Program Gizi Sebagai Persiapan Indonesia Emas 2045, BGN Bimtek di Lampung

Bandar Lampung - Badan Gizi Nasional (BGN)melalui Deputi Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I menggelar bimbingan teknis bagi 2.200 peserta guna mendukung program peningkatan gizi di sekolah, pesantren, serta bantuan untuk balita dan ibu hamil.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Asta Cipta Presiden RI ke-8 sekaligus langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan SDM tenaga penjamah makanan. 

Direktur Deputi Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I Badan Gizi Nasional, Wahyu Widisetyanta, menekankan pentingnya distribusi makanan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Program ini dinilai krusial dalam menyiapkan generasi unggul menjelang 2045. 
"Untuk saat ini sudah terdapat 44 SPPG di Lampung, dan akan terus bertambah secara bertahap dan tentu saja hal ini melibatkan stake holder dari pihak terkait seperti Forkopimda dan pihak lainnya," kata Wahyu, di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Sabtu (31/5).

Pelatihan tenaga penjamah makanan menjadi fokus utama, dengan total 2.200 peserta bimbingan teknis. Hal ini bertujuan memastikan kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan. 

"Saat ini, Lampung telah memiliki 44 Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) yang akan dikembangkan secara bertahap. Kolaborasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan ekspansi ini," ungkap dia.

Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses gizi berkualitas sekaligus mendukung visi pemerintah dalam mengurangi stunting dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. (Ndi)

Jadi Amirulhajj, Jendral Dudung Pastikan Kenyamanan Jemaaah Haji Indonesia

Amirulhajj Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 telah resmi bertolak ke Arab Saudi pada 29 Mei 2025 lalu.

Keberangkatan tersebut menandai dimulainya misi kenegaraan penting dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Amirulhaj membawa amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. Ini adalah tugas kenegaraan yang sangat penting.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amirulhajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi.

Hingga hari ke-29 operasional haji kemarin,  tercatat 189.734 jemaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci dalam 482 kloter. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan jemaah perempuan (105.085 orang), dan 45% laki-laki (84.649 orang). Selain itu, sebanyak 15.033 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Fase kedatangan jemaah gelombang pertama ke Madinah telah berakhir pada 25 Mei 2025. Seluruh jemaah kini telah berada di Makkah dan bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Tahun ini, Amirulhaj didampingi oleh 12 anggota, terdiri dari enam unsur pemerintah salah satunya adalah Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan enam unsur organisasi masyarakat Islam.

Berikut Struktur Amirulhajj 1446 H/2025 M:

a. Amirulhaj: Nasaruddin Umar

b. Naib Amirulhaj:

1) Mochamad Irfan Yusuf dan
2) Romo R. Muhammad Syafi’i

c. Sekretaris: Dahnil Anzar Simanjuntak

d. Anggota:

1) Muhadjir Effendy;
2) Dudy Purwagandhi,
3) Taruna Ikrar;
4) Amirsyah Sanusi Tambunan;
5) Dudung Abdurachman;
6) Syamsul Anwar;
7) Arif Satria;
8) Akhmad Said Asrori;
9) Arifatul Choiri Fauzi

d. Sekretariat:

1) Arskal Salim dan
2) Jojon Novandri

Lampung Pertama Rampungkan Agenda Nasional Koperasi Merah Putih

PESAWARAN---Provinsi Lampung mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, melampaui target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pencapaian tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, anggota DPR RI, jajaran pimpinan tinggi madya Kabinet Merah Putih, serta Forkopimda Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Lurah, serta unsur desa lainnya di Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan musyawarah desa dan komitmen tinggi seluruh elemen daerah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Alhamdulillah, hingga 26 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Lampung menjadi provinsi pertama yang mencapai 100% pelaksanaan, lebih cepat dari tenggat nasional 31 Mei," ujar Wagub.

Menurut Wagub, dari total 2.651 desa dan kelurahan, sebanyak 682 di antaranya telah memproses pendirian koperasi melalui notaris, dan 252 koperasi telah berbadan hukum. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 23 Mei 2025, yang bertugas mengawal proses hingga seluruh koperasi resmi berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025.

Wagub menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, kepala desa dan lurah, serta partisipasi aktif masyarakat. Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh bupati/walikota dan tokoh masyarakat atas kerja sama yang solid dalam mempercepat realisasi koperasi desa.

