

"Kalau gabah sampai keluar provinsi, harga otomatis lebih tinggi. Di luar Lampung harga bisa mencapai Rp7.400 hingga Rp7.700 per kilogram. Kalau bahan baku sudah tinggi, harga beras untuk masyarakat ikut naik," kata Haris.

Ia menilai pembatasan ini penting agar harga beras tetap terkendali. Menurutnya, meski petani terlihat diuntungkan dengan harga gabah tinggi, namun pada akhirnya mereka juga dirugikan ketika harus membeli beras dengan harga mahal.

"Petani tidak serta-merta senang kalau harga gabah tinggi. Kalau harga beras ikut naik, mereka juga kesulitan saat membeli. Karena itu, harus ada keseimbangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya keberadaan penggilingan padi lokal dalam menjaga ketersediaan beras. Menurutnya, jika gabah tidak digiling di Lampung, maka berbagai produk turunan seperti dedak, katul, dan menir juga hilang manfaatnya bagi masyarakat setempat.

"Kalau hasil gilingannya di Lampung, semua ikut bermanfaat. Tenaga kerja Lampung terserap, produk sampingan bisa dipakai di sini. Sementara beras hasil gilingan boleh dipasarkan bebas, bahkan ke luar negeri," tutur Haris.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap stabilitas harga beras di Lampung tetap terjaga. Pengawasan gabah bukan hanya menyangkut kepentingan petani, tetapi juga masyarakat luas yang sangat bergantung pada akses harga beras terjangkau.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah yang tengah digencarkan pemerintah provinsi. Dampaknya diharapkan terasa langsung bagi masyarakat, baik dari sisi ketersediaan pangan maupun daya beli. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung dan 4 Bupati Temui Mentan, Perjuangkan Harga Layak untuk Petani Singkong

JAKARTA – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib petani singkong. Bersama empat bupati dari wilayah sentra produksi singkong di Lampung, Gubernur menemui langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025) malam.

Gubernur dan para bupati, yakni Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah datang membawa satu misi konkret untuk mengamankan harga singkong dan masa depan petani singkong di Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Mirza menyampaikan langsung keresahan petani singkong di Lampung akibat anjloknya harga jual di tingkat petani. Padahal, Lampung merupakan penyumbang hampir 70% produksi singkong nasional.

“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Mirza.

Gubernur menambahkan, jika situasi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin petani akan meninggalkan singkong karena sudah tidak lagi menguntungkan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik laporan dari Lampung dan langsung merespon dengan langkah konkret. Ia menyatakan akan segera mengeluarkan surat resmi penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

“Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

Selain soal harga, Mentan juga mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas singkong, agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Ia bahkan menawarkan pelatihan khusus yang akan diterapkan langsung di Lampung.

“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan," kata Amran.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa persoalan singkong bukan isu kecil. Komoditas ini menyumbang signifikan terhadap ekonomi daerah, bahkan luas lahan singkong di Lampung melampaui luas tanaman padi dan jagung.

“Kalau tata niaga singkong dibiarkan amburadul, kita kehilangan potensi ekonomi besar dan petani kehilangan mata pencaharian. Kami minta pemerintah pusat segera melakukan intervensi,” tegasnya.

Dengan langkah proaktif ini, Pemerintah Provinsi Lampung bersama kabupaten sentra singkong menunjukkan sinergi nyata untuk melindungi petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis komoditas lokal. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Luncurkan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025

BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan sistem Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 pada Rabu (10/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Lampung, Ganjar Jationo.

Peluncuran yang dipusatkan di ruang video conference Kantor Dinas Kominfotik Provinsi Lampung itu dihadiri Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Erizal, bersama jajaran anggota. Sementara itu, secara daring, acara diikuti ratusan instansi mulai dari OPD provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, hingga kepala desa serta sekolah menengah atas di seluruh Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis  yang dibacakan oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Landasan hukumnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Gubernur, badan publik memiliki kewajiban hukum menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Layanan tersebut harus diberikan secara cepat, tepat, dan sederhana agar publik dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.

