Anggota DPRD Lampung Gelorakan Semangat Kebangsaan

Lampung Tengah : Dalam rangka memperkuat fondasi kebangsaan dan memperdalam pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Minggu (22/6). Kegiatan ini berlangsung di Kampung Rama Dewa, Seputih Raman, Lampung Tengah, dan dihadiri oleh puluhan warga Kampung Rama Dewa, termasuk pemuda-pemudi setempat.

Dengan mengusung semangat membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri dan Ni Made Winarti. Keduanya memberikan perspektif berimbang mengenai pentingnya menjaga nilai kebangsaan di tengah tantangan era modern.
Dalam sambutannya, Ni Ketut Dewi Nadi menegaskan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter kebangsaan anak-anak Indonesia. Ia menyampaikan bahwa perempuan, terutama ibu, memiliki peran sentral sebagai penjaga dan penanam nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.
“Pancasila bukan sekadar slogan atau simbol negara. Ia adalah jati diri bangsa. Agar nilai-nilai ini tidak luntur, kita harus mulai menanamkannya dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Dan perempuan, ibu-ibu, adalah garda depan dalam proses itu,” ujar Ni Ketut Dewi Nadi, yang juga Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dewi Nadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap aspek kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun dalam pergaulan sosial.
“Lampung Tengah adalah miniatur Indonesia. Keberagaman yang ada harus dirawat dengan semangat persatuan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan hanya simbol di dinding sekolah atau kantor, tetapi nilai yang benar-benar kita praktikkan,” pungkasnya.

Pemprov Lampung Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis di Pembangunan

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung melalui visi 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas', mendorong pembangunan tidak hanya pada kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang berdaya, tanpa kehilangan akar nilai budaya dan spiritualitas.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretatiat Daerah Provinsi Lampung, Yuri Agustina dalam kegiatan Peringatan Milad Wanita Islam Ke-63 bertempat di Balai Keratun lt. III Kantor Gubernur, Sabtu (05/07/2025).

"Perempuan adalah poros penting dari pembangunan SDM tersebut. Keluarga yang kuat dimulai dari ibu yang beriman, masyarakat yang sehat dimulai dari perempuan yang peduli, dan bangsa yang maju dimulai dari perempuan yang berani mengambil peran," tegasnya.

Gubernur memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi dan gerakan yang telah berkontribusi aktif dalam memperkuat sinergi dalam membangun daerah.

"Karena itu, kami memberikan apresiasi tinggi-tingginya atas kontribusi organisasi wanita Islam selama ini yang telah turut aktif dalam gerakan penguatan ekonomi keluarga, pendidikan akhlak, generasi muda hingga pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput. Ini semua adalah bentuk nyata dari Islam yang bermanfaat," lanjutnya.

"Keberadaan muslimah tidak bisa lagi sekadar berada di belakang layar, muslimah harus tampil sebagai subjek perubahan, sebagai pemimpin yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dengan kecakapan intelektual dan ketangguhan sosial," sambungnya.

Pemerintah Provinsi Lampung sangat terbuka bagi para muslimah untuk dapat terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

"Mari kita jaga sinergi antara organisasi keumatan seperti Wanita Islam dalam pemerintahan daerah dengan semangat kolaborasi yang konstruktif. Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang seluas-luasnya bagi muslimah untuk terlibat, berkarya, dan menjadi agen perubahan di berbagai lini kehidupan," ajaknya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga meyakini bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan SDM.

"Sejalan dengan visi dan misi PKK Provinsi Lampung, Wanita Islam sebagai mitra strategis yang tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera. Keluarga adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Peran ibu dan perempuan dalam keluarga sangat sentral, bukan hanya sebagai pendidik anak-anak tetapi juga sebagai tiang yang menopang keutuhan dan keberkahan rumah tangga," tegasnya.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menekankan pentingnya sinergitas seluruh pihak dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era saat ini.

"Ayo sama-sama melakukan peran penting. Dengan beragamnya problematik yang terjadi di lingkungan kita, di provinsi kita, kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh dengan bekerja sama, ini demi masa depan anak bangsa," ajaknya.

Wulan berharap organisasi ini tidak hanya sebagai wadah perkumpulan saja melainkan memiliki peranan penting dalam menopang keluarga, memajukan pembangunan, membantu perekonomian keluarga membantu ikut perekonomian provinsi.

