Kanim Jakpus Goes To School: Sosialisasi Keimigrasian di SMA Negeri 4 Jakarta Sambut HUT RI ke-80

Jakarta — Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menggelar kegiatan Kanim Jakpus Goes To School di SMA Negeri 4 Jakarta. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada generasi muda terkait pengetahuan keimigrasian di era digital saat ini.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, Bismo Surono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pelajar dengan wawasan seputar paspor, visa, serta peran imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara.

“Melalui kegiatan Kanim Jakpus Goes To School, kami ingin memastikan bahwa generasi muda memahami prosedur, aturan, dan manfaat layanan keimigrasian secara benar. Kami berharap pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bekal berharga bagi para siswa di masa depan,” ujarnya,  Kamis 14 Agustus.

Kepala SMA Negeri 4 Jakarta, Achmad Subekti, menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi kehadiran tim Imigrasi Jakarta Pusat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang telah hadir di sekolah kami. Pengetahuan tentang keimigrasian bukan hanya penting bagi siswa yang akan bepergian ke luar negeri, tetapi juga sebagai bekal apabila nanti anak-anak ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri,” ungkapnya.

Materi sosialisasi disampaikan secara interaktif oleh tim dari Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan. Pelajar diajak mengenal berbagai jenis dokumen perjalanan, prosedur pembuatan paspor, hingga peran imigrasi dalam keamanan nasional.

Melalui program Kanim Jakpus Goes To School, diharapkan para pelajar tidak hanya memahami fungsi dan peran imigrasi, tetapi juga mampu menjadi agen informasi yang menyebarkan pengetahuan ini kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Antusiasme terlihat dari banyaknya siswa yang aktif bertanya dan berpartisipasi dalam sesi diskusi. Salah satu siswa, Aulia,  mengaku mendapatkan banyak wawasan baru.

“Saya jadi tahu kalau paspor punya masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang sebelum habis. Penjelasannya mudah dimengerti dan membuat saya tertarik untuk belajar lebih banyak tentang imigrasi,” ujarnya.(lis)

100 Biopori Dibuat Mahasiswa KKN UIN Raden Intan Lampung di Susunan Baru

Bandar Lampung – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 85 UIN Raden Intan Lampung berhasil merealisasikan program pelestarian lingkungan melalui pembuatan 100 lubang resapan biopori di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang berlangsung selama tujuh hari, mulai 2 hingga 8 Agustus 2025, ini mendapat sambutan positif dari warga setempat.

Program ini bertujuan mengatasi permasalahan lingkungan yang kerap dihadapi masyarakat, seperti minimnya area resapan air dan genangan yang muncul saat hujan. Lubang resapan biopori dipilih sebagai solusi karena mampu mempercepat penyerapan air hujan ke dalam tanah, sekaligus membantu menjaga keseimbangan ekosistem.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan survei lokasi untuk menentukan titik pembuatan lubang, didampingi pamong setempat. Lokasi yang dipilih meliputi pekarangan rumah warga dan area dekat fasilitas umum. Dengan menggunakan peralatan manual seperti linggis dan bor biopori, setiap lubang dibuat berdiameter sekitar 10–15 sentimeter dan kedalaman 80–100 sentimeter. Setelah itu, lubang dilapisi pipa PVC yang telah diberi lubang, lalu ditutup menggunakan penutup pipa berlubang.

Mahasiswa KKN tidak hanya fokus pada pembuatan lubang, tetapi juga memberikan edukasi kepada warga mengenai fungsi biopori dan cara perawatannya agar tetap optimal. Titik lokasi pemasangan tersebar di Lingkungan 1 (RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 07) dan Lingkungan 2 (RT 01, RT 03). Partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini, mulai dari membantu proses pengeboran, meminjamkan peralatan, hingga menyediakan lahan pekarangan untuk pemasangan biopori.

Dengan terpasangnya 100 lubang resapan biopori, diharapkan daya serap air tanah di Kelurahan Susunan Baru meningkat dan risiko genangan berkurang. Langkah ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui aksi sederhana namun bermanfaat.

Penanggung jawab pembuatan biopori, M. Sofyan, menyampaikan harapannya. “Kami berharap pembuatan lubang resapan biopori ini dapat membantu masyarakat Kelurahan Susunan Baru terhindar dari genangan air berlebih saat hujan deras, khususnya di lokasi rawan banjir,” ujarnya. (Lis)

Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Pasang Plang Sampah di Titik Rawan Buang Limbah

Bandar Lampung, Jumat (1/8/2025) – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 85 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung melaksanakan program pemasangan plang edukasi dan sanksi sampah di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

Kegiatan ini dipusatkan di Jalan Sultan Badarudin II Nomor 38-3 dan dihadiri oleh Kepala Lingkungan 1, Hartoso, S.E. serta melibatkan aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga setempat.

