Korve PKOR Way Halim Jadi Momentum Pembenahan Kawasan dan Ruang Publik


 Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Gerakan Bersih-Bersih (Korve) yang dipusatkan di Komplek PKOR Way Halim, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mewakili Gubernur Lampung, serta dihadiri oleh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

​Kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Korve/Gerakan Bersih-Bersih Kantor dan Lingkungan Kerja. Dalam pelaksanaannya, setiap Perangkat Daerah diinstruksikan menugaskan sedikitnya 30 personel lengkap dengan peralatan kebersihan guna menyisir zona-zona yang telah ditetapkan.

​Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum menekankan pentingnya totalitas dalam bekerja. Ia meminta seluruh aparatur tidak sekadar hadir secara seremonial.

​"Saya berharap zona ini untuk kita patuhi. Saya mengajak teman-teman dari semua OPD yang hadir agar kita ikhlas, kerja keras, dan selesai kita melaksanakan Korve ada hasil. Jadi bukan kita hanya sekadar memenuhi menggugurkan kewajiban kita untuk hadir, tapi kita benar-benar kerja untuk menciptakan lingkungan yang bersih," tegasnya.

​Senada dengan hal tersebut, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tahun 2006, Rachmat Abdullah, yang turut hadir memberikan apresiasi sekaligus catatan penting bagi pengembangan PKOR. Menurutnya, PKOR Way Halim dengan luas mencapai 20 hektar adalah aset yang harus dijaga estetikanya.

​"PKOR ini adalah aset yang paling bagus, ini wajah Lampung. Kalau ini berantakan, dimana wajah kita yang kita banggakan Lampung paling hebat," ujar Rachmat Abdullah.

​Ia juga menambahkan bahwa kebersihan ini menjadi krusial mengingat PKOR akan menjadi titik sentral dalam menyambut agenda nasional.

"Apalagi dalam rangka menghadapi Korwil nanti, Pornas, kita menghadapi PON, ini wajah Lampung," imbuhnya.

​Kegiatan Korve ini diharapkan menjadi pemicu bagi pengelola dan masyarakat untuk terus menjaga keasrian PKOR Way Halim, sehingga ke depan kawasan ini dapat tertata lebih rapi, mulai dari zonasi bangunan, area parkir, hingga ketersediaan ruang publik yang representatif bagi masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Komunitas Biker dan Pemerintah Bersinergi, Gubernur Ungkap Penguatan Ekonomi Lampung


 Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri kegiatan Jabat Tangan Ride bertema GASPOOL (Gerak Anak Muda dan Sinergi Pembangunan Lampung) yang diselenggarakan oleh komunitas biker di Cafe Bun Kopi PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Minggu (12/04/2026).

Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kegiatan yang digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat kebersamaan antarpecinta otomotif tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan berbagai dinamika pembangunan di Provinsi Lampung, Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2025 ditopang oleh sektor pertanian, khususnya komoditas padi, pjagung, dan singkong. Kenaikan harga komoditas tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

“Ketika harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong meningkat, maka pendapatan masyarakat ikut meningkat. Hal ini yang terjadi pada tahun 2025,” ujar Gubernur.

Sebagai indikator peningkatan daya beli masyarakat, Gubernur mengungkapkan adanya kenaikan signifikan pada penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, terutama di wilayah kabupaten.

“Peningkatan ini menjadi bukti bahwa daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi daerah tumbuh,” tambahnya.

Gubernur optimis tren pertumbuhan ekonomi tersebut akan berlanjut pada tahun 2026, selama harga komoditas pertanian dan pangan tetap stabil atau meningkat.

Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan saat ini difokuskan pada penguatan ekonomi desa sebagai fondasi utama pertumbuhan.

“Pertumbuhan saat ini lebih terasa di desa. Ke depan, setelah desa kuat, pertumbuhan akan merambat ke wilayah perkotaan,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga menyinggung kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur.

“Hasil program pemutihan pajak tahun 2025 akan digunakan untuk perbaikan jalan pada tahun 2026,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa perbaikan infrastruktur tidak dapat ditunda karena memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan infrastruktur yang baik diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Transformasi Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Penguatan SDM


 Bandar Lampung -- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan transformasi ekonomi melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan hilirisasi komoditas unggulan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Lampung Post Executive Forum 2026 bertajuk "Satu Tahun Membangun: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045" di Hotel Emersia, Selasa (14/04/2026).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Komjen Pol. (Purn) Akhmad Wiyagus, yang memberikan paparan mengenai sinergi pusat-daerah dalam akselerasi pembangunan dari perspektif Kemendagri.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyoroti tantangan struktural ekonomi Lampung. Meskipun Lampung merupakan provinsi terpadat kedua di Sumatera dengan populasi hampir 9 juta jiwa, mayoritas masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian dengan pendapatan yang belum memadai.

"Kita adalah penghasil kopi, jagung, dan singkong nomor satu dan dua di Indonesia. Namun selama ini, komoditas kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi adalah harga mati agar nilai tambah ekonomi tetap tinggal di Lampung dan dinikmati oleh petani kita," tegas Gubernur.

Gubernur juga memaparkan program unggulan "Desaku Maju" yang berfokus pada peningkatan produktivitas desa, termasuk penyediaan alat pengering (dryer) untuk komoditas pertanian guna memastikan standar kualitas industri.

Selain itu, dalam hal peningkatan kualitas SDM, Pemprov Lampung mulai mengirimkan tenaga kerja terampil ke Jepang untuk mendapatkan keahlian teknis yang diharapkan dapat diaplikasikan saat kembali ke daerah.

Terkait potensi energi, Gubernur mengungkapkan bahwa Lampung memiliki aset strategis berupa Green Energy di Ulu Belu yang merupakan satu-satunya di dunia. Potensi ini, ditambah dengan rencana pembangunan solar cell di Bendungan Marga Tiga, akan menjadi fondasi bagi pengembangan empat kawasan industri baru di Lampung, termasuk di Way Kanan.

Sementara itu, Wamendagri RI Akhmad Wiyagus dalam keynote speechnya menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan dan efisiensi anggaran, termasuk pengendalian proyek strategis secara real-time dan pengelolaan risiko untuk mencegah kebocoran anggaran di daerah.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penyerahan penghargaan Lampung Post Award: Asta Cita Bersama Lampung Maju. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus.

Selain Gubernur, penghargaan sektor Pemerintah Daerah juga diberikan kepada Walikota Bandar Lampung, Bupati Lampung Utara, dan Bupati Lampung Selatan.

Penghargaan juga diberikan kepada instansi di berbagai sektor, mulai dari hukum dan keamanan, ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pendidikan dan kesehatan.

Pemimpin Perusahaan Lampung Post, Iskandar Zulkarnain, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan bentuk kontribusi media dalam memberikan solusi dan edukasi kepada masyarakat serta apresiasi bagi kepala daerah yang telah bekerja luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Groundbreaking Perbaikan di Ruas Jalan Jabung-SP Labuhan Maringgai


 LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Provinsi Lampung kembali lanjutkan realisasi perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Lampung Timur pada 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai. Kegiatan ini ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking), Jumat (10/4/2026).

Pembangunan ruas tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp38,57 miliar untuk penanganan sepanjang 6,282 kilometer. Metode pengerjaan meliputi rigid pavement (beton) dan flexible pavement (aspal).

Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi pada ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai mencapai 87,37 persen. Dengan adanya pembangunan ini, ditargetkan meningkat menjadi 97,82 persen.

Sebagai informasi, pada 2026 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,55 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lampung Timur yang mencakup empat paket kegiatan.

Sebelumnya, ditahun 2025 Pemprov Lampung telah melakukan pembangunan ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai dengan total anggaran mencapai Rp10,8 miliar.

Ditahun 2025 juga, Pemprov Lampung telah melaksanakan lima kegiatan penanganan jalan, termasuk pembangunan ruas Jabung- SP Labuhan Maringgai.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa pembangunan jalan harus diiringi dengan upaya pemeliharaan berkelanjutan, guna memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap awet dan memberikan manfaat jangka panjang.

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab kerusakan jalan, yakni kondisi drainase yang buruk, beban kendaraan berlebih (overload), serta kualitas konstruksi yang rendah. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memperhatikan kualitas pembangunan, menjaga fungsi drainase, serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak kendaraan overloading.

Para pelaksana proyek juga diingatkan untuk menjaga mutu konstruksi sebagai fondasi utama. Seluruh material seperti semen dan batu diwajibkan melalui uji laboratorium guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, perawatan jalan secara berkala, termasuk menjaga kebersihan saluran air dan sistem drainase, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi jalan.

Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian, memperlancar mobilitas sosial masyarakat, serta membuka akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan dan kehidupan sosial.

Pelaksanaan Groundbreaking jalan provinsi tersebut, dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Dinas BMBK M Taufiqullah, serta sejumlah anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Timur.(Adpim)

Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air


 Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (9/4/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan rotasi dua pejabat eselon II. Febrizal Levi Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sebaliknya, Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa peralihan jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran birokrasi.

"Peralihan tugas ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman serta perspektif kepemimpinan," ujar Sekda Marindo membacakan sambutan gubernur.

Gubernur menegaskan, jabatan tidak boleh dipandang sebagai zona nyaman. Setiap posisi merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air yang dinilai strategis. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan energi hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

Karena itu, gubernur meminta agar kinerja perangkat daerah tidak hanya berhenti pada laporan administratif. Hasil kerja harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui solusi nyata dan pelayanan yang lebih cepat.

Selain itu, gubernur menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan publik dan dilakukan secara transparan.

Ia juga mendorong inovasi berbasis data serta respons cepat terhadap permasalahan. Menurutnya, deteksi dini dan langkah tepat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan berdampak.

"Birokrasi tidak boleh sibuk tanpa arah. Kita harus memastikan setiap program produktif, efektif, dan memiliki dampak yang terukur," ucapnya.

Melalui pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan dan daya saing Provinsi Lampung secara berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung Realisasikan Perbaikan Ruas Jalan Kasui–Air Ringkih di Way Kanan


 WAY KANAN ---- Penantian panjang masyarakat selama belasan tahun akhirnya mulai terjawab dengan dimulainya pembangunan ruas jalan Kasui–Air Ringkih di Kabupaten Way Kanan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung meninjau ruas tersebut pada Rabu (8/4/2026).

Selama lebih dari satu dekade, warga harus bertahan dengan kondisi jalan rusak bahkan sebagian belum pernah tersentuh aspal.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 mulai merealisasikan perbaikan ruas tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Way Kanan.

Ruas Kasui–Air Ringkih sendiri memiliki panjang sekitar 26,295 kilometer dengan tingkat kemantapan jalan baru mencapai 45,03 persen.

Gubernur Mirza dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan jalan ini harus dilakukan dengan kualitas terbaik, mengingat besarnya harapan masyarakat yang telah menunggu lama.

“Kurang lebih 15 tahun jalan ini tidak diperbaiki. Masyarakat sudah sangat sabar, mereka menahan kondisi jalan rusak bertahun-tahun. Jadi saya minta pekerjaan ini dilakukan sebaik mungkin sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar pekerjaan proyek, tetapi merupakan amanah yang membawa harapan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal kontrak pekerjaan, tapi ini adalah wujud dari doa-doa masyarakat. Jangan sampai hasilnya mengecewakan,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pemeliharaan, terutama pada sistem drainase agar jalan yang dibangun dapat bertahan lama.

“Kalau dijaga dengan baik, jalan ini bisa bertahan hingga 20 tahun. Tapi harus dijaga bersama, terutama aliran airnya,” tambahnya. (Adpim)

Pembangunan Jalan Provinsi Lampung Ruas Gedong Aji–Umbul Mesir Dimulai


TULANG BAWANG ----- Kebahagiaan menyelimuti warga saat pembangunan jalan provinsi ruas Gedong Aji–Umbul Mesir resmi dimulai. Setelah puluhan tahun menanti, masyarakat akhirnya melihat harapan baru atas perbaikan akses utama yang selama ini rusak parah.

Pembangunan tersebut ditandai groundbreaking yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Kabupaten Tulang Bawang, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini disambut antusias oleh pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat setempat.

Selama kurang lebih 30 tahun, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan dan menjadi keluhan utama warga. Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengalokasikan anggaran sebesar Rp135 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer dengan konstruksi rigid beton.

Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah provinsi. Ia menyebut kehadiran Wakil Gubernur menjadi momen istimewa bagi masyarakat.

"Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami masyarakat Tulang Bawang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Wakil Gubernur dan jajaran yang telah berjuang hadir di tengah kami," ujarnya.

Ia juga menilai alokasi anggaran tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah provinsi kepada masyarakat Tulang Bawang. Menurutnya, besaran anggaran seperti ini belum pernah diterima sebelumnya, termasuk oleh Kabupaten/Kota lainnya.

"Kami bersyukur atas berkah ini. Semoga Gubernur dan Wakil Gubernur selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin Provinsi Lampung," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumber Agung Sahel Sa’dullah yang juga terdampak adanya akses jalan tersebut mengaku sangat bersyukur atas dimulainya pembangunan jalan tersebut. Ia menyebut kondisi jalan yang rusak telah dirasakan warga selama puluhan tahun.

"Kami sangat bersyukur. Sudah 30 tahun jalan ini rusak. Kemarin, saat bulan puasa Pak Gubernur juga sudah melihat langsung kondisinya," katanya.

Ia menegaskan masyarakat siap menjaga jalan yang akan dibangun, termasuk mengawasi kendaraan dengan muatan berlebih agar tidak merusak infrastruktur tersebut.

"Kalau ada kendaraan yang melebihi tonase, kami akan bersama-sama mencegah," ujarnya.

Hal senada disampaikan Surati, salah seorang warga. Ia mengaku sangat bahagia dengan dimulainya pembangunan jalan tersebut.

"Kami ini warga transmigrasi sejak tahun 1990-an, baru kali ini jalan diperbaiki. Terima kasih untuk Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur," katanya. *(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 2026


Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).

Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.

Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.

Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.

Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi untuk Data Berkualitas


Bandar Lampung ----- Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan ini ditegaskan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan akurasi data pembangunan ekonomi di Bumi Ruwa Jurai.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajaran BPS Provinsi Lampung di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa (7/4/26).

​"Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah agenda nasional yang sangat krusial bagi pemetaan kekuatan ekonomi kita," ujar Sekdaprov.

Sebagai bentuk keseriusan, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 183 Tahun 2025. Melalui instruksi tersebut, Gubernur mengajak seluruh jajaran Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah, hingga Pimpinan Asosiasi dan Perusahaan untuk memberikan dukungan maksimal serta kooperatif dalam proses pendataan.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan pendataan berskala besar yang bertujuan untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian.

​Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam:

- ​Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran
- ​Pemetaan potensi investasi daerah.
- ​Evaluasi struktur ekonomi wilayah secara mendalam.

​"Data yang akurat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas sensus nanti," tambah Sekdaprov.

​Melalui koordinasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

DesaKu Maju Dorong Hilirisasi Perdesaan Lampung untuk Perkuat MBG dan KDMP


BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat penguatan ekonomi berbasis desa melalui Program DesaKu Maju dengan menempatkan hilirisasi sektor pertanian sebagai strategi utama peningkatan nilai tambah, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan pangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pada kegiatan Pelatihan Operator Mesin Pengering (Bed Dryer) dan Manajemen Bisnis di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (5/4/2026).


Anang menjelaskan bahwa Program DesaKu Maju merupakan bagian dari transformasi ekonomi desa yang dirancang secara terarah dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat struktur ekonomi dari tingkat akar rumput.


Sejalan dengan arahan Gubernur Lampung dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu, pelaksanaan Program DesaKu Maju diarahkan sebagai upaya hilirisasi di tingkat desa, bukan sekadar penyaluran alat dan mesin pertanian. Fokus pengembangan ditetapkan pada tiga komoditas utama, yakni padi, jagung, dan singkong, yang dinilai mampu menjadi penggerak utama ekonomi Lampung dari desa.


Hilirisasi dipandang sebagai kunci dalam mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan daya saing produk pertanian, serta memperpendek rantai distribusi. Melalui pemanfaatan teknologi pascapanen seperti mesin pengering (bed dryer), kualitas hasil panen dapat ditingkatkan, kehilangan pascapanen ditekan, dan akses pasar petani diperluas.


Selain penguatan kualitas produk utama, hilirisasi juga mencakup pemanfaatan sisa hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, termasuk pakan ternak berbasis bahan lokal. Pendekatan ini diharapkan membentuk ekosistem produksi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berorientasi ekonomi sirkular di perdesaan.


Program DesaKu Maju juga terintegrasi dengan berbagai agenda strategis nasional dan daerah, di antaranya dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Kawasan Desa Mandiri Pangan, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan.


Anang menambahkan bahwa Program DesaKu Maju Lampung menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan utama dalam pengentasan kemiskinan, dengan mendorong kemandirian ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.


Secara konkret, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pengembangan fasilitas bed dryer di 82 lokasi, penyebaran pupuk organik cair (POC) di 800 titik, serta pelaksanaan program vokasi bagi 500 peserta untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa. Pada tahap lanjutan, pengembangan kawasan percontohan hilirisasi juga diarahkan tersebar di berbagai kabupaten dan kota sesuai potensi komoditas unggulan daerah.


Upaya hilirisasi komoditas pertanian yang difokuskan pada padi, jagung, dan singkong telah menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) terus didorong sebagai motor penggerak ekonomi desa, termasuk dalam pengelolaan sarana pascapanen dan distribusi hasil produksi.


“Penguatan infrastruktur desa, kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha desa menjadi bagian penting dalam implementasi program ini,” tegas Anang.


Pemerintah Provinsi Lampung optimistis bahwa penguatan hilirisasi pertanian akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja di perdesaan, penguatan ketahanan pangan, serta ketersediaan pasokan bahan baku yang berkelanjutan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.


Ke depan, Pemprov Lampung memastikan perencanaan dan pelaksanaan Program DesaKu Maju dilakukan secara terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan guna menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah yang dimulai dari desa. (*Dinas Kominfotik Provinsi Lampung*)

Infrastruktur Mulai Diperbaiki, Harapan Warga Lampung Tengah Segera Terwujud


 Lampung Tengah -- Pemerintah Provinsi Lampung terus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah, Jum'at (3/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan warga.

“Jalan yang baik akan meningkatkan nilai hasil pertanian, memperlancar distribusi, serta mendukung aktivitas sosial masyarakat, seperti akses ke sekolah dan tempat ibadah,” tegasnya.

Jalan yang rusak selama ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Lampung. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan perbaikan besar-besaran, termasuk hampir 200 kilometer jalan provinsi pada tahun 2026.

Khusus di Lampung Tengah, yang merupakan poros konektivitas wilayah, tingkat kemantapan jalan ditargetkan meningkat dari 89 persen menjadi 98 persen pada tahun ini.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufiqulloh, menjelaskan bahwa ruas-ruas yang diperbaiki merupakan jalur vital dengan mobilitas tinggi.

Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut ditopang oleh pasar-pasar besar seperti Kalirejo, Bangunrejo, dan Poncowarno, serta sektor pertanian dan perkebunan. Tak hanya itu, terdapat pula aktivitas pertambangan rakyat dan industri bahan bangunan yang turut meningkatkan lalu lintas kendaraan berat.

“Karena tingginya tonase kendaraan, konstruksi jalan dirancang lebih kuat agar tahan lama,” jelasnya.

Total penanganan pada tiga ruas tersebut mencapai sekitar 17 kilometer, terdiri dari Kalirejo–Bangun Rejo sepanjang ±6 kilometer, Padang Ratu–Kalirejo ±7 kilometer, dan Padang Ratu–Pekurun Udik ±4 kilometer.

Pembangunan dilakukan dengan kombinasi konstruksi beton kaku dan aspal, disesuaikan dengan kondisi tanah dan beban lalu lintas. Selain itu, sistem drainase juga dibangun secara menyeluruh, meliputi saluran samping, gorong-gorong, hingga normalisasi aliran air untuk mencegah genangan yang kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.

Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan. Ia menekankan bahwa jalan yang dibangun berasal dari uang rakyat, sehingga harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau kualitas tidak dijaga, jalan bisa cepat rusak dan masyarakat kembali dirugikan. Kita ingin jalan ini benar-benar awet dan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perawatan jalan secara berkala, termasuk menjaga drainase dan kebersihan saluran air agar tidak menimbulkan kerusakan baru.

Kini, perubahan mulai terasa. Jalan yang dulunya berlumpur dan penuh lubang perlahan berubah menjadi akses yang layak, aman, dan nyaman. Bagi masyarakat Lampung Tengah, ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi tentang hadirnya harapan baru, harapan akan kehidupan yang lebih baik, lebih lancar, dan lebih sejahtera.

Raut wajah bahagia tak bisa disembunyikan dari warga saat menyaksikan perbaikan jalan yang selama ini mereka dambakan akhirnya terwujud. Di ruas Bangun Rejo–Kalirejo, Padang Ratu–Kalirejo, hingga Padang Ratu–Pekurun Udik, kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung terasa nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Bagi warga, jalan bukan sekadar infrastruktur, jalan adalah urat nadi kehidupan, tempat harapan digantungkan, dari anak-anak berangkat sekolah hingga petani mengangkut hasil panen.

Sri (53), warga Pekon Kaliwungu, Kalirejo, tak dapat  menyembunyikan rasa syukurnya. Selama bertahun-tahun, ia menyaksikan langsung kondisi jalan yang rusak parah.

“Dulu jalannya rusak sekali, sudah lama, mungkin sekitar lima tahun. Kalau hujan becek, susah dilewati, banyak yang jatuh. Kami bahkan sempat swadaya memperbaiki seadanya,” tuturnya.

Kini, jalan yang mulai mulus memberi harapan baru. Aktivitas warga menjadi lebih lancar, terutama dalam mengangkut hasil kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Hal serupa disampaikan Nur (42), warga Pekon Sri Basuki. Ia merasakan langsung perubahan besar dari perbaikan jalan tersebut.

“Sekarang perjalanan lebih cepat dan aman. Saya paling senang karena anak-anak jadi lebih nyaman berangkat sekolah,” ujarnya.

Kepala Pekon Kaliwungu, Umi Kulsum, juga mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

“Jalan ini sudah lama rusak, bahkan sudah beberapa kali berganti gubernur, tapi belum tersentuh perbaikan optimal. Sekarang akan dibangun dengan beton, tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih,” katanya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).