"Dengan tadi kita membantu rekan-rekan kita UMKM di booth yang masih bagian dari kegiatan ini karena UMKM merupakan tombak perekonomian dari provinsi juga dan pelakunya juga adalah 80%-nya ibu-ibu. Maka itu kita saling mendoakan dalam kebaikan semoga wanita Islam dan seluruh organisasi wanita yang ada di provinsi Lampung ini dan PKK akan terus bersinergi akan terus mendukung demi Lampung maju menuju Indonesia emas," ucapnya.

Melalui Peringatan Milad Wanita Islam Ke-63, Ketua TP PKK Provinsi Lampung berharap organisasi Wanita Islam ini akan semakin memberikan dampak yang positif bagi Provinsi Lampung.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam Marfuah Musthofa, berharap Wanita Islam dapat menjadi organisasi yang mewadahi setiap individu yang ingin berkarya dan berkontribusi.

"Kita memperingati, merefleksi apa yang sudah dilakukan Wanita Islam. Semoga wanita Islam dengan berkolaborasi bisa menjadi bagian dari masyarakat. Organisasi wanita Islam juga diharapkan dapat menjadi rumah besar yang bisa menjadi rumah bagi siapapun yang ingin berkarya di situ," ucapnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Universitas Saburai Lepas 199 Mahasiswa KKN ke Lampung Selatan

Bandar Lampung - Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) menggelar pelepasan 199 mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Tahun Akademik 2024/2025 di Kabupaten Lampung Selatan.

Acara ini berlangsung khidmat di Gedung Graha Saburai pada Jumat, 5 Juli 2025.

Pelepasan ini turut dihadiri Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Anton Carmana, Ketua Pembina YP Saburai beserta jajaran pengurus, dosen, serta seluruh civitas akademika Universitas Saburai.

Rektor Universitas Saburai, Sodirin menegaskan bahwa kegiatan KKN ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan sebuah momen penting yang menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan akademik dan pengabdian sosial para mahasiswa.

"Acara ini bukan hanya seremoni formal, tetapi sebuah momen penting yang menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan akademik dan pengabdian sosial para mahasiswa," ujar Sodirin.

Tema KKN tahun ini, yaitu “Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Lokal melalui Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan”, disebutnya sangat relevan dengan tantangan pembangunan daerah saat ini.

Tema ini tidak hanya menjadi payung kegiatan, tetapi juga menjadi kompas arah kontribusi nyata mahasiswa di tengah masyarakat.

"KKN bukan sekadar tugas luar kampus. Ia adalah ajang pembelajaran transformatif, tempat mahasiswa belajar hidup berdampingan dengan masyarakat, mengenali masalah sosial dari dekat, serta mencari solusi yang aplikatif dan partisipatif. Di sinilah mahasiswa akan belajar menjadi manusia utuh, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial," tambahnya.

Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa dibekali dengan sejumlah tanggung jawab, yakni: menggali dan mengidentifikasi potensi lokal di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing, membangun kolaborasi aktif dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal dalam menyusun program yang berkelanjutan, dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan secara berkala kepada dosen pembimbing lapangan dan tim pelaksana, serta menjaga nama baik diri sendiri dan institusi.

Dengan didampingi oleh 18 dosen pembimbing lapangan yang telah berpengalaman, rektor menyampaikan keyakinannya bahwa pelaksanaan KKN tahun ini akan berjalan dengan baik dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua Pelaksana KKN, Novalia, S.Pd., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan KKN Tematik Universitas Saburai tahun akademik 2024/2025 merupakan kegiatan intra-kurikuler yang secara operasional ditangani oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

“Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik adalah kuliah pengabdian kepada masyarakat dengan tema tertentu berdasarkan kebutuhan spesifik masyarakat serta memperhatikan bidang keahlian tertentu dari masing-masing program studi yang waktu penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan,” jelas Novalia.

Ia juga menjelaskan bahwa tema KKN Tematik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun Akademik 2024 dan 2025 adalah “Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Lokal Melalui Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan.”

Ia mengungkapkan bahwa selama berada di lapangan, mahasiswa akan diarahkan oleh para dosen pembimbing untuk menjalankan program-program konkret sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat serta ilmu pengetahuan yang mereka miliki.