Gubernur menambahkan, di era digital saat ini pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin krusial. Karena itu, peluncuran e-Monev dipandang sebagai inovasi penting untuk memantau kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.

"Melalui e-Monev ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, serta memperkuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur optimistis penerapan keterbukaan informasi yang konsisten akan memperkuat demokrasi lokal. Hal itu juga diharapkan mendorong pembangunan yang inklusif dan menjadikan Lampung sebagai contoh praktik pemerintahan modern yang responsif.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Lampung, Erizal, menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat 246 badan publik yang mengikuti e-Monev 2025. Jumlah itu terdiri dari 111 pimpinan badan publik pada sesi pertama dan 135 pada sesi kedua.

"Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang bekerja keras menyiapkan kegiatan ini hampir satu bulan penuh meski dalam keterbatasan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai amanat dari UU KIP," kata Erizal.

Ia menegaskan, e-Monev bukanlah sekadar instrumen administratif, melainkan sarana untuk mengukur tingkat kepatuhan dan konsistensi badan publik dalam menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat.

Lebih rinci, e-Monev 2025 bertujuan menjamin hak warga negara atas informasi publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain itu, Erizal menjelaskan, pengukuran kepatuhan badan publik tidak dimaksudkan sebagai pengukuran kepatuhan terhadap Komisi Informasi. Penilaian dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban badan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aspek yang diukur mencakup kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, pengelolaan sistem layanan informasi, serta mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

E-Monev juga berfungsi mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang muncul di lapangan, lalu memberikan umpan balik serta solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan ke depan.

Hasil pengukuran nantinya akan digunakan untuk menetapkan kategori kepatuhan badan publik. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui instansi mana saja yang telah menjalankan keterbukaan informasi secara optimal, dan mana yang masih memerlukan pembenahan.

Menurut Erizal, keberadaan e-Monev menjadi sarana evaluasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di setiap badan publik. Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah diharapkan terus tumbuh.

Kegiatan ini, lanjutnya, juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik disebut sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Badan publik di semua tingkatan dituntut proaktif dalam menyediakan informasi berkualitas dan mudah diakses.

Peluncuran e-Monev 2025 di Lampung menjadi langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dinilai menjadi kunci sukses dalam menguatkan transparansi di era digital.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat Lampung diharapkan semakin mudah mengakses informasi, ikut serta dalam proses pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Milad ke-13, IWO Lampung Beri Penghargaan kepada Tokoh Pendorong Percepatan Pembangunan Daerah

BANDAR LAMPUNG — Memasuki usia ke-13, Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung menggelar perayaan Milad yang sarat makna dengan memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh yang dinilai berkontribusi besar dalam percepatan pembangunan dan kemajuan Provinsi Lampung.

Acara yang digelar di Hotel Horison, Bandar Lampung, Selasa, 9 September 2025 ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, serta sejumlah insan pers, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi keagamaan dan kepemudaan.

Ketua IWO Lampung, Aprohan Saputra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk apresiasi dan pemantik semangat agar cita-cita besar menuju Lampung Maju yang diusung Gubernur dapat terwujud bersama.

“Cita-cita Gubernur untuk mewujudkan Lampung yang lebih maju tidak bisa dicapai sendiri. Dibutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak—pemerintah, legislatif, masyarakat, media, hingga pemuda,” ujar Aprohan.

Berikut ini adalah para tokoh yang menerima penghargaan dalam Milad ke-13 IWO Lampung:
• Gubernur Provinsi Lampung, Ir. Mirzani Djausal, S.T., M.T.
Kategori: Percepatan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pro-Rakyat
• Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.
Kategori: Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Efektif dan Efisien
• Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, S.Si., M.M.
Kategori: Pemuda Inspiratif dalam Menjaga Kesatuan dan Persatuan di Provinsi Lampung
• Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, S.Sos., M.M.
Kategori: Inovasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak
• Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah
Kategori: Inovasi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Berkualitas
• Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Ade Utami Ibnu, S.E.
Kategori: Dewan Etik IWO Lampung
• Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A.
Kategori: Sinergi dan Kolaborasi Efektif Antara Pemerintah dan Legislatif
• Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, S.STP., M.H.
Kategori: Inovasi dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM di Provinsi Lampung
• Advokat Provinsi Lampung, Ridho Juansyah, S.H.
Kategori: Profesionalisme dan Pengabdian dalam Bidang Hukum

Sebagai organisasi yang menaungi wartawan media daring, IWO Lampung menegaskan peran strategis pers dalam pembangunan daerah. Menurut Aprohan, media bukan hanya alat kontrol sosial, tetapi juga mitra solutif yang memberikan dukungan melalui penyebaran informasi yang konstruktif.

