Disdukcapil dan RSUD Bob Bazar Lampung Selatan Diganjar Predikat 'Sangat Baik' oleh Kementerian PAN-RB

Bandar Lampung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali mengukir prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik.

Dua unit kerja di wilayah ini berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atas kinerja luar biasa dalam peningkatan kualitas layanan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta RSUD Bob Bazar Lampung Selatan dalam kategori Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat “Sangat Baik” berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024.

Penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, pada Kamis, 27 April 2025, oleh Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri PAN-RB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta pejabat organisasi dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, menekankan bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga tantangan untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.

“Pelayanan publik yang baik harus berbasis data objektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan pelayanan publik saat ini diarahkan pada sistem yang terpadu dan terintegrasi, termasuk melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam ekosistem digital nasional.

“Kita butuh ASN yang adaptif, profesional, dan mampu menghadirkan pelayanan multikanal yang efisien serta mudah diakses,” tambahnya.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian itu, yang menurutnya merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh perangkat daerah.

“Ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik dan sepenuh hati kepada masyarakat,” ujar Bupati dalam keterangnnya.

Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan warga. (Is-Kmf)

Diskusi SIWO, Kadispira Lampung: Olahraga Membentuk Pribadi Yang Tangguh

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong olahraga sebagai salah satu program strategis dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tak hanya berorientasi pada prestasi, olahraga juga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan etika.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Meiry Harika Sari, dalam diskusi publik yang diselenggaran Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) Lampung di De-Sky Resto (Grand Karaoke), Rabu (23/7/2025).

Meiry yang juga merupakan salah satu narasumber diskusi menjelaskan, olahraga tidak sekadar upaya menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter seperti sportivitas, disiplin, kerja sama tim, kejujuran, serta daya juang yang tinggi.

“Olahraga bukan prestasi, tapi juga membentuk pribadi yang tangguh, jujur, dan bertanggung jawab. Ini bagian dari pembangunan SDM yang berdaya saing dan berintegritas,” ujar Meiry.

Selain itu, olahraga juga diyakini mampu menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional dan sosial. Insan yang aktif berolahraga terbukti memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.

“Olahraga adalah investasi jangka panjang. Negara maju tidak hanya unggul di bidang teknologi, tapi juga membangun manusia yang sehat, beretika, dan berjiwa kompetitif. Semua itu bisa diawali dari kejuaraan olahraga,” tambahnya.

Dengan integrasi antara pendidikan, olahraga, dan pembinaan karakter, Indonesia menargetkan terciptanya generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara mental, sehat jasmani, serta memiliki integritas moral yang tinggi.

Diketahui, diskusi publik yang digelar SIWO PWI Lampung mengusung tema Peran Wartawan Dalam Meningkatan Prestasi Olahraga Lampung itu dihadiri juga beberapa narasumber seperti Ketua Umum KONI Lampung dan Ir. Taufik Hidayat, Praktisi Olahraga Lampung Dr. Supeno. (*)

Pemutihan Pajak Kendaraan, Ini Pesan Kepala Bapenda Lampung

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung telah menggelar Program pemutihan pajak kendaraan bermotor sejak tanggal 1 Mei 2025 yang lalu dan akan segera berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 mendatang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa penyelenggaraan pungutan daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masih berlangsung guna mengantisipasi sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 disebutkan :

1. Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar : 

a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau 

b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.

 

2. Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika : 

a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau 

b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

 

3. Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan sosialisasi secara masif di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan mengajak seluruh masyarakat pemilik kendaraan untuk memanfaatkan Program Pemutihan PKB sebagai kesempatan yang baik untuk meringankan beban pengeluaran keuangan keluarga pemilik kendaraan bermotor.

Pemerintah provinsi Lampung sangat mengapresiasi masyarakat yang telah mendukung Program Pemutihan PKB sebagai salah satu bentuk tanggung jawab warga negara yang baik dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Partisipasi masyarakat pemilik kendaraan yang telah memanfaatkan Program Pemutihan PKB merupakan wujud dukungan tulus dari masyarakat dalam menciptakan ketertiban data kendaraan yang valid dan akurat serta meningkatkan kapasitas keuangan daerah yang pada akhirnya kembali manfaatnya kepada masyarakat untuk pembangunan daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan kontribusi penting bagi pembangunan daerah, termasuk pemeliharaan jalan, fasilitas transportasi, dan layanan publik lainnya. Kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB akan mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan kenyamanan berkendara di Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menyediakan berbagai kemudahan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, mulai dari pelayanan Drive-Thru, Samsat Keliling, E-Samsat, dan gerai-gerai di pusat perbelanjaan.

Kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Lampung diimbau untuk betul-betul memanfaatkan Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang akan segera berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 untuk kenyamanan pemilik kendaraan, mengurangi beban pengeluaran keluarga sekaligus terhindar dari penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraannya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Dian Wahyu Kusuma–Vina Oktavia Terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Bandar Lampung

Bandar Lampung,l — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung secara resmi menetapkan Dian Wahyu Kusuma (Lampung Geh) sebagai Ketua dan Vina Oktavia (Kompas) sebagai Sekretaris untuk periode 2025–2028. Keduanya terpilih melalui musyawarah anggota dalam Konferensi Kota (Konferta) X AJI Bandar Lampung, yang diselenggarakan secara demokratis pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Dian Wahyu Kusuma melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua, setelah sebelumnya menjabat Ketua AJI Bandar Lampung 2022–2025 bersama M. Yoga Nugroho.

Dalam pidato perdananya, Dian menyoroti sejumlah tantangan yang akan dihadapi jurnalis di Lampung ke depan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong kesejahteraan jurnalis sebagai bagian dari ekosistem pers yang adil dan setara.

“Kemerdekaan pers adalah fondasi utama demokrasi. Namun, kebebasan ini masih kerap mendapat tekanan—baik secara ekonomi, hukum, maupun dalam bentuk kekerasan terhadap jurnalis. AJI harus menjadi garda terdepan dalam melindungi jurnalis dan memperjuangkan ruang kebebasan berekspresi,” ujar Dian.

Senada dengan itu, Vina Oktavia menekankan bahwa kepengurusan baru akan fokus pada penguatan kapasitas anggota, pengembangan program kerja yang inovatif, serta perluasan jejaring kolaborasi untuk memperkuat advokasi organisasi.

“Kami akan menghadirkan program-program baru yang tidak hanya responsif terhadap isu kebebasan pers, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekosistem media digital,” kata Vina.

Di bawah kepemimpinan Dian–Vina, AJI Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan pers, menciptakan ruang belajar yang inklusif bagi jurnalis muda, serta memperkuat solidaritas antaranggota sebagai komunitas profesi yang independen dan progresif.(lis)

Pemprov Lampung Evaluasi Sistem Pelaporan Pemerintahan

BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat evaluasi dan optimalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Jum'at (18/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya LPPD sebagai instrumen penilaian atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, yakni mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Menurutnya, LPPD yang disusun oleh Biro Otonomi Daerah ini merupakan dokumen strategis yang tidak hanya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan ke depan.

"LPPD menggambarkan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Di dalamnya juga tercakup konsep perbaikan ke depan. Ini yang nantinya menjadi dasar untuk perumusan kebijakan dan program-program selanjutnya," ujar Sekda.

Sekda menjelaskan, selain LPPD, terdapat pula Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun untuk dilaporkan kepada DPRD dan memperoleh rekomendasi. Sementara itu, ringkasan laporan kepada masyarakat disampaikan melalui kanal digital sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Saat ini, nilai kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam LPPD terakhir berada pada kategori sedang. Meski hasil penilaian untuk tahun 2024 telah dilakukan oleh Kemendagri, namun hasil resminya belum diumumkan.

"Kalau nilainya sedang atau bahkan rendah, bagaimana masyarakat mau percaya? Oleh karena itu, hari ini kita bahas bersama metode, mekanisme, serta tahapan waktu penilaian. Kita juga ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sudah berada pada jalur yang benar," tegasnya.

Sekda juga mendorong agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terkait penyusunan LPPD dan mekanisme penilaiannya. Ia berharap, ke depan, format asistensi penyusunan LPPD dapat dirumuskan secara lebih terpadu.

"Kita libatkan Bappeda, BPKAD, dan Biro Otda sebagai pengampu. Kita coba cari format yang tepat agar ke depan LPPD kita bisa lebih berkualitas, dan nilainya bisa meningkat menjadi kategori tinggi atau bahkan sangat tinggi," tambahnya.

Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Biro Otonomi Daerah Setprov Lampung. Pemerintah Provinsi berharap langkah ini menjadi awal dari perbaikan sistemik dalam pelaporan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Diperpus Lampung Bekali Penggiat Literasi melalui Lokakarya

 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menggelar Lokakarya Literasi Digital bagi Penggiat Literasi se-Provinsi Lampung, (16 / 07 )

Mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung, Sekretaris Surya Aprina Suud, membuka secara resmi Gelar Lokakarya tersebut di Aula Nuwa Baca Zainal Abidin Pagar Alam

Dalam sambutannya, Surya Aprina
Su'ud menyebut, lokakarya ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan praktikal tentang literasi digital serta mendiskusikan strategi penerapannya dalam rangka peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat.

“Di era digital ini, literasi digital menjadi kunci bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi,” ujar Surya Aprina.

Lanjut Surya Aprina, teknologi telah
menyatu dengan kehidupan masyarakat melalui berbagai platform digital yang digunakan setiap hari.

“Smartphone yang kita genggam, media sosial yang kita akses setiap hari, hingga berbagai aplikasi digital yang mempermudah hidup kita, adalah bukti nyata bagaimana teknologi telah menyatu dengan kehidupan kita. Namun, di balik segala kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, ada pula tantangan dan risiko yang perlu kita pahami,” .

Sekretaris juga mengingatkan tentang bahaya dan ancaman seperti berita palsu atau hoaks, penipuan daring, dan masalah keamanan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, ia berharap lokakarya ini menjadi wadah bagi peserta untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam berinteraksi dengan dunia digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Kedepan, diharapkan melalui kegiatan ini, kita akan belajar bagaimana memilah informasi yang valid, mengidentifikasi potensi ancaman digital, serta memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan produktif.

Lebih lanjut, Dia berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

“Saya berharap, setelah mengikuti lokakarya ini, Bapak/Ibu sekalian dapat menjadi agen perubahan. Mari kita sebarkan semangat literasi digital ini kepada keluarga, teman, dan masyarakat luas, agar semakin banyak orang yang cakap digital dan terhindar dari dampak negatif teknologi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Dr. Tito Budi Raharto,  menegaskan bahwa lokakarya ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan langkah nyata menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks.

Tito menjelaskan, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Hendri Std, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Lampung, serta Robby Sonny, Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia Provinsi Lampung.

“Kami memilih narasumber yang memiliki pengalaman langsung di lapangan, baik dari sisi media digital maupun dari perspektif pelaku kreatif. Harapannya, peserta tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya di lingkungan masing-masing,” kata Tito.

Lanjut Tito, penguatan literasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena generasi muda sangat rentan terhadap pengaruh negatif teknologi.

“Kita ingin melahirkan penggiat literasi yang tidak hanya gemar membaca, tapi juga melek teknologi, cakap bermedia, dan punya kemampuan untuk mendidik masyarakat agar tidak mudah terpapar informasi palsu,” tegasnya.

Ia berharap, lokakarya ini menjadi titik awal dari gerakan literasi digital yang lebih luas di Provinsi Lampung.

“Literasi digital adalah pondasi masa depan. Melalui lokakarya ini, kita ingin menciptakan efek domino, di mana para peserta menyebarkan ilmu yang diperoleh kepada komunitasnya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan adaptif terhadap perubahan,” pungkas Tito.

Disdikbud Klarifikasi Polemik PPDB, Thomas Americo: Kuota Terbatas, Sistem Tetap Transparan

LAMPUNG  -  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung akhirnya angkat suara merespons berbagai keluhan masyarakat yang mencuat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, termasuk laporan sejumlah wali murid yang disampaikan kepada tokoh adat dan masyarakat Lampung, Irjen Pol (Purn) Ike Edwin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, menjelaskan bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan PPDB adalah ketimpangan daya tampung sekolah negeri dibanding jumlah lulusan SMP.

“Setiap tahun, jumlah lulusan SMP di Lampung mencapai sekitar 110.000 siswa. Sementara itu, daya tampung SMA dan SMK negeri hanya sekitar 87.000. Ini artinya ada selisih sekitar 23.000 siswa yang kemungkinan besar memang tidak tertampung di sekolah negeri,” jelas Thomas, Kamis (17/7/2025).