"Kami akan terus mengawal dan mendorong validasi serta pemetaan koperasi yang layak menjadi percontohan. Ini adalah langkah awal menuju desa mandiri dan Lampung yang maju, menuju Indonesia Emas," pungkas Wagub.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi desa merupakan salah satu solusi konkret untuk menjawab persoalan ketahanan pangan nasional, sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Zulkifli Hasan, telah menegaskan bahwa koperasi desa menjadi strategi utama memperkuat perekonomian rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Koperasi desa ini hadir untuk memotong rantai pasok yang panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, membuka lapangan kerja di desa, dan menyediakan layanan dasar seperti sembako murah, klinik, hingga cold storage. Ini jawaban atas keresahan masyarakat desa selama ini," terang Menko.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Menko Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai koordinator percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih secara nasional. Instruksi tersebut juga mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Nasional yang bekerja lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan potensi desa, pendampingan kelembagaan, penguatan SDM, hingga debottlenecking atas kendala di lapangan.

Model bisnis Koperasi Merah Putih melibatkan berbagai unit layanan seperti toko sembako, simpan pinjam, apotik desa, penyimpanan logistik, agen pupuk dan LPG, hingga penyerap gabah petani. Skema pendanaan pembentukan koperasi didukung pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar dan tenor enam tahun.

Dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih ini, diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja di desa. Satu koperasi diperkirakan menyerap hingga 25 tenaga kerja, program Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi menciptakan dua juta lapangan kerja baru di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Mirza Tandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Satelit dengan Perusahaan Teknologi Luar Angkasa Tiongkok

Shandong– Sebuah satelit visual Tiongkok dengan nama Satelit Lampung-1 akan diluncurkan di tahun ini.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok STAR.VISION Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd.

Acara penandatanganan yang telah dikoordinasikan dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)  ini dilaksanakan di kantor pusat STAR.VISION di Kota Haiyang, Provinsi Shandong. Adapun penandatanganan dokumen dilakukan dengan Danying Fan (Co-CEO STAR.VISION Aerospace Ltd.) dan Zhaohui Sun (Wakil Sekretaris Oriental Maritime Space Port-Shandong Development Group Co., Ltd.).

Gubernur Mirza menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah bersejarah dan strategis yang menandai dimulainya transformasi Lampung menuju provinsi berbasis teknologi tinggi.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Satelit Lampung-1 mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya petani di Provinsi Lampung, khususnya pertanian dan kelautan.

Di bidang pertanian, teknologi satelit hyperspectral seperti Lampung-1 akan menjadi terobosan besar bagi dunia pertanian dimana teknologi ini memungkinkan petani mengetahui tingkat kelembaban tanah, kadar klorofil daun, penyebaran hama atau penyakit secara dini, jadwal tanam optimal berdasarkan pemetaan iklim mikro, perkiraan pasokan air selama masa tanam. Dikutip dari beberapa sumber, contoh penerapan di Tiongkok menunjukkan bahwa petani yang menggunakan citra satelit berhasil meningkatkan hasil panen, serta menurunkan biaya pupuk dan pestisida.

Sebagai pembanding internasional, di India teknologi satelit bahkan sudah dimanfaatkan secara langsung oleh sektor keuangan. Perusahaan fintech bernama SatSure menggunakan data satelit untuk menilai kelayakan petani dalam menerima pinjaman. CEO SatSure, Prateep Basu, mencatat bahwa 38% rekening bank di India dimiliki oleh petani. Artinya, potensi pembiayaan berbasis data sangat besar dan benar-benar bisa menjangkau petani kecil.

Begitupun dengan penguatan sistem tanggap bencana dan tata ruang, satelit ini nantinya dapat memberikan fungsi pentingnya seperti deteksi banjir, kebakaran lahan, dan tanah longsor lebih dini. Sedangkan dalam hal tata kota, menjadi sangat memungkinkan untuk penggunanya melakukan perencanaan tata ruang dan zonasi yang lebih presisi, maupun pengawasan kawasan konservasi seperti perambahan hutan dan pesisir secara real-time.

“Kita mendapatkan kesempatan dalam penggunaan teknologi satelit berbasis AI yang bisa membantu pembangunan yang presisi, efisien, dan berbasis data. Dengan teknologi ini, kita tidak lagi meraba dalam perencanaan, melainkan bergerak berdasarkan peta kondisi nyata di lapangan. Ini akan menjadi fasilitas data dan teknologi yang bisa digunakan oleh pemerintah dan seluruh stakeholders masyarakat ke depannya,” tegas Gubernur Mirza.

