Warga Panjang Tolak Provokasi Atas Nama Korban Banjir

Bandar Lampung – Aliansi Masyarakat Panjang Bersatu menolak provokasi oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan warga Panjang terkait penanganan musibah banjir di Kampung Bahari serta Kampung Baru Panjang Utara dan Panjang Selatan. Senin (28/04/2025)

Tokoh masyarakat Panjang, H. Musabaqoh, serta tokoh pemuda sekaligus praktisi hukum, Ryan, menyesalkan ulah oknum yang mengaku-ngaku mewakili warga Panjang.

"Dengan bahasa yang sangat arogan dan tanpa etika serta bermoral, kami sangat menyesalkan, apalagi dia mengaku seorang mahasiswa yang seharusnya lebih mengedepankan sopan santun," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat Panjang tidak menerima tindakan tidak terpuji dari oknum orang luar yang berdemo di depan pagar Pemkot Bandar Lampung. Mereka seolah-olah menyatakan bahwa warga Panjang dizalimi akibat keterlambatan kehadiran Walikota Bandar Lampung saat musibah banjir melanda wilayah tersebut.

"Justru warga Panjang mengucapkan terima kasih atas respon cepat pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan serta pemulihan pasca banjir bandang Senin, 21 April 2025 lalu," tuturnya.

Warga Panjang juga percaya dan mendukung penuh langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi bencana banjir ke depan.

Anwar, warga Panjang Utara, mengatakan bahwa tidak benar Walikota tidak turun ke lokasi musibah banjir.
"Karena kami sendiri yang merasakan. Bunda Eva malam-malam, hujan-hujan, sudah turun. Saya lihat camat, TNI-Polri, BPBD, Damkar, dan Pol PP ikut semua turun membantu bahu-membahu mengevakuasi warga," ucapnya.

"Kami warga Panjang merasa tersinggung dan sakit hati atas tindakan oknum yang merasa paling benar berbicara tentang lalainya penanganan banjir," tambahnya.

Dengan mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Walikota, warga Panjang merasa bahwa tindakan tersebut adalah bentuk penghinaan kepada pemimpin yang mereka pilih dan hormati.
"Biar bagaimanapun itu Walikota pilihan kami, orang tua kami. Kami mengultimatum oknum-oknum yang membawa-bawa nama warga Panjang: bila terjadi lagi, akan berhadapan langsung dengan masyarakat Panjang. Yang jelas, kami tidak terima bila mengeluarkan pendapat dengan mengatasnamakan warga Panjang," tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa warga Panjang sendiri tidak pernah ada yang ikut demo, dan mengecam keras ulah oknum yang menggelar aksi di depan Gedung Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Ribuan Warga Hadiri Tabligh Akbar dalam Spirit Kebersamaan dan Iman, Pemprov Lampung Hadirkan Usta Abdul Somad

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri secara langsung Tabligh Akbar Masyarakat Lampung bersama Ustaz Prof. Abdul Somad, yang akrab dikenal sebagai UAS.

Acara Tabligh Akbar yang digelar di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim, Kota Bandar Lampung, pada Jumat malam (25/04/2025), ini juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Tampak juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, unsur Forkopimda se-Lampung, Pj. Sekretaris Daerah, Pj. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Wakil Wali Kota Palembang, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa menurut Gubernur Lampung, terakhir kali Ustaz Abdul Somad datang ke Lampung adalah pada tahun 2018.

"Alhamdulillah, malam ini beliau kembali hadir di tengah-tengah kita. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah," ujar Ahmad Muzani.

Ribuan masyarakat Lampung yang merupakan Sahabat UAS tampak antusias memadati lokasi acara. Panitia membagi area menjadi dua shaf, yakni shaf laki-laki dan shaf perempuan, untuk kenyamanan jamaah.

Jamaah yang hadir tersebut berasal dari berbagai wilayah di Lampung, namun sebagian besar berasal dari Kota Bandar Lampung.