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan dalam proses seleksi untuk memastikan semua tahapan berlangsung transparan dan berkeadilan.

“Juknis dibuat agar seleksi dilakukan secara terbuka dan objektif. Bila ada pelanggaran, baik itu manipulasi data atau pelanggaran sistem, sanksinya tegas: diskualifikasi,” tegasnya.

Menanggapi tudingan minimnya sosialisasi sistem PPDB berbasis online, Thomas menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi melalui seluruh SMP yang berada dalam zona masing-masing SMA/SMK negeri. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa masih terdapat kendala di lapangan.

"Sosialisasi sudah kami sampaikan melalui sekolah-sekolah SMP. Namun kami mengakui, masih ada kendala dalam pemahaman teknis dari sebagian masyarakat, dan itu menjadi evaluasi kami ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri masih memiliki opsi melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan sekolah baru untuk memperkecil ketimpangan daya tampung.

“Pemerintah tidak tinggal diam. Ke depan kami akan terus membangun sarana pendidikan baru agar kesenjangan ini bisa ditekan,” ujarnya.

Thomas mencontohkan kondisi di wilayah Kotabumi, di mana salah satu SMA negeri hanya memiliki daya tampung 400 siswa dari total pendaftar sekitar 1.000 siswa. Hal ini, menurutnya, kerap memicu kekecewaan.

“Sekitar 600 siswa tentu kecewa. Tapi sistem ini dirancang agar semua berjalan sesuai ketentuan. Karena itu kami berharap masyarakat bisa memahami bahwa proses ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi mengikuti sistem yang berlaku,” katanya.

Meski begitu, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa seluruh proses PPDB tetap mengacu pada ketentuan dari Kementerian Pendidikan, dan pihaknya terbuka terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.

“Kami tidak menutup mata. Jika ada yang merasa dirugikan dan menemukan kejanggalan, silakan laporkan. Kami akan tindaklanjuti dan ambil tindakan tegas,” pungkas Thomas Americo.

Sebelumnya, sejumlah wali murid mendatangi kediaman Ike Edwin untuk mengadukan berbagai persoalan dalam proses PPDB, seperti kegagalan memahami prosedur perbaikan data, ketidakterimaan di jalur zonasi meski lokasi rumah sangat dekat dengan sekolah, hingga berkurangnya jumlah kelas di sekolah negeri yang mempersempit kuota.

Menanggapi laporan tersebut, Ike menyatakan keprihatinan dan langsung menghubungi sejumlah tokoh, termasuk Anggota DPD RI asal Lampung, Bustomi Zainudin, guna memfasilitasi para wali murid bertemu langsung dengan Dinas Pendidikan Provinsi.

Tokoh masyarakat Lampung Utara, Nero Kunang, juga mengkritisi penerapan sistem PPDB online yang belum merata. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberi ruang kebijakan di tengah keterbatasan kesiapan teknis sekolah dan masyarakat.(*)

Gubernur Lampung Lepas Keberangkatan Kontingen FORNAS

BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi melepas keberangkatan kontingen Provinsi Lampung yang akan berlaga di Festival Olahraga Nasional (FORNAS) VIII di Nusa Tenggara Barat. Acara pelepasan digelar di Aula Mahan Agung, Rabu (16/7/2025).

Gubernur Mirza menegaskan bahwa keikutsertaan Lampung dalam ajang olahraga masyarakat tingkat nasional ini bukan sekadar kompetisi, melainkan bagian dari gerakan besar membangun semangat kolektif, kesehatan, dan kreativitas warga.

"Kalian bukan hanya membawa nama Lampung, tetapi juga membawa semangat gotong royong dan keramahan Sai Bumi Ruwa Jurai," ujar Gubernur.

Gubernur menyebut FORNAS sebagai ajang yang mencerminkan inklusivitas olahraga, di mana semua warga, tanpa memandang latar belakang dan usia, dapat terlibat aktif. Melalui dukungan pada olahraga masyarakat yang digerakkan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menciptakan ruang tumbuh bagi generasi muda yang sehat, cerdas, dan berprestasi.