Sebagai salah satu wujud dari komitmennya akan dilakukan pelatihan dalam hal pengembangan SDM lokal di bidang teknologi satelit dan kemandirian teknologi. Dalam hal ini Pemprov Lampung berencana untuk mengirim 100 generasi muda Lampung ke Tiongkok untuk pelatihan penginderaan jauh dan sistem komunikasi satelit. Tujuannya adalah agar pengoperasian satelit, pengolahan data, hingga analitik spasial dilakukan oleh SDM Lampung sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan Infrastruktur Teknologi dalam pertemuan ini juga menjadi salah satu agenda utama yang akan diwujudkan dalam rencana pembangunan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan, pengolahan, dan distribusi data satelit. Dengan demikian, ekosistem riset luar angkasa pertama di Indonesia akan bisa dimulai dari Lampung yang akan melibatkan perguruan tinggi serta mitra industri sebagai bagian penting di dalamnya.

Adapun yang menjadi isi pokok kerja sama ini meliputi:
1. Penamaan satelit Lampung-1 sebagai simbol kemitraan strategis.
2. Peningkatan kapasitas SDM Lampung di bidang penginderaan jauh dan teknologi luar angkasa.
3. Fasilitasi kunjungan ke fasilitas peluncuran satelit maritim di Tiongkok.
4. Pengembangan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan dan pengolahan data satelit.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga melakukan kunjungan ke kapal peluncuran satelit milik STAR.VISION yang digunakan untuk peluncuran dari laut. Sebuah teknologi mutakhir yang membuka peluang besar kolaborasi teknologi luar angkasa.

Sore harinya, Gubernur Mirza bertemu dengan Walikota Yantai, Mr. Jiang Cheng, beserta jajaran pemerintah kota. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Dimana kedua pemimpin daerah memperkenalkan potensi wilayah masing-masing dan membahas peluang kerja sama ke depan. Terutama di bidang pengembangan pelabuhan dan pemanfaatan citra satelit untuk perencanaan wilayah dan mitigasi bencana.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi Lampung dalam memperkuat pembangunan berbasis teknologi tinggi, apalagi satelit ini adalah salah satu yang paling modern di dunia. Data satelit dan teknologi penginderaan jauh akan sangat membantu kami dalam perencanaan wilayah, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi risiko bencana, termasuk dalam membantu petani-petani kita dalam mengoptimalisasi lahan. Kami optimis kerja sama ini membuka peluang inovasi dan kemajuan signifikan bagi Provinsi Lampung, selain itu kita juga akan mengirim anak-anak muda kita untuk belajar teknologi mereka, sehingga pengoperasian pemanfaatan satelit ini ke depan dilakukan oleh SDM kita sendiri,” kata Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni.

Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah dimulai pada forum Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week, yang menegaskan posisi Lampung sebagai provinsi yang siap berkolaborasi secara internasional demi kemajuan teknologi dan pembangunan. (*)

Miliaran Kegiatan BKKBN Lampung Disoal

Bandar Lampung - Gabungan elemen yang terdiri dari Serikat Intelektual Kawal Demokrasi (SIKAD), Team Monitoring Penyimpangan dan Korupsi (TEMPEK) dan Forum Mahasiswa Lintas Nusantara (FORMALIN) mensoal kegiatan Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung, Selasa (27/5).

Korlap Aksi, Mailudin mengatakan, berdasarkan hasil pengumpulan data dan keterangan dari beberapa sumber informasi terhadap realisasi kegiatan yang ada di BKKBN Lampung yang patut diduga adanya unsur dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan tindak gratifikasi serta beberapa kejanggalan yang berpotensi pada kerugian keuangan negara dan merugikan masyarakat selaku pengguna hasil manfaat yang berkepanjangan.

Dugaan KKN serta terindikasi gratifikasi pada pekerjaan tahun anggaran 2023 sampai tahun 2024 diantaranya, pengadaan implant 2 batang dengan nilai Rp 4.7 miliar lebih, pengadaan implant 1 batang dengan nilai Rp 838 juta lebih, pengadaan obat suntik KB kombinasi 1 ml dengan nilai Rp169 lebih, pengadaan syringe dengan nilai Rp 834 juta lebih dan anggaran yang lain mencapai puluhan miliar.

"Kami meminta Kajati dan Polda Lampung untuk segera mengusut tuntas dugaan bobroknya tatakelola anggaran dan kegiatan serta pengondisian proyek dengan modus fee di Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung," kata dia. (Lis/ndi)

Demo di Kejati, LSM LANTANG Desak Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran di Disdikbud Lampung Barat

Bandar Lampung - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LANTANG menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Selasa, 27 Mei 2025.

