Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya

LAMPUNG SELATAN- Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi kini tidak lagi diperbolehkan menerima gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 700/585/IV.02/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit ketaatan pada satuan pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Januari-Agustus 2025.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 2 huruf (d).

Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa guru yang dapat diberikan honor dari Dana BOS harus memenuhi syarat belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Dinas Pendidikan menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik pendanaan ganda (double funding) atau double dipping. Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima dana sertifikasi dari APBN sebesar Rp2 juta per bulan, tidak lagi diperkenankan menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana BOS.

Dengan demikian, Dana BOS dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Jadi Temuan Pemeriksaan

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Marko Firzada, mengungkapkan, dalam hasil audit yang dilakukan periode Januari-Agustus 2025, pembayaran honor dari Dana BOS kepada guru yang sudah bersertifikasi dinyatakan sebagai temuan pemeriksaan.

Ia menegaskan, atas temuan tersebut, guru honorer bersertifikasi yang terlanjur menerima gaji dari Dana BOS pada periode tersebut diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Lampung Selatan yang untuk kemudian diteruskan Ke Rekening Kas Umum Negara. Mekanisme pengembalian dapat dilakukan secara bertahap.

"Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Sebelumnya, para guru telah menandatangani surat perjanjian dengan kepala sekolah yang menyatakan kesediaan mengembalikan honor dari Dana BOS apabila di kemudian hari menjadi temuan pemeriksaan,” kata Marko.

Siapa yang Wajib Mengembalikan?

Guru yang menjadi sasaran pengembalian adalah Guru Honorer BOS Tahun 2025 yang menerima dua sumber penghasilan sekaligus, yakni honor dari Dana BOS dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, guru honorer BOS Tahun 2025 yang belum memiliki sertifikasi tidak dikenakan kewajiban pengembalian karena hanya menerima satu sumber penghasilan, yakni dari Dana BOSP.

Kriteria Penerima Honor BOS

Berdasarkan petunjuk teknis BOSP, guru honorer yang dapat dibayarkan honornya melalui Dana BOS harus memenuhi kriteria:
- Berstatus Non-ASN
- Terdaftar di Dapodik
- Memiliki NUPTK
- Belum menerima tunjangan sertifikasi

Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, karena kebijakan ini merupakan perintah dari regulasi pemerintah pusat.

Bagi guru yang ingin mengajukan keringanan pengembalian secara mencicil, dipersilakan berkonsultasi dengan Inspektorat Lampung Selatan.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. (Kmf-Is)

Luncurkan Koran dan Buku Satu Tahun Mirza-Jihan, IJP Pastikan Tetap Kritis

Bandarlampung–Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan Koran Edisi Khusus dan Buku Satu Tahun Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

Peluncuran tersebut berlangsung di halaman Gedung Pusiban, komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (2-3-2026).

Ketua IJP Abung Mamasa mengatakan, peluncuran itu bukan momentum seremoni, Tetapi sebagai penanda bagi IJP untuk merawat ingatan publik bahwa sudah satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Peluncuran koran IJP dan buku atas inisiasi kawan-kawan anggota, saya hanya mengakomodir ide mereka. kami berpikir masyarkat punya hak untuk tahu apasaja yang telah dikerjakan pak gubernur dan wakil gubernur,” kata Abung.

Menurut dia, satu tahun kepemimpinan Mirza-Jihan hanya merupakan peletakan pondasi pembangunan.

Meski demikian, dia menjelaskan, arah pembangunan Lampung kedepannya sudah mulai terlihat.

“Paling tidak kami melihat ada uipaya pemerintah memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas jalan dan jembatan, serta mendorong reformasi birokrasi tang lebih transparan dan menanam investasi pada SDM,” jelasnya.

Dia menegaskan, koran dan buku yang ditulis dengan mengedepankan objektivitas.

Dia menyebutkan, sinergi IJP dan Pemprov Lampung tidak melemahkan daya kritis sebagai pers.

“Saya ingatkan kepada anak-anak IJP silahkan untuk mengkritisi tapi tidak nyinyir. Karena kita sama sama tahu, pers memiliki tugas tidak hanya menggambarkan tapi juga merawat akal sehat publik,” ungkapnya.

Sementara, Gubernur Rahmah Mirzani Djausal mengatakan, kegiatan itu merupakan wahana untuk menengok apa saja yang sudah dilakukan selama satu tahun.