Salah seorang jamaah, Siti Soleha (36) warga Kemiling, mengungkapkan bahwa dirinya sudah hadir sejak sore hari demi menyaksikan tausiah langsung dari Ustaz Abdul Somad.

"Tadi sempat mendung, jadi saya ragu untuk berangkat. Tapi Alhamdulillah cuaca cerah. Kehadiran Ustaz UAS benar-benar mengobati kerinduan kami, masyarakat Lampung," ungkapnya.

Momen Tabligh Akbar ini diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam meningkatkan semangat ukhuwah, menguatkan keimanan, dan menumbuhkan semangat untuk terus berbuat kebaikan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Soal Proses Hukum Direktur Pemberitaan JakTV, Ini Kata SMSI

 

JAKARTA - Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejaksaan Agung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, mendapat perhatian khusus bagi Serikat Media Siber Indionesia (SMSI). Organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia ini, mendorong, supaya proses hukum Direktur Pemberitaan JakTV dilakukan secara akuntable dan proporsional.

“Karena yang berkembang saat ini, menimbulkan pesepsi yang beragam dimata publik, terutama dari kalangan pers. Hal itu tak lepas dari karya jurnalistik yang menjadi barang-bukti dan bagian dari pertimbangan hukum,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar SH, jumat (25/4/2025).

Sehingga, ada permintaan Kejagung untuk meninjau ulang penggunaan delik Pidana Obstruction of Justice dan membuka akses atau menjelaskan substansi konten yang dijadikan alat bukti, agar publik dapat menilai apakah konten tersebut memenuhi unsur pidana atau sekadar kritik terhadap proses hukum.

Di sisi lain, Kejagung Kejagung menilai Direksi JakTV (TB) bersama dua tersangka lainnya ( Tersangka MS dan Tersagka JS), bahwa para tersangka berupaya membuat narasi negatif melalui publikasi sejumlah berita untuk mengganggu konsentrasi penyidik. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Dalam siaran persnya Kejagung, menyebutkan Terdapat pemufakatan jahat antara Tersangka MS, Tersangka JS bersama-sama dengan Tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sementara berlangsung dengan biaya sebesar Rp478.500.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan Tersangka JS kepada Tersangka TB.

“Dewan Pers sendiri akhirnya menyikapinya dengan melakukan kunjungan resmi ke Kejaksaan Agung dan bertemu dengan Jaksa Agung pada Selasa 22 April 2025. Kemudian, dilanjutkan pada tanggal 24 April 2025, Kejaksaan Agung yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut,” tambah Makali.

Dewan Pers melalui siaran persnya, antara lain meminta agar Kejaksaan Agung melakukan pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers juga akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin.

Ketua Umum SMSI, Firdaus menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, SMSI Pusat menyampaikan sikapnya. Pertama, mendukung upaya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, sampai tuntas, demi tegakknya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Dengan proses hukum secara akuntabel dan proporsional, tanpa melanggar prinsip-prinsip kebebasan pers,” jelas Firdaus.

Kedua, mendukung langkah Dewan Pers untuk meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999.

Ketiga, SMSI mendorong Kejagung dan Dewan Pers untuk untuk saling menghormati wewenang masing-masing, dan segera membuat nota kesepahaman berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik). Supaya ada kepastian proses hukum terkait karya jurnalistik yang ditangani pihak kejaksaan. (***)

Pemprov Lampung dan APJII Bersinergi, Perkuat Digitalisasi dan Akses Internet Merata

 

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk terus bersinergi dalam mendukung berbagai program yang menggunakan layanan digital khususnya di Provinsi Lampung.

"Kami berharap APJII Wilayah Lampung dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung berbagai program seperti digitalisasi pelayanan publik, penguatan UMKM berbasis online, hingga memperluas jaringan internet ke wilayah yang selama ini masih tertinggal," ucap Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh dalam kegiatan Halalbihalal bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Pengurus Wilayah Lampung bertempat di Ballroom Hotel Radisson, Rabu (16/04/2025).

Menurut Gubernur, Internet saat ini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, sama pentingnya dengan listrik dan air bersih sehingga peran APJII dalam hal ini sungguh berarti.