Aksi ini bertujuan mendesak aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat yang diduga terjadi pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
Ketua LSM LANTANG, Arapat, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari hasil penelusuran lapangan dan sumber-sumber terbuka yang mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Beberapa temuan awal kami menunjukkan adanya potensi mark-up anggaran, indikasi pemecahan kegiatan, penggunaan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang diragukan validitasnya, serta potensi konflik kepentingan dalam penunjukan pelaksana kegiatan,” ujar Arapat.
LSM LANTANG menyebut bahwa pos anggaran yang diduga menjadi sumber penyimpangan antara lain belanja konsumsi, biaya sewa hotel, alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga proyek rehabilitasi bangunan sekolah.
Menurut Arapat, dugaan penyimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan, dan oleh karena itu perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. Pihaknya juga menyoroti kemungkinan pelanggaran terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Aksi yang diikuti oleh puluhan massa dari LSM LANTANG serta elemen masyarakat sipil ini telah menyampaikan tuntutan agar Kejati Lampung melakukan audit menyeluruh dan proses hukum secara transparan terhadap dugaan tersebut.
“Kami berharap Kejati Lampung merespons dengan serius. Ini bukan tuduhan, tapi desakan agar dugaan yang muncul di publik bisa dibuktikan melalui proses hukum yang sah,” tegas Arapat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik, LSM LANTANG juga menyatakan siap mendorong pengungkapan kasus ini hingga ke tingkat nasional jika dalam waktu dekat tidak ada respons dari aparat daerah.(lis/ndi)

Walikota Bandar Lampung Kunjungi Kantor Staf Kepresidenan

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana yang juga Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Apeksi melakukan kunjungan kerja ke kantor Staf Kepresidenan RI Kamis 22 Mei 2025. 

Bunda Eva hadir bersama Ketua dan pengurus Apeksi bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) A.M Putranto di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.

Pertemuan diawali dengan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan RI, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan tanggapan dari para Kepala Daerah yang mewakili Asosiasi Pemerintah Daerah yang hadir.

Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana mengatakan, sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sangat penting dilakukan untuk kemajuan Indonesia.

“Untuk mencapai pembangunan Nasional, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan,"ungkap Eva Dwiana. 

Melalui pertemuan ini, menurut Bunda Eva sapaan akrab Walikota Bandar Lampung bisa mempererat silaturahim dan membahas isu-isu strategis dan asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah berjalan. 

"Berbagai hal dibahas, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Program yang telah berjalan seperti Makan Bergizi Gratis," tutup Eva Dwiana.

BEM Banten Bersatu Sebut Penunjukan Plh Sekda Banten Sarat Kepentingan Politik

Kota Serang-- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Gubernur Banten, Andra Soni yang menunjuk Deden Apriandhi Hartawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Penunjukan tersebut dinilai cacat prosedur, sarat kepentingan serta jauh dari prinsip meritokrasi dan transparansi.

Dalam keterangan resminya, Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyatakan bahwa keputusan gubernur tidak hanya mencederai tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga mengancam stabilitas birokrasi di lingkungan Pemprov Banten.

“Penunjukan ini dilakukan tanpa seleksi terbuka, tidak melibatkan lembaga terkait dan terindikasi melanggar prinsip - prinsip administratif. Ini bukan sekadar persoalan prosedur, melainkan bentuk pelecehan terhadap semangat reformasi birokrasi,” tegas Bagas Senin, (19/5/2025).

Selain mempertanyakan proses penunjukan, BEM Banten Bersatu juga menyoroti rekam jejak Deden Apriandhi saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Banten (Sekwan). Salah satu kasus yang disorot ialah dugaan markup pengadaan 10 unit kursi kerja berbahan kayu jati berlampu LED, yang dinilai melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahan Perpres No. 12 Tahun 2021.

Menurut BEM, temuan tersebut mengindikasikan potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang bertentangan dengan janji kampanye Gubernur Andra Soni soal "Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi."

Tuntutan Mahasiswa
BEM Banten Bersatu menyatakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten:

1. Membatalkan penunjukan Plh Sekda dan membuka proses seleksi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

2. Meminta KASN dan Kemendagri turun langsung untuk mengaudit proses penunjukan.

3. Mendesak DPRD Banten menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

4. Menuntut transparansi nomenklatur program pendidikan gratis, agar benar-benar dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

BEM juga menyoroti dampak langsung dari krisis birokrasi ini, seperti terhambatnya koordinasi antardinas, melemahnya layanan publik, serta ketidakfokusan ASN dalam menjalankan tugas akibat konflik internal.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada tanggapan konkret dari Gubernur Banten maupun jajaran legislatif, BEM Banten Bersatu menyatakan siap turun ke jalan dengan aksi massa di depan kantor Gubernur dan DPRD Banten.

“Kami akan camping di depan KP3B maupun Pendopo Gubernur sebagai bentuk perlawanan terhadap birokrasi busuk. Banten harus bebas dari KKN" tegas Bagas.