Jumlah mahasiswa peserta KKN tahun ini sebanyak 199 orang, terdiri dari:

Ilmu Hukum: 54 mahasiswa

Manajemen: 52 mahasiswa

Teknik Sipil: 51 mahasiswa

Teknik Mesin: 21 mahasiswa

Administrasi Publik: 13 mahasiswa

Akuntansi: 8 mahasiswa

Mahasiswa-mahasiswa ini akan ditempatkan di sembilan desa, yaitu: Taman Baru, Way Kalam, Canti, Mulyo Sari, Bumi Sari, Rejo Mulyo, Munjuk, Bumi Daya, dan Merak Belantung.

Mereka akan dibimbing oleh 18 dosen pembimbing lapangan dari berbagai bidang ilmu di Universitas Saburai, serta 9 dosen mitra dari universitas lainnya.

Novalia juga menjelaskan bahwa KKN merupakan rangkaian kegiatan panjang yang diawali dari pendaftaran pada 13 Februari, pembekalan, survei lapangan, penyusunan proposal, pengumpulan proposal, seminar proposal, hingga submit proposal pada bulan Maret 2025.

KKN tahun ini juga mencetak prestasi tersendiri. Delapan kelompok mahasiswa berhasil membuat proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) skema PMM, dan dua proposal di antaranya memenangkan pendanaan dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud Ristek tahun 2025.

Selain itu, empat proposal lainnya berhasil lolos tahap bimbingan teknis (Bimtek) dan diharapkan dapat memenangkan pendanaan pada batch II.

“Besar harapan kami, semoga pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bermanfaat bagi mahasiswa, bagi masyarakat, terutama dalam Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Lokal Melalui Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan,” ungkap Novalia.

Atas nama Tim Pelaksana KKN Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun Akademik 2024/2025, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas kontribusinya dalam kegiatan KKN.

"Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Anton Carmana, menyambut baik pelaksanaan KKN Universitas Saburai di wilayahnya.

“Kami menyambut baik kehadiran mahasiswa Universitas Saburai. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara dunia akademik dengan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat,” ujar Anton.

Ia berharap kehadiran mahasiswa bukan sekadar menjalankan program, tetapi juga mampu meninggalkan dampak positif dan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

“Jangan hanya datang untuk menjalankan tugas, tapi jadilah bagian dari solusi. Tinggalkan jejak baik di tengah masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan siap mendukung dan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya ke depan Menuju Lampung Selatan Maju, Bismillah Bisa,” pungkasnya.(lis*)

TP. PKK Provinsi Lampung Rayakan Tahun Baru Islam dengan Pengajian dan Pemberian Santunan

Bandar Lampung,--Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung menggelar pengajian bersama dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, di Mahan Agung, Jumat (04/07/2025).

Dalam sambutannya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia penyelenggara, dan semua pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan pengajian.

"Rasanya baru kemarin kita merayakan Idul Adha, dan kini kita sudah di ambang Tahun Baru Hijriah. Momen ini selalu dinanti-nantikan karena penanda dimulainya lembaran baru dalam kalender keislaman kita," ujar Purnama Wulan Sari.

Ketua TP. PKK mengatakan  bahwa Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, menyimpan makna mendalam bagi umat Muslim, dan mengingatkan pada peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, serta memperkuat silaturahmi dan kebersamaan," ajak Purnama.

Peringatan Tahun Baru Islam ini adalah hijrah sosial, dari individualisme menuju kolaborasi juga menjadi kesempatan emas untuk muhasabah diri.

"Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung, mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Adakah hal-hal yang perlu kita perbaiki? Apa saja yang bisa kita tingkatkan? Lalu, mari kita susun rencana untuk melangkah ke depan, agar kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan tentunya bagi Provinsi Lampung," ucapnya.

Pengajian diisi tausiah dari Ustad Asep Kholis Nur Jamil, S.H.I, M.Kom.I. Dalam ceramahnya, Ustad Asep menekankan pentingnya mensyukuri setiap anugerah Allah dan memilih untuk selalu dicintai oleh-Nya.

Acara pengajian ini turut mengundang anak-anak pondok tahfidz Al Ikhlas Babussalam. Sebagai bentuk syukur dan kasih sayang dalam memperingati Tahun Baru Islam, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan tali asih berupa santunan kepada anak-anak dari Panti Asuhan Mustika Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

KNPI Harus Jadi Motor UMKM dan Petani Desa, Pesan Gubernur Lampung dari Palangka Raya

Palangka Raya — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan peran strategis pemuda, khususnya yang tergabung dalam KNPI, dalam pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM. Seruan ini disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam sesi diskusi Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) KNPI 2025 di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (4/7).

“Saya juga dulu aktif di OKP, dua periode di KNPI Provinsi Lampung sebagai Wakil Ketua. Saya turun ke daerah, ke OKP-OKP, jadi saya paham lah. Intinya, anak muda ini sedang mencari kesempatan, peluang, dan lompatan,” ujar Gubernur Mirza membuka refleksinya.

Ia menekankan bahwa arah pembangunan nasional saat ini telah bergeser dari pendekatan top-down menuju bottom-up. Pemuda, katanya, harus jeli membaca peluang dalam perubahan arah kebijakan yang kini berpihak pada desa dan akar rumput.

“Kalau kita hanya mengandalkan kekuasaan, ya paling satu dua yang jadi menteri. Tapi sekarang, Pak Prabowo mengubah arah itu. Dulu uang mengalir dari atas, sekarang dari bawah dulu,” tegasnya.

Sebagai contoh, ia menyoroti kebijakan harga gabah dan transformasi pertanian dari tingkat desa yang kini menghasilkan perputaran ekonomi triliunan rupiah dari bawah.

“Harga gabah sekarang Rp6.500. Itu hampir enam triliun uang dari bawah. Petani sekarang pakai teknologi — dryer, smart farming — dan itu nggak bisa dipelajari sendiri. Di sinilah ruangnya anak muda. KNPI harus ikut berkolaborasi,” jelasnya.

Mirza juga menekankan pentingnya menyesuaikan digitalisasi UMKM dengan realita demografi. Di Lampung, sekitar 70 persen dari 940 ribu pelaku UMKM berusia di atas 45 tahun.

“Di desa, banyak emak-emak yang waktunya longgar dan mau belajar. Tapi pelatihan digitalisasinya perlu disesuaikan. Anak muda bisa ambil peran di sini,” imbuhnya.

Lebih jauh, Gubernur Mirza berharap KNPI tidak hanya menjadi alat politik, melainkan menjadi wadah yang mampu memberi nilai tambah pada potensi lokal dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

“Di politik, perputarannya hanya 6 persen. Sekarang yang penting itu kolaborasi,” tandasnya.

⸻

Ketua Umum KNPI: Arahkan Bonus Demografi ke UMKM dan Inovasi

Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan dalam sambutannya mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk adaptif terhadap perubahan dan aktif di sektor-sektor strategis pembangunan nasional.

“Bonus demografi tidak akan berguna tanpa arah. Pemberdayaan pemuda harus diarahkan ke sektor konkret: UMKM, teknologi, dan inovasi,” kata Ryano.

Menurutnya, KNPI harus menjadi akselerator kapasitas pemuda, bukan sekadar tempat berhimpun.

“Kita ingin siapa pun yang masuk KNPI, kehidupannya menjadi lebih baik,” tegasnya.

⸻

Gubernur Kalteng: Pemuda Butuh Mindset dan Karakter Kuat

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya peran pemuda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, katanya, kecerdasan intelektual saja tidak cukup.

“Pemuda harus menjadi agen perubahan dengan mindset yang benar, attitude yang baik, dan karakter yang kuat agar mampu bersaing di era disrupsi,” ujar Agustiar.

Ia juga menyampaikan komitmen Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah yang mendukung gagasan besar pemuda Indonesia lewat forum-forum strategis seperti Rapimpurnas.