"Olahraga adalah hak setiap warga negara. Kehadiran kita di FORNAS ini adalah bagian dari komitmen Lampung membangun ekosistem masyarakat yang sehat dan berdaya saing," tambah Gubernur.

Sementara itu, Ketua Umum KORMI Lampung, Anshori Djausal, dalam laporannya menyampaikan bahwa FORNAS VIII akan berlangsung pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 di Nusa Tenggara Barat. KORMI Lampung mengirimkan 250 atlet dari 30 Induk Organisasi Olahraga (Inorga), dari total 46 Inorga yang aktif di provinsi ini.

Anshori juga menyinggung rekam jejak positif Lampung dalam keikutsertaan di ajang FORNAS. Sejak pertama kali berpartisipasi pada FORNAS V di Samarinda dengan pencapaian lima besar, Lampung konsisten berada di papan atas nasional, termasuk pada FORNAS VI di Palembang dan FORNAS VII di Bandung. Tahun ini, KORMI menargetkan Lampung kembali masuk 10 besar.

Meski begitu, Anshori mengungkapkan bahwa keterbatasan pendanaan masih menjadi tantangan. Dari 250 peserta yang akan berangkat, KORMI hanya mampu membiayai 46 orang. Sisanya, sebanyak 204 peserta menanggung biaya secara mandiri.

"Tapi inilah karakteristik olahraga masyarakat (Kormi). Mereka yang ikut, memang datang dari hati. Di Palembang dari 13 ribu peserta seluruh Indonesia, 63 persen berangkat mandiri. Di Bandung juga serupa, dari 23 ribu peserta, 60% berpartisipasi secara mandiri," ujar Anshori.

Anshori pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen Lampung pada Fornas VIII di NTB, serta menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungannya terhadap Kormi.

"Saya ingin mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegiat, atlet, official dan pengurus yang akan berangkat ke NTB, kami juga berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang terus mendukung kegiatan Kormi, yang sampai hari ini berjalan dengan baik," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Aksi di Kejari Pesawaran, Ratusan Warga: Usut Proyek SPAM Rp 8,2 M yang Mangkrak

Pesawaran — Dugaan korupsi proyek SPAM Pesawaran memasuki babak baru.

Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran. Mereka menuntut aparat penegak hukum segera memeriksa proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun pada tahun 2022 dengan anggaran fantastis sebesar Rp8 miliar, namun hingga kini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, Senin 14 Juli 2025.

Proyek SPAM tersebut diketahui diperuntukkan bagi warga Kedondong, Pasar Baru, dan Way Kepayang di Kecamatan Kedondong, serta Kubu Batu di Kecamatan Way Khilau. Namun, tiga tahun berselang, masyarakat mengaku belum merasakan aliran air bersih yang dijanjikan.

Selain mempertanyakan kegagalan proyek, massa juga menyoroti kejanggalan dalam pelaksanaannya. Meski proyek berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pelaksana teknis di lapangan justru berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Sudah tiga tahun, dari 2022 sampai 2025, belum ada manfaat yang dirasakan. Tidak masuk akal proyek sebesar ini bisa gagal. Kami curiga ini hanya modus untuk menggelontorkan anggaran pusat demi kepentingan segelintir pihak, dan kami meminta mengusut tuntas sampai ke aktor intelektualnya, ujar Okvia Niza, salah satu orator aksi, dalam wawancara dengan awak media.

Ia juga menambahkan bahwa aksi hari ini merupakan bentuk dukungan moral kepada Kejari Pesawaran untuk bertindak tegas. "Kami percaya Kejari akan menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan profesional. Tapi jika aspirasi kami diabaikan, maka jangan salahkan kami jika nanti ada aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar," ancamnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesawaran, Tandy Mu’alim, menerima beberapa perwakilan massa dalam audiensi terbatas. Dalam keterangannya kepada media, ia menyampaikan komitmen institusinya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

"Kami akan menelusuri dan menyelidiki informasi yang disampaikan. Kami pastikan hasil penanganan akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik, paling lambat awal Agustus 2025," tegas Kajari. (Brm)

Ketua DPRD Lampung Dukung DPR RI Ukur Ulang HGU SGC

Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi II DPR RI yang membahas kepemilikan lahan oleh Sugar Group Companies (SGC) dalam rapat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Senayan.

