Pemprov Lampung Apresiasi Program Light Up The Dream PT. PLN (Persero) untuk Warga Pra Sejahtera

Bandar Lampung,— Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi komitmen PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dalam menghadirkan terang dan harapan bagi masyarakat pra sejahtera melalui program Light Up The Dream yang digelar di Kelurahan Sawah Brebes, Bandar Lampung, Rabu (4/3/2025).

Kegiatan yang dirangkaikan dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial PLN bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN dalam membantu masyarakat mendapatkan sambungan listrik gratis.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam memperluas akses kelistrikan di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, akses listrik di Provinsi Lampung terus menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,85 persen.
Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Lampung telah menikmati layanan listrik PLN. Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Jihan.

Ia menambahkan, hingga saat ini lebih dari 2,6 juta pelanggan telah dilayani PLN di wilayah Lampung. Menurutnya, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi keluarga, pendidikan anak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Program Light Up The Dream menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan keadilan energi dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan sejahtera,”
tegasnya.

Jihan juga berharap program tersebut dapat terus diperluas, terutama menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kawasan yang memiliki tantangan administratif, sehingga seluruh warga Lampung dapat menikmati hak dasar atas energi listrik.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Rizki Muhammad, menjelaskan bahwa program Light Up The Dream merupakan kolaborasi pegawai PLN bersama YBM PLN untuk menyalurkan amanah dan kepedulian kepada masyarakat pra sejahtera.

“Pada hari ini, PLN memberikan sambungan listrik gratis kepada 34 keluarga di Provinsi Lampung. Insya Allah hingga akhir bulan akan bertambah menjadi 70 keluarga. Secara nasional, hari ini dilakukan penyalaan serentak kepada 2.150 penerima manfaat, dan sejak 2020 telah mencapai 44.000 keluarga,” jelas Rizki.

Khusus di Provinsi Lampung, selama lima tahun terakhir, PLN telah menyalurkan sambungan listrik gratis kepada lebih dari 750 keluarga pra sejahtera.

Salah satu penerima manfaat adalah Ridho Jaya Umbara, warga Kelurahan Sawah Brebes yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Selama kurang lebih 10 tahun, Ridho dan keluarganya menyalur listrik dari tetangga. Kini, melalui program tersebut, rumahnya resmi memiliki sambungan listrik sendiri.

“Semoga bantuan ini dapat menambah semangat Pak Ridho dan keluarga dalam meningkatkan perekonomian,” ujar Rizki.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela didampingi General Manager PLN UID Lampung secara simbolis menyalakan meteran listrik di kediaman Ridho Jaya Umbara, serta mengikuti penyalaan listrik serentak nasional secara virtual.

Momentum Ramadan pun menjadi penguat semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, dengan kolaborasi yang terus diperkuat, akses energi yang merata akan semakin mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Cek Stabilitas Harga Bahan Pangan

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, dan melaksanakan pengawasan, khususnya pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Sebagai wujud nyata komitmen Pemprov Lampung tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan pengecekan secara langsung kondisi ditingkat pasar terkait harga dan ketersediaan stok bahan pangan pokok di salah satu Pasar tradisional, Pasar Kangkung, Bandar Lampung, Rabu (04/03/2026).

Langkah ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi Lampung sebagai upaya menjamin keterjangkauan harga dan keamanan konsumsi pangan masyarakat.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Gubernur menyisir sejumlah titik, mulai dari toko sembako, pedagang ayam potong, lapak sayur-sayuran, hingga toko bumbu masakan dan beras. Wagub berkesempatan berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendengar dan memastikan, sekaligus memantau fluktuasi harga di lapangan.

“Kami ingin memastikan apakah ada bahan pangan yang mengalami lonjakan harga signifikan atau keterbatasan stok (langka) mendekati momen Idulfitri ini. Dari dialog tadi, kami terus memantau komoditas yang rentan mengalami kenaikan,” ujar Wagub.

Selain mengecek harga, Wakil Gubernur juga memberi perhatian serius pada aspek kesehatan pangan, secara langsung Wagub Jihan menyaksikan dan memantau pelaksanaan Uji sampel yang dilakukan oleh unit Laboratorium Keliling Pengawasan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional bersama Tim.

Selain itu, Wagub juga melakukan inspeksi pada unit mobil laboratorium keliling milik BBPOM untuk memastikan sinergi pengawasan obat dan makanan berjalan maksimal di pasar tradisional.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga inflasi daerah dan melindungi konsumen dari potensi peredaran pangan yang tidak layak konsumsi.

Berdasarkan hasil pemantauan, stok bahan pangan di Pasar Kangkung dinyatakan aman dan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lebaran mendatang. (Ls)

Azhar Marzuki dan Para Saibatin Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Usulan Bupati Bangun Tugu Pengantin Saibatin

Kesugihan, 4 Maret 2026 – Semangat pelestarian adat dan budaya kembali menguat di Kabupaten Lampung Selatan.

Tokoh adat Lampung Selatan, Azhar Marzuki bergelar Pangikhan Tihang Makhga Saibatin Makhga Legun, mengungkapkan kepada awak media bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kalianda beberapa waktu lalu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan wacana pembangunan tugu yang akan menjadi ikon daerah.

Wacana tersebut disambut positif para tokoh adat. Azhar menilai rencana itu sebagai langkah strategis dalam memperkuat identitas budaya lokal. Ia pun menyampaikan bahwa sejak lama dirinya telah menggagas pembangunan Tugu Pengantin Saibatin, sebagai simbol penghormatan terhadap masyarakat adat Saibatin.

Menurut Azhar, secara historis masyarakat adat Kabupaten Lampung Selatan mayoritas berasal dari Jurai Saibatin, khususnya di wilayah ulayat eks Kewedanan Kalianda yang kini menjadi pusat pemerintahan. Karena itu, sudah selayaknya identitas budaya tersebut ditampilkan secara representatif.

“Di Bumi Khagom Mufakat ini perlu dibangun Tugu Pasangan Pengantin Saibatin sebagai ikon daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi budaya bagi generasi muda, mengingat masih banyak yang belum memahami perbedaan adat Saibatin dan Pepadun.

Kehadiran tugu di pusat Kota Kalianda atau kawasan jalan protokol Pemda diharapkan menjadi penguat jati diri sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga warisan leluhur.

Azhar bersama para Saibatin pun mengajak seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat Lampung Selatan untuk bersatu mendukung dan mengawal realisasi pembangunan tersebut.

“Pelestarian adat dan budaya adalah tanggung jawab bersama. Jika kita bersatu, insyaAllah tugu ini akan menjadi kebanggaan Lampung Selatan,” tegasnya.

Dengan semangat Khagom Mufakat, harapan itu kini bertumpu pada kebersamaan masyarakat demi terwujudnya ikon budaya yang membanggakan generasi mendatang. (Red)

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya

LAMPUNG SELATAN- Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi kini tidak lagi diperbolehkan menerima gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 700/585/IV.02/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit ketaatan pada satuan pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Januari-Agustus 2025.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 2 huruf (d).

Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa guru yang dapat diberikan honor dari Dana BOS harus memenuhi syarat belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Dinas Pendidikan menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik pendanaan ganda (double funding) atau double dipping. Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima dana sertifikasi dari APBN sebesar Rp2 juta per bulan, tidak lagi diperkenankan menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana BOS.

Dengan demikian, Dana BOS dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Jadi Temuan Pemeriksaan

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Marko Firzada, mengungkapkan, dalam hasil audit yang dilakukan periode Januari-Agustus 2025, pembayaran honor dari Dana BOS kepada guru yang sudah bersertifikasi dinyatakan sebagai temuan pemeriksaan.

Ia menegaskan, atas temuan tersebut, guru honorer bersertifikasi yang terlanjur menerima gaji dari Dana BOS pada periode tersebut diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Lampung Selatan yang untuk kemudian diteruskan Ke Rekening Kas Umum Negara. Mekanisme pengembalian dapat dilakukan secara bertahap.

"Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Sebelumnya, para guru telah menandatangani surat perjanjian dengan kepala sekolah yang menyatakan kesediaan mengembalikan honor dari Dana BOS apabila di kemudian hari menjadi temuan pemeriksaan,” kata Marko.

Siapa yang Wajib Mengembalikan?

Guru yang menjadi sasaran pengembalian adalah Guru Honorer BOS Tahun 2025 yang menerima dua sumber penghasilan sekaligus, yakni honor dari Dana BOS dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, guru honorer BOS Tahun 2025 yang belum memiliki sertifikasi tidak dikenakan kewajiban pengembalian karena hanya menerima satu sumber penghasilan, yakni dari Dana BOSP.

Kriteria Penerima Honor BOS

Berdasarkan petunjuk teknis BOSP, guru honorer yang dapat dibayarkan honornya melalui Dana BOS harus memenuhi kriteria:
- Berstatus Non-ASN
- Terdaftar di Dapodik
- Memiliki NUPTK
- Belum menerima tunjangan sertifikasi

Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, karena kebijakan ini merupakan perintah dari regulasi pemerintah pusat.

Bagi guru yang ingin mengajukan keringanan pengembalian secara mencicil, dipersilakan berkonsultasi dengan Inspektorat Lampung Selatan.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. (Kmf-Is)

Luncurkan Koran dan Buku Satu Tahun Mirza-Jihan, IJP Pastikan Tetap Kritis

Bandarlampung–Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan Koran Edisi Khusus dan Buku Satu Tahun Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

Peluncuran tersebut berlangsung di halaman Gedung Pusiban, komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (2-3-2026).

Ketua IJP Abung Mamasa mengatakan, peluncuran itu bukan momentum seremoni, Tetapi sebagai penanda bagi IJP untuk merawat ingatan publik bahwa sudah satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Peluncuran koran IJP dan buku atas inisiasi kawan-kawan anggota, saya hanya mengakomodir ide mereka. kami berpikir masyarkat punya hak untuk tahu apasaja yang telah dikerjakan pak gubernur dan wakil gubernur,” kata Abung.

Menurut dia, satu tahun kepemimpinan Mirza-Jihan hanya merupakan peletakan pondasi pembangunan.

Meski demikian, dia menjelaskan, arah pembangunan Lampung kedepannya sudah mulai terlihat.

“Paling tidak kami melihat ada uipaya pemerintah memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas jalan dan jembatan, serta mendorong reformasi birokrasi tang lebih transparan dan menanam investasi pada SDM,” jelasnya.

Dia menegaskan, koran dan buku yang ditulis dengan mengedepankan objektivitas.

Dia menyebutkan, sinergi IJP dan Pemprov Lampung tidak melemahkan daya kritis sebagai pers.

“Saya ingatkan kepada anak-anak IJP silahkan untuk mengkritisi tapi tidak nyinyir. Karena kita sama sama tahu, pers memiliki tugas tidak hanya menggambarkan tapi juga merawat akal sehat publik,” ungkapnya.

Sementara, Gubernur Rahmah Mirzani Djausal mengatakan, kegiatan itu merupakan wahana untuk menengok apa saja yang sudah dilakukan selama satu tahun.

Sekaligus wahana untuk saling mengingatkan tentang apa saja langkah-langkah kedepannya.

“Benar kata Abung, masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang sudah kami lakukan bagi Provinsi Lampung,” kata Mirza.

Menurut dia, dipilih oleh masyarakat sebagai gubernur bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan.

“Tapi ini juga amanah bagi kami sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ini menjadi beban kami sebagai gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.

Dia menyebutkan, satu tahun ini, secara perlahan mulai ditata arah pembangunan Lampung dengan memperbaiki konektivitas.

“Melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi, maka mobilitas masyarakat akan semakin lancar,” sebutnya.

“Saya punya visi, saya ingin suatu saat masyarakat bangga dengan jalan-jalan yang ada di Lampung,” tambahnya.

Karena itu, dia memprioritaskan pembangunan jalan di Lampung tidak lagi aspal, tetapi rigid beton yang memiliki daya tahan lebih lama.

Hal itu pula yang mendasarinya untuk mengajukan pinjaman untuk perbaikan jalan di Lampung.

“Fokusnya di tahun 2028 atau 2029 sudah 90 persen (kemantapan jalan),” sebutnya. (**)

Pemprov Lampung Perkuat Fondasi Pembangunan di Tahun Pertama Kepemimpinan Mirza–Jihan

Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis yang diambil untuk menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.

Hal tersebut disampaikan saat Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza - Jihan yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).

​Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan dan pemetaan anggaran yang ketat sejak sebelum pelantikan, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.

​"Singkat cerita, dengan segala upaya, utang 600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang yang 1,2 triliun (kepada kabupaten) kita atur skema-skemanya, efisiensi 200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita dapat menambah jalan sebanyak 400 miliar," ujar Gubernur Mirza.

​Gubernur juga menekankan fokus utamanya pada sektor konektivitas melalui perbaikan infrastruktur jalan. Ia berkomitmen mengubah persepsi masyarakat terhadap kualitas infrastruktur di Lampung.

​"Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Kita akan bersama-sama membuat kedepan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya," tegasnya.

​Selain infrastruktur fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Gubernur Mirza telah menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.

"KPI-nya salah satunya adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan-layanan yang diberikan," tambahnya.

​Di akhir sambutan, Gubernur mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan peran insan pers dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan vital sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah.

​"Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua IJP Lampung ​Abung Mamasa menekankan bahwa publik, terutama mayoritas pemilih yang memberikan amanah kepada kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wagub Jihan berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai satu tahun pertama ini sebagai fase krusial dalam membangun pondasi pembangunan yang berkelanjutan.

​"Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh para pemimpinnya. Pak Gubernur, ini baru peletakan pondasi, tapi saya lihat ini sudah terlihat arahnya. Memang belum maksimal, tapi paling tidak kami melihat ada upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan," tambahnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berfungsi sebagai saluran humas pemerintah. Ia menegaskan bahwa independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.

​"Kami tetap membangun sinergi tapi tidak melemahkan daya kritis kami terhadap apa yang harus kami kritisi. Tetapi itu secara proporsional dan profesional. Saya ingatkan pada anak-anak IJP, silakan mengkritik tapi kita tidak nyinyir," tegasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Membangun Masa Depan Lewat Kolaborasi, Heksahelix Jadi Napas Baru Lampung Selatan

KALIANDA* - Pemandangan berbeda terlihat di Pendopo Agung, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan pada Selasa (3/3/2026) petang.

Aura formal birokrasi mencair menjadi ruang diskusi yang hidup saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut hangat kedatangan para aktivis mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung Selatan.

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah kelanjutan konkret dari aspirasi yang sempat disuarakan mahasiswa di jalanan beberapa pada 23 Februari 2026 lalu. Kini, teriakan di podium beralih menjadi adu gagasan di meja dialog dalam bingkai kolaborasi Heksahelix.

*LamSel ConNextion: Wadah Aspirasi Tanpa Sekat*

Dalam suasana yang partisipatif, Bupati Radityo Egi menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan ide-ide segar anak muda menguap begitu saja.

Ia meresmikan dukungan penuh terhadap “LamSel ConNextion” sebuah platform strategis yang akan menjadi laboratorium ide, wadah diskusi, dan kompas bagi gerakan pemuda-mahasiswa di Lampung Selatan.

"Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan dengan 'single fighter'. Kita butuh energi pemuda. Mahasiswa bukan lagi sekadar pengawas dari luar, tapi mitra strategis yang duduk bersama kami merumuskan solusi," tegas Bupati Egi.

*Perspektif Akademisi: Lompatan Progresif Tata Kelola Daerah*

Diskusi yang berlangsung hangat ini dipandu oleh Naufal A. Caya, akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tulang Bawang (UTB).

Sebagai sosok yang juga menjabat Direktur Eksekutif SIGER Institute, Naufal menilai langkah Bupati Egi adalah sebuah terobosan komunikasi politik yang inklusif.

"Menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi objek adalah langkah yang sangat tepat. Model Heksahelix ini memberikan ruang setara bagi pemerintah dan pemuda untuk berkolaborasi secara produktif," ujar Naufal yang juga mantan aktivis mahasiswa ini.

Menurutnya, dialog ini merupakan momentum emas untuk menginstitusikan partisipasi anak muda dalam kebijakan publik. Ia menekankan bahwa ke depan, setiap kebijakan harus lahir dari proses yang didukung oleh:
- Riset dan Data yang akurat.
- Kepekaan Sosial terhadap kebutuhan masyarakat.
- Komunikasi Inklusif lintas sektor.

*Membangun Fondasi Berkelanjutan*

Pertemuan petang itu menjadi sinyal kuat bahwa Lampung Selatan sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern.

Dengan semangat Heksahelix, kolaborasi ini diharapkan mampu memicu inovasi di sektor ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas layanan publik.

"Ketika pemerintah membuka pintu dan pemuda menjawabnya dengan gagasan nyata, di situlah fondasi masa depan Lampung Selatan yang berkelanjutan sedang kita bangun," tutup Naufal optimis.

Kini, bola panas ada di tangan para pemuda dan pemerintah. Akankah sinergi ini melahirkan inovasi baru bagi Bumi Khagom Mufakat? Publik menanti aksi nyata dari LamSel ConNextion. (*)

Duduk Lesehan Bahas 7 Tuntutan Mahasiswa: Egi: Kritik Boleh, Demokrasi Harus Dewasa

LAMSEL, Kalianda - Radityo Egi Pratama memilih duduk lesehan bersama mahasiswa saat menerima Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung Selatan di Pendopo Agung, Rumah Dinas Bupati L, Selasa (3/3/2026).

Dalam suasana dialog yang hangat namun kritis itu, Bupati Egi menegaskan komitmennya membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan aspirasi publik.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi penyampaian aspirasi mahasiswa yang digelar pada 23 Februari 2026 lalu. Sarasehan ini menjadi forum untuk membedah tujuh poin tuntutan evaluasi yang sebelumnya disampaikan.

Dalam dialog terbuka itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lampung Selatan, Sandi Afrizal, menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya mengawal arah pembangunan daerah.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk tindak lanjut dari aksi Cipayung Plus dan BEM hari Senin kemarin. Kami ingin membedah tujuh tuntutan evaluasi kami agar proyeksi pembangunan Lampung Selatan dalam empat tahun ke depan bisa jauh lebih baik,” ujar Sandi di hadapan Bupati dan jajaran pejabat.

Dalam forum tersebut, Bupati Egi didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Kesbangpol, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua Forum CSR Lampung Selatan. Kehadiran lengkap jajaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi mahasiswa.

Menanggapi paparan mahasiswa, Egi menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian mereka terhadap pembangunan daerah. Namun ia juga memberi catatan terkait dinamika komunikasi dalam audiensi tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Tentu saya mengapresiasi segala saran dan kritik. Namun jujur, dari paparan tadi, saya belum mendengar kalimat terima kasih, yang disampaikan melulu tuntutan. Padahal, program-program yang kami jalankan saat ini dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Tapi it’s okay, di sinilah kita diajarkan apa yang namanya dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menandai suasana diskusi yang terbuka dan lugas, namun tetap dalam koridor dialog konstruktif. Bupati Egi menegaskan dirinya bukan tipe pemimpin yang anti kritik, termasuk di ruang digital.

“Saya bukan tipe orang yang anti-kritik. Di media sosial saja, jika ada 1.000 atau 2.000 orang mengkritik, saya terima dengan baik. Kalaupun saya anti-kritik, saya pasti sudah menutup kolom komentar sejak lama,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjalankan tata kelola yang inklusif dan transparan, serta membuka akses informasi publik seluas-luasnya bagi media maupun masyarakat.

Sarasehan tersebut diharapkan menjadi titik temu antara mahasiswa sebagai kontrol sosial dan pemerintah sebagai eksekutif, sehingga kritik yang disampaikan tidak berhenti pada tuntutan, melainkan bermuara pada kolaborasi untuk kemajuan Kabupaten Lampung Selatan. (Gil-Kmf)

Safari Ramadan Saksi Rotasi Kominfo, Anasrullah Bergeser, Hendry Kurniawan Jadi Plt

LAMSEL, Rajabasa - Di tengah suasana khidmat Safari Ramadan, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, resmi melantik tiga pejabat eselon II dan menunjuk satu pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Selasa (3/3/2026).

Prosesi yang berlangsung di Masjid Manarul Islam, Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, itu menjadi momen penyegaran struktur organisasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di bulan suci Ramadan.

Pelantikan yang digelar di tempat ibadah dan disaksikan langsung masyarakat tersebut menghadirkan nuansa berbeda dibanding prosesi seremonial pada umumnya. Selain sebagai agenda struktural, momen ini sekaligus mengandung pesan moral tentang tanggung jawab dan integritas pejabat publik.

Dalam mutasi tersebut, Drs. Edy Firnandi, M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus Plt Asisten Bidang Administrasi Umum, kini resmi dilantik sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah secara definitif.

Posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditinggalkan Edy Firnandi diisi oleh Anton Carmana, S.E., yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Sementara itu, jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik kini dipercayakan kepada Anasrullah, S.Sos., M.M., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Untuk mengisi kekosongan di Dinas Kominfo, Bupati Egi menunjuk Hendry Kurniawan, S.H., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Dalam arahannya, Bupati Egi menegaskan bahwa pelantikan di masjid pada bulan Ramadan bukan sekadar seremoni administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara dilantik di tempat yang suci, di bulan yang suci, dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Ini adalah amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Bekerjalah secara profesional dan pastikan kehadiran pemerintah dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera bergerak cepat menjalankan program kerja, terutama dalam mempercepat pelayanan administrasi dan mendukung pembangunan daerah.

Menurut Bupati Egi, rotasi dan pengisian jabatan ini merupakan bagian dari penataan organisasi agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Penyegaran ini adalah hal biasa dalam organisasi untuk memperkuat kinerja tim. Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat membawa inovasi di instansinya masing-masing,” ujarnya.

Langkah ini menandai kembali bergeraknya “gerbong” mutasi di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, sebagai upaya konsolidasi internal dan penguatan pelayanan publik.

Pelantikan tersebut turut disaksikan unsur Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Supriyanto, para kepala perangkat daerah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kecamatan Rajabasa yang hadir dalam rangkaian Safari Ramadan.

Usai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Safari Ramadan dan penyerahan bantuan sosial kepada anak yatim serta hibah pembangunan masjid. Agenda itu menjadi simbol komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk tetap menghadirkan pelayanan dan kepedulian sosial di tengah momentum spiritual bulan Ramadan. (Gil-Kmf)

Direktur RSUD Bob Bazar Paparkan Pelayanan IGD

LAMPUNG SELATAN - Direktur RSUD Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan, dr Djohardi mengungkapkan, tata kelola pelayanan kesehatan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) berbasis Triase pelayanan. Yakni proses seleksi pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan untuk prioritas penanganan, sebagai mana diatur pada Bab II Pasal 3 Permenkes RI Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

Kepada awak media dr Djohardi menjelaskan terdapat kriteria.

“Beberapa kriterianya adalah, mengancam nyawa baik diri sendiri maupun orang lain hingga lingkungan. Kemudian adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. Selanjutnya adanya penurunan kesadaran dan gangguan pada hemodinamik,” tutur Djohardi kepada wartawan, Selasa 3 Maret 2026.

Djohardi menjelaskan, IGD adalah unit pelayan di rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai multidisiplin. Sedangkan tujuan utama IGD adalah memberikan pelayanan komunikatif, cepat dan tepat selama 24 jam terus menerus.

Dirut juga menambahkan bahwa IGD RSUD Bobbazar juga melaksanakan menerima dan merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan. 

“Tujuan IGD adalah, agar tercapainya suatu pelayanan kesehatan yang optimal, terarah dan terpadu bagi setiap anggota masyarakat yang berada dalam keadaan gawat darurat serta mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat. IGD juga melaksanakan menerima dan merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih baik,” tukas Djohardi. **

Bupati Lampung Selatan Resmikan Dua Titik Ruas Infrastruktur Jalan Kabupaten

LAMPUNG SELATAN - Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Radityo Egi Pratama resmikan dua titik ruas infrastruktur jalan Kabupaten yang ada di Kecamatan Penengahan, Senin (03/03/2026).

Bupati Egi dalam keterangannya, saat diwawancarai oleh awak media yang hadir mengungkapkan syukurnya karena infrastruktur jalan yang dinantikan masyarakat sudah direalisasikan di tahun 2025.

“Alhamdulillah, yang pertama kita syukuri dulu, tentunya pekerjaan jalan yang menjadi usulan di tahun 2025 sudah selesai, dan Alhamdulillah juga sudah dipergunakan, ini baru saja kita resmikan dibeberapa titik,” ucapnya.

Dan saat ditanya, terkait pengerjaan infrastruktur jalan yang masih kurang maksimal mutu dan kualitasnya, dan bahkan ada beberapa titik yang belum seumur jagung mengalami kerusakan, Bupati Egi menegaskan masih dalam masa pemeliharaan.

“Tapi kaitannya dengan ruas jalan yang memang dianggap kualitasnya kurang bagus, tentu itu masih dalam masa pemeliharaan, tentunya juga nanti akan diperbaiki. Namanya juga yang mengerjakannya manusia, gak ada yang sempurna pasti ada yang kurang sana-sini nya,” terang Egi.

Lanjutnya, “kemudian juga ada indikasi di ruas jalan tersebut, mungkin muatan kendaraan yang lewat melebihi batas kekuatan jalan yang dibangun, itu banyak faktornya disitu,” imbuhnya.

Perlu diketahui, peresmian jalan dua titik hari ini di Kecamatan Penengahan, diantaranya ruas Desa Kuripan-Klaten dan jalan Pasuruan-Gandri.

Namun ditengah jalan tersebut khususnya ruas jalan Pasuruan-Klaten masih ada sebagian yang mengalami rusak parah, Egi optimis akan mewujudkan infrastruktur jalan yang mulus di Bumi Khagom Mufakat ini.

“Masih banyak kok, titik-titik yang masih belum semuanya selesai belum sempurna terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan. Dengan kita terus bekerja dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekeras mungkin, secerdas mungkin untuk bisa mewujudkan infrastruktur jalan mulus.” Tandasnya. **