"Akses terhadap informasi dan komunikasi yang merata akan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk tumbuh, belajar, berwirausaha, dan berdaya saing," ucapnya.

"Ke depan, kita ingin Lampung tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga produsen informasi daerah yang mampu menciptakan inovasi digital, melahirkan talenta-talenta kreatif, dan menjadi bagian dari ekosistem digital nasional," harapnya.

Melalui kegiatan halalbihalal ini, Gubernur berharap dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung bersama APJII dalam memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat khususnya masyarakat Lampung ke depan.

"Halal Bihalal seperti ini bukan hanya soal saling memaafkan, tapi juga tentang memperkuat jalinan kebersamaan, mempererat tali kerja sama, dan membangun komitmen bersama untuk terus melangkah ke depan, menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh juga mengukuhkan Pengurus APJII Lampung Periode 2024-2028 yang ditandai dengan pemakaian topi pada Ahmad Andi HS sebagai Ketua APJII Lampung terpilih  Periode 2024-2028. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

DWP Lampung Halal Bihalal, Perkuat Sinergi dan Komitmen Perempuan Maju

Bandar Lampung --- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung menggelar acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H bersama Penasihat DWP Provinsi Lampung dan jajaran DWP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Saung Desa, Senin (14/4/2025).

Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui peran aktif perempuan.

Penasihat DWP Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, mengajak seluruh jajaran DWP untuk berperan aktif dalam mewujudkan perempuan yang mandiri, cerdas, dan berdaya saing guna mendukung visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Wulan Mirza juga meminta agar seluruh jajaran DWP Provinsi Lampung terus menjaga sinergi dan kekompakan seperti yang ditunjukkan pada berbagai kegiatan saat bulan ramadan lalu, salah satunya, kegiatan berbagi takjil pada masyarakat. 

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran DWP untuk turut serta menyukseskan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kartini yang akan digelar pada 21 April mendatang. Salah satu agenda utama adalah Upacara bendera yang akan dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dengan seluruh petugas dari jajaran DWP Provinsi Lampung.

Selain itu, akan diselenggarakan lomba menghias nasi tumpeng dan peluncuran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) oleh TP PKK Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wulan Mirza juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus DWP Provinsi Lampung atas dedikasi dan kontribusinya menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan berbagai program organisasi.

"Harapan saya, ibu-ibu semua tetap semangat, sehat, kompak dan terus bersinergi dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan ini. Semoga ikhtiar kita dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas dapat tercapai," pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Pj. Ketua DWP Provinsi Lampung, Hanita Firsada, serta dua mantan Ketua DWP Provinsi Lampung, Mamiyani Fahrizal dan Siti Fatimah Fredy. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Tekankan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Ketangguhan Bencana

Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Focus Group Discussion (FGD) pembangunan rendah karbon berketahanan iklim dan ketangguhan bencana di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Senin (14/04/2025). 

Diskusi ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029. 

Jihan menekankan bahwa RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, yang berada pada tahapan "Penguatan Pondasi Transformasi". 

Ia menyampaikan bahwa RPJMD ini akan mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama dalam pencapaian Asta Cita pembangunan nasional. 

"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu program ekonomi menuju 8%, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM yang dilihat sebagai trisula pembangunan," ujar Wagub.

Lebih lanjut, Wagub Jihan menjelaskan bahwa pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Visi Gubernur Lampung Tahun 2025-2030, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, yang akan dicapai melalui tiga misi utama (TIGA CITA): Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif; Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif; serta Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas. 

Potensi sumber daya alam Lampung yang melimpah dan lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera menjadi modal penting untuk menarik investasi dan mendukung integrasi ekonomi, perdagangan, dan industri berskala nasional maupun global yang berwawasan lingkungan. 

Untuk mewujudkan peran tersebut, Wagub Jihan menekankan perlunya pembangunan yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana secara lebih efektif, demi melindungi masyarakat dan lingkungan. (Lis).