Langkah ini dinilai penting karena menyangkut pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGC di Lampung—isu yang selama ini menjadi sorotan publik.

Giri mengatakan, jika dirinya mendukung penuh langkah DPR RI, selama itu untuk kepentingan masyarakat, Khususnya warga Lampung.

“Saya sangat menyambut baik hasil RDP DPR RI terkait lahan SGC. Pada prinsipnya, DPRD Lampung mendukung penuh selama ini demi kepentingan masyarakat, khususnya warga Lampung,” kata Giri, Kamis (10/07).

Menurut politisi Gerindra Lampung ini, proses pengukuran ulang HGU yang direncanakan ATR/BPN pusat merupakan langkah awal yang strategis, tidak hanya untuk menata ulang data kepemilikan lahan, tetapi juga membuka jalan menuju transparansi pemanfaatan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar di Lampung.

“Tentu ini bukan hanya soal perbedaan data, tapi menjadi titik awal pemetaan ulang perusahaan besar di Lampung, tidak hanya SGC saja,” ucapnya 

Sehingga, kata Giri, ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk aktif mengevaluasi kontribusi perusahaan-perusahaan besar, termasuk SGC, terhadap pendapatan daerah.

“Kita juga minta Pemprov untuk menghitung secara konkret seberapa besar kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap pembangunan daerah,” ungkapnya 

Langkah ini, sambung Giri, adalah bagian dari upaya bersama. " memastikan keadilan tata ruang dan optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung secara menyeluruh," tandasnya. 

Pemprov Lampung Kini Hadirkan Pelayanan Publik Terpadu, Transparan, dan Berbasis Digital

BANDARLAMPUNG---Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela meresmikan Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Lampung yang berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rabu (9/7/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menekankan bahwa kehadiran P4 merupakan bentuk keseriusan Pemprov Lampung dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis digital, sebagaimana tercantum dalam visi Gubernur Lampung Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, serta sejalan dengan Tiga Cita pembangunan, khususnya pada misi tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

"Lampung terus berbenah. Peresmian P4 ini adalah langkah besar yang patut kita syukuri. Dengan hadirnya P4, kita memperkuat e-government dan mempersempit peluang praktik kecurangan seperti korupsi dan pungli, serta mempercepat layanan," ujar Wakil Gubernur.

Wagub Jihan menjelaskan bahwa P4 memiliki fungsi serupa dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi kewajiban di tingkat kabupaten/kota, namun P4 di tingkat provinsi, layanan ini bersifat inisiatif atau tidak wajib. Oleh karenanya, ini merupakan suatu kebanggan, karena Lampung menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Riau yang berhasil membangun pusat layanan publik terpadu di tingkat provinsi.

Lebih lanjut, Wagub berharap P4 dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan layanan publik, seperti antrean panjang pada layanan kesehatan dan perizinan usaha, sekaligus menjadi penyangga (buffer) pelayanan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki MPP atau mengalami kelebihan beban pelayanan.

"Kami ingin pelayanan publik di Lampung lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, dan tentu saja lebih transparan," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga memaparkan bahwa realisai investasi Provinsi Lampung memiliki capaian yang positif. Pada triwulan I tahun 2025, investasi di Lampung telah mencapai Rp3,5 triliun atau sekitar 30% dari target tahunan, menempatkan Lampung pada peringkat keempat tertinggi se-Sumatera, di bawah Sumatera Utara, Jambi, dan Kepulauan Riau. Investasi ini berasal dari lebih dari 4.400 proyek dan telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja lokal.

"Ini membuktikan bahwa pelayanan publik yang baik juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegas Wagub.

Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Lampung, Drs. Intizam, dalam laporannya menjelaskan bahwa pembentukan P4 merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan masyarakat. Melalui P4, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dari banyak instansi hanya melalui satu pintu, yang terintegrasi dalam sistem digital.

Adapun tujuan utama dari kehadiran P4 adalah :

1. Memberikan kemudahan layanan publik kepada masyarakat.
2. Mendorong peningkatan iklim investasi.
3. Mengurangi antrean layanan administrasi, seperti BPJS Kesehatan.
4. Mendukung program digitalisasi pelayanan publik.