Sekaligus wahana untuk saling mengingatkan tentang apa saja langkah-langkah kedepannya.

“Benar kata Abung, masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang sudah kami lakukan bagi Provinsi Lampung,” kata Mirza.

Menurut dia, dipilih oleh masyarakat sebagai gubernur bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan.

“Tapi ini juga amanah bagi kami sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ini menjadi beban kami sebagai gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.

Dia menyebutkan, satu tahun ini, secara perlahan mulai ditata arah pembangunan Lampung dengan memperbaiki konektivitas.

“Melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi, maka mobilitas masyarakat akan semakin lancar,” sebutnya.

“Saya punya visi, saya ingin suatu saat masyarakat bangga dengan jalan-jalan yang ada di Lampung,” tambahnya.

Karena itu, dia memprioritaskan pembangunan jalan di Lampung tidak lagi aspal, tetapi rigid beton yang memiliki daya tahan lebih lama.

Hal itu pula yang mendasarinya untuk mengajukan pinjaman untuk perbaikan jalan di Lampung.

“Fokusnya di tahun 2028 atau 2029 sudah 90 persen (kemantapan jalan),” sebutnya. (**)

Pemprov Lampung Perkuat Fondasi Pembangunan di Tahun Pertama Kepemimpinan Mirza–Jihan

Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis yang diambil untuk menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.

Hal tersebut disampaikan saat Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza - Jihan yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).

​Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan dan pemetaan anggaran yang ketat sejak sebelum pelantikan, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.

​"Singkat cerita, dengan segala upaya, utang 600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang yang 1,2 triliun (kepada kabupaten) kita atur skema-skemanya, efisiensi 200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita dapat menambah jalan sebanyak 400 miliar," ujar Gubernur Mirza.

​Gubernur juga menekankan fokus utamanya pada sektor konektivitas melalui perbaikan infrastruktur jalan. Ia berkomitmen mengubah persepsi masyarakat terhadap kualitas infrastruktur di Lampung.

​"Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Kita akan bersama-sama membuat kedepan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya," tegasnya.

​Selain infrastruktur fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Gubernur Mirza telah menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.

"KPI-nya salah satunya adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan-layanan yang diberikan," tambahnya.

​Di akhir sambutan, Gubernur mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan peran insan pers dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan vital sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah.

​"Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua IJP Lampung ​Abung Mamasa menekankan bahwa publik, terutama mayoritas pemilih yang memberikan amanah kepada kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wagub Jihan berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai satu tahun pertama ini sebagai fase krusial dalam membangun pondasi pembangunan yang berkelanjutan.

​"Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh para pemimpinnya. Pak Gubernur, ini baru peletakan pondasi, tapi saya lihat ini sudah terlihat arahnya. Memang belum maksimal, tapi paling tidak kami melihat ada upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan," tambahnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berfungsi sebagai saluran humas pemerintah. Ia menegaskan bahwa independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.

​"Kami tetap membangun sinergi tapi tidak melemahkan daya kritis kami terhadap apa yang harus kami kritisi. Tetapi itu secara proporsional dan profesional. Saya ingatkan pada anak-anak IJP, silakan mengkritik tapi kita tidak nyinyir," tegasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Membangun Masa Depan Lewat Kolaborasi, Heksahelix Jadi Napas Baru Lampung Selatan

KALIANDA* - Pemandangan berbeda terlihat di Pendopo Agung, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan pada Selasa (3/3/2026) petang.

Aura formal birokrasi mencair menjadi ruang diskusi yang hidup saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut hangat kedatangan para aktivis mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung Selatan.

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah kelanjutan konkret dari aspirasi yang sempat disuarakan mahasiswa di jalanan beberapa pada 23 Februari 2026 lalu. Kini, teriakan di podium beralih menjadi adu gagasan di meja dialog dalam bingkai kolaborasi Heksahelix.

*LamSel ConNextion: Wadah Aspirasi Tanpa Sekat*

Dalam suasana yang partisipatif, Bupati Radityo Egi menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan ide-ide segar anak muda menguap begitu saja.

Ia meresmikan dukungan penuh terhadap “LamSel ConNextion” sebuah platform strategis yang akan menjadi laboratorium ide, wadah diskusi, dan kompas bagi gerakan pemuda-mahasiswa di Lampung Selatan.

"Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan dengan 'single fighter'. Kita butuh energi pemuda. Mahasiswa bukan lagi sekadar pengawas dari luar, tapi mitra strategis yang duduk bersama kami merumuskan solusi," tegas Bupati Egi.

*Perspektif Akademisi: Lompatan Progresif Tata Kelola Daerah*

Diskusi yang berlangsung hangat ini dipandu oleh Naufal A. Caya, akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tulang Bawang (UTB).

Sebagai sosok yang juga menjabat Direktur Eksekutif SIGER Institute, Naufal menilai langkah Bupati Egi adalah sebuah terobosan komunikasi politik yang inklusif.

"Menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi objek adalah langkah yang sangat tepat. Model Heksahelix ini memberikan ruang setara bagi pemerintah dan pemuda untuk berkolaborasi secara produktif," ujar Naufal yang juga mantan aktivis mahasiswa ini.

Menurutnya, dialog ini merupakan momentum emas untuk menginstitusikan partisipasi anak muda dalam kebijakan publik. Ia menekankan bahwa ke depan, setiap kebijakan harus lahir dari proses yang didukung oleh:
- Riset dan Data yang akurat.
- Kepekaan Sosial terhadap kebutuhan masyarakat.
- Komunikasi Inklusif lintas sektor.

*Membangun Fondasi Berkelanjutan*

Pertemuan petang itu menjadi sinyal kuat bahwa Lampung Selatan sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern.

Dengan semangat Heksahelix, kolaborasi ini diharapkan mampu memicu inovasi di sektor ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas layanan publik.

"Ketika pemerintah membuka pintu dan pemuda menjawabnya dengan gagasan nyata, di situlah fondasi masa depan Lampung Selatan yang berkelanjutan sedang kita bangun," tutup Naufal optimis.

Kini, bola panas ada di tangan para pemuda dan pemerintah. Akankah sinergi ini melahirkan inovasi baru bagi Bumi Khagom Mufakat? Publik menanti aksi nyata dari LamSel ConNextion. (*)

Duduk Lesehan Bahas 7 Tuntutan Mahasiswa: Egi: Kritik Boleh, Demokrasi Harus Dewasa

LAMSEL, Kalianda - Radityo Egi Pratama memilih duduk lesehan bersama mahasiswa saat menerima Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung Selatan di Pendopo Agung, Rumah Dinas Bupati L, Selasa (3/3/2026).

Dalam suasana dialog yang hangat namun kritis itu, Bupati Egi menegaskan komitmennya membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan aspirasi publik.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi penyampaian aspirasi mahasiswa yang digelar pada 23 Februari 2026 lalu. Sarasehan ini menjadi forum untuk membedah tujuh poin tuntutan evaluasi yang sebelumnya disampaikan.

Dalam dialog terbuka itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lampung Selatan, Sandi Afrizal, menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya mengawal arah pembangunan daerah.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk tindak lanjut dari aksi Cipayung Plus dan BEM hari Senin kemarin. Kami ingin membedah tujuh tuntutan evaluasi kami agar proyeksi pembangunan Lampung Selatan dalam empat tahun ke depan bisa jauh lebih baik,” ujar Sandi di hadapan Bupati dan jajaran pejabat.

Dalam forum tersebut, Bupati Egi didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Kesbangpol, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua Forum CSR Lampung Selatan. Kehadiran lengkap jajaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi mahasiswa.

Menanggapi paparan mahasiswa, Egi menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian mereka terhadap pembangunan daerah. Namun ia juga memberi catatan terkait dinamika komunikasi dalam audiensi tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Tentu saya mengapresiasi segala saran dan kritik. Namun jujur, dari paparan tadi, saya belum mendengar kalimat terima kasih, yang disampaikan melulu tuntutan. Padahal, program-program yang kami jalankan saat ini dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Tapi it’s okay, di sinilah kita diajarkan apa yang namanya dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menandai suasana diskusi yang terbuka dan lugas, namun tetap dalam koridor dialog konstruktif. Bupati Egi menegaskan dirinya bukan tipe pemimpin yang anti kritik, termasuk di ruang digital.

