Program Gizi Sebagai Persiapan Indonesia Emas 2045, BGN Bimtek di Lampung


Bandar Lampung - Badan Gizi Nasional (BGN)melalui Deputi Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I menggelar bimbingan teknis bagi 2.200 peserta guna mendukung program peningkatan gizi di sekolah, pesantren, serta bantuan untuk balita dan ibu hamil.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Asta Cipta Presiden RI ke-8 sekaligus langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan SDM tenaga penjamah makanan. 

Direktur Deputi Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I Badan Gizi Nasional, Wahyu Widisetyanta, menekankan pentingnya distribusi makanan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Program ini dinilai krusial dalam menyiapkan generasi unggul menjelang 2045. 
"Untuk saat ini sudah terdapat 44 SPPG di Lampung, dan akan terus bertambah secara bertahap dan tentu saja hal ini melibatkan stake holder dari pihak terkait seperti Forkopimda dan pihak lainnya," kata Wahyu, di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Sabtu (31/5).

Pelatihan tenaga penjamah makanan menjadi fokus utama, dengan total 2.200 peserta bimbingan teknis. Hal ini bertujuan memastikan kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan. 

"Saat ini, Lampung telah memiliki 44 Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) yang akan dikembangkan secara bertahap. Kolaborasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan ekspansi ini," ungkap dia.

Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses gizi berkualitas sekaligus mendukung visi pemerintah dalam mengurangi stunting dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. (Ndi)

Jadi Amirulhajj, Jendral Dudung Pastikan Kenyamanan Jemaaah Haji Indonesia


Amirulhajj Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 telah resmi bertolak ke Arab Saudi pada 29 Mei 2025 lalu.

Keberangkatan tersebut menandai dimulainya misi kenegaraan penting dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Amirulhaj membawa amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. Ini adalah tugas kenegaraan yang sangat penting.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amirulhajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi.

Hingga hari ke-29 operasional haji kemarin,  tercatat 189.734 jemaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci dalam 482 kloter. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan jemaah perempuan (105.085 orang), dan 45% laki-laki (84.649 orang). Selain itu, sebanyak 15.033 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Fase kedatangan jemaah gelombang pertama ke Madinah telah berakhir pada 25 Mei 2025. Seluruh jemaah kini telah berada di Makkah dan bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Tahun ini, Amirulhaj didampingi oleh 12 anggota, terdiri dari enam unsur pemerintah salah satunya adalah Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan enam unsur organisasi masyarakat Islam.

Berikut Struktur Amirulhajj 1446 H/2025 M:

a. Amirulhaj: Nasaruddin Umar

b. Naib Amirulhaj:

1) Mochamad Irfan Yusuf dan
2) Romo R. Muhammad Syafi’i

c. Sekretaris: Dahnil Anzar Simanjuntak

d. Anggota:

1) Muhadjir Effendy;
2) Dudy Purwagandhi,
3) Taruna Ikrar;
4) Amirsyah Sanusi Tambunan;
5) Dudung Abdurachman;
6) Syamsul Anwar;
7) Arif Satria;
8) Akhmad Said Asrori;
9) Arifatul Choiri Fauzi

d. Sekretariat:

1) Arskal Salim dan
2) Jojon Novandri

Lampung Pertama Rampungkan Agenda Nasional Koperasi Merah Putih


PESAWARAN---Provinsi Lampung mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, melampaui target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.


Pencapaian tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Rabu (28/5/2025).


Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, anggota DPR RI, jajaran pimpinan tinggi madya Kabinet Merah Putih, serta Forkopimda Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Lurah, serta unsur desa lainnya di Provinsi Lampung.


Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan musyawarah desa dan komitmen tinggi seluruh elemen daerah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.


"Alhamdulillah, hingga 26 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Lampung menjadi provinsi pertama yang mencapai 100% pelaksanaan, lebih cepat dari tenggat nasional 31 Mei," ujar Wagub.


Menurut Wagub, dari total 2.651 desa dan kelurahan, sebanyak 682 di antaranya telah memproses pendirian koperasi melalui notaris, dan 252 koperasi telah berbadan hukum. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 23 Mei 2025, yang bertugas mengawal proses hingga seluruh koperasi resmi berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025.


Wagub menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, kepala desa dan lurah, serta partisipasi aktif masyarakat. Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh bupati/walikota dan tokoh masyarakat atas kerja sama yang solid dalam mempercepat realisasi koperasi desa.


"Kami akan terus mengawal dan mendorong validasi serta pemetaan koperasi yang layak menjadi percontohan. Ini adalah langkah awal menuju desa mandiri dan Lampung yang maju, menuju Indonesia Emas," pungkas Wagub.


Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi desa merupakan salah satu solusi konkret untuk menjawab persoalan ketahanan pangan nasional, sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Zulkifli Hasan, telah menegaskan bahwa koperasi desa menjadi strategi utama memperkuat perekonomian rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.


"Koperasi desa ini hadir untuk memotong rantai pasok yang panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, membuka lapangan kerja di desa, dan menyediakan layanan dasar seperti sembako murah, klinik, hingga cold storage. Ini jawaban atas keresahan masyarakat desa selama ini," terang Menko.


Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Menko Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai koordinator percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih secara nasional. Instruksi tersebut juga mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Nasional yang bekerja lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan potensi desa, pendampingan kelembagaan, penguatan SDM, hingga debottlenecking atas kendala di lapangan.


Model bisnis Koperasi Merah Putih melibatkan berbagai unit layanan seperti toko sembako, simpan pinjam, apotik desa, penyimpanan logistik, agen pupuk dan LPG, hingga penyerap gabah petani. Skema pendanaan pembentukan koperasi didukung pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar dan tenor enam tahun.


Dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih ini, diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja di desa. Satu koperasi diperkirakan menyerap hingga 25 tenaga kerja, program Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi menciptakan dua juta lapangan kerja baru di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Mirza Tandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Satelit dengan Perusahaan Teknologi Luar Angkasa Tiongkok


Shandong– Sebuah satelit visual Tiongkok dengan nama Satelit Lampung-1 akan diluncurkan di tahun ini.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok STAR.VISION Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd.

Acara penandatanganan yang telah dikoordinasikan dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)  ini dilaksanakan di kantor pusat STAR.VISION di Kota Haiyang, Provinsi Shandong. Adapun penandatanganan dokumen dilakukan dengan Danying Fan (Co-CEO STAR.VISION Aerospace Ltd.) dan Zhaohui Sun (Wakil Sekretaris Oriental Maritime Space Port-Shandong Development Group Co., Ltd.).

Gubernur Mirza menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah bersejarah dan strategis yang menandai dimulainya transformasi Lampung menuju provinsi berbasis teknologi tinggi.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Satelit Lampung-1 mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya petani di Provinsi Lampung, khususnya pertanian dan kelautan.

Di bidang pertanian, teknologi satelit hyperspectral seperti Lampung-1 akan menjadi terobosan besar bagi dunia pertanian dimana teknologi ini memungkinkan petani mengetahui tingkat kelembaban tanah, kadar klorofil daun, penyebaran hama atau penyakit secara dini, jadwal tanam optimal berdasarkan pemetaan iklim mikro, perkiraan pasokan air selama masa tanam. Dikutip dari beberapa sumber, contoh penerapan di Tiongkok menunjukkan bahwa petani yang menggunakan citra satelit berhasil meningkatkan hasil panen, serta menurunkan biaya pupuk dan pestisida.