Penyelenggaraan P4 melibatkan berbagai mitra strategis, antara lain : Kepolisian Daerah Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSKJI), serta Balai Karantina Ikan. Layanan yang tersedia mencakup perpanjangan SIM, pelayanan sertifikasi hasil perikanan, jasa industri, informasi perbankan, administrasi dan informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan lain sebagainya.

Sebagai bagian dari penguatan sinergi, kegiatan peresmian ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antar instansi dalam mendukung penyediaan pelayanan publik terintegrasi.

Lebih jauh, dengan dibangunnya P4 ini tentu memiliki dampak yang positif dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.

Diantaranya akses layanan lebih mudah dan cepat, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu instansi ke instansi lain. Seluruh kebutuhan administrasi dapat diurus melalui satu pintu.

Pengurangan antrian di layanan vital dan pelayanan administrasi seperti BPJS Kesehatan dan perizinan usaha menjadi lebih efisien dan tidak lagi menumpuk.

Dengan sistem layanan digital, P4 diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungli dan korupsi.

Melalui P4, Investor mendapatkan kemudahan dalam perizinan, yang mendukung pertumbuhan proyek dan penciptaan lapangan kerja. P4 juga menjadi solusi bagi kabupaten/kota yang belum memiliki MPP, memastikan layanan tetap tersedia merata di seluruh wilayah Lampung.

Pusat Pelayanan Publik Provinsi ini menjadi cerminan upaya nyata pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang adaptif dan pelayanan publik yang membanggakan bagi masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pahami Pancasila, Anggota DPRD Lampung Sosialisasi di Pesawaran

PESAWARAN  - Anggota DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa Gebang dan Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Sabtu, 05 Juli 2025.

Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber turut hadir Wakil Bupati Pesawaran terpilih, Antonius Muhammad Ali serta Ketua DPRD Pesawaran, Ahmad Rico Julian bersama warga masyarakat dari dua desa tersebut.

"Ya Delapan puluh lima anggota DPRD Provinsi Lampung turun ke seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing melakukan hal yang sama. Mengapa DPRD Provinsi Lampung memilih kegiatan ini dilakukan," ujar Elly Wahyuni,  saat itu dihadapan masyarakat Desa Batu Menyan.

Elly melanjutkan, karena menilai sangat miris dengan perkembangan generasi muda yang sudah mengalami keruntuhan nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana menjaga bangsa dan negara  untuk NKRI harga mati, kalau nilai-nilai Pancasila saja tidak paham.

"Pancasila telah menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa tentunya ditopang oleh Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan landasan utama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.

Ia juga menyebutkan dari empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memainkan peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghormati.

"Jaga kerukunan, guyub dan bagaimana Ketapang, Desa Batu Menyan ini bisa lebih maju lagi. Terus, bagaimana terjadinya sejarah bangsa Indonesia ini karena generasi muda lupa akan sejarah terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks," ucapnya.

Elly melanjutkan, globalisasi membawa serta berbagai pengaruh asing yang bisa memengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Coba cek kepada anak-anak muda terutama anak SMA yang  tidak tahu tentang sejarah Indonesia, dan itu sempat viral. Anak-anak muda dahulu paham tentang akan sejarah.

"Kemudian, saya mengingatkan, beda suku, beda agama jangan diributkan, apalagi baru usai Pilkada dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah berjalan dengan damai. Itu salah satu bukti bahwa masyarakat Pesawaran sudah jaga kerukunan. Beda tujuan, beda pilihan itu tidak jadi masalah," terangnya.

Oleh karena itu, tambah Elly, melalui sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan yang menjadi pertahanan yang kuat untuk menjaga identitas nasional.

"Hal itu suatu keharusan untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan pedoman hidup. Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini bisa tersampaikan ke masyarakat, pertama pada keluarga kita di rumah," tandasnya.

Dalam kesempatan itu juga Wakil Bupati Pesawaran terpilih Antonius Muhammad Ali berharap kegiatan sosialisasi ini  bukan hanya mendengarkan tapi bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena Pancasila banyak nilai-nilainya, ada nilai persatuan, ada nilai gotong royong, ada nilai toleransi. Nah ini yang harus kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari apalagi ini Desa Batu Menyan adalah Desa wisata Bahari. Bukan hanya infrastruktur yang meminta perbaiki tapi bagaimana budaya masyarakat yang siap menyambut para wisatawan dari luar, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri," jelas Anton sapaan akrabnya, yang tak lama lagi akan dilantik sebagai definitive Wakil Bupati Pesawaran.

Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Batu Menyan, Syahruji mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini sehingga dapat memberi manfaat bagi warga masyarakat mengenai pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari lima dusun Desa Batu Menyan.

"Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini warga masyarakat dapat memahami dan mengaplikasikan dengan kesadaran dan kebersamaan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila sehingga Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang beriman, beradab, dan bersatu, mampu menghadapi tantangan serta meraih kemajuan di masa yang akan datang," pungkasnya.

Anggota DPRD Lampung Gelorakan Semangat Kebangsaan

Lampung Tengah : Dalam rangka memperkuat fondasi kebangsaan dan memperdalam pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Minggu (22/6). Kegiatan ini berlangsung di Kampung Rama Dewa, Seputih Raman, Lampung Tengah, dan dihadiri oleh puluhan warga Kampung Rama Dewa, termasuk pemuda-pemudi setempat.

Dengan mengusung semangat membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri dan Ni Made Winarti. Keduanya memberikan perspektif berimbang mengenai pentingnya menjaga nilai kebangsaan di tengah tantangan era modern.
Dalam sambutannya, Ni Ketut Dewi Nadi menegaskan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter kebangsaan anak-anak Indonesia. Ia menyampaikan bahwa perempuan, terutama ibu, memiliki peran sentral sebagai penjaga dan penanam nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.
“Pancasila bukan sekadar slogan atau simbol negara. Ia adalah jati diri bangsa. Agar nilai-nilai ini tidak luntur, kita harus mulai menanamkannya dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Dan perempuan, ibu-ibu, adalah garda depan dalam proses itu,” ujar Ni Ketut Dewi Nadi, yang juga Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dewi Nadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap aspek kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun dalam pergaulan sosial.
“Lampung Tengah adalah miniatur Indonesia. Keberagaman yang ada harus dirawat dengan semangat persatuan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan hanya simbol di dinding sekolah atau kantor, tetapi nilai yang benar-benar kita praktikkan,” pungkasnya.

Pemprov Lampung Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis di Pembangunan

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung melalui visi 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas', mendorong pembangunan tidak hanya pada kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang berdaya, tanpa kehilangan akar nilai budaya dan spiritualitas.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretatiat Daerah Provinsi Lampung, Yuri Agustina dalam kegiatan Peringatan Milad Wanita Islam Ke-63 bertempat di Balai Keratun lt. III Kantor Gubernur, Sabtu (05/07/2025).

"Perempuan adalah poros penting dari pembangunan SDM tersebut. Keluarga yang kuat dimulai dari ibu yang beriman, masyarakat yang sehat dimulai dari perempuan yang peduli, dan bangsa yang maju dimulai dari perempuan yang berani mengambil peran," tegasnya.

Gubernur memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi dan gerakan yang telah berkontribusi aktif dalam memperkuat sinergi dalam membangun daerah.

"Karena itu, kami memberikan apresiasi tinggi-tingginya atas kontribusi organisasi wanita Islam selama ini yang telah turut aktif dalam gerakan penguatan ekonomi keluarga, pendidikan akhlak, generasi muda hingga pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput. Ini semua adalah bentuk nyata dari Islam yang bermanfaat," lanjutnya.

"Keberadaan muslimah tidak bisa lagi sekadar berada di belakang layar, muslimah harus tampil sebagai subjek perubahan, sebagai pemimpin yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dengan kecakapan intelektual dan ketangguhan sosial," sambungnya.

Pemerintah Provinsi Lampung sangat terbuka bagi para muslimah untuk dapat terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

"Mari kita jaga sinergi antara organisasi keumatan seperti Wanita Islam dalam pemerintahan daerah dengan semangat kolaborasi yang konstruktif. Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang seluas-luasnya bagi muslimah untuk terlibat, berkarya, dan menjadi agen perubahan di berbagai lini kehidupan," ajaknya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga meyakini bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan SDM.

"Sejalan dengan visi dan misi PKK Provinsi Lampung, Wanita Islam sebagai mitra strategis yang tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera. Keluarga adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Peran ibu dan perempuan dalam keluarga sangat sentral, bukan hanya sebagai pