Lampung Siap Jadi Tuan Rumah HUT REI ke-54, Dorong Ekonomi Daerah dan Promosi Pariwisata

Bandar Lampung — Provinsi Lampung bersiap menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Real Estat Indonesia (REI) ke-54 yang akan digelar pada tanggal 5 hingga 8 Mei 2026.

Hal terebut disampaikan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza saat memimpin rapat persiapan bersama sejumlah Pimpinan OPD, Pengurus DPD REI Lampung, Pengurus Dekranasda Provinsi Lampung dan segenap pendukung kegiatan di kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Jum'at (17/04/2026).

Kegiatan berskala nasional ini diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor properti, pariwisata, UMKM, dan jasa.

Rangkaian kegiatan HUT REI ke-54 akan dihadiri oleh pelaku industri properti dari seluruh Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan strategis. Selain menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi organisasi, momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara berbagai pihak.

Ajang Bisnis forum juga akan digelar sebagai sarana menjalin kerjasama bisnis, penyelenggaraan bisnis forum ini diharapkan akan mendorong Kabupaten/Kota di provinsi Lampung untuk memanfaatkan peluang bisnis dengan menjalin kerjasama baik dibidang properti maupun peluang lainnya.

Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pemberdayaan UMKM lokal. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan HUT REI ke-54, khususnya dalam upaya mengangkat produk-produk unggulan daerah agar lebih dikenal di tingkat nasional.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga akan menjadi sarana promosi potensi pariwisata Lampung. Sejumlah destinasi unggulan akan diperkenalkan kepada para peserta melalui agenda tur wisata, di antaranya Gunung Krakatau, Pulau Pahawang, dan Taman Nasional Way Kambas. Diharapkan, pengalaman langsung para peserta dapat meningkatkan daya tarik wisata Lampung di mata investor dan wisatawan.

Dengan kehadiran ratusan peserta dari berbagai daerah, kegiatan ini diperkirakan akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga industri kreatif.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan terus mematangkan persiapan guna memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan HUT REI ke-54, sekaligus menjadikan momentum ini sebagai ajang strategis dalam memperkenalkan potensi unggulan Lampung ke tingkat nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Ajak Mahasiswa Jadi Motor Transformasi Digital dan SDM Unggul

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mengajak kalangan mahasiswa untuk mengambil peran strategis dalam menyiapkan masa depan daerah melalui penguatan sumber daya manusia, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Lampung Digital Education Transformation Symposium (LEDTS) 2026 bertema Sinergi Lintas Sektor: Mewujudkan Ekosistem Pendidikan Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang digelar di Hall Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).

Dalam paparannya, Marindo menyampaikan kebanggaannya dapat kembali hadir di lingkungan Universitas Lampung, kampus yang dinilai telah banyak melahirkan tokoh dan pemimpin berpengaruh di Provinsi Lampung.

“Universitas Lampung telah banyak melahirkan sumber daya manusia unggul yang kini berkiprah di berbagai bidang. Ini menjadi kebanggaan bersama dan bukti bahwa pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, masa depan Lampung tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa dan mayoritas berada pada usia produktif, Lampung saat ini berada pada momentum bonus demografi yang sangat berharga.

Berdasarkan data, sebanyak 69,24 persen penduduk Lampung berada pada rentang usia 15 hingga 64 tahun. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Kesempatan ini tidak datang dua kali. Jika dikelola dengan baik, Lampung dapat melompat jauh ke depan. Namun jika gagal dimanfaatkan, bonus demografi justru bisa menjadi beban pembangunan,” katanya.

Karena itu, mahasiswa diminta mempersiapkan diri dengan keterampilan, kreativitas, dan daya saing tinggi agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Marindo menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus dipandang sebagai peluang, bukan ancaman. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan solusi bagi masyarakat.

“Jangan hanya menjadi pengguna teknologi. Jadilah inovator, jadilah pencipta, dan jadilah problem solver yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, informasi lowongan kerja, pembayaran pajak, promosi pariwisata, hingga kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui aplikasi Lampung-inn.

Upaya digitalisasi tersebut diharapkan semakin mempermudah akses layanan masyarakat sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Selain itu, Pemprov Lampung juga berkomitmen memperluas infrastruktur digital agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga hingga desa, kabupaten, dan wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan digitalisasi hadir secara merata. Mahasiswa di daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengakses teknologi,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., menilai kegiatan simposium tersebut sebagai langkah positif dalam menyiapkan generasi muda menghadapi era digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut mahasiswa untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta memanfaatkan ruang digital secara produktif.

“Mahasiswa harus mampu menggunakan teknologi informasi sebagai sarana belajar, berinovasi, dan meraih cita-cita di masa depan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan capaian membanggakan dunia pendidikan di Lampung. Saat ini, sebanyak 86 persen mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi di Universitas Lampung berasal dari SMA di Provinsi Lampung.

Selain itu, pada Program Studi Kedokteran yang menjadi salah satu jurusan favorit, sebanyak 63 persen mahasiswa yang diterima tahun ini juga berasal dari SMA di Provinsi Lampung.

Capaian tersebut dinilai sebagai hasil sinergi antara sekolah, tenaga pendidik, perguruan tinggi, dan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Ini menunjukkan bahwa kita telah bergerak bersama memajukan pendidikan di Provinsi Lampung. Anak-anak daerah mampu bersaing dan menembus program studi unggulan,” katanya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pelajar SMA dan SMK untuk terus berkembang, memanfaatkan teknologi, serta menyiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan generasi muda diyakini menjadi kekuatan besar dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan membawa Provinsi Lampung semakin maju, modern, dan berdaya saing. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sinergi Pemprov Lampung, Sekolah, dan Orang Tua Kunci Sukses Sekolah Ramah Anak

 Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung bersama TP PKK Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak melalui penguatan program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara SMA Fransiskus Bandar Lampung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, yang berlangsung di Auditorium SMA Fransiskus Bandar Lampung, Kamis (16/04/2026).

Kerja sama ini meliputi pemanfaatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Pinggungan Sebuai Provinsi Lampung serta penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menyerahkan secara simbolis panduan apel tematik jenjang SMA/SMK sederajat sebagai bentuk dukungan implementasi SRA di satuan pendidikan.

Sebagai bentuk wujud komitmen terhadap SRA, dibacakan deklarasi Sekolah Ramah Anak yang dipimpin oleh Kepala SMA Fransiskus Bandar Lampung, Sr. M. Elfrida, FSGM, M.Pd. diikuti oleh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang hadir dalam kegiatan tersebut dan dilanjutkan dengan penandatanganan papan deklarasi Sekolah Ramah Anak sebagai simbol komitmen bersama seluruh pihak.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan bahwa deklarasi Sekolah Ramah Anak merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Sekolah Ramah Anak bukan sekadar program, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi," ujar Ketua TP PKK Provinsi Lampung.

Menurutnya, keberhasilan implementasi SRA memerlukan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, orang tua, hingga masyarakat.

"Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak," tambahnya.

Lebih lanjut, Batin Wulan, sapaan akrab Ketua TP PKK Provinsi Lampung menekankan pentingnya peran aktif peserta didik sebagai subjek utama dalam implementasi SRA.

"Anak-anak adalah aktor utama. Sekolah dan orang tua memfasilitasi, namun keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh bagaimana siswa mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Ia juga mengajak para siswa untuk membangun pergaulan yang sehat, menjunjung tinggi sikap saling menghargai, serta berani menjadi pelopor dan pelapor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong percepatan terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), salah satunya melalui penguatan Sekolah Ramah Anak di seluruh satuan pendidikan.

"Kami berharap SMA Fransiskus Bandar Lampung dapat menjadi role model dan menginspirasi sekolah lain di Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak secara berkelanjutan," harapnya.

Ketua Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung, Sr. M. Editha FSGM, S.Pd, menyampaikan bahwa konsep Sekolah Ramah Anak di lingkungan Fransiskus tidak hanya diwujudkan dalam kebijakan, tetapi juga dalam perilaku, komunikasi, serta pelayanan pendidikan yang berlandaskan nilai kasih dan kerahiman.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal," ujarnya.

Kegiatan ini juga melibatkan orang tua siswa sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama serta dimeriahkan dengan penampilan ekstrakurikuler siswa-siswi SMA Fransiskus Bandar Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong RSUD BNH Menuju Green and Sport Hospital

 Lampung Selatan – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat aksesibilitas dan mutu pelayanan publik melalui peluncuran berbagai layanan kesehatan unggulan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandar Negara Husada (BNH).

Langkah strategis ini ditandai dengan penyerahan sertifikat internasional dan peresmian fasilitas medis baru dalam rangkaian peringatan HUT Provinsi Lampung ke-62, Kamis (16/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menerima langsung Sertifikat International Certificate of Vaccination (ICV) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyerahan sertifikat ini menandai resminya RSUD BNH sebagai penyedia layanan vaksinasi internasional yang diakui secara global.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa pengembangan RSUD BNH merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Menurutnya, fasilitas kesehatan di kawasan Kota Baru ini diproyeksikan menjadi pusat rujukan medis berbasis teknologi dan inovasi.

"Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama dan kualitas pelayanan adalah wajah pemerintah. Kita bergerak menuju birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Melalui transformasi digital dan peningkatan fasilitas ini, tidak boleh lagi ada masyarakat yang merasa sulit mendapatkan akses kesehatan," ujar Wagub

Selain itu, Wagub juga meresmikan unit Uronefrologi (Hemodialisa) serta inovasi "SIGAP" (Layanan Jemput Pasien).

Pengembangan ini juga dibarengi dengan visi menjadikan RSUD BNH sebagai Green and Sport Hospital, mendukung konsep Blue Green City yang tengah didorong di kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan masa depan yang berwawasan lingkungan.

Sementara itu, Direktur RSUD BNH, Dr. dr. Sri Aryanti, M.M., M.Kes., melaporkan bahwa rangkaian kegiatan kali ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor sesuai dengan tema HUT Lampung ke-62, "Membangun Bersama Lampung Maju".

Selain transformasi layanan, acara ini juga diisi dengan berbagai agenda kemanusiaan dan lingkungan, di antaranya :

1. Bakti Sosial Terpadu: Operasi bibir sumbing, pemeriksaan kesehatan jiwa, pengobatan gratis, pemeriksaan mata, serta donor darah.

2. Jejaring Pengaman Sosial: Penyerahan bantuan 2 unit kursi roda dan 75 paket sembako bagi masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 dari Dinas Sosial Provinsi Lampung.

3. Pelestarian Lingkungan: Penanaman pohon sebagai upaya pencapaian target pembangunan rendah karbon dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Wagub juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara OPD, instansi vertikal, dan pihak swasta yang telah berkontribusi dalam upaya membangun Lampung, Wagub berharap semangat kolaborasi ini terus terjaga untuk mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Matangkan Langkah Strategis Menuju Tuan Rumah PON XXIII 2032

Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempersiapkan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032. Bersama KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Pemprov Lampung terus mematangkan langkah strategis melalui diskusi intensif dengan Tim Visitasi dan Verifikasi KONI Pusat di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (15/4/2026).

Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesiapan daerah, baik dari sisi infrastruktur, pembinaan atlet, hingga dampak ekonomi yang akan dihasilkan. Sejumlah catatan strategis dari KONI Pusat langsung ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya serius Pemprov Lampung dalam memenuhi seluruh indikator penilaian.

Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengapresiasi langkah progresif Pemprov Lampung yang terus mendorong percepatan persiapan. Ia menekankan pentingnya kepastian pembagian venue cabang olahraga antara Lampung dan Provinsi Banten sebagai mitra tuan rumah, termasuk untuk beberapa cabang olahraga di bawah Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) serta cabang angkat berat.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Lampung menegaskan kesiapan untuk segera menyelesaikan berbagai aspek teknis, termasuk perencanaan pembangunan sport center sebagai salah satu infrastruktur utama yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sarana olahraga di Lampung.

Selain infrastruktur, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian besar pada peningkatan prestasi atlet. Sejalan dengan arahan KONI Pusat, pembinaan atlet akan dilakukan secara berkelanjutan sejak dini guna menciptakan kontingen yang tangguh dan kompetitif di tingkat nasional hingga internasional.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar Lampung dalam mencetak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.

Tidak hanya berorientasi pada sukses penyelenggaraan, Pemprov Lampung juga memaksimalkan peluang PON sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan sport industry menjadi fokus utama dengan melibatkan pelaku UMKM, sektor kuliner, dan perhotelan secara terintegrasi.

Dengan pendekatan ini, perhelatan PON diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, Pemprov Lampung juga mendorong penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian akan dilakukan guna memastikan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan dan tampil sebagai tuan rumah yang tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu memberikan legacy pembangunan olahraga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Dewan Pendidikan Lampung Periode 2025–2030 Dikukuhkan

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (13/4/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dewan Pendidikan yang baru dikukuhkan. Ia berharap keberadaan dewan ini dapat menjadi motor penggerak sekaligus pengawas dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.

“Selamat kepada 13 profesional yang hari ini dilantik. Saya yakin saudara-saudara dapat menyumbangkan pemikiran terbaik untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus kunci utama kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa sejarah bangsa menunjukkan peran penting kaum terdidik dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia.

“Pendidikan adalah representasi harapan orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung telah menghapus uang komite sekolah untuk SMA negeri serta menghadirkan program pendidikan gratis. Kebijakan ini diikuti dengan langkah progresif membebaskan sekitar 24 ribu ijazah yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Untuk itu, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar guna memastikan para siswa dapat memperoleh hak administratif mereka secara penuh.

“Kami ingin tidak ada lagi hambatan ekonomi yang menghalangi anak-anak Lampung mendapatkan pendidikan,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menargetkan pada tahun 2026 tidak ada lagi anak putus sekolah di Lampung, seiring dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar dan sistem pendidikan secara menyeluruh.

Kabar menggembirakan lainnya, lanjut Gubernur, jumlah siswa Lampung yang diterima melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi mengalami peningkatan signifikan, hampir tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai indikator membaiknya kualitas pendidikan di daerah.

“Ini semua kita lakukan karena kita peduli terhadap masa depan Lampung. Daerah ini kaya, namun tanpa sumber daya manusia yang unggul, potensi tersebut tidak akan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung terpilih, Prof. Syafrimen, M.Ed., Ph.D., menyoroti sejumlah tantangan pendidikan yang masih dihadapi, seperti kesenjangan akses dan mutu antarwilayah, serta belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Ia menyebut, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahun, baru sekitar 22 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, capaian literasi, numerasi, dan penguatan karakter juga masih perlu ditingkatkan.

“Kami berkomitmen mendorong kebijakan berbasis data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan pendidikan di Lampung semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Syafrimen.

Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor G/36/V.01/HK/2026. Susunan kepengurusan dipimpin oleh Prof. Syafrimen sebagai Ketua, Dr. Asad S.A.G., S.Hum., M.H., M.E.C. sebagai Wakil Ketua, dan Gino, S.Pd., M.H. sebagai Sekretaris, bersama sepuluh anggota lainnya dari berbagai latar belakang profesional.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis sektor pendidikan akan semakin inklusif, berkualitas, dan mampu mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Korve PKOR Way Halim Jadi Momentum Pembenahan Kawasan dan Ruang Publik

 Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Gerakan Bersih-Bersih (Korve) yang dipusatkan di Komplek PKOR Way Halim, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mewakili Gubernur Lampung, serta dihadiri oleh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

​Kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Korve/Gerakan Bersih-Bersih Kantor dan Lingkungan Kerja. Dalam pelaksanaannya, setiap Perangkat Daerah diinstruksikan menugaskan sedikitnya 30 personel lengkap dengan peralatan kebersihan guna menyisir zona-zona yang telah ditetapkan.

​Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum menekankan pentingnya totalitas dalam bekerja. Ia meminta seluruh aparatur tidak sekadar hadir secara seremonial.

​"Saya berharap zona ini untuk kita patuhi. Saya mengajak teman-teman dari semua OPD yang hadir agar kita ikhlas, kerja keras, dan selesai kita melaksanakan Korve ada hasil. Jadi bukan kita hanya sekadar memenuhi menggugurkan kewajiban kita untuk hadir, tapi kita benar-benar kerja untuk menciptakan lingkungan yang bersih," tegasnya.

​Senada dengan hal tersebut, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tahun 2006, Rachmat Abdullah, yang turut hadir memberikan apresiasi sekaligus catatan penting bagi pengembangan PKOR. Menurutnya, PKOR Way Halim dengan luas mencapai 20 hektar adalah aset yang harus dijaga estetikanya.

​"PKOR ini adalah aset yang paling bagus, ini wajah Lampung. Kalau ini berantakan, dimana wajah kita yang kita banggakan Lampung paling hebat," ujar Rachmat Abdullah.

​Ia juga menambahkan bahwa kebersihan ini menjadi krusial mengingat PKOR akan menjadi titik sentral dalam menyambut agenda nasional.

"Apalagi dalam rangka menghadapi Korwil nanti, Pornas, kita menghadapi PON, ini wajah Lampung," imbuhnya.

​Kegiatan Korve ini diharapkan menjadi pemicu bagi pengelola dan masyarakat untuk terus menjaga keasrian PKOR Way Halim, sehingga ke depan kawasan ini dapat tertata lebih rapi, mulai dari zonasi bangunan, area parkir, hingga ketersediaan ruang publik yang representatif bagi masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Komunitas Biker dan Pemerintah Bersinergi, Gubernur Ungkap Penguatan Ekonomi Lampung

 Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri kegiatan Jabat Tangan Ride bertema GASPOOL (Gerak Anak Muda dan Sinergi Pembangunan Lampung) yang diselenggarakan oleh komunitas biker di Cafe Bun Kopi PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Minggu (12/04/2026).

Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kegiatan yang digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat kebersamaan antarpecinta otomotif tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan berbagai dinamika pembangunan di Provinsi Lampung, Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2025 ditopang oleh sektor pertanian, khususnya komoditas padi, pjagung, dan singkong. Kenaikan harga komoditas tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

“Ketika harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong meningkat, maka pendapatan masyarakat ikut meningkat. Hal ini yang terjadi pada tahun 2025,” ujar Gubernur.

Sebagai indikator peningkatan daya beli masyarakat, Gubernur mengungkapkan adanya kenaikan signifikan pada penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, terutama di wilayah kabupaten.

“Peningkatan ini menjadi bukti bahwa daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi daerah tumbuh,” tambahnya.

Gubernur optimis tren pertumbuhan ekonomi tersebut akan berlanjut pada tahun 2026, selama harga komoditas pertanian dan pangan tetap stabil atau meningkat.

Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan saat ini difokuskan pada penguatan ekonomi desa sebagai fondasi utama pertumbuhan.

“Pertumbuhan saat ini lebih terasa di desa. Ke depan, setelah desa kuat, pertumbuhan akan merambat ke wilayah perkotaan,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga menyinggung kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur.

“Hasil program pemutihan pajak tahun 2025 akan digunakan untuk perbaikan jalan pada tahun 2026,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa perbaikan infrastruktur tidak dapat ditunda karena memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan infrastruktur yang baik diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Transformasi Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Penguatan SDM

 Bandar Lampung -- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan transformasi ekonomi melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan hilirisasi komoditas unggulan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Lampung Post Executive Forum 2026 bertajuk "Satu Tahun Membangun: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045" di Hotel Emersia, Selasa (14/04/2026).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Komjen Pol. (Purn) Akhmad Wiyagus, yang memberikan paparan mengenai sinergi pusat-daerah dalam akselerasi pembangunan dari perspektif Kemendagri.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyoroti tantangan struktural ekonomi Lampung. Meskipun Lampung merupakan provinsi terpadat kedua di Sumatera dengan populasi hampir 9 juta jiwa, mayoritas masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian dengan pendapatan yang belum memadai.

"Kita adalah penghasil kopi, jagung, dan singkong nomor satu dan dua di Indonesia. Namun selama ini, komoditas kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi adalah harga mati agar nilai tambah ekonomi tetap tinggal di Lampung dan dinikmati oleh petani kita," tegas Gubernur.

Gubernur juga memaparkan program unggulan "Desaku Maju" yang berfokus pada peningkatan produktivitas desa, termasuk penyediaan alat pengering (dryer) untuk komoditas pertanian guna memastikan standar kualitas industri.

Selain itu, dalam hal peningkatan kualitas SDM, Pemprov Lampung mulai mengirimkan tenaga kerja terampil ke Jepang untuk mendapatkan keahlian teknis yang diharapkan dapat diaplikasikan saat kembali ke daerah.

Terkait potensi energi, Gubernur mengungkapkan bahwa Lampung memiliki aset strategis berupa Green Energy di Ulu Belu yang merupakan satu-satunya di dunia. Potensi ini, ditambah dengan rencana pembangunan solar cell di Bendungan Marga Tiga, akan menjadi fondasi bagi pengembangan empat kawasan industri baru di Lampung, termasuk di Way Kanan.

Sementara itu, Wamendagri RI Akhmad Wiyagus dalam keynote speechnya menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan dan efisiensi anggaran, termasuk pengendalian proyek strategis secara real-time dan pengelolaan risiko untuk mencegah kebocoran anggaran di daerah.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penyerahan penghargaan Lampung Post Award: Asta Cita Bersama Lampung Maju. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus.

Selain Gubernur, penghargaan sektor Pemerintah Daerah juga diberikan kepada Walikota Bandar Lampung, Bupati Lampung Utara, dan Bupati Lampung Selatan.

Penghargaan juga diberikan kepada instansi di berbagai sektor, mulai dari hukum dan keamanan, ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pendidikan dan kesehatan.

Pemimpin Perusahaan Lampung Post, Iskandar Zulkarnain, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan bentuk kontribusi media dalam memberikan solusi dan edukasi kepada masyarakat serta apresiasi bagi kepala daerah yang telah bekerja luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Groundbreaking Perbaikan di Ruas Jalan Jabung-SP Labuhan Maringgai

 LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Provinsi Lampung kembali lanjutkan realisasi perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Lampung Timur pada 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai. Kegiatan ini ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking), Jumat (10/4/2026).

Pembangunan ruas tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp38,57 miliar untuk penanganan sepanjang 6,282 kilometer. Metode pengerjaan meliputi rigid pavement (beton) dan flexible pavement (aspal).

Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi pada ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai mencapai 87,37 persen. Dengan adanya pembangunan ini, ditargetkan meningkat menjadi 97,82 persen.

Sebagai informasi, pada 2026 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,55 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lampung Timur yang mencakup empat paket kegiatan.

Sebelumnya, ditahun 2025 Pemprov Lampung telah melakukan pembangunan ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai dengan total anggaran mencapai Rp10,8 miliar.

Ditahun 2025 juga, Pemprov Lampung telah melaksanakan lima kegiatan penanganan jalan, termasuk pembangunan ruas Jabung- SP Labuhan Maringgai.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa pembangunan jalan harus diiringi dengan upaya pemeliharaan berkelanjutan, guna memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap awet dan memberikan manfaat jangka panjang.

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab kerusakan jalan, yakni kondisi drainase yang buruk, beban kendaraan berlebih (overload), serta kualitas konstruksi yang rendah. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memperhatikan kualitas pembangunan, menjaga fungsi drainase, serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak kendaraan overloading.

Para pelaksana proyek juga diingatkan untuk menjaga mutu konstruksi sebagai fondasi utama. Seluruh material seperti semen dan batu diwajibkan melalui uji laboratorium guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, perawatan jalan secara berkala, termasuk menjaga kebersihan saluran air dan sistem drainase, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi jalan.

Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian, memperlancar mobilitas sosial masyarakat, serta membuka akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan dan kehidupan sosial.

Pelaksanaan Groundbreaking jalan provinsi tersebut, dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Dinas BMBK M Taufiqullah, serta sejumlah anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Timur.(Adpim)

Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air

 Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (9/4/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan rotasi dua pejabat eselon II. Febrizal Levi Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sebaliknya, Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa peralihan jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran birokrasi.

"Peralihan tugas ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman serta perspektif kepemimpinan," ujar Sekda Marindo membacakan sambutan gubernur.

Gubernur menegaskan, jabatan tidak boleh dipandang sebagai zona nyaman. Setiap posisi merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air yang dinilai strategis. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan energi hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

Karena itu, gubernur meminta agar kinerja perangkat daerah tidak hanya berhenti pada laporan administratif. Hasil kerja harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui solusi nyata dan pelayanan yang lebih cepat.

Selain itu, gubernur menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan publik dan dilakukan secara transparan.

Ia juga mendorong inovasi berbasis data serta respons cepat terhadap permasalahan. Menurutnya, deteksi dini dan langkah tepat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan berdampak.

"Birokrasi tidak boleh sibuk tanpa arah. Kita harus memastikan setiap program produktif, efektif, dan memiliki dampak yang terukur," ucapnya.

Melalui pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan dan daya saing Provinsi Lampung secara berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).