Sebagai pembanding internasional, di India teknologi satelit bahkan sudah dimanfaatkan secara langsung oleh sektor keuangan. Perusahaan fintech bernama SatSure menggunakan data satelit untuk menilai kelayakan petani dalam menerima pinjaman. CEO SatSure, Prateep Basu, mencatat bahwa 38% rekening bank di India dimiliki oleh petani. Artinya, potensi pembiayaan berbasis data sangat besar dan benar-benar bisa menjangkau petani kecil.

Begitupun dengan penguatan sistem tanggap bencana dan tata ruang, satelit ini nantinya dapat memberikan fungsi pentingnya seperti deteksi banjir, kebakaran lahan, dan tanah longsor lebih dini. Sedangkan dalam hal tata kota, menjadi sangat memungkinkan untuk penggunanya melakukan perencanaan tata ruang dan zonasi yang lebih presisi, maupun pengawasan kawasan konservasi seperti perambahan hutan dan pesisir secara real-time.

“Kita mendapatkan kesempatan dalam penggunaan teknologi satelit berbasis AI yang bisa membantu pembangunan yang presisi, efisien, dan berbasis data. Dengan teknologi ini, kita tidak lagi meraba dalam perencanaan, melainkan bergerak berdasarkan peta kondisi nyata di lapangan. Ini akan menjadi fasilitas data dan teknologi yang bisa digunakan oleh pemerintah dan seluruh stakeholders masyarakat ke depannya,” tegas Gubernur Mirza.

Sebagai salah satu wujud dari komitmennya akan dilakukan pelatihan dalam hal pengembangan SDM lokal di bidang teknologi satelit dan kemandirian teknologi. Dalam hal ini Pemprov Lampung berencana untuk mengirim 100 generasi muda Lampung ke Tiongkok untuk pelatihan penginderaan jauh dan sistem komunikasi satelit. Tujuannya adalah agar pengoperasian satelit, pengolahan data, hingga analitik spasial dilakukan oleh SDM Lampung sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan Infrastruktur Teknologi dalam pertemuan ini juga menjadi salah satu agenda utama yang akan diwujudkan dalam rencana pembangunan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan, pengolahan, dan distribusi data satelit. Dengan demikian, ekosistem riset luar angkasa pertama di Indonesia akan bisa dimulai dari Lampung yang akan melibatkan perguruan tinggi serta mitra industri sebagai bagian penting di dalamnya.

Adapun yang menjadi isi pokok kerja sama ini meliputi:
1. Penamaan satelit Lampung-1 sebagai simbol kemitraan strategis.
2. Peningkatan kapasitas SDM Lampung di bidang penginderaan jauh dan teknologi luar angkasa.
3. Fasilitasi kunjungan ke fasilitas peluncuran satelit maritim di Tiongkok.
4. Pengembangan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan dan pengolahan data satelit.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga melakukan kunjungan ke kapal peluncuran satelit milik STAR.VISION yang digunakan untuk peluncuran dari laut. Sebuah teknologi mutakhir yang membuka peluang besar kolaborasi teknologi luar angkasa.

Sore harinya, Gubernur Mirza bertemu dengan Walikota Yantai, Mr. Jiang Cheng, beserta jajaran pemerintah kota. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Dimana kedua pemimpin daerah memperkenalkan potensi wilayah masing-masing dan membahas peluang kerja sama ke depan. Terutama di bidang pengembangan pelabuhan dan pemanfaatan citra satelit untuk perencanaan wilayah dan mitigasi bencana.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi Lampung dalam memperkuat pembangunan berbasis teknologi tinggi, apalagi satelit ini adalah salah satu yang paling modern di dunia. Data satelit dan teknologi penginderaan jauh akan sangat membantu kami dalam perencanaan wilayah, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi risiko bencana, termasuk dalam membantu petani-petani kita dalam mengoptimalisasi lahan. Kami optimis kerja sama ini membuka peluang inovasi dan kemajuan signifikan bagi Provinsi Lampung, selain itu kita juga akan mengirim anak-anak muda kita untuk belajar teknologi mereka, sehingga pengoperasian pemanfaatan satelit ini ke depan dilakukan oleh SDM kita sendiri,” kata Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni.

Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah dimulai pada forum Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week, yang menegaskan posisi Lampung sebagai provinsi yang siap berkolaborasi secara internasional demi kemajuan teknologi dan pembangunan. (*)

Miliaran Kegiatan BKKBN Lampung Disoal


Bandar Lampung - Gabungan elemen yang terdiri dari Serikat Intelektual Kawal Demokrasi (SIKAD), Team Monitoring Penyimpangan dan Korupsi (TEMPEK) dan Forum Mahasiswa Lintas Nusantara (FORMALIN) mensoal kegiatan Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung, Selasa (27/5).

Korlap Aksi, Mailudin mengatakan, berdasarkan hasil pengumpulan data dan keterangan dari beberapa sumber informasi terhadap realisasi kegiatan yang ada di BKKBN Lampung yang patut diduga adanya unsur dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan tindak gratifikasi serta beberapa kejanggalan yang berpotensi pada kerugian keuangan negara dan merugikan masyarakat selaku pengguna hasil manfaat yang berkepanjangan.

Dugaan KKN serta terindikasi gratifikasi pada pekerjaan tahun anggaran 2023 sampai tahun 2024 diantaranya, pengadaan implant 2 batang dengan nilai Rp 4.7 miliar lebih, pengadaan implant 1 batang dengan nilai Rp 838 juta lebih, pengadaan obat suntik KB kombinasi 1 ml dengan nilai Rp169 lebih, pengadaan syringe dengan nilai Rp 834 juta lebih dan anggaran yang lain mencapai puluhan miliar.

"Kami meminta Kajati dan Polda Lampung untuk segera mengusut tuntas dugaan bobroknya tatakelola anggaran dan kegiatan serta pengondisian proyek dengan modus fee di Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung," kata dia. (Lis/ndi)

Demo di Kejati, LSM LANTANG Desak Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran di Disdikbud Lampung Barat


Bandar Lampung - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LANTANG menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Selasa, 27 Mei 2025.

Aksi ini bertujuan mendesak aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat yang diduga terjadi pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
Ketua LSM LANTANG, Arapat, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari hasil penelusuran lapangan dan sumber-sumber terbuka yang mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Beberapa temuan awal kami menunjukkan adanya potensi mark-up anggaran, indikasi pemecahan kegiatan, penggunaan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang diragukan validitasnya, serta potensi konflik kepentingan dalam penunjukan pelaksana kegiatan,” ujar Arapat.
LSM LANTANG menyebut bahwa pos anggaran yang diduga menjadi sumber penyimpangan antara lain belanja konsumsi, biaya sewa hotel, alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga proyek rehabilitasi bangunan sekolah.
Menurut Arapat, dugaan penyimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan, dan oleh karena itu perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. Pihaknya juga menyoroti kemungkinan pelanggaran terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Aksi yang diikuti oleh puluhan massa dari LSM LANTANG serta elemen masyarakat sipil ini telah menyampaikan tuntutan agar Kejati Lampung melakukan audit menyeluruh dan proses hukum secara transparan terhadap dugaan tersebut.
“Kami berharap Kejati Lampung merespons dengan serius. Ini bukan tuduhan, tapi desakan agar dugaan yang muncul di publik bisa dibuktikan melalui proses hukum yang sah,” tegas Arapat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik, LSM LANTANG juga menyatakan siap mendorong pengungkapan kasus ini hingga ke tingkat nasional jika dalam waktu dekat tidak ada respons dari aparat daerah.(lis/ndi)