“Saya bukan tipe orang yang anti-kritik. Di media sosial saja, jika ada 1.000 atau 2.000 orang mengkritik, saya terima dengan baik. Kalaupun saya anti-kritik, saya pasti sudah menutup kolom komentar sejak lama,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjalankan tata kelola yang inklusif dan transparan, serta membuka akses informasi publik seluas-luasnya bagi media maupun masyarakat.

Sarasehan tersebut diharapkan menjadi titik temu antara mahasiswa sebagai kontrol sosial dan pemerintah sebagai eksekutif, sehingga kritik yang disampaikan tidak berhenti pada tuntutan, melainkan bermuara pada kolaborasi untuk kemajuan Kabupaten Lampung Selatan. (Gil-Kmf)

Safari Ramadan Saksi Rotasi Kominfo, Anasrullah Bergeser, Hendry Kurniawan Jadi Plt

LAMSEL, Rajabasa - Di tengah suasana khidmat Safari Ramadan, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, resmi melantik tiga pejabat eselon II dan menunjuk satu pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Selasa (3/3/2026).

Prosesi yang berlangsung di Masjid Manarul Islam, Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, itu menjadi momen penyegaran struktur organisasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di bulan suci Ramadan.

Pelantikan yang digelar di tempat ibadah dan disaksikan langsung masyarakat tersebut menghadirkan nuansa berbeda dibanding prosesi seremonial pada umumnya. Selain sebagai agenda struktural, momen ini sekaligus mengandung pesan moral tentang tanggung jawab dan integritas pejabat publik.

Dalam mutasi tersebut, Drs. Edy Firnandi, M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus Plt Asisten Bidang Administrasi Umum, kini resmi dilantik sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah secara definitif.

Posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditinggalkan Edy Firnandi diisi oleh Anton Carmana, S.E., yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Sementara itu, jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik kini dipercayakan kepada Anasrullah, S.Sos., M.M., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Untuk mengisi kekosongan di Dinas Kominfo, Bupati Egi menunjuk Hendry Kurniawan, S.H., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Dalam arahannya, Bupati Egi menegaskan bahwa pelantikan di masjid pada bulan Ramadan bukan sekadar seremoni administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara dilantik di tempat yang suci, di bulan yang suci, dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Ini adalah amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Bekerjalah secara profesional dan pastikan kehadiran pemerintah dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera bergerak cepat menjalankan program kerja, terutama dalam mempercepat pelayanan administrasi dan mendukung pembangunan daerah.

Menurut Bupati Egi, rotasi dan pengisian jabatan ini merupakan bagian dari penataan organisasi agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Penyegaran ini adalah hal biasa dalam organisasi untuk memperkuat kinerja tim. Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat membawa inovasi di instansinya masing-masing,” ujarnya.

Langkah ini menandai kembali bergeraknya “gerbong” mutasi di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, sebagai upaya konsolidasi internal dan penguatan pelayanan publik.

Pelantikan tersebut turut disaksikan unsur Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Supriyanto, para kepala perangkat daerah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kecamatan Rajabasa yang hadir dalam rangkaian Safari Ramadan.

Usai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Safari Ramadan dan penyerahan bantuan sosial kepada anak yatim serta hibah pembangunan masjid. Agenda itu menjadi simbol komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk tetap menghadirkan pelayanan dan kepedulian sosial di tengah momentum spiritual bulan Ramadan. (Gil-Kmf)

Direktur RSUD Bob Bazar Paparkan Pelayanan IGD

LAMPUNG SELATAN - Direktur RSUD Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan, dr Djohardi mengungkapkan, tata kelola pelayanan kesehatan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) berbasis Triase pelayanan. Yakni proses seleksi pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan untuk prioritas penanganan, sebagai mana diatur pada Bab II Pasal 3 Permenkes RI Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

Kepada awak media dr Djohardi menjelaskan terdapat kriteria.

“Beberapa kriterianya adalah, mengancam nyawa baik diri sendiri maupun orang lain hingga lingkungan. Kemudian adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. Selanjutnya adanya penurunan kesadaran dan gangguan pada hemodinamik,” tutur Djohardi kepada wartawan, Selasa 3 Maret 2026.

Djohardi menjelaskan, IGD adalah unit pelayan di rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai multidisiplin. Sedangkan tujuan utama IGD adalah memberikan pelayanan komunikatif, cepat dan tepat selama 24 jam terus menerus.

Dirut juga menambahkan bahwa IGD RSUD Bobbazar juga melaksanakan menerima dan merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan. 

“Tujuan IGD adalah, agar tercapainya suatu pelayanan kesehatan yang optimal, terarah dan terpadu bagi setiap anggota masyarakat yang berada dalam keadaan gawat darurat serta mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat. IGD juga melaksanakan menerima dan merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih baik,” tukas Djohardi. **

Bupati Lampung Selatan Resmikan Dua Titik Ruas Infrastruktur Jalan Kabupaten

LAMPUNG SELATAN - Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Radityo Egi Pratama resmikan dua titik ruas infrastruktur jalan Kabupaten yang ada di Kecamatan Penengahan, Senin (03/03/2026).

Bupati Egi dalam keterangannya, saat diwawancarai oleh awak media yang hadir mengungkapkan syukurnya karena infrastruktur jalan yang dinantikan masyarakat sudah direalisasikan di tahun 2025.

“Alhamdulillah, yang pertama kita syukuri dulu, tentunya pekerjaan jalan yang menjadi usulan di tahun 2025 sudah selesai, dan Alhamdulillah juga sudah dipergunakan, ini baru saja kita resmikan dibeberapa titik,” ucapnya.

Dan saat ditanya, terkait pengerjaan infrastruktur jalan yang masih kurang maksimal mutu dan kualitasnya, dan bahkan ada beberapa titik yang belum seumur jagung mengalami kerusakan, Bupati Egi menegaskan masih dalam masa pemeliharaan.

“Tapi kaitannya dengan ruas jalan yang memang dianggap kualitasnya kurang bagus, tentu itu masih dalam masa pemeliharaan, tentunya juga nanti akan diperbaiki. Namanya juga yang mengerjakannya manusia, gak ada yang sempurna pasti ada yang kurang sana-sini nya,” terang Egi.

Lanjutnya, “kemudian juga ada indikasi di ruas jalan tersebut, mungkin muatan kendaraan yang lewat melebihi batas kekuatan jalan yang dibangun, itu banyak faktornya disitu,” imbuhnya.

Perlu diketahui, peresmian jalan dua titik hari ini di Kecamatan Penengahan, diantaranya ruas Desa Kuripan-Klaten dan jalan Pasuruan-Gandri.

Namun ditengah jalan tersebut khususnya ruas jalan Pasuruan-Klaten masih ada sebagian yang mengalami rusak parah, Egi optimis akan mewujudkan infrastruktur jalan yang mulus di Bumi Khagom Mufakat ini.

“Masih banyak kok, titik-titik yang masih belum semuanya selesai belum sempurna terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan. Dengan kita terus bekerja dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekeras mungkin, secerdas mungkin untuk bisa mewujudkan infrastruktur jalan mulus.” Tandasnya. **

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Selatan Meroket 5,71 Persen, Lampaui Provinsi dan Nasional

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda* - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, pertumbuhan ekonomi daerah ini menembus angka 5,71 persen dalam setahun terakhir.

Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Lampung. Angka itu tidak hanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di level 5,28 persen, tetapi juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Secara tahunan, kinerja ekonomi Lampung Selatan juga menunjukkan akselerasi signifikan. Dibandingkan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1,09 persen. Lonjakan ini menjadi sinyal kuat struktur ekonomi daerah berada dalam kondisi ekspansif dan solid.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor yang didukung kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Stabilitas dan produktivitas komoditas pertanian yang terjaga membuat sektor ini tetap menjadi kontributor utama dalam menjaga pertumbuhan.

Selain itu, sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang berdampak pada naiknya nilai tambah komoditas lokal. Aktivitas perdagangan pun tumbuh signifikan, terlihat dari meningkatnya perputaran barang dan jasa di berbagai wilayah.

“Patut kita syukuri pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan yang tinggi merupakan indikator bahwa aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi berjalan sangat baik. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha serta efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendorong sektor-sektor unggulan,” ujar Aryan dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Sektor konstruksi juga turut memberikan kontribusi besar melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang berjalan aktif. 

Pembangunan tersebut tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lain.

Dengan kombinasi sektor strategis yang terus bergerak positif, Kabupaten Lampung Selatan tidak sekadar bertahan di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik. Daerah ini justru tampil sebagai motor pertumbuhan baru di tingkat provinsi.

Capaian 5,71 persen tersebut sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang adaptif, produktif, dan memiliki daya saing tinggi, baik di level provinsi maupun nasional. (Dul-Is)

Pemprov Lampung Gelar Rapat Persiapan MCSP KPK RI Tahun 2026

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI Tahun 2026 di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (2/3/2026).

Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana. Kegiatan ini menjadi langkah awal Pemprov Lampung dalam memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui program strategis KPK.

Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa MCSP merupakan instrumen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.

“MCSP bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi cerminan komitmen kita dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegas Marindo.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan KPK harus terus diperkuat agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan optimal, khususnya pada delapan area intervensi yang menjadi fokus penilaian.

Adapun delapan area intervensi dalam MCSP meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan publik, serta optimalisasi pajak daerah.

Pada pelaksanaan MCSP 2025, Pemprov Lampung mencatat capaian membanggakan. Dalam penilaian tingkat provinsi, Lampung berhasil menempati peringkat ke-5 nasional.

Untuk area perencanaan dan penganggaran, Pemprov Lampung bahkan meraih indeks tertinggi atau peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, pada area pelayanan publik dan manajemen ASN, Lampung berada di peringkat kedua secara nasional.

Marindo mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri.

“Capaian ini patut kita syukuri, tetapi jangan membuat kita lengah. Area yang sudah meraih predikat baik harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sementara area yang masih perlu pembenahan harus segera kita perkuat,” ujarnya.

Ia juga meminta perangkat daerah pengampu utama untuk segera menyiapkan dokumen dan data dukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian MCSP 2026.

Safari Ramadan di Bakauheni, Bupati Radityo Egi Pratama Tegaskan Komitmen Serap Aspirasi dan Layani Masyarakat

Bakauheni – Kehadiran Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama unsur Forkopimda dan jajaran pejabat daerah dalam kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid At-Takwa, Dusun Kenyayan, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Senin (2/3/2025), menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut, Bupati Egi hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Camat Bakauheni, para kepala desa se-Kecamatan Bakauheni, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan ruang pertemuan antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mendengar dan menguatkan.

“Saya hadir pada Safari Ramadan ini bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat, menautkan hati di antara kita, serta memastikan pemerintah bekerja dengan hati, mendengar suara masyarakat, dan melayani kebutuhan serta harapan masyarakat,” ujarnya.

Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memaparkan capaian pembangunan sepanjang tahun 2025, terutama di sektor infrastruktur dasar sebagai bagian dari komitmen pemerataan pembangunan.

Bupati Egi menyebutkan, Pemkab Lampung Selatan telah membangun jalan sepanjang kurang lebih 270,9 kilometer pada tahun 2025. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 42 kilometer, atau terjadi lonjakan sekitar 538 persen.

Selain pembangunan jalan, pemerintah daerah juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi sekitar 35 hingga 36 gedung sekolah, termasuk perbaikan atap dan fasilitas sanitasi. Pembangunan jembatan dan gorong-gorong turut dilaksanakan guna memperkuat konektivitas antarwilayah.

Di sektor pertanian, peningkatan kapasitas produksi ditempuh melalui kenaikan indeks pertanaman dari 1,6 menjadi 2,3. Bahkan, di Desa Trimomukti, petani telah mampu melakukan panen hingga tiga kali dalam satu tahun.

“Seluruh capaian ini merupakan hasil kolaborasi perangkat daerah bersama para pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh unsur masyarakat,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Bupati Egi mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan desa agar tercipta suasana yang nyaman sekaligus menarik bagi para pengunjung.

,”Mari kita jaga kebersihan dan keindahan desa. Jadikan desa ini sebagai desa yang indah dan nyaman, sehingga semakin banyak orang yang berkunjung,” ajaknya.

Dalam suasana Ramadan, ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan memperbanyak berbagi, terutama pada sepuluh hari terakhir Ramadan yang memiliki keutamaan besar.

“Selama bulan Ramadan, mari kita perbanyak berbagi. Ganjaran dari Allah sangat luar biasa, terlebih pada sepuluh hari terakhir. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Safari Ramadan tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga momentum berbagi dan memperkuat sinergi pembangunan di tingkat desa. Pada kesempatan tersebut, bantuan sembako diserahkan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah daerah, sementara hibah untuk masjid diharapkan dapat mendukung kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. (lmhr-Kmf)