LKPJ 2024, Gubernur Lampung Tegaskan Komitmen Akuntabilitas dan Pembangunan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Senin (14/4/2025).

Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LKPJ ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja dalam melayani masyarakat,” ujar Mirza.

Dalam laporan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah capaian strategis selama tahun 2024, antara lain :

1. Pendidikan: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah dan kejuruan, termasuk melalui revitalisasi SMK, pengembangan program smart school, serta pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi.

2. Kesehatan: Penurunan angka stunting, perluasan cakupan imunisasi, serta penguatan layanan rujukan menjadi fokus utama di sektor kesehatan.

3. Infrastruktur: Pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman terus ditingkatkan demi mendukung konektivitas antarwilayah.

4. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan: Program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan berhasil mendongkrak produktivitas petani dan nelayan.

5. Investasi dan UMKM: Pemerintah terus menyederhanakan proses perizinan, memfasilitasi promosi investasi, dan menyediakan pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal.(lis)

Gubernur Lampung Tegaskan TNBBS Tak Boleh Alih Fungsi

Bandar Lampung, — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak boleh dialihfungsikan menjadi areal perkebunan maupun pemukiman. TNBBS merupakan salah satu situs Warisan Dunia UNESCO yang wajib dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

“Ini adalah warisan dunia, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya,” ujar Gubernur saat diwawancarai di Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/4/2025).

Gubernur yang akrab disapa Kyai Mirza itu menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah menerima berbagai laporan dari pihak TNBBS mengenai persoalan yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam upaya mitigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Menurutnya, persoalan di TNBBS sangat kompleks, mulai dari konflik agraria, pembayaran pajak, hingga keberadaan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di dalam kawasan. Pemerintah saat ini sedang mendalami asal-usul para perambah yang disebut berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Semendo, Banten, dan Bengkulu.

“Kalau warga Lampung asli yang sudah hidup turun-temurun di sana, mereka justru tahu bagaimana hidup berdampingan dengan gajah dan harimau tanpa saling mengganggu. Mereka menghormati alam,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa yang menjadi persoalan besar adalah adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pendatang. “Warga lokal sudah paham kawasan ini tidak boleh diganggu, karena merupakan kawasan konservasi dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBBS, Ismanto, menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang kini tinggal dan beraktivitas di dalam kawasan TNBBS merupakan perambah. Tipologi masyarakat pun beragam—ada yang berasal dari Lampung Barat dan ada pula yang dari luar daerah.

“Beberapa bahkan mengklaim telah membayar pajak dan menolak keluar dari kawasan. Padahal, berdasarkan aturan, tanah itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” jelas Ismanto. (Lis)

Perkuat Sinergi, TP. PKK Provinsi Lampung Gelar Rapat Koordinasi

Bandar Lampung, -- Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi yang dirangkai dengan kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H, bertempat di Kantor PKK Provinsi Lampung, Senin (14/04/2025).

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari dan diikuti segenap jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi digelar untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjalankan program kerja PKK Provinsi Lampung ke depan.

Dalam sambutannya Purnama Wulan Sari mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar halal bihalal, melainkan momen yang sangat berharga untuk menjalin kebersamaan dan bertukar pikiran dalam upaya menjalin sinergi antar Pokja.

"Selain halal bihalal kita juga melaksanakan rapat koordinasi yang diadakan di kantor PKK yang kita cintai ini, kegiatan ini bukan hanya pertemuan tetapi juga sebagai ajang bertukar pikiran untuk menyampaikan program - program dan tugas fungsi masing masing Pokja," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengimbau kepada seluruh pengurus untuk bekerja dengan baik dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Kita harus memberikan dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung, kita harus bergotong royong dan bersama - sama turun ke masyarakat, membina kemasyarakatan, membina keluarga dan memberdayakan keluarga di provinsi Lampung ini secara gotong royong," lanjutnya.

TP. PKK Provinsi Lampung merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan program program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan semangat kebersamaan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari berharap seluruh jajaran dapat terus bergerak aktif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).