Pesan Pansus DPRD Lampung Soal Temuan BPK


Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung mulai membahas tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Rapat awal pansus digelar Senin, (26/5/2025), untuk menyusun agenda kerja dan menjadwalkan pendalaman dokumen.
“Hari ini Pansus LHP BPK sudah mulai bekerja. Kami menyusun jadwal kegiatan untuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan BPK,” kata Sekretaris Pansus, Deni Ribowo.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa keberadaan pansus bertujuan memperbaiki sistem penggunaan anggaran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung.
Salah satunya melalui audiensi yang akan dijadwalkan bersama BPK Perwakilan Lampung.
“Ini sejalan dengan semangat Gubernur Lampung untuk menciptakan tata kelola anggaran yang baik dan efektif,” ujarnya.
Saat ini, kata Deni, pansus tengah mempelajari dokumen LHP bersama tenaga ahli untuk memperdalam kajian dan diskusi teknis.
Menurut dia, temuan BPK yang mengharuskan pengembalian dana harus ditindaklanjuti sesuai aturan.
Namun, aspek tanggung jawab anggaran juga menyasar ke level pimpinan daerah.
“Undang-undang mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu juga ada pada pimpinan, dalam hal ini Gubernur Lampung,” ungkap Deni.
Setelah proses pendalaman rampung, pansus akan menyampaikan rekomendasi kepada gubernur. Tujuannya untuk memperbaiki sistem serta mencegah temuan serupa di kemudian hari.
“Apalagi jika ada temuan yang berulang, tentu perlu arahan dan kebijakan yang lebih tegas dari gubernur untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran,” kata dia seperti dilansir one time.

Anggota DPRD Lampung: Pancasila Tameng Bangsa Hadapi Gempuran Ideologi Asing


Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Andika Wibawa, kembali menegaskan pentingnya penguatan ideologi Pancasila di tengah derasnya arus ideologi asing yang berpotensi memecah belah bangsa. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIPWK) ke-2 yang digelar di daerah Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Minggu (25/5).

Dalam sambutannya, Andika Wibawa menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan ideologis yang nyata, dengan munculnya berbagai paham yang saling menjatuhkan dan berupaya menggantikan posisi Pancasila sebagai dasar negara.

“Saat ini banyak ideologi yang bermunculan, saling menjatuhkan dan ingin mengungguli. Namun dengan adanya Pancasila, kita punya tameng yang mampu menangkal semua ideologi yang ingin meruntuhkan negara Indonesia,” tegasnya.

Andika juga menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama semangat gotong-royong, saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga toleransi antarumat beragama serta antargolongan.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber Agus Tiono, yang menyoroti akar historis nilai-nilai Pancasila. Ia mengungkapkan bahwa lima sila dalam Pancasila sesungguhnya telah hidup dalam budaya dan tradisi bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Lima dasar itu sudah ada di negara kita sejak lama, bahkan sejak era Kerajaan Majapahit, meski kala itu belum disebut dengan nama Pancasila. Kini, itu menjadi ideologi negara dan sudah sepatutnya kita amalkan,” ujar Agus seperti dilansir lampung way.

DPRD Lampung Paripurna: 11 Kali Raih WTP LKPD


Dari balik angka dan neraca, Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan babak baru dalam saga tata kelola keuangan daerah.

Untuk ke-11 kalinya secara beruntun, provinsi ini mengukir opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 sebuah prestasi yang tak sekadar berhenti di meja auditor, tetapi menjalar hingga ke nadi kepercayaan publik.

Di ruang sidang paripurna, Jumat, 23 Mei 2025, Gubernur Lampung Mirza berdiri, bukan sebagai pejabat yang menyampaikan pidato seremonial, tapi sebagai nahkoda yang menyaksikan kapalnya tetap kokoh menembus gelombang efisiensi dan badai fiskal.

“Opini WTP ini bukan hanya penghargaan, tapi tanggung jawab,” ucapnya.

Ia berjanji menindaklanjuti setiap catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadikannya bahan bakar untuk pelayaran berikutnya.

Lampung kini termasuk dalam tujuh provinsi yang berhasil mempertahankan opini WTP selama satu dekade lebih sebuah status yang tak hanya diukir dengan tinta, tetapi dengan konsistensi, integritas, dan kerja kolektif.

“Ini bukan semata hasil kerja birokrasi, tapi buah dari komitmen kolektif untuk menjalankan amanat undang-undang,” lanjut Mirza.

Di balik panggung, ada mesin yang bekerja tanpa henti. Kepala BPKAD Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menyebut keberhasilan ini sebagai simfoni sinergi seluruh perangkat daerah.

“Efisiensi bukan berarti penghematan yang membutakan. Justru dengan sistem yang transparan, efisiensi bisa menjadi pintu gerbang akuntabilitas,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Lampung tak hanya bertahan di permukaan, tapi terus menyelam dalam pembaruan: dari digitalisasi pelaporan, optimalisasi aset, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“WTP ini bukan formalitas administratif. Ia adalah cermin integritas, pantulan dari kepercayaan masyarakat yang tak boleh dikhianati.”

Walikota Bandar Lampung Kunjungi Kantor Staf Kepresidenan


Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana yang juga Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Apeksi melakukan kunjungan kerja ke kantor Staf Kepresidenan RI Kamis 22 Mei 2025. 


Bunda Eva hadir bersama Ketua dan pengurus Apeksi bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) A.M Putranto di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.


Pertemuan diawali dengan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan RI, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan tanggapan dari para Kepala Daerah yang mewakili Asosiasi Pemerintah Daerah yang hadir.


Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana mengatakan, sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sangat penting dilakukan untuk kemajuan Indonesia.


“Untuk mencapai pembangunan Nasional, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan,"ungkap Eva Dwiana. 


Melalui pertemuan ini, menurut Bunda Eva sapaan akrab Walikota Bandar Lampung bisa mempererat silaturahim dan membahas isu-isu strategis dan asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah berjalan. 


"Berbagai hal dibahas, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Program yang telah berjalan seperti Makan Bergizi Gratis," tutup Eva Dwiana.

DPRD Lampung Tegaskan Pengawasan Ketat Progres Infrastruktur Jalan


Bandarlampung : Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menyoroti progres pembangunan infrastruktur jalan provinsi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Bina Marga yang digelar pada Kamis (22/5). Dalam rapat yang berlangsung intensif sejak pagi hingga sore itu, Ketua Komisi IV Mukhlis Basri dan Sekretaris Komisi IV Yusnadi mengungkap berbagai persoalan mendasar terkait Infrastruktur jalan.

“Tahun 2025 ada 52 paket pekerjaan infrastruktur jalan. Namun hingga saat ini, baru 25 yang sudah terkontrak. Sisanya masih dalam proses,” kata Mukhlis saat diwawancarai usai rapat, Kamis (22/5) petang.

Dalam rapat, ditemukan bahwa beberapa ruas jalan penting seperti Metro–Tanjungsari dan Bangunrejo–Kalirejo baru mencapai progres masing-masing 53% dan 50%. Diketahui, ruas-ruas ini masuk dalam enam prioritas utama pembangunan jalan dalam 100 hari kerja Gubernur Lampung.

“Kami tidak ingin pembangunan ini hanya menjadi seremonial target tanpa realisasi yang nyata di lapangan,” tegas Sekretaris Komisi IV Yusnadi.