⸻

Rapimpurnas KNPI 2025: Lebih dari 200 Peserta Hadir

Rapimpurnas KNPI 2025 mengusung tema “Transformasi Pemuda untuk Indonesia Emas 2045”, diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari seluruh DPD KNPI se-Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini:
• Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Dhirakaya Joyohadikusumo
• Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Fauzan
• Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu. (*)

Forum Literasi Lampung Silaturrahmi ke Dinas Perpustakaan, Siapkan Gebyar Literasi Nasional

Bandar Lampung— Forum Literasi Lampung (FLL) melakukan kunjungan silaturahmi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Kamis (3/7). Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Dinas, Riski Sofyan, di Gedung Nuwo Baca Zainal Abidin  Pagar Alam, Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum Literasi Lampung (FLL), Eni Amaliah, memaparkan penyelenggaraan Gebyar Literasi Nasional rencananya akan melibatkan para pengambil kebijakan baik dari pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten, anggota dewan, akademisi, penulis, sastrawan, tokoh masyarakat,  relawan literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan dijadwalkan menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

“Selama ini kami terus bergerak bersama relawan dari 15 kabupaten/kota  di Lampung membantu program pemerintah dalam gerakan literasi, untuk mewujudkan Lampung sebagai provinsi  literasi. Upaya ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya, yang beberapa tahun lalu di Tanggal 11 Juni 2020 kami telah menyelenggarakan SIMPUL LITERASI SE-PROVINSI LAMPUNG dengan semangat “Being Literate ; Bersama Mewujudkan Lampung sebagai Provinsi Literasi”   Mak Nikham Sapa Lagi – Mak Tanno Kapan Lagi. Gebyar Literasi Nasional nanti  akan kami rancang secara kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Eni Amaliah juga menambahkan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dan komunitas literasi, Forum Literasi Lampung (FLL) berharap Gebyar Literasi Nasional 2025 nanti dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem literasi di Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi melalui kampanye dan sosialisasi. Dengan gerakan bersama dan partisipasi aktif seluruh pihak, Lampung dapat mencapai tujuannya menjadi Provinsi Literasi yang maju dan sejahtera.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Riski Sofyan, menyambut baik rencana tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Forum Literasi Lampung. Kegiatan ini sangat positif dan kami mendukung penuh agar bisa terealisasi. Kami juga terbuka agar acara dapat digelar di Gedung Nuwo Baca Zainal Abidin Pagar Alam,” ujarnya.

Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan

BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Radin Inten di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Korem 043/Garuda Hitam dalam transformasi menuju Kodam, yang digelar di ruang rapat Korem 043/Garuda Hitam, Kamis (4/7/2025).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Lampung telah mengambil langkah konkret sebagai bentuk dukungan, di antaranya dengan menghibahkan lahan seluas 16 hektare di kawasan Kota Baru untuk kebutuhan Korem 043/Gatam serta 40 hektare lahan tambahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Kodam.

"Ini adalah wujud komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung terbentuknya Kodam di Lampung. Selama ini, sinergi antara Pemprov dan Korem 043/Gatam telah terjalin sangat baik, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan dan kedaulatan energi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden," ujar Sekda.

Sekda berharap, melalui kunjungan kerja Komisi I DPR RI, proses pembentukan Kodam di Lampung dapat berjalan lebih cepat sehingga sinergi antara TNI dan Pemprov Lampung semakin kuat untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Sementara itu, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyambut hangat kehadiran rombongan Komisi I DPR RI dan menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mendukung pembentukan Kodam di Lampung.

"Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pembentukan Kodam. Korem selama ini telah bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai komponen bangsa di wilayah Lampung untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial, menjaga kondusivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Danrem

Danrem juga menjelaskan bahwa pembangunan Kodam akan dilakukan di atas lahan hibah dari Pemprov Lampung dan mencakup pembangunan satuan-satuan pendukung lainnya. Menurutnya, masih banyak potensi lahan di wilayah Lampung yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Danrem menyebutkan, Kodam yang akan dibentuk di Lampung telah mendapatkan persetujuan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat dan akan diberi nama Kodam XX/Radin Inten. Kodam ini nantinya akan membawahi Korem 043/Garuda Hitam di Lampung serta Korem 041/Garuda Emas di Bengkulu.

"Kami mengapresiasi dukungan besar dari Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan lahan dan berbagai bentuk sinergi demi terwujudnya Kodam XX/Radin Inten," tambah Danrem.

Ketua rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung penuh pembentukan Kodam XX/Radin Inten yang akan bermarkas di Lampung.

"Pembentukan Kodam ini diyakini akan memperkuat pembangunan wilayah pertahanan serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Lampung dan Bengkulu,” ujar Dave Laksono.

Dave juga meminta agar Korem 043/Gatam bersama seluruh pemangku kepentingan terkait menyusun kajian komprehensif mengenai potensi tantangan dalam proses pembentukan Kodam XX/Radin Inten, termasuk langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Rangkaian kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan DPR RI guna mewujudkan sistem pertahanan wilayah yang lebih kuat dan terintegrasi, serta mendukung agenda pembangunan nasional, baik dari aspek keamanan dan pertahanan, maupun dari aspek perekonomian.

Sebagaimana diketahui, peningkatan status Korem menjadi Kodam akan membawa banyak keuntungan, baik bagi pertahanan nasional maupun pembangunan daerah. Kodam memiliki wewenang komando lebih luas, anggaran lebih besar, dan peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung program-program pemerintah.

Dengan lokasi geografis yang sangat strategis, yakni berada di gerbang Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Lampung menjadi posisi ideal untuk keberadaan sebuah Kodam. Kodam XX/Raden Inten diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendidikan bela negara bagi generasi muda. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bupati Lampung Selatan Sidak RSUD Bob Bazar: Cek Sejumlah Pelayanan

LAMPUNG SELATAN - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Lampung Selatan, di Kalianda, Kamis (3/7/2025).

Kunjungan ini dilakukan hanya sehari setelah dirinya mengganti Plt Direktur RSUD Bob Bazar, semula dari dr. Reny Ayu Fatimah kepada dr. Djohardi. Hal ini sebagai langkah awal dalam mendorong transformasi layanan kesehatan yang lebih humanis dan profesional.

Dalam sidaknya, Bupati Egi nampak menyusuri sejumlah titik penting pelayanan RSUD Bob Bazar, seperti Ruang Dahlia, R.A. Intan, aula, hingga kamar mandi dan area publik rumah sakit. Ia ingin memastikan langsung kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Saya ingin RSUD Bob Bazar menjadi rumah sakit kebanggaan warga Lampung Selatan. Bukan hanya karena fasilitasnya, tapi karena pelayanannya yang tulus dan profesional,” tegas Egi.

Lebih dari sekadar memeriksa kondisi fisik, Bupati Egi juga berdialog langsung dengan tenaga medis dan menyampaikan pesan moral tentang pentingnya etika dalam melayani masyarakat.

“Layani masyarakat dengan hati. Jangan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi hadirkan ketulusan. Karena rumah sakit bukan sekadar tempat berobat, tapi tempat orang berharap sembuh,” ujarnya.

Tak hanya kepada petugas, perhatian Bupati Egi juga tertuju pada pasien dan pengunjung. Ia menyapa dan berbincang dengan warga untuk mendengar langsung pengalaman mereka. Salah satunya, Mahlia (30), warga Ketapang yang sedang mendampingi anaknya dirawat.

“Nilainya 10, Pak. Pelayanannya ramah, ruangannya juga bersih,” ujar Mahlia (Red)

Ketua Komisi II DPRD Lampung Minta Pusat Evaluasi Penyerapan Jagung

Bandar Lampung – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan penyerapan jagung yang mensyaratkan kadar air maksimal 14 persen.

Hal ini dinilai menyulitkan petani dan membuat mereka belum sepenuhnya menikmati harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram.

“Lampung ini termasuk Provinsi penghasil jagung terbesar keenam di Indonesia. Artinya, banyak petani menggantungkan hidupnya dari komoditas jagung, selain padi. Kami berharap petani jagung juga bisa merasakan kebahagiaan seperti petani padi, yang saat ini menjual hasil panennya dengan harga Rp6.500 tanpa persyaratan kadar air,” ujar Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki atau yang akrab di sapa Abas.

Menurutnya, Bulog sebelumnya telah menyerap jagung petani pada periode Februari hingga April 2025 dengan harga sesuai mandat Presiden, yakni Rp5.500 per kilogram tanpa syarat kadar air.

Namun sejak Mei, penyerapan dihentikan karena adanya surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mewajibkan kadar air maksimal 14 persen dalam pembelian jagung.

“Petani sangat keberatan dengan syarat kadar air ini. Rata-rata jagung pipilan hasil panen petani masih memiliki kadar air antara 34-35 persen. Untuk mencapai kadar air 14 persen, mereka harus melakukan pengeringan yang butuh waktu dan biaya, apalagi saat musim hujan seperti sekarang,” jelasnya.

Ia menyebut, pengeringan manual menggunakan lantai jemur hanya mampu menurunkan kadar air hingga 17 persen.

Sisanya, petani membutuhkan alat pengering (dryer), namun alat tersebut jumlahnya masih sangat terbatas.

“Kalau pemerintah bisa membeli padi tanpa syarat kadar air, kenapa jagung tidak bisa? Kami minta kebijakan ini ditinjau ulang. Kami sudah komunikasi dengan jaringan Komisi II di DPRD Jawa Timur, NTB, dan Jawa Tengah sesama daerah penghasil jagung untuk bersuara bersama ke pemerintah pusat,” tambahnya.

Abas juga telah memanggil pihak Bulog untuk membahas persoalan ini. Dalam pertemuan tersebut, Bulog menyatakan kesediaan menyerap jagung petani dengan persyaratan apapun selama ada surat resmi dari Bapanas.

Sementara itu, di lapangan, harga jagung pipilan kering yang dibeli dari petani di Lampung masih bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.500 per kilogram, tergantung kadar air dan kualitas jagung.

“Kami berharap Bulog dan pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi ini, agar petani jagung juga bisa tersenyum seperti halnya petani padi,” pungkasnya.

Paripurna DPRD Lampung Bahas PROPEMPERDA

Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (30/06/2025).

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dilaksanakan dalam rangka Penjelasan Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 serta Pembicaraan Tingkat I Penyampaian terhadap 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

Terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran telah
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, hal ini ditandai dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 23 Mei
2025.

"Berkat usaha dan komitmen kita bersama untuk mematuhi regulasi baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yaitu petunjuk pelaksanaan teknis tentang kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, Syukur Alhamdulillah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan Penyerahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.

Setelah disampaikan Penjelasan Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Budhi Condrowati, juga telah disetujui Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Paripurna DPRD Lampung: Pemprov Ajukan Raperda RPJMD dan Insentif Investasi

Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pembangunan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin, (30/6/ 2025).

Agenda utama paripurna adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD 2024 berjalan relatif baik, meski terdapat deviasi antara target dan realisasi pendapatan maupun belanja.

“Seluruh program prioritas telah terlaksana secara maksimal,” kata Jihan.

Ia memaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,451 triliun atau 86,33 persen dari target Rp8,631 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp7,506 triliun atau 85,73 persen dari pagu Rp8,756 triliun.

Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 tercatat sebesar Rp69,89 miliar.

Dalam rapat itu, Jihan juga mengumumkan bahwa Pemprov Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI capaian ke-11 kali berturut-turut.

“Ini adalah bukti komitmen bersama dalam mengelola keuangan daerah sesuai standar akuntansi dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Dua Raperda Strategis: RPJMD dan Insentif Investasi

Selain menyampaikan pertanggungjawaban APBD, Pemprov Lampung juga mengajukan dua Raperda inisiatif, yakni RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Menurut Jihan, kedua Raperda tersebut penting sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah serta penguatan iklim investasi daerah.

Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung efektif dan tepat waktu.

“RPJMD ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” kata Jihan.

Ia menyebutkan bahwa pembangunan Lampung lima tahun ke depan akan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.

“Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”: Tiga Cita Pembangunan

Visi jangka menengah Lampung dirumuskan ke dalam Tiga Cita:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif;

2. Memperkuat sumber daya manusia unggul dan produktif;

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Salah satu fokus utama adalah pembangunan ekosistem ekonomi desa, yang disebut Jihan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Lampung.

“Uang harus berputar di desa agar ekonomi tumbuh dan masyarakat makin sejahtera,” katanya.

RPJMD juga memuat komitmen Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional dan Lumbung Energi Terbarukan, termasuk program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan konsumsi pangan lokal.

Insentif untuk Daya Saing Investasi

Adapun Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, menurut Jihan, bertujuan menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kompetitif.

Substansi Raperda ini mencakup jenis insentif, tata cara pemberian, jangka waktu, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.

“Pemberian insentif ini akan berlandaskan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas,” tegasnya.

Jihan menutup sambutannya dengan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang baik dalam menyusun dan membahas regulasi daerah.

“Kami berharap pembahasan kedua Raperda ini dapat berjalan lancar. Ini adalah bagian penting untuk menyongsong Lampung yang unggul dan siap menuju Indonesia Emas 2045.”