Plang yang dipasang berisi pesan-pesan edukatif tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan informasi mengenai sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Ketua Kelompok KKN 85, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program KKN yang berlangsung selama 40 hari. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang bertanggung jawab serta menumbuhkan efek jera terhadap perilaku membuang sampah sembarangan.

“Kami melakukan survei terlebih dahulu untuk mengidentifikasi titik-titik rawan sampah. Setelah itu, kami merancang dan membuat plang, berkoordinasi dengan perangkat kelurahan untuk mendapatkan izin, lalu melakukan pemasangan bersama seluruh anggota kelompok,” jelasnya.

Adapun tujuan dari kegiatan ini meliputi:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar;

Mengurangi praktik pembuangan sampah sembarangan yang mencemari lingkungan;

Memberikan edukasi dan efek jera melalui pengetahuan mengenai sanksi yang diatur dalam peraturan daerah.

Salah satu peserta KKN, Kaila, menyampaikan harapannya agar program ini dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

“Kegiatan ini kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat. Semoga masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jika lingkungan kita bersih, dampaknya akan kembali ke kita juga, baik dari sisi keindahan maupun kesehatan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, UIN Raden Intan Lampung berharap dapat membekali mahasiswa sebagai agen perubahan yang tidak hanya peka terhadap persoalan lingkungan, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. (*)

Dian Wahyu Kusuma–Vina Oktavia Terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Bandar Lampung

Bandar Lampung,l — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung secara resmi menetapkan Dian Wahyu Kusuma (Lampung Geh) sebagai Ketua dan Vina Oktavia (Kompas) sebagai Sekretaris untuk periode 2025–2028. Keduanya terpilih melalui musyawarah anggota dalam Konferensi Kota (Konferta) X AJI Bandar Lampung, yang diselenggarakan secara demokratis pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Dian Wahyu Kusuma melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua, setelah sebelumnya menjabat Ketua AJI Bandar Lampung 2022–2025 bersama M. Yoga Nugroho.

Dalam pidato perdananya, Dian menyoroti sejumlah tantangan yang akan dihadapi jurnalis di Lampung ke depan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong kesejahteraan jurnalis sebagai bagian dari ekosistem pers yang adil dan setara.

“Kemerdekaan pers adalah fondasi utama demokrasi. Namun, kebebasan ini masih kerap mendapat tekanan—baik secara ekonomi, hukum, maupun dalam bentuk kekerasan terhadap jurnalis. AJI harus menjadi garda terdepan dalam melindungi jurnalis dan memperjuangkan ruang kebebasan berekspresi,” ujar Dian.

Senada dengan itu, Vina Oktavia menekankan bahwa kepengurusan baru akan fokus pada penguatan kapasitas anggota, pengembangan program kerja yang inovatif, serta perluasan jejaring kolaborasi untuk memperkuat advokasi organisasi.

“Kami akan menghadirkan program-program baru yang tidak hanya responsif terhadap isu kebebasan pers, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekosistem media digital,” kata Vina.

Di bawah kepemimpinan Dian–Vina, AJI Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan pers, menciptakan ruang belajar yang inklusif bagi jurnalis muda, serta memperkuat solidaritas antaranggota sebagai komunitas profesi yang independen dan progresif.(lis)

Program Gizi Sebagai Persiapan Indonesia Emas 2045, BGN Bimtek di Lampung

Bandar Lampung - Badan Gizi Nasional (BGN)melalui Deputi Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I menggelar bimbingan teknis bagi 2.200 peserta guna mendukung program peningkatan gizi di sekolah, pesantren, serta bantuan untuk balita dan ibu hamil.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Asta Cipta Presiden RI ke-8 sekaligus langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan SDM tenaga penjamah makanan. 

Direktur Deputi Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I Badan Gizi Nasional, Wahyu Widisetyanta, menekankan pentingnya distribusi makanan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Program ini dinilai krusial dalam menyiapkan generasi unggul menjelang 2045. 
"Untuk saat ini sudah terdapat 44 SPPG di Lampung, dan akan terus bertambah secara bertahap dan tentu saja hal ini melibatkan stake holder dari pihak terkait seperti Forkopimda dan pihak lainnya," kata Wahyu, di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Sabtu (31/5).

Pelatihan tenaga penjamah makanan menjadi fokus utama, dengan total 2.200 peserta bimbingan teknis. Hal ini bertujuan memastikan kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan. 

"Saat ini, Lampung telah memiliki 44 Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) yang akan dikembangkan secara bertahap. Kolaborasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan ekspansi ini," ungkap dia.

Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses gizi berkualitas sekaligus mendukung visi pemerintah dalam mengurangi stunting dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. (Ndi)

9.120 Kendaraan dari 90 Perusahan tak Bayar Pajak!

BANDARLAMPUNG-Luar biasa. Ribuan kendaraan dari tidak kurang dari 90 perusahaan tak setor pajak kendaraan bermotor (PKB) ke pemerintah daerah alias negara. 

Tak setor pajak  PKB massal ini terjadi hingga 2024. Informasi yang diperoleh, pemerintah telah melakukan pemberitahuan  ke masing-masing perusahaan. Namun belum banyak yang memberikan jawaban atas surat yang dilayangkan.

Jumlah terbanyak berasal dari dua perusahaan. Pertama PT Mitra Bisnis Madani dan kedua PT Great Giant Pineapple.  Mitra Bisnis Madani memiliki 1.037  unit kendaraan sementara Great Giant Pineapple berjumlah 1.031 unit a.

Kabid Pajak Bapenda Lampung Intania Purnama seperti dilansir dari Harian Momentum mengaku, sudah melayangkan surat kepada seluruh perusahaan yang menunggak. Intan berharap, perusahaan tersebut bisa menindaklanjutinya dengan membayar PKB.

"Kita sudah berkirim surat, semoga ada tindaklanjutnya dalam waktu dekat," kata Intan.

Menurut dia, data tersebut berdasarkan tahun terakhir perusahaan membayar pajak kendaraan. Meski demikian, ada satu perusahaan yang telah menjawab surat dari Bapenda.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lampung Slamet Riadi berharap, perusahaan-perusahaan yang memiliki kendaraan bisa membayarkan pajaknya.

 “Dengan diberitakannya ini, diharapkan perusahaan-perusahaan bisa membayar pajaknya," kata Slamet.

Sayangnya, dia belum dapat menjelaskan, berapa potensi dari kendaraan yang menunggak pajak tersebut. “Potensinya belum kita hitung. Kita baru hitung perusahaan dan jumlah kendaraannya saja," sebutnya. 

PTPN IV PalmCo Raih Sertifikat SMAP Dari TUV Rheinland di Hari Anti Korupsi Sedunia

Pekanbaru - PTPN IV PalmCo, Sub Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) yang mengelola perkebunan sawit terluas di dunia berkomitmen melaksanakan tata kelola perusahaan perkebunan lestari dan berkelanjutan, sebagai bagian untuk mewujudkan program pemerintah menuju swasembada pangan dan energi nasional.

Selain memperkuat inovasi dan pendekatan digitalisasi berbasis Internet Of Things (IoT), perusahaan yang dinakhodai Jatmiko Santosa sebagai Direktur Utama itu berkomitmen melaksanakan good corporate governance melalui sertifikasi manajemen anti penyuapan (SMAP) ISO 370001. 

"Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember ini, kami menyampaikan bahwa ini bukan sebagai peringatan tahunan semata. Melainkan komitmen kami untuk mewujudkan perusahaan yang bersih, berkelanjutan, serta mendukung cita-cita kami, yakni tidak hanya perusahaan perkebunan terluas di dunia, namun sebagai world class agriculture company on the plantet," kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Sertifikasi SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional yang kredibel, TUV Rheinland ini merupakan bukti kepatuhan Perusahaan terhadap tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

Raihan sertifikasi ini merupakan salah satu upaya PTPN IV PalmCo dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk menunjang setiap aktivitas bisnis perusahaan yang genap berusia setahun awal Desember ini. Selain itu, dengan adanya sertifikasi ini, Jatmiko berharap manajemen dapat melakukan kontrol ketat dan meminimalisir terjadinya praktik-praktik penyuapan, gratifikasi dan pemerasan.

"Kita laksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 ini secara komprehensif. Ini adalah bagian dari komitmen penerapan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan dan konsistensi PTPN IV PalmCo untuk turut mendukung program food and energy security nasional," ujarnya. 

Dalam mendapatkan sertifikasi ISO 37001, PTPN IV PalmCo telah melalui serangkaian proses yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Proses awal dilakukan dengan peningkatan awareness yang dilanjutkan dengan  pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), dilanjutkan dengan persiapan dokumentasi & persyaratan, audit internal, tinjauan manajemen hingga proses eksternal sertifikasi eksternal TUV Rheinland.

Berbagai proses telah dilaksanakan dan persyaratan – persyaratan wajib pun telah dipenuhi, mulai dari sosialisasi terkait penerapan SMAP hinga komitmen bersama. 

Menurut Jatmiko, insan PTPN IV PalmCo mutlak berahklak, lepas dari praktik-praktik kecurangan agar mampu profesional dan menjadi bagian dari keunggulan bersaing (competitive advantage) perusahaan memasuki era industri 4.0, termasuk meraih kepercayaan dari para stakeholder (supplier, investor, konsumen, pemerintah, karyawan dan masyarakat).

Ia menjabarkan bahwa langkah itu dilakukan dengan beragam upaya. Seperti penguatan whistle blowing system melalui transparansi dan distribusi nomor ponsel miliknya, tidak hanya kepada karyawan namun terhadap seluruh stakeholders.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa PTPN IV PalmCo juga menerapkan pola reward dan punishment melalui penegakan sanksi terhadap seluruh pelanggaran tata kelola yang selaras dengan aturan yang berlaku.

“Integritas, ketaatan SOP dan validitas report, menjadi poin penting dalam menerapkan strategi ini,” tegasnya.

Semua langkah itu dibarengi dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana transformasi digital melalui PalmCo Business Cockpit (PBC) yang diresmikan awal bulan ini sehingga  pengawasan jadi jauh lebih efektif, validasi data, dan reporting secara realtime.

“Mengedepankan teknologi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menjadikan budaya anti korupsi di Perusahaan,” demikian Jatmiko.

Polda Lampung Fasilitasi Aspirasi Petani dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

LAMPUNG SELATAN – Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Lampung, bersama elemen masyarakat, LSM, dan mahasiswa, mendatangi Mapolda Lampung pada Kamis (17/10/2024). 

Mereka menyampaikan aspirasi terkait penghentian penyelidikan dugaan perusakan lahan di wilayah Kota Baru dan meminta kelanjutan penanganan kasus tersebut.

Kelompok petani ini datang dengan 25 truk dan belasan mobil pickup dari Lampung Timur dan Lampung Selatan. Mereka berharap Polda Lampung segera menindaklanjuti laporan terkait perusakan tanaman di lahan yang digarap oleh petani setempat.

Kadiv Advokasi YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, mengungkapkan desakan agar Polda Lampung segera mengungkap pelaku yang diduga terlibat dalam mafia tanah di Desa Sripendowo dan beberapa desa lainnya. 

Menurutnya, petani Kota Baru menghadapi ancaman kehilangan lahan akibat ulah oknum yang diduga berkolaborasi dengan pihak tertentu.

"Petani penggarap Kota Baru terancam kehilangan lahan karena perampasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka juga menghadapi tekanan ekonomi dalam hidup," jelas Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa laporan penggusuran yang diajukan oleh para petani justru dihentikan di tahap penyelidikan. Hal ini memicu ketidakpuasan karena para petani merasa hak-hak mereka tidak dilindungi.

Menanggapi aspirasi ini, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, menyatakan bahwa Polda Lampung telah menerima keluhan para petani dan berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini secara adil.

"Kami menerima aspirasi yang disampaikan oleh para petani dengan baik. Polda Lampung berkomitmen untuk membantu mencari solusi yang terbaik, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," ujar Kombes Pol Umi.

Selain itu, Kombes Pol Umi menegaskan bahwa Polda Lampung akan menangani setiap laporan masyarakat secara serius dan berupaya menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

"Polda Lampung akan memastikan setiap laporan ditangani dengan serius dan tidak memihak. Kami meminta semua pihak bersabar dan mengikuti proses hukum yang ada," lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung akan melakukan asistensi terhadap penanganan pengaduan di Polres Lampung Timur, serta berkoordinasi dengan BPN Lampung Timur dan Kanwil ATR/BPN Lampung untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah ini. 

Selain itu, Polda juga akan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan terkait gelar perkara atas dugaan tindak pidana perusakan yang dilaporkan.

"Polda Lampung akan terus bekerja secara profesional, tidak berpihak, dan transparan dalam menangani kasus ini, dengan tetap berpedoman pada hukum yang berlaku," tutup Kombes Pol Umi.

KABIDHUMAS POLDA LAMPUNG

Kombes Pol Umi Fadilah Astutik S.Sos.S.I.k.M.Si.,

Email: humaspoldalampung@gmail.com

Twitter: @humaspoldalpg

FB: humas_poldalampung

IG : @humas_poldalampung

Regional Head PTPN I Regional 7 Tuhu Bangun Terima Kunjungan Danbrigrif

Danbrigif 4 Mar Kolonel Mar Supriadi Tarigan. bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahim ke PTPN I Regional 7 Lampung, Selasa (15/10/2024).

 Kunjungan tersebut berlangsung di ruang Regional Head PTPN I Regional 7, Bandarlampung.

Rombongan diterima langsung oleh Regional Head PTPN I Regional 7 Tuhu Bangun, SEVP Business Support PTPN I Regional 7 Bambang Agustian dan SEVP Business Support PTPN IV Regional 7 Bambang Eko Prasetyo, dan para Kepala Bagian. Dalam kunjungannya, Danbrigif 4 Mar Kolonel Mar Supriadi Tarigan, didampingi Danyonif 9 Mar Letkol Mar Achmad Toripin, S.A.P., M. Tr. Opsla, dan Letda Mar Saut Monang Sinaga.

Pada kesempatan itu, Danbrigif 4 Mar Kolonel Mar Supriadi Tarigan mengucapkan terima kasih atas penerimaan hangat jajaran PTPN I Regional 7 dan KSO PTPN IV Regional 7, sinergisitas yang telah terjalin dengan Korp. Marinir.

“Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahim yang selama ini sudah terjalin dibidang pengamanan. Kedepan kita akan lebih baik lagi dalam melakukan pengawalan. Dan akan bekerjasama dalam bidang pelatihan kedisiplinan, pendidikan, latihan dan keamanan,” papar Supardi.

Menurutnya, Brigrif berperan penting dalam menjaga kondusifitas serta menjamin keamanan diwilayahnya, termasuk dalam mengamankan aset-aset BUMN seperti PTPN yang ada di wilayah Lampung, sehingga kondisi tetap aman.

Region Head Tuhu Bangun menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Danbrigrif dengan timnya. 

Misi pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan didukung pengamanan yang kondusif merupakan bagian dari menjalankan program Program Strategis Nasional (PSN).

Ia juga menjelaskan kondisi keamanan produksi yang ada di PTPN. Diseluruh kebun PTPN yang letaknya mendekati perkotaan saat ini sudah dilakukan pengamanan dengan dibuatkan parit gajah. Parit gajah ini untuk menimalisir pencurian hasil produksi.

Namun, meskipun sudah ada parit gajah tetap saja, masih pencurian buah di sekitar kebun. Ini yang diminta untuk diskusikan bagaimana mengatasinya.

Kepada Danbrigrif, Tuhu Bangun meminta bantuan bagaimana standar keamanan yang akan diberikan oleh pasukannya. Sistem dan struktur tenaga keamanan yang paling pas dengan memanfaatkan teknologi.

Apakah dilakukan memasang portal atau ditambah dengan pos pos jaga yang memudahkan teman-teman berkoodinasi.

Tuhu juga menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut. Ia menjelaskan PTPN Regional 7 mengelola wilayah di tiga provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu dangan focus pada budidaya dan pengelolaan teh, karet, tebu serta kelapa sawit.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara TNI dan PTPN Regional 7 dalam upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja masing-masing. (***)

Hanifah Sosperda di Pesawaran

Pesawaran- Anggota DPRD Lampung, Hanifah sosialisasi peraturan daerah di Pesawaran.
Kata dia, Rembug Desa memilik kekuatan hukum yang mutlak dan keterwakilan perempuan memiliki porsi yang jelas yaitu 30 persen. Musyawarah apapun yang dilakukan dalam tatanan pemerintahan, khususnya Desa. Jika tidak ada keterwakilan perempuan, dapat dipastikan tidak sah.

Salah satu narasumber, Nawawi mengatakan kegiatan sosialisasi Perda ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung. Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar penyelesaian persoalan di tatanan Desa dapat terselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

“Persoalan tatanan Desa beragam. Dan upayakan tidak ada penyelesaian persoalan diselesaikan ke tanah hukum. Utamakan, tempuh jalan kekeluargaan," kata dia, Sabtu (28/092024).

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifah. di hadapan Pengurus dan anggota Muslimat NU SeKabupaten Pesawaran meminta peran Aktif yang dimaksud. Ibu - ibu muslimat NU dapat berperan dalam hal pembangunan desa dengan tujuan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Karena, dalam hal rembug desa, bukan hanya persoalan konflik semata. Tetapi, bisa juga digunakan dalam hal musyawarah tentang pembangunan.

“Nah, disini saya mengharapkan ibu-ibu Muslimat bisa ikut andil. Sehingga, untuk menggapai kemaslahatan umat, Peran Muslimat NU dapat terasa bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya seperti dilansir warta post.