Sorotan juga diarahkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Bina Marga. Mukhlis menilai UPT memiliki peran tanggap darurat saat terjadi kerusakan jalan, seperti lubang besar, longsor, atau bencana alam.

“UPT adalah ujung tombak dalam pemeliharaan jalan. Saat jalan rusak, mereka yang harus pertama bergerak,” tambah Mukhlis seperti dilansir lampung way.

Dari sisi anggaran, pemerintah telah merealisasikan sekitar Rp300 miliar untuk pembayaran tunda bayar, sedangkan total anggaran infrastruktur jalan yang dibutuhkan untuk tahun ini mencapai Rp435 miliar.

Mukhlis melanjutkan, Komisi IV bakal memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Pekerjaan infrastruktur harus terukur, terawasi, dan tepat sasaran,” pungkas Mukhlis.

DPRD Lampung Soroti Tiga Prioritas Gubernur


Bandarlampung : Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (21/5), untuk mengawal ketat pelaksanaan program prioritas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Ketua Komisi IV Mukhlis Basri menekankan pentingnya RDP ini sebagai langkah awal memahami skema pembangunan daerah, mengingat mayoritas anggota komisi baru dilantik setelah APBD disahkan oleh DPRD sebelumnya.

“Ini langkah penting agar kami tidak buta arah. Kami harus paham RPJMD sampai ke APBD yang sudah ditetapkan sebelum kami dilantik,” ujar Mukhlis.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, mengungkapkan bahwa Bappeda telah menyampaikan tiga program prioritas pembangunan daerah yang menjadi turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo dan visi-misi gubernur-wagub terpilih.

“Tiga fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan nasional. Program ini harus jadi perhatian serius agar Lampung tidak tertinggal,” tegas Yusnadi.

Ia juga mewanti-wanti agar Komisi IV tidak abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kegagalan implementasi bisa terjadi bukan karena programnya salah, tapi lemahnya pengawasan.

“Jangan sampai tiga prioritas Gubernur ini gagal hanya karena Komisi IV tidak maksimal dalam pengawasan,” tandasnya seperti dilansir lampung way.

Aleg PKS ini melanjutkan, Komisi IV siap melakukan RDP maraton dengan seluruh OPD mitra kerja selama sepekan ke depan untuk menggali permasalahan lapangan secara menyeluruh.

“Besok kami lanjut RDP dengan Bina Marga, lalu dengan Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Dinas Pertambangan hari Rabu,” tutupnya. (LW)

Tiga Prioritas Gubernur, Ini Kata DPRD Lampung


Bandarlampung : Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (21/5), untuk mengawal ketat pelaksanaan program prioritas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, mengungkapkan bahwa Bappeda telah menyampaikan tiga program prioritas pembangunan daerah yang menjadi turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo dan visi-misi gubernur-wagub terpilih.

“Tiga fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan nasional. Program ini harus jadi perhatian serius agar Lampung tidak tertinggal,” tegas Yusnadi.

Ia juga mewanti-wanti agar Komisi IV tidak abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kegagalan implementasi bisa terjadi bukan karena programnya salah, tapi lemahnya pengawasan.

“Jangan sampai tiga prioritas Gubernur ini gagal hanya karena Komisi IV tidak maksimal dalam pengawasan,” tandasnya.

Aleg PKS ini melanjutkan, Komisi IV siap melakukan RDP maraton dengan seluruh OPD mitra kerja selama sepekan ke depan untuk menggali permasalahan lapangan secara menyeluruh.

“Besok kami lanjut RDP dengan Bina Marga, lalu dengan Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Dinas Pertambangan hari Rabu,” tutupnya. (LW)

Komisi IV DPRD Lampung RDP dengan Bappeda


Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), Rabu, (21/5/2025).

Pertemuan ini membahas sinkronisasi antara program pembangunan daerah, prioritas nasional, serta visi dan misi Gubernur Lampung.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menyebut pertemuan itu sebagai langkah awal untuk memahami arah pembangunan daerah secara utuh.

“RDP ini penting bagi kami, karena baru saja dilantik saat APBD 2025 sudah diketok oleh DPRD periode sebelumnya. Jadi, kami perlu memahami RPJMD dan arah kebijakan dari hulu ke hilir,” kata Mukhlis.

Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, menambahkan bahwa Bapenda telah memaparkan tiga program prioritas yang merupakan turunan dari program nasional Asta Cita Presiden Prabowo dan sejalan dengan visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal serta Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

“Fokusnya pada program Makan Bergizi Gratis, penguatan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Kami ingin Lampung tidak hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar jadi perhatian dalam pelaksanaannya,” ujar Yusnadi.

Menurutnya, pengawasan legislatif menjadi kunci agar tiga program unggulan itu tidak berhenti pada slogan semata.

“Jangan sampai program prioritas ini jadi jargon tanpa hasil, karena pengawasan kami yang lemah,” tegasnya.

Komisi IV juga menjadwalkan sejumlah RDP lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Besok kami bertemu dengan Dinas Bina Marga, lalu disusul Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Pertambangan minggu depan,” kata Mukhlis.

DPRD Lampung Desak Pemerintah Fokus pada Budidaya Kambing Perah


Bandarlampung : Dalam upaya mendukung visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menyelaraskan kebijakan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, menyoroti pentingnya pengembangan sektor peternakan, khususnya budidaya kambing perah.

Pernyataan ini disampaikan Budi Yuhanda yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Lampung dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. Dalam forum tersebut, Budi menegaskan bahwa sektor peternakan rakyat, terutama kambing perah, berpotensi besar dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berbasis desa, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

“Kambing perah bukan hanya memberikan manfaat dari sisi daging, tetapi juga dari sisi produksi susu yang bernilai ekonomi tinggi. Kita punya potensi luar biasa, dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan lahan, hingga pakan yang melimpah. Sudah seharusnya pemerintah turun tangan serius mendukung dan mendorong para peternak rakyat,” tegasnya (21/5).

Menurut Budi, pengembangan kambing perah bisa menjadi salah satu solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan, terutama di tengah ancaman krisis pangan global dan tingginya ketergantungan pada produk impor.

Ia juga menyoroti pentingnya peran strategis Bappeda sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan. Budi mendesak agar Bappeda tidak hanya fokus pada sektor-sektor konvensional, tetapi juga mulai mengidentifikasi potensi-potensi baru yang mampu menopang perekonomian masyarakat secara langsung.

“Bappeda harus lebih jeli dan progresif dalam menyusun perencanaan. Jangan sampai peluang ekonomi di tingkat bawah justru tidak tertangkap dalam skema pembangunan daerah. Budidaya kambing perah ini adalah salah satu contoh konkret yang bisa kita kembangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya intervensi kebijakan, insentif, serta pendampingan teknis kepada para peternak agar budidaya kambing perah dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Dorongan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung yang menempatkan sektor pertanian, peternakan, dan perdesaan sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Dengan potensi yang dimiliki Lampung, baik dari sisi geografis maupun sosial-ekonomi, budidaya kambing perah dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. (LW)

DPRD Lampung Paparkan Solusi Strategis Urai Kepadatan Lalulintas Dermaga


Bandarlampung ): Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mendorong percepatan pembangunan dermaga di kawasan Sebalang, Lampung Selatan, sebagai solusi strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni yang kerap menimbulkan kemacetan parah.