Seruan ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak kepada rakyat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Banten. (Yuyi)

DPD Gerindra Sumut Gelar Rakernis Bersama DPC, Sayap Partai, dan Anggota DPRD

Serdang - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sayap partai, dan anggota DPRD daerah pemilihan Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Kegiatan ini berlangsung dengan semangat soliditas dan penguatan struktur partai menjelang pemilu 2029. Acara di Pantai Bali Lestari, Senin 19 Mei 2025.

Budi,  Anggota DPRD Sumut dari dapil Sergai-Tebing sekaligus Ketua DPC Gerindra Serdang Bedagai, menyambut baik pelaksanaan rakernis tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja maksimal demi menyukseskan seluruh program partai.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah unsur pengurus DPD Gerindra Sumut, antara lain Yin Map Bendahara DPD Gerindra Sumut,  Wakil Ketua DPD Robert L. Tobing, Aripay Tambunan, Ikrimah Hamidy, Harun NST, Bobby O. Zulkarnain, Khalid Prabowo, Muhammadsyah, serta tim media Indonesia Raya Sumut.

Dalam sambutannya, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumut Yin MAP menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kewajiban iuran bulanan anggota DPRD. Ia juga menekankan target rekrutmen sebanyak 500 anggota baru untuk setiap DPC, sayap partai, dan anggota DPRD. Target ini akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan.

Untuk meningkatkan eksistensi partai di tengah masyarakat, seluruh struktur partai diminta aktif mempublikasikan kegiatan melalui platform media internal Partai Gerindra, yang akan dimonitor selama tiga bulan ke depan.

Wakil Ketua DPD Robert L. Tobing menambahkan bahwa Rakernis ini bertujuan memberikan pemahaman utuh kepada seluruh kader mengenai arah dan strategi partai, khususnya dalam penguatan kaderisasi.

Sementara itu, Aripay Tambunan dan Ikrimah Hamidy memaparkan teknis pelaksanaan rekrutmen anggota baru secara sistematis dan terukur.

Yin MAP menutup pertemuan dengan pesan strategis bahwa kemenangan Pemilu 2029 harus dipersiapkan sejak sekarang, mencakup aspek keuangan, keanggotaan, dan publikasi. Ia menekankan bahwa sinergi antara struktur partai, sayap partai, dan anggota legislatif menjadi kunci utama keberhasilan.(lis)

Gubernur Lampung Apresiasi Peran Strategis Fatayat NU dalam Pemberdayaan Perempuan

Pesawaran ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) mengatakan bahwa saat ini Fatayat NU bukan hanya sekadar menjadi organisasi wanita saja, melainkan telah menjadi gerakan nasional dan pilar kekuatan perempuan di Indonesia, termasuk di Lampung. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur yang didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-75 Fatayat NU yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Sabtu (17/5/2025).

Gubernur mengapresiasi kontribusi Fatayat NU di Lampung dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan advokasi hak-hak perempuan.

Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa perempuan adalah pondasi ketahanan bangsa, agama, dan nasional dimana Fatayat NU berada di garis depan untuk membawa Lampung menuju Indonesia Emas.

"Fatayat hadir di tengah masyarakat akar rumput, mendampingi perempuan desa, menjadi sahabat anak muda, dan membawa misi keagamaan yang moderat dan toleran," ujarnya. 

Gubernur kemudian menyoroti beberapa isu krusial di Lampung. Di sektor pendidikan, Gubernur mengatakan bahwa 68 persen populasi Lampung adalah angkatan kerja, sebagian besar perempuan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih terendah di Sumatra.

Gubernur berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk lewat peran para ibu di Fatayat dalam peningkatan literasi dan harapan sekolah.

"Pendidikan itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Dan kami yakin, mendidik anak-anak di rumah harus  dilakukan oleh orangtuanya. Ibu adalah madrasah bagi anaknya," kata Gubernur.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, Gubernur menyebutkan saat ini terdapat 490 ribu UMKM di Provinsi Lampung, dimana 80 persennya digerakkan oleh kaum perempuan. Gubernur berencana mengintegrasikan sektor UMKM dengan jaringan Fatayat agar naik kelas menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) dan berorientasi ekspor. 

Di sisi lain, Gubernur menyampaikan rasa optimisnya tentang lompatan besar ekonomi Lampung dalam beberapa tahun kedepan yang juga akan berimbas pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, seiring membaiknya harga gabah bagi para petani.

"Kaum wanita harus menjadi kekuatan pembangunan ekonomi kedepan. Kita ingin kaum wanita di Lampung menjadi agen perubahan, agen pembangunan Provinsi Lampung menuju Indonesia emas," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua PW Fatayat NU Lampung, Wirdayati, menyatakan kesiapan Fatayat berkolaborasi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung guna mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.

Salah satunya di bidang kesehatan melalui program Fatayat Siaga Stunting. Hal ini guna menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Genangan Air di Jalan Yos Sudarso, Pemkot Bandar Lampung Minta Balai Ambil Peran

Bandar Lampung - Bencana banjir kembali terjadi di sejumlah titik di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Genangan Air sedalam 30 cm menggenangi jalan sehingga membuat arus lalulintas terhambat. Selasa (13/05/2025).

Tim reaksi cepat Kota Bandar Lampung datang ke lokasi melakukan penyedotan air menggunakan alkon. Namun hingga air surut perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Daerah Lampung tak ada satupun perwakilan yang datang membantu.

"Jalan ini kewenangan balai, Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu meminta agar saluran air di sepanjang jalan ini di keruk," ungkap Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Selasa 13 Mei 2025.

Eva menyesalkan tak ada upaya serius
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam menekan bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Bunda Eva menambahkan hujan deras yang terjadi selasa sore, hanya menyebabkan genangan Air di Jalan Yos Sudarso.

"Kolaborasi itu penting dalam menekan bencana banjir. Pemkot Bekerja sesuai poksinya. Tapi tolong balai juga ikut bekerjasama," tambah Eva Dwiana.

Dedi Sutioso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung bekerjasama dalam melakukan Normalisasi saluran air.

"Saya dan pak camat sudah sering kali minta bantu BPJN Lampung, tapi belum ada respon serius," tambah Dedi Sutioso.(lis)

Pemprov Lampung Catat Lompatan Tertinggi dalam Realisasi APBD Nasional

Bandar Lampung, 12 Mei 2025 — Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan data per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah menembus 24,62%.

Angka ini melampaui rata-rata nasional dan menjadi capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.

Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 sempat menyebut Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun dengan percepatan fiskal yang luar biasa pada Maret–April 2025, realisasi pendapatan meningkat lebih dari 21 poin persentase dan belanja naik hampir 19 poin.

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung sekaligus Pengurus ISEI Lampung, menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil dari fiscal shock response yang tepat.

“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya eksekusi cepat, tetapi juga keberanian berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin (12/05/2025).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritikan pusat bukan dengan pembelaan, melainkan dengan tiga langkah strategis:

Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan nyata,

Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan,

Memastikan efisiensi perputaran kas untuk langsung memberi dampak ke masyarakat.

Langkah ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi. Lampung menjawab tantangan itu dengan kerja nyata.

“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi yang cepat belajar dan memperbaiki,” tambah Dr. Saring, menilai strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.

Dengan keberhasilan ini, Lampung tidak lagi berada di posisi tertinggal. Justru kini menjadi rujukan nasional dalam percepatan belanja anggaran dan tata kelola fiskal adaptif.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2025, Cek Info Pemutihan di I-PESAT

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan berbagai kemudahan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Salah satu kebijakan utama  pada program pemutihan tahun 2025 adalah penghapusan pokok tunggakan PKB, denda tunggakan PKB, serta denda berjalan PKB sehingga masyarakat hanya perlu membayar pokok PKB satu tahun berjalan saja.

"Pemutihan adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu tahun berjalan, berapa pun tunggakannya. Dari Pemerintah Provinsi Lampung, kebijakan Gubernur yang sangat meringankan ini sudah sangat jelas," tegas Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, saat memberikan keterangan di Kantor Jasa Raharja Lampung, Kamis (8/5/2025).

Slamet Riadi juga menjelaskan bahwa Program Pemutihan PKB ini merupakan hasil kolaborasi  antara Pemerintah Provinsi Lampung, Jasa Raharja dan Polda Lampung.

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti Program Pemutihan ini, Kakanwil Jasa Raharja Lampung, Zulham Pane, mengungkapkan bahwa per tanggal 8 Mei 2025, Direksi Jasa Raharja mengeluarkan kebijakan baru, yaitu pembebasan pokok Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2023 ke bawah dan pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun lalu.

"Jadi yang dibayar adalah SWDKLLJ tahun 2023 keatas dan denda tahun berjalan. Denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu tetap dihapuskan," ujar Zulham Pane.

Namun, Ia juga meminta pengertian masyarakat bahwa denda SWDKLLJ tahun berjalan tidak dihapuskan oleh Direksi Jasa Raharja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 Tahun 2017. Denda tahun berjalan dan pokok SWDKLLJ tahun berjalan serta tahun pertama keterlambatan, kata Zulham, tetap harus dibayar.

"Yang berhak membebaskan denda ini adalah Kementerian Keuangan. Tapi kalau denda tahun lalu dan denda tahun-tahun lalu adalah kewenangan Direksi," ungkapnya.

Zulham Pane menambahkan, terdapat sembilan kategori kendaraan dengan pokok SWDKLLJ maksimal sebesar Rp160.000 untuk kendaraan truk.

Adapun besaran denda SWDKLLJ dihitung berdasarkan waktu keterlambatan, mulai dari 25 persen untuk 1-90 hari, 50 persen untuk 91-180 hari, 75 persen untuk 181-270 hari, dan 100 persen untuk 271-365 hari.

Untuk memudahkan masyarakat menghitung besaran yang harus dibayar dalam program pemutihan ini, Bapenda menyediakan layanan informasi melalui laman *superapp.bapendalampung.cloud/infopemutihan* atau aplikasi *I-PESAT* yang dapat diunduh di ponsel dan melalui scan barcode pada media sosial maupun yang telah disediakan pada setiap kantor layanan Samsat.  Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui berapa kewajiban yang harus dibayarkan sebelum mengikuti program pemutihan.

Program Pemutihan PKB ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meringankan beban masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

KPU Banten Tandatangani SPK dan SPMT untuk 56 PPPK Gelombang Pertama

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode 1. Kegiatan ini digelar pada Rabu, 8 Mei 2025 di Aula KPU Provinsi Banten.

Sebanyak 56 PPPK hadir dan mengikuti prosesi penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan, Anggota KPU Divisi SDM dan Litbang M. Ali Zaenal Abidin, serta Sekretaris KPU Provinsi Banten Ferry Syahminan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, Kepala Subbagian di lingkungan KPU Provinsi Banten, serta Sekretaris dan Kasubag SDM-Parhubmas KPU Kabupaten/Kota se-Banten.

Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan memberikan apresiasi atas dedikasi dan etos kerja para PPPK gelombang pertama. Ia mendorong agar para pegawai terus meningkatkan kinerjanya sebagai bagian penting dalam roda kelembagaan KPU.

Senada dengan itu, M. Ali Zaenal Abidin menyatakan bahwa seluruh PPPK yang hadir telah layak diangkat karena dedikasi yang telah ditunjukkan selama ini, bahkan sebelum resmi menjadi PPPK.

Sekretaris KPU Ferry Syahminan turut menyampaikan ucapan selamat, serta mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan, keterampilan, dan rasa syukur dalam menjalani tugas.

Sementara itu, Kabag SDM dan Parhubmas mengimbau agar seluruh PPPK segera beradaptasi dengan tugas barunya, meningkatkan semangat, serta menjaga profesionalisme dalam bekerja.

Acara ditutup dengan prosesi penandatanganan resmi SPK dan SPMT oleh seluruh PPPK Periode 1. Momen ini menjadi tonggak awal pengabdian para pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU di Provinsi Banten.

Menangkan Pilkada Pesawaran, Aries Sandi Pasang Badan untuk Nanda-Antonius

Bandar Lampung – Mantan Bupati Pesawaran Aries Sandi mendukung penuh pasangan Nanda Indira-Antonius Muhammad pada pemilihan suara ulang Pilkada Pesawaran.

Dalam pertemuan hari ini, Aries Sandi menyatakan kesiapannya untuk menjadi juru kampanye (Jurkam) utama memenangkan pasangan ini.

Sebagai kader Partai Demokrat, Aries Sandi juga siap untuk membantu pasangan Nanda-Anton kelak saat memimpin Pesawaran agar mendapat perhatian pemerintah pusat.

Misalnya saja dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang notabene ketua umum DPP Partai Demokrat.

Pertemuan juga dihadiri Arie Nanda Djausal, adik kandung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Arie bilang, ke depan, pemerintah kabupaten mesti ada sinergi dengan pemerintah provinsi.

Ia meyakini, jika pasangan Nanda-Anton ini menang, sinergi itu akan semakin mudah direalisasikan dalam bentuk program untuk kemaslahatan masyarakat Pesawaran.

Arie meyakini, bergabungnya Aries Sandi akan menjadi topangan kekuatan yang luar biasa untuk memenangkan pilkada Pesawaran.

Arie menyebutkan, pengalaman Aries Sandi juga akan berguna untuk membantu Nanda-Anton saat memegang tampuk kepemimpinan di Pesawaran. (Red)

Wagub Lampung Dorong Para Guru Besar Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah

Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menekankan bahwa kehadiran para Guru Besar memiliki makna strategis. Tidak hanya sebagai simbol puncak akademik, namun juga sebagai katalisator transformasi ilmu pengetahuan, nilai keislaman, dan kebudayaan yang relevan dengan tantangan zaman.

"Kenaikan jabatan fungsional menjadi Guru Besar bukanlah akhir perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab ilmiah dan juga moral yang lebih besar untuk terus menebarkan ilmu, membangun peradaban, dan mencetak generasi unggul yang siap menyongsong masa depan," ucap Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri Sidang Senat Terbuka dalam rangka pengukuhan 15 Guru Besar dari berbagai disiplin ilmu yang digelar oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung bertempat di Ballroom Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Rabu (30/04/2025).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi seluruh Guru Besar yang baru saja dikukuhkan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Guru Besar yang baru dikukuhkan. Gelar Guru Besar bukan hanya pengakuan atas kompetensi keilmuan, namun juga tanggung jawab moral untuk terus menjadi suluh peradaban, penuntun masyarakat, dan penggerak kemajuan bangsa," lanjutnya.

Menurut Wagub, capaian ini bukan hanya capaian akademik, namun juga sebagai tonggak sejarah bagi kemajuan pendidikan tinggi Islam di Bumi Ruwa Jurai.

"Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung tengah bergerak dinamis menuju kemajuan yang akan lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Melalui visi 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas', kami meyakini bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada aspek fisik dan ekonomi semata, melainkan harus bersamai dengan penguatan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan produktif sebagaimana tertuang dalam misi kedua pembangunan daerah," tegasnya.

Wagub berharap, pengukuhan ini dapat menjadi stimulus baik bagi para akademisi dan mahasiswa kedepan. Melalui pengukuhan ini, Wagub berharap para Guru besar dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan inovasi untuk kemajuan Provinsi Lampung.

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat berharap akan ada tindak lanjut dari riset-riset yang telah dipublikasikan berupa inovasi atau berupa hilirisasi inovasi. Pemerintah Provinsi Lampung akan berkomitmen akan menjadi media yang baik bagi jembatan dari inovasi-inovasi yang diciptakan para akademisi, dalam hal ini guru besar sekalian, dengan kami akan jembatani dengan industri-industri sehingga tercipta inovasi yang bisa mendukung pembangunan-pembangunan yang ada di Pemerintahan Provinsi Lampung," tegasnya.

Sejalan dengan arah Pembangunan Lampung, Wagub menyampaikan bahwa Integrasi ilmu keislaman dengan multidisiplin ilmu serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan menunjukkan bahwa kampus UIN Raden Intan Lampung memiliki komitmen terhadap peradaban masa depan yang tidak hanya cerdas, tapi juga beradab dan lestari.

"Saya yakin, dengan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, kita bisa melahirkan ekosistem inovasi, pendidikan, dan riset yang mendorong lahirnya kebijakan publik yang berbasis ilmu, membangun masyarakat yang inklusif, serta mencetak pemimpin masa depan yang religius, ilmiah, dan berwawasan global," pungkasnya.

Adapun 15 Guru Besar yang dikukuhkan dalam kegiatan tersebut, yaitu :

1. Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir;
2. Prof. Dr. Mohammad Muhassin, S.S., M.Hum, Guru Besar Bidang IImu Bahasa Inggris;
3. Prof. Dr. Imam Syafe'l, M.Ag., Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam;
4. Prof. H. Andi Thahir, S.Psi., M.A., Ed.D, Guru Besar  Bidang IImu Psikologi Pendidikan;
5. Prof. Dr. H. Agus Jatmiko, M.Pd., Guru Besar Bidang Ilmu Teknologi Pendidikan;
6. Prof. Dr. Safari, S.Ag., M.Sos.I., Guru Besar Bidang Ilmu Historiografi Islam;
7. Prof. Dr. H. Ahmad Isnaeni, S.Ag., M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Living Hadist;
8. Prof. Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, S.Ag., M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Sosial;
9. Prof. Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., Guru Besar Bidang Ilmu Pemikiran Pendidikan Agama Islam;
10. Prof. Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., Guru Besar Bidang Ilmu Kajian Gender dalam Hukum Keluarga Islam;
11. Prof. Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam Di Indonesia;
12. Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H, Guru Besar Bidang Ilmu Pemikiran Modern Hukum Keluarga Islam;
13. Prof. Dr. Maimun, S.H., M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam;
14. Prof. Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag., Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Dakwah;
15. Prof. Dr. Fitri Yanti, M.A., Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi;

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela juga menyaksikan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia (DPW-ADI) Periode 2024-2029 yang diketuai oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).