“Kami ingin terus menjadi mitra kritis sekaligus solutif. Pemberitaan kami harus menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, mendorong percepatan pembangunan, serta menjaga integritas demokrasi,” tutup Aprohan.

Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan organisasi profesi wartawan yang bergerak di bidang media online. Selama 13 tahun berdiri, IWO telah menjadi bagian penting dalam menjaga independensi pers, menyuarakan kepentingan publik, serta memperkuat kolaborasi antara jurnalis dan elemen strategis bangsa.

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Perkuat Komitmen Layanan dan Kolaborasi BPJS Kesehatan di Tahun 2025

Lampung -- RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung kelas A, terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, unggul, adil, kompeten, harmonis, dan ikhlas kepada masyarakat.

Dengan dukungan penuh dari BPJS Kesehatan, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek melakukan berbagai pengembangan layanan dan inovasi sistem digital untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui integrasi Pojok Mobile JKN (MJKN), sistem pendaftaran online berbasis NIK/KTP, finger print, e-SEP, dan e-rujukan.

RSUD Dr. H. Abdul moeloek menegaskan bahwa kolaborasi dengan BPJS Kesehatan tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Fokus utama di tahun 2025 adalah peningkatan mutu layanan, pengembangan SDM, serta percepatan transformasi digital rumah sakit.

Dari sisi mutu, indikator kinerja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek menunjukkan peningkatan signifikan, di antaranya efisiensi pelayanan, pemangkasan waktu tunggu antrian melalui sistem digital, serta integrasi pengaduan masyarakat secara langsung di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan layanan rawat jalan.

Saat ini, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek memiliki lebih dari 2.000 pegawai dengan ratusan tenaga medis, termasuk lebih dari 150 dokter spesialis dari berbagai bidang. Jumlah ini menjadikan RSUDAM sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Provinsi Lampung.

Dengan lahan seluas 81.486 m² dan kapasitas pelayanan lebih dari 1.000 tempat tidur rawat inap berbagai kelas, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek kini menjadi pusat rujukan utama dan rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Kolaborasi antara RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dan BPJS Kesehatan menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang modern, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat.

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek secara konsisten mengimplementasikan janji layanan sebagai komitmen utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pasien. Melalui penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, rumah sakit memastikan setiap pasien mendapatkan perlakuan yang adil, cepat, dan profesional sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Seiring dengan itu, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek terus melakukan transformasi mutu layanan secara menyeluruh dengan mengadopsi teknologi digital dan sistem manajemen mutu terkini. Upaya ini mencakup peningkatan efisiensi proses pelayanan, pengurangan waktu tunggu, serta penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut keluhan pasien. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan klinis, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek pelayanan kesehatan.

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) yang terintegrasi bersama BPJS Kesehatan untuk memastikan kualitas dan efektivitas layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Proses monev ini meliputi penilaian kinerja administratif, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kelancaran proses pelayanan dan klaim.

Untuk mendukung pelaksanaan monev secara optimal, RSUDAM telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan, analisis data, dan pelaporan hasil evaluasi secara berkala. Tim ini berperan penting dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta merumuskan rekomendasi tindakan korektif yang cepat dan tepat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek juga menyediakan layanan pengaduan pelanggan yang mudah diakses dan responsif, guna menampung aspirasi serta keluhan masyarakat secara langsung. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pasien. (*)

Gerakan Pangan Murah, Layanan Kesehatan dan Donor Darah Warnai Perayaan HUT PMI dan TNI AL

Bandar Lampung,– Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung bersama TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung menggelar kegiatan sosial dalam rangka memperingati HUT ke-80 TNI Angkatan Laut dan PMI tahun 2025. Acara berlangsung di Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut Panjang, Bandar Lampung, Selasa (9/9/2025).

Rangkaian kegiatan meliputi bakti kesehatan, donor darah, pembagian sembako murah, bazar UMKM, hingga gerakan pangan murah yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, khususnya di sekitar wilayah Panjang.

Ketua PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, dalam sambutannya menegaskan bahwa sinergi PMI dan TNI AL bukan hanya seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian terhadap rakyat.

“PMI bersama TNI AL terus berkomitmen hadir untuk masyarakat. Dari donor darah, penanggulangan bencana, hingga pelayanan di pesisir, semua kami lakukan demi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Komandan Lanal Lampung, Letkol Laut (P) Krido Satrio Utomo, serta seluruh jajaran yang telah mendukung kegiatan kemanusiaan ini. Menurutnya, kehadiran bazar murah di tengah inflasi sangat membantu masyarakat, terutama kaum ibu dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Sementara itu, Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Krido Satrio Utomo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL kepada rakyat sekaligus refleksi pengabdian di usia 80 tahun.

“Dengan semangat Jalesveva Jayamahe, TNI AL siap mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Sinergi dengan PMI Lampung menjadi bukti nyata semangat gotong royong untuk kesejahteraan bersama,” katanya.

Selain pemeriksaan kesehatan umum, kegiatan juga menghadirkan layanan gigi gratis, imunisasi, pembagian alat bantu kesehatan, serta pemberdayaan UMKM lokal. Sejumlah instansi turut mendukung kegiatan ini, di antaranya Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bank Indonesia Perwakilan Lampung.

Dalam kesempatan tersebut salah seorang masyarakat penerima bantuan berupa kursi roda Ibu Windi (34) tahun) asal kampung mulia jaya, kecamatan panjang, Bandar Lampung, kursi tersebut diperuntukkan bagi adiknya Seno (15 tahun) yang sejak lahir telah mengalami disabilitas.

Windi merasa senang dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak TNI AL dan PMI Provinsi Lampung atas bantuan kursi roda yang diterima adiknya.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bapak ibu TNI Angkatan Laut dan PMI Lampung, biasanya adik saya hanya di rumah, sekarang dengan kurai roda ini bisa jalan keluar rumah dan gak capek gendong," ucap Windi.

Selanjutnya dihadapan awak media, Ketua PMI Provinsi Lampung didampingi Ketua Cabang 3 Korcab III DJA I Ny. Nuke Krido Satriyo, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar di Mako Lanal Lampung ini merupakan kolaborasi dan sinergi PMI Provinsi Lampung dengan TNI Angkatan Laut untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Perayaan HUT ke-80 PMI dan TNI AL tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperluas manfaat bagi masyarakat. Kolaborasi dua lembaga ini diharapkan terus berlanjut, sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi rakyat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung Buka Ijtima’ Ulama dan Umara, Tekankan Persatuan untuk Jaga Keutuhan Bangsa

BANDAR LAMPUNG---Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Ijtima’ Ulama dan Umara yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Senin (08/09/2025) malam. Forum dua hari itu menjadi ruang pertemuan strategis antara ulama dan pemerintah dalam merumuskan langkah menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat kepercayaan publik.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya sinergi ulama dan pemerintah sebagai penopang kehidupan berbangsa. "Ulama adalah penerang hati umat, sementara umara adalah penggerak roda pemerintahan. Ketika keduanya berjalan beriringan, bangsa ini akan kokoh dan kepercayaan masyarakat terjaga," ujar Gubernur.

Gubernur Mirza menilai persatuan ulama dan pemerintah bukan sekadar simbolik. Ia mengingatkan pengalaman negara lain yang gagal menjaga keutuhan karena tidak ada kesatuan hati antara rakyat, ulama, dan pemerintah. "Bagi saya, syarat damai adalah satu hati. Forum ijtima ini tentu akan mengikat kesatuan itu," katanya.

Ia juga menyinggung peran pondok pesantren di Lampung. Menurut data pemerintah, terdapat sekitar 1.300 pondok yang berkontribusi dalam mengisi kekosongan sosial di masyarakat. "Para ulama di pondok-pondok inilah yang paham betul permasalahan umat," ucap Gubernur.

Gubernur menilai forum keagamaan semacam ini memiliki dampak langsung pada kondisi sosial politik daerah. Ia mencontohkan doa bersama yang digelar sehari sebelum aksi unjuk rasa di Lampung sebagai upaya mendinginkan suasana.

"Ijtima ini bukan pertemuan seremonial. Ini panggilan persatuan dan momentum menyatukan langkah," ujarnya.

Lebih jauh, Gubernur mengaitkan forum ini dengan visi pembangunan jangka panjang. Ia menyebut visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045" hanya bisa terwujud bila ulama, pemerintah, dan masyarakat saling bergandengan tangan.

"Ulama memberi arahan moral, pemerintah menjalankan kebijakan dengan amanah, dan masyarakat menjaga harmoni," katanya.

Ketua Umum MUI Lampung, Prof. KH. Moh. Mukri, menegaskan forum ini berfungsi sebagai penguat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. "Kita ingin Lampung menjadi contoh bahwa ulama dan umara bisa beriringan menjaga keutuhan bangsa," ujar Mukri.

Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memperkuat peran agama dan kepemimpinan dalam kehidupan bernegara.

Ijtima juga diisi tausiah dari Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH. Muhammad Cholil Nafis. Ia mengangkat tema revitalisasi peran ulama dan umara dalam menjaga kepercayaan publik. Tausiah lainnya datang dari Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, yang membawakan materi "POLRI di Tengah Gelombang Aspirasi" dengan menekankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menjaga ketertiban.

Selain jajaran Forkopimda Lampung, acara turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi, pimpinan ormas Islam, organisasi keagamaan, serta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung. Kehadiran mereka mempertegas posisi Ijtima sebagai forum lintas elemen yang memperkuat stabilitas sosial.

Ijtima’ Ulama dan Umara di Lampung menandai upaya nyata membangun keselarasan antara kekuatan spiritual dan politik. Forum ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam menjaga harmoni sosial, sekaligus memastikan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Puluhan Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik, Ini Pesan Wagub Lampung

BANDARLAMPUNG---Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/4951/VI.04/2025, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melantik 5 Pejabat Administrator dan 55 Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di Balai Keratun lt.3, Kantor Gubernur Lampung, Senin (08/09/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan pentingnya kecepatan beradaptasi bagi pejabat baru. Ia meminta agar tugas pokok dan fungsi dipahami segera tanpa menunggu lama.

"Tidak ada seremonial, tidak ada ritme yang lambat. Bapak-ibu dituntut cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap kebutuhan organisasi, dan hadir sebagai solusi," ucap Wagub.

Selain kecepatan, Wagub Jihan juga menekankan loyalitas dan tanggung jawab. Ia menegaskan loyalitas tidak hanya untuk atasan, melainkan pada nilai integritas dan kebenaran, serta pada kepentingan daerah. "Loyalitas bukan hanya kepada pimpinan semata, tetapi juga kepada Provinsi Lampung yang kita cintai," ujarnya.

Wagub Jihan menggambarkan pejabat yang ideal bukan sekadar duduk di balik meja. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mau turun ke lapangan, mendengar aspirasi, dan bekerja dengan hati. Ia bahkan mengibaratkan pejabat seperti matahari pagi yang membawa terang, semangat, dan perubahan.

Pelantikan ini, menurut Wagub Jihan, dilaksanakan di tengah dinamika politik dan sosial yang cukup memanas. Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan memiliki kemampuan adaptif dan empati yang tinggi terhadap kondisi masyarakat.

"Empati harus ditanamkan di hati, karena masyarakat saat ini sedang berada dalam situasi penuh dinamika," ucapnya.

Wagub percaya, dengan keuletan, loyalitas, dan empati, para pejabat yang baru dilantik dapat membantu Pemerintah Provinsi Lampung mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Visi ini menjadi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Pelantikan pejabat administrator dan pengawas merupakan bagian dari upaya memperkuat birokrasi yang berintegritas. Pemerintah Provinsi Lampung menilai pengisian jabatan ini penting untuk memperlancar pelayanan publik serta memastikan program strategis berjalan sesuai target.

Pelantikan tersebut juga menandai komitmen pemerintah daerah untuk menempatkan sumber daya aparatur sesuai kompetensi. Hal ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, hingga pembangunan infrastruktur berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Rakoor Pengendalian Inflasi Secara Daring

Bandar Lampung ---- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (8/9/2025).

Dalam Rakor tersebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada Agustus 2025 terjadi deflasi, dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen (yoy), serta tercatat -0,08 persen dari Juli ke Agustus 2025 (mtm). Penurunan terbesar berasal dari kelompok pangan sebesar -0,29 persen.

"Angka 2,31 % merupakan angka yang sangat baik untuk Indonesia, keseimbangan antara meringankan konsumen dan juga menyenangkan produsen," kata Mendagri.

Selain itu, Kemendagri juga mengapresiasi capaian angka inflasi nasional yang terjaga cukup baik, termasuk deflasi harga beras yang cukup signifikan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan target pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada akhir 2026. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem masih berada di level 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa.

“Itu artinya kita hanya memiliki waktu delapan bulan untuk mengkonsolidasikan dan mempercepat program-program yang kita miliki bersama,” ungkap Muhaimin.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5–5 persen pada tahun 2029, dari kondisi saat ini sebesar 8,47 persen atau 23,85 juta jiwa.

“Untuk mencapai target ini, saya mengajak kita semua untuk terus berkolaborasi mengejar angka ideal penurunan kemiskinan,” tambahnya.

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 telah menugaskan Kemenko PM untuk mengoordinasikan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan DTSEN serta mendorong sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi tiga langkah utama, yaitu :

1. Pengurangan Beban Dasar, dengan memberikan jaminan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

2. Peningkatan Pendapatan, melalui perluasan akses dan kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, serta penciptaan peluang usaha.

3. Penurunan Kantong Kemiskinan, lewat perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.

Selain itu, Menko PM juga menegaskan bahwa salah satu tugas Gubernur dalam rangka penanggulangan kemiskinan yaitu dengan memberikan dukungan masif pada program Sekolah Rakyat baik dalam perizinan lahan dan tenaga pendidik.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Masjid Raya Al-Bakrie Siap Jadi Pusat Kegiatan Keagamaan di Lampung

Bandar Lampung, — Masjid Raya Al-Bakrie yang pembangunannya telah dimulai sejak peletakan batu pertama pada 20 Februari 2023, kini telah memasuki tahap akhir penyelesaian dan direncanakan akan diresmikan pada tanggal 12 September 2025.

Hal tersebut terungkap dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, terkait persiapan peresmian Masjid Raya Al-Bakrie di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (08/09/2025). 

Dalam rapat tersebut, perwakilan Lembaga Amal Zakat Nasional (Laznas) Bakrie Amanah, Riski, menyampaikan bahwa progres pembangunan masjid telah mencapai 96% dan ditargetkan akan mencapai 98% saat peresmian nanti. Ia menambahkan, peresmian direncanakan akan di hadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Peresmian Masjid Raya Al-Bakrie Lampung direncanakan akan dilaksanakan pada Jumat, 12 September 2025, yang bertepatan dengan 19 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah. 

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Laznas Bakrie Amanah juga telah menyiapkan beberapa program yang akan dilaksanakan selama tiga hari berupa pembagian 2.000 kupon makan siang gratis di empat titik pintu masuk masjid setelah Salat Jumat, pembagian sembako untuk masyarakat, dan santunan anak yatim. 

Selain peresmian, akan diadakan program "Damai Indonesiaku" yang diselenggarakan pada Sabtu dan Minggu, 13-14 September 2025 oleh TVOne.

Program ini merupakan pusat konten religi islam yang menyentuh hati dan relevan bagi Gen Z, Milenial, dan seluruh umat islam. Damai Indonesiaku berisi kumpulan tausiyah dan ceramah yang menyajikan topik kekinian.

Program Damai Indonesiaku akan menghadirkan beberapa penceramah terkemuka, di antaranya Syeikh Ahmad Al Misry, AA Jufri Rustandi, Das'ad Latief, dan K.H. Cholil Nafis. Kegiatan ini akan dilaksanakan di dalam area masjid dan turut didukung oleh beberapa sponsor. 

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh pada seluruh rangkaian persiapan dan pelaksanaannya  

“Kami siap menyukseskan peresmian Masjid Raya Al-Bakrie. Peresmian ini adalah momen penting yang telah dinantikan, dan kami memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan khidmat.” ujar Sekdaprov.

Masjid Raya Al-Bakrie Lampung berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 59, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Dengan fasilitas lengkap, termasuk area salat pria dan wanita, area VIP, area umum, serta sebuah ballroom, masjid ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Mighrul Lappung Bersatu Jadi Mitra Strategis Pemprov dalam Pendidikan dan Ekonomi Kreatif

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendorong kontribusi strategis perempuan dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri kegiatan Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Mighrul Lappung Bersatu bertempat di Mahan Agung, Senin (08/09/2025).

Pengukuhkan dilakukan kepada  pengurus DPD Kabupaten/Kota Mighrul Lappung Bersatu yang berada di 15 kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas kehadiran organisasi Mighrul Lappung Bersatu, yang dinilai mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus memperkuat peran perempuan di berbagai bidang.

"Saya percaya kepengurusan Mighrul Lappung Bersatu ini akan menjadi mitra strategis pemerintah. Kita harus menjadikan Mighrul Lappung ini untuk menjadi wadah yang menjadikan Lampung semakin berdaya, saling menguatkan dan bersama-sama kita membangun daerah yang kita cintai," tegasnya.

Menurut Gubernur, perempuan Lampung memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Peran-peran penting wanita ini adalah jembatan menuju visi besar kita yaitu kita bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Fondasi utama dari kemajuan Indonesia ini adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Manusia tidak akan bisa bangkit, tidak akan bisa kuat, tidak akan bisa bagus tanpa sentuhan-sentuhan dari wanita," ucapnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan menggandeng Mighrul Lappung Bersatu dalam memperkuat pemberdayaan perempuan melalui bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi kreatif khususnya yang berhubungan dengan budaya Lampung.

"Mulai tahun depan, PR buat Mighrul Lappung, kami akan mengangkat 15 desa adat yang akan kami dorong pada sektor pariwisata. Jadi nanti penentuan desanya Mighrul Lappung bisa bekerja sama dengan dinas pariwisata, bagaimana desa-desa akan kita angkat untuk menjadi destinasi wisata. Kita akan benar-benar menonjolkan adatnya untuk wisata edukasi, UMKM akan kita hadirkan disana," tegasnya.

"Mighrul Lappung diharapkan dapat menjadi penguatan kapasitas perempuan agar semakin percaya diri, kompeten di berbagai bidang bukan hanya untuk orang-orang Lampung tapi baik semua masyarakat Lampung kita berikan keleluasaan bagi Mighrul Lappung untuk meningkatkan kapasitas wanita-wanita di Provinsi Lampung," sambungnya.

Gubernur berharap pengurus Mighrul Lappung Bersatu yang baru saja dikukuhkan dapat menjadi energi baru dalam memperkuat kiprah perempuan Lampung.

"Mari kita jadikan Mighrul Lappung bersatu sebagai wadah yang tidak hanya menyatukan hati, tetapi juga melahirkan karya nyata. Saya yakin dengan semangat kebersamaan perempuan Lampung akan semakin maju, berdaya, dan menjadi pilar penting bagi pembangunan daerah dan bangsa. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjadi energi baru dalam memperkuat kiprah organisasi khususnya dalam memajukan peran wanita di Provinsi Lampung," pungkasnya.

Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Mighrul Lappung Bersatu, Dwita Ria Gunadi, dan disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).