Dalam keterangannya, Selasa (20/5), Budi menekankan bahwa kemacetan di Bakauheni bukan hanya masalah teknis operasional, tetapi juga karena kurangnya alternatif jalur penyeberangan. Ia menyoroti pentingnya dermaga tambahan yang terintegrasi dengan jaringan transportasi memadai.

“Masalah utama sebenarnya adalah minimnya dermaga penyeberangan. Kita sudah bicara dengan investor yang tertarik mengelola lahan seluas 28 hektare di Sebalang. Kalau ini bisa dipercepat, kapal bisa beralih ke sana, mengurangi tekanan di Bakauheni,” ujarnya.

Menurut Budi, para investor telah menyatakan siap, bahkan menilai proyek ini sebagai peluang investasi menarik. Namun, satu hal yang masih menghambat adalah belum tersedianya akses jalan yang layak.

“Investor hanya minta dibangunkan jalan sepanjang 1,5 kilometer, nilainya hanya sekitar Rp12 miliar. Ini seharusnya bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Kalau ini mandek, kita rugi peluang besar,” tegasnya seperti dilansir lampung way.

Budi juga menambahkan bahwa dari semua wilayah yang direncanakan untuk pengembangan dermaga, kawasan Sebalang memiliki prospek yang sangat baik.

“Lokasi dan kesiapan infrastrukturnya mendukung. Kita tinggal dorong pemerintah untuk bergerak cepat,” tutupnya. (LW)

BEM Banten Bersatu Sebut Penunjukan Plh Sekda Banten Sarat Kepentingan Politik


Kota Serang-- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Gubernur Banten, Andra Soni yang menunjuk Deden Apriandhi Hartawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Penunjukan tersebut dinilai cacat prosedur, sarat kepentingan serta jauh dari prinsip meritokrasi dan transparansi.

Dalam keterangan resminya, Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyatakan bahwa keputusan gubernur tidak hanya mencederai tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga mengancam stabilitas birokrasi di lingkungan Pemprov Banten.

“Penunjukan ini dilakukan tanpa seleksi terbuka, tidak melibatkan lembaga terkait dan terindikasi melanggar prinsip - prinsip administratif. Ini bukan sekadar persoalan prosedur, melainkan bentuk pelecehan terhadap semangat reformasi birokrasi,” tegas Bagas Senin, (19/5/2025).

Selain mempertanyakan proses penunjukan, BEM Banten Bersatu juga menyoroti rekam jejak Deden Apriandhi saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Banten (Sekwan). Salah satu kasus yang disorot ialah dugaan markup pengadaan 10 unit kursi kerja berbahan kayu jati berlampu LED, yang dinilai melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahan Perpres No. 12 Tahun 2021.

Menurut BEM, temuan tersebut mengindikasikan potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang bertentangan dengan janji kampanye Gubernur Andra Soni soal "Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi."

Tuntutan Mahasiswa
BEM Banten Bersatu menyatakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten:

1. Membatalkan penunjukan Plh Sekda dan membuka proses seleksi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

2. Meminta KASN dan Kemendagri turun langsung untuk mengaudit proses penunjukan.

3. Mendesak DPRD Banten menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

4. Menuntut transparansi nomenklatur program pendidikan gratis, agar benar-benar dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

BEM juga menyoroti dampak langsung dari krisis birokrasi ini, seperti terhambatnya koordinasi antardinas, melemahnya layanan publik, serta ketidakfokusan ASN dalam menjalankan tugas akibat konflik internal.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada tanggapan konkret dari Gubernur Banten maupun jajaran legislatif, BEM Banten Bersatu menyatakan siap turun ke jalan dengan aksi massa di depan kantor Gubernur dan DPRD Banten.

“Kami akan camping di depan KP3B maupun Pendopo Gubernur sebagai bentuk perlawanan terhadap birokrasi busuk. Banten harus bebas dari KKN" tegas Bagas.

Seruan ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak kepada rakyat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Banten. (Yuyi)

DPD Gerindra Sumut Gelar Rakernis Bersama DPC, Sayap Partai, dan Anggota DPRD


Serdang - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sayap partai, dan anggota DPRD daerah pemilihan Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Kegiatan ini berlangsung dengan semangat soliditas dan penguatan struktur partai menjelang pemilu 2029. Acara di Pantai Bali Lestari, Senin 19 Mei 2025.

Budi,  Anggota DPRD Sumut dari dapil Sergai-Tebing sekaligus Ketua DPC Gerindra Serdang Bedagai, menyambut baik pelaksanaan rakernis tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja maksimal demi menyukseskan seluruh program partai.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah unsur pengurus DPD Gerindra Sumut, antara lain Yin Map Bendahara DPD Gerindra Sumut,  Wakil Ketua DPD Robert L. Tobing, Aripay Tambunan, Ikrimah Hamidy, Harun NST, Bobby O. Zulkarnain, Khalid Prabowo, Muhammadsyah, serta tim media Indonesia Raya Sumut.

Dalam sambutannya, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumut Yin MAP menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kewajiban iuran bulanan anggota DPRD. Ia juga menekankan target rekrutmen sebanyak 500 anggota baru untuk setiap DPC, sayap partai, dan anggota DPRD. Target ini akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan.

Untuk meningkatkan eksistensi partai di tengah masyarakat, seluruh struktur partai diminta aktif mempublikasikan kegiatan melalui platform media internal Partai Gerindra, yang akan dimonitor selama tiga bulan ke depan.

Wakil Ketua DPD Robert L. Tobing menambahkan bahwa Rakernis ini bertujuan memberikan pemahaman utuh kepada seluruh kader mengenai arah dan strategi partai, khususnya dalam penguatan kaderisasi.

Sementara itu, Aripay Tambunan dan Ikrimah Hamidy memaparkan teknis pelaksanaan rekrutmen anggota baru secara sistematis dan terukur.

Yin MAP menutup pertemuan dengan pesan strategis bahwa kemenangan Pemilu 2029 harus dipersiapkan sejak sekarang, mencakup aspek keuangan, keanggotaan, dan publikasi. Ia menekankan bahwa sinergi antara struktur partai, sayap partai, dan anggota legislatif menjadi kunci utama keberhasilan.(lis)

Soal Bansos, DPRD Lampung Minta Semua Pihak Redam Konflik


Bandarlampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan 7 Lampung Tengah, Singa Ersa Awangga, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tragis yang terjadi di wilayah tersebut beberapa hari lalu, yang melibatkan aksi pembakaran dan menelan korban jiwa. Ia berharap peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kita semua sangat prihatin. Kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila persoalan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan,” kata Singa, Senin (19/5).

Menurutnya, segala bentuk konflik sosial sepatutnya dihindari dengan memperkuat dialog dan komunikasi antara masyarakat, aparatur kampung, serta pihak-pihak terkait. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk mengedepankan pendekatan damai dan tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis.

Singa juga menegaskan pentingnya respon cepat dari aparat keamanan dalam menangani laporan masyarakat agar potensi konflik bisa dicegah sejak dini. Ia berharap kejadian pada 17 Mei lalu menjadi bahan evaluasi menyeluruh.

Terkait isu yang diduga menjadi pemicu kerusuhan, yaitu distribusi bantuan sosial berupa beras, Singa mengungkapkan adanya informasi di masyarakat mengenai dugaan bantuan tidak sampai ke penerima, bahkan muncul kabar tentang pemalsuan tanda tangan.

“Kami dengar dari beberapa sumber, ada ketidakpuasan karena bantuan tidak diterima. Tapi informasi ini masih simpang siur dan belum bisa dipastikan. Biarlah aparat kepolisian bekerja untuk mengusut kebenarannya,” ujarnya.

Namun, Singa juga memberikan klarifikasi berdasarkan data di lapangan. Ia menyebut, berdasarkan penelusurannya, bantuan beras yang dimaksud sudah tidak ada lagi dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak memasuki musim panen.

“Kebetulan istri saya juga menjabat kepala kampung. Informasi dari beliau, bantuan beras sudah tidak lagi disalurkan. Dulu memang ada bantuan beras El Nino, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat, Singa mendorong Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah agar aktif memberikan informasi secara terbuka dan transparan kepada warga melalui camat serta aparatur kampung.

“Saya imbau Dinas Sosial lebih proaktif memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jika memang bantuannya sudah selesai, sampaikan dengan jelas. Ini penting agar tidak muncul prasangka atau tuduhan tidak berdasar kepada aparatur kampung,” tegasnya seperti dilansir lampung way.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. “Mari kita bangun kembali kepercayaan, perkuat komunikasi, dan hindari konflik. Lampung Tengah adalah rumah kita bersama,” pungkas Singa Ersa. (LW)

DPRD Lampung Sikapi Realisasi Pemutihan Pajak


Bandarlampung : Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengungkapkan keprihatinannya terhadap realisasi pendapatan daerah dari program pemutihan pajak kendaraan yang dinilai masih jauh dari target. Dalam rapat lengkap yang dihadiri seluruh unsur pimpinan Komisi III, seluruh anggota sepakat akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan evaluasi mendalam, baik di atas kertas maupun di lapangan. Program ini sudah berjalan sekitar 15–19 hari, namun realisasinya belum menunjukkan hasil optimal,” ujar Munir saat ditemui, Senin (19/5).

Ia menyoroti rendahnya capaian pendapatan daerah dari pemutihan pajak yang hanya berkisar antara Rp22 miliar hingga Rp25 miliar dalam 10 hari hingga dua pekan pertama. “Angka itu bahkan bisa dicapai tanpa program pemutihan. Artinya, implementasi di lapangan belum berjalan maksimal,” tegasnya.

Salah satu hambatan utama, menurut Munir, adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap skema pemutihan, termasuk soal penghapusan denda dan opsen pajak hingga 66%. “Ada miss komunikasi, terutama mengenai denda Jasa Raharja. Banyak masyarakat belum paham betul mekanismenya,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi pelayanan di beberapa daerah yang tidak mendukung penuh kelancaran program. “Contoh di Lampung Tengah, warga wilayah barat yang ingin mengurus pajak lima tahunan harus ke Gunung Sugih, karena Samsat keliling tak bisa melayani. Ini kontraproduktif,” ungkap Munir.

Lebih jauh, Munir mengaitkan persoalan ini dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang mewajibkan belanja infrastruktur publik mencapai 40% dari total APBD—di luar transfer pusat dan Dana Desa—paling lambat akhir 2029.

“Belanja infrastruktur kita saat ini baru sekitar 16–22%. Sementara PAD Lampung masih di angka Rp4 triliun. Untuk memenuhi amanat undang-undang, kita butuh lonjakan dua kali lipat, minimal Rp8 triliun,” tegasnya seperti dilansir lampung way.

Munir menyebut pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, pajak rokok, serta berbagai jenis retribusi dan pendapatan non-pajak seperti dividen BUMD dan pendapatan dari BLUD, sebagai sektor-sektor yang perlu digali maksimal.

“Ini PR besar. Komisi III yang bermitra dengan Bapenda dan BPKAD akan mengupas satu per satu potensi PAD yang jadi domain Pemprov Lampung. Strategi penggalian potensi ini akan kami kawal ketat,” pungkasnya. (LW)

Gubernur Lampung Apresiasi Peran Strategis Fatayat NU dalam Pemberdayaan Perempuan


Pesawaran ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) mengatakan bahwa saat ini Fatayat NU bukan hanya sekadar menjadi organisasi wanita saja, melainkan telah menjadi gerakan nasional dan pilar kekuatan perempuan di Indonesia, termasuk di Lampung. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur yang didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-75 Fatayat NU yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Sabtu (17/5/2025).

Gubernur mengapresiasi kontribusi Fatayat NU di Lampung dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan advokasi hak-hak perempuan.

Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa perempuan adalah pondasi ketahanan bangsa, agama, dan nasional dimana Fatayat NU berada di garis depan untuk membawa Lampung menuju Indonesia Emas.

"Fatayat hadir di tengah masyarakat akar rumput, mendampingi perempuan desa, menjadi sahabat anak muda, dan membawa misi keagamaan yang moderat dan toleran," ujarnya. 

Gubernur kemudian menyoroti beberapa isu krusial di Lampung. Di sektor pendidikan, Gubernur mengatakan bahwa 68 persen populasi Lampung adalah angkatan kerja, sebagian besar perempuan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih terendah di Sumatra.

Gubernur berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk lewat peran para ibu di Fatayat dalam peningkatan literasi dan harapan sekolah.

"Pendidikan itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Dan kami yakin, mendidik anak-anak di rumah harus  dilakukan oleh orangtuanya. Ibu adalah madrasah bagi anaknya," kata Gubernur.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, Gubernur menyebutkan saat ini terdapat 490 ribu UMKM di Provinsi Lampung, dimana 80 persennya digerakkan oleh kaum perempuan. Gubernur berencana mengintegrasikan sektor UMKM dengan jaringan Fatayat agar naik kelas menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) dan berorientasi ekspor. 

Di sisi lain, Gubernur menyampaikan rasa optimisnya tentang lompatan besar ekonomi Lampung dalam beberapa tahun kedepan yang juga akan berimbas pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, seiring membaiknya harga gabah bagi para petani.

"Kaum wanita harus menjadi kekuatan pembangunan ekonomi kedepan. Kita ingin kaum wanita di Lampung menjadi agen perubahan, agen pembangunan Provinsi Lampung menuju Indonesia emas," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua PW Fatayat NU Lampung, Wirdayati, menyatakan kesiapan Fatayat berkolaborasi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung guna mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.

Salah satunya di bidang kesehatan melalui program Fatayat Siaga Stunting. Hal ini guna menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Budiman AS Soroti Pergeseran Nilai Pancasila di Tengah Keluarga


Bandarlampung : Perkembangan teknologi digital yang tak terbendung kini menjadi pisau bermata dua, terutama dalam kehidupan anak-anak. Dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gunung Sulah, Way Halim, belum lama ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengeluarkan peringatan keras terhadap dominasi gadget dalam keseharian masyarakat. Ia menyebut, tanpa disadari, anak-anak telah terjerembap dalam “ideologi android”—istilah yang ia pakai untuk menggambarkan keterikatan ekstrem terhadap gawai, menggantikan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Tanpa kita sadari, banyak orang tua telah menyerahkan peran mendidik anak kepada layar gadget. Mereka membiarkan anak-anak larut dalam dunia digital tanpa pendampingan. Ini bukan sekadar soal kecanduan game, ini soal hilangnya interaksi sosial dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan,” tegas Budiman.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti kenyataan bahwa saat ini hampir setiap anak memiliki akses ke perangkat digital, namun pengawasan orang tua justru semakin longgar. Anak-anak, katanya, kini lebih akrab dengan karakter game daripada dengan teman sebaya, lebih paham soal tren TikTok daripada sejarah bangsa.
Budiman memperingatkan dampak serius dari kondisi ini, mulai dari degradasi moral, menurunnya prestasi akademik, hingga potensi krisis identitas bangsa. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam mengarahkan penggunaan gadget agar tidak menjauhkan anak dari nilai-nilai Pancasila.
“Ini bukan sekadar masalah teknologi, ini masalah arah bangsa. Jika nilai Pancasila tidak kita tanamkan sejak dini, kita sedang mencetak generasi yang cerdas secara digital tapi miskin karakter,” ujarnya lantang.
Senada, akademisi dari Universitas Bandar Lampung, Anggalana, yang hadir sebagai narasumber, mempertegas bahwa Pancasila adalah fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa. “Ideologi negara tidak boleh dikalahkan oleh ideologi pasar dan teknologi. Generasi muda harus dibekali dengan pemahaman Pancasila agar tidak terombang-ambing oleh arus globalisasi,” katanya seperti dilansir lampung way.
Kegiatan ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat bahwa di tengah euforia teknologi, nilai-nilai kebangsaan tak boleh dilupakan. Jika tidak, “ideologi android” bisa menjadi ancaman senyap yang merobek akar jati diri bangsa. (LW)

DPRD Lampung Sikapi Bahaya Android


 Bandarlampung -  Perkembangan teknologi digital yang tak terbendung kini menjadi pisau bermata dua, terutama dalam kehidupan anak-anak. Dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gunung Sulah, Way Halim, belum lama ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengeluarkan peringatan keras terhadap dominasi gadget dalam keseharian masyarakat. Ia menyebut, tanpa disadari, anak-anak telah terjerembap dalam “ideologi android”—istilah yang ia pakai untuk menggambarkan keterikatan ekstrem terhadap gawai, menggantikan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Tanpa kita sadari, banyak orang tua telah menyerahkan peran mendidik anak kepada layar gadget. Mereka membiarkan anak-anak larut dalam dunia digital tanpa pendampingan. Ini bukan sekadar soal kecanduan game, ini soal hilangnya interaksi sosial dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan,” tegas Budiman.

Politisi Partai Demokrat ini menyoroti kenyataan bahwa saat ini hampir setiap anak memiliki akses ke perangkat digital, namun pengawasan orang tua justru semakin longgar. Anak-anak, katanya, kini lebih akrab dengan karakter game daripada dengan teman sebaya, lebih paham soal tren TikTok daripada sejarah bangsa.

Budiman memperingatkan dampak serius dari kondisi ini, mulai dari degradasi moral, menurunnya prestasi akademik, hingga potensi krisis identitas bangsa. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam mengarahkan penggunaan gadget agar tidak menjauhkan anak dari nilai-nilai Pancasila.

“Ini bukan sekadar masalah teknologi, ini masalah arah bangsa. Jika nilai Pancasila tidak kita tanamkan sejak dini, kita sedang mencetak generasi yang cerdas secara digital tapi miskin karakter,” ujarnya lantang.(LW)

Genangan Air di Jalan Yos Sudarso, Pemkot Bandar Lampung Minta Balai Ambil Peran


Bandar Lampung - Bencana banjir kembali terjadi di sejumlah titik di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Genangan Air sedalam 30 cm menggenangi jalan sehingga membuat arus lalulintas terhambat. Selasa (13/05/2025).

Tim reaksi cepat Kota Bandar Lampung datang ke lokasi melakukan penyedotan air menggunakan alkon. Namun hingga air surut perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Daerah Lampung tak ada satupun perwakilan yang datang membantu.

"Jalan ini kewenangan balai, Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu meminta agar saluran air di sepanjang jalan ini di keruk," ungkap Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Selasa 13 Mei 2025.

Eva menyesalkan tak ada upaya serius
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam menekan bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Bunda Eva menambahkan hujan deras yang terjadi selasa sore, hanya menyebabkan genangan Air di Jalan Yos Sudarso.

"Kolaborasi itu penting dalam menekan bencana banjir. Pemkot Bekerja sesuai poksinya. Tapi tolong balai juga ikut bekerjasama," tambah Eva Dwiana.

Dedi Sutioso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung bekerjasama dalam melakukan Normalisasi saluran air.

"Saya dan pak camat sudah sering kali minta bantu BPJN Lampung, tapi belum ada respon serius," tambah Dedi Sutioso.(lis)

Pemprov Lampung Catat Lompatan Tertinggi dalam Realisasi APBD Nasional


Bandar Lampung, 12 Mei 2025 — Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan data per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah menembus 24,62%.

Angka ini melampaui rata-rata nasional dan menjadi capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.

Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 sempat menyebut Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun dengan percepatan fiskal yang luar biasa pada Maret–April 2025, realisasi pendapatan meningkat lebih dari 21 poin persentase dan belanja naik hampir 19 poin.

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung sekaligus Pengurus ISEI Lampung, menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil dari fiscal shock response yang tepat.

“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya eksekusi cepat, tetapi juga keberanian berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin (12/05/2025).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritikan pusat bukan dengan pembelaan, melainkan dengan tiga langkah strategis:

Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan nyata,

Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan,

Memastikan efisiensi perputaran kas untuk langsung memberi dampak ke masyarakat.

Langkah ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi. Lampung menjawab tantangan itu dengan kerja nyata.

“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi yang cepat belajar dan memperbaiki,” tambah Dr. Saring, menilai strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.

Dengan keberhasilan ini, Lampung tidak lagi berada di posisi tertinggal. Justru kini menjadi rujukan nasional dalam percepatan belanja anggaran dan tata kelola fiskal adaptif.

DPRD Lampung Ungkap Skandal Impor Tapioka

 


Bandarlampung ): Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Ahmad Basuki (Abas), mengungkap dugaan praktik curang dalam impor tapioka yang berdampak langsung terhadap anjloknya harga singkong petani. Menurutnya, tata niaga komoditas singkong saat ini sarat ketimpangan dan tidak berpihak pada petani lokal.

“Sampai Maret 2025 kemarin juga masih masuk ratusan ribu ton. Alasannya, katanya invoice lama baru datang barangnya. Modusnya, impor tidak langsung ke Lampung, jadi nggak tercatat di Bea Cukai Lampung,” ungkap Abas, Sabtu (11/5).

Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa pada 2024, impor tapioka nasional mencapai 267 ribu ton—setara dengan lebih dari 1,3 juta ton singkong lokal. Masifnya impor ini membuat harga singkong di tingkat petani merosot tajam, termasuk di Provinsi Lampung yang merupakan produsen utama singkong nasional.

“Petani singkong Lampung sebagai produsen utama singkong nasional otomatis terdampak langsung terhadap tapioka impor,” tegasnya.

Abas juga menyoroti praktik penguasaan lahan pertanian oleh perusahaan pengolahan singkong sebagai penyebab tambahan merosotnya harga di tingkat petani.

“Penguasaan lahan oleh perusahaan juga punya andil menurunkan harga singkong yang ditanam langsung oleh petani. Seharusnya pabrik fokus hilirisasi saja, singkongnya dari petani. Inilah pola kemitraan yang sesungguhnya—petani yang menanam, perusahaan yang mengolah, dan pemerintah sebagai regulator yang memastikan tata niaga berkeadilan,” papar dia seperti dilansir lampung way.

Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian tidak akan berkembang jika tidak disertai dengan jaminan harga yang menguntungkan bagi petani.

“Tidak ada artinya pupuk terjamin, petaninya produktif, hamparan lahan luas, kalau tidak ada kepastian harga yang berkeadilan. Sektor pertanian bisa lumpuh,” ujarnya.

Edukasi Pancasila di Kedaton, Anggota DPRD Lampung Jelaskan Program Pemutihan


Bandarlampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung Andika Wibawa menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Sukamenanti Baru, Kedaton (10/5).

Andika Wibawa menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila di tengah gempuran berbagai paham yang saling menjatuhkan dan mengungguli satu sama lain.

“Saat ini banyak ideologi yang bermunculan, saling menjatuhkan dan ingin mengungguli. Namun dengan adanya Pancasila, kita punya tameng yang mampu menangkal semua ideologi yang ingin meruntuhkan negara Indonesia,” ujar Andika.

Ia juga menyinggung mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang tengah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Sekarang sedang ada program pemutihan. Jadi, Bapak/Ibu yang memiliki kendaraan dengan pajak mati, segera manfaatkan kesempatan ini,” tambahnya.

Sementara, salah satu Narasumber Agus Tiono, menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak era Kerajaan Majapahit, meski kala itu belum disebut dengan nama Pancasila.

“Lima dasar itu sudah ada di negara kita sejak lama, dan kini menjadi ideologi negara. Kita semua sudah hapal dan mengamalkannya,” jelas Agus.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para ibu yang berperan besar dalam membentuk karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Ibu adalah madrasah pertama, benteng terakhir. Tugasnya luar biasa dalam menjaga dan membimbing anak-anak," kata dia seperti dilansir lampung way.

Senada, narasumber kedua M. Andi Fakhri, mengajak peserta untuk terus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, termasuk masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan berpikir positif.

“Dari enam agama yang diakui, masa tidak ada yang kita pegang? Bersyukurlah atas kesehatan dan pikiran positif, karena itu yang membuat kita bisa berkumpul di sini hari ini,” ujarnya. (LW)

Andika Wibawa Dukung Wacana Wajib Militer


Bandarlampung - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyatakan dukungannya terhadap wacana program wajib militer bagi pemuda dan remaja yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, program semacam ini bisa diadopsi di Provinsi Lampung dengan catatan penerapannya dilakukan secara tepat sasaran.

Andika menilai pelatihan wajib militer tidak hanya bermanfaat untuk membentuk fisik yang kuat, tetapi juga membina mental generasi muda, terutama dalam hal kedisiplinan dan rasa hormat terhadap sesama.

“Kenakalan remaja dan perilaku menyimpang, khususnya pada anak-anak yang putus sekolah, kerap disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya perhatian keluarga, pengaruh lingkungan, dan paparan konten negatif dari media serta teknologi,” ujarnya usai kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kedaton, Sabtu (10/5).

Andika menambahkan, di beberapa daerah, termasuk kampung halamannya Lampung Tengah, banyak remaja yang nekat melakukan tindakan kriminal seperti pembegalan demi kebutuhan ekonomi, bahkan untuk hal sepele seperti berjudi atau mengikuti hiburan malam.

Ia juga menyoroti pentingnya memberikan arahan dan kegiatan positif kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Meski teknologi seperti media sosial memiliki dampak buruk, Andika melihat sisi positifnya, seperti potensi kreatif dan peluang penghasilan tambahan.

“Sekarang ini ada anak-anak yang bisa bikin konten di TikTok dan menghasilkan uang. Walau kecil, setidaknya bisa mencukupi kebutuhan pribadi mereka. Artinya, tetap ada sisi positifnya, meski yang negatif memang lebih dominan,” jelasnya.

Mengenai wacana wajib militer, Andika menyarankan agar program ini diterapkan secara bertahap dan dievaluasi terlebih dahulu di tingkat nasional. Ia menekankan perlunya melihat kesiapan daerah dan respon masyarakat, khususnya dari para orang tua.

“Kita mendukung, tapi perlu dilihat dulu hasilnya di Jawa Barat. Jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat, apalagi jika menyangkut anak perempuan. Pasti banyak orang tua yang khawatir,” ungkapnya.

Andika juga menegaskan pentingnya penetapan batas usia yang jelas dalam program ini agar tidak salah sasaran.

“Kalau untuk anak seusia SMP, saya rasa masih terlalu dini. Tapi kalau sudah SMA dan cukup matang, program ini justru bisa membentuk karakter mereka. Namun yang lebih utama adalah menjangkau anak-anak putus sekolah seusia SMA. Karena negara," kata dia seperti dilansir lampung way.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2025, Cek Info Pemutihan di I-PESAT


Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan berbagai kemudahan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Salah satu kebijakan utama  pada program pemutihan tahun 2025 adalah penghapusan pokok tunggakan PKB, denda tunggakan PKB, serta denda berjalan PKB sehingga masyarakat hanya perlu membayar pokok PKB satu tahun berjalan saja.

"Pemutihan adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu tahun berjalan, berapa pun tunggakannya. Dari Pemerintah Provinsi Lampung, kebijakan Gubernur yang sangat meringankan ini sudah sangat jelas," tegas Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, saat memberikan keterangan di Kantor Jasa Raharja Lampung, Kamis (8/5/2025).

Slamet Riadi juga menjelaskan bahwa Program Pemutihan PKB ini merupakan hasil kolaborasi  antara Pemerintah Provinsi Lampung, Jasa Raharja dan Polda Lampung.

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti Program Pemutihan ini, Kakanwil Jasa Raharja Lampung, Zulham Pane, mengungkapkan bahwa per tanggal 8 Mei 2025, Direksi Jasa Raharja mengeluarkan kebijakan baru, yaitu pembebasan pokok Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2023 ke bawah dan pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun lalu.

"Jadi yang dibayar adalah SWDKLLJ tahun 2023 keatas dan denda tahun berjalan. Denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu tetap dihapuskan," ujar Zulham Pane.

Namun, Ia juga meminta pengertian masyarakat bahwa denda SWDKLLJ tahun berjalan tidak dihapuskan oleh Direksi Jasa Raharja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 Tahun 2017. Denda tahun berjalan dan pokok SWDKLLJ tahun berjalan serta tahun pertama keterlambatan, kata Zulham, tetap harus dibayar.

"Yang berhak membebaskan denda ini adalah Kementerian Keuangan. Tapi kalau denda tahun lalu dan denda tahun-tahun lalu adalah kewenangan Direksi," ungkapnya.

Zulham Pane menambahkan, terdapat sembilan kategori kendaraan dengan pokok SWDKLLJ maksimal sebesar Rp160.000 untuk kendaraan truk.

Adapun besaran denda SWDKLLJ dihitung berdasarkan waktu keterlambatan, mulai dari 25 persen untuk 1-90 hari, 50 persen untuk 91-180 hari, 75 persen untuk 181-270 hari, dan 100 persen untuk 271-365 hari.

Untuk memudahkan masyarakat menghitung besaran yang harus dibayar dalam program pemutihan ini, Bapenda menyediakan layanan informasi melalui laman *superapp.bapendalampung.cloud/infopemutihan* atau aplikasi *I-PESAT* yang dapat diunduh di ponsel dan melalui scan barcode pada media sosial maupun yang telah disediakan pada setiap kantor layanan Samsat.  Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui berapa kewajiban yang harus dibayarkan sebelum mengikuti program pemutihan.

Program Pemutihan PKB ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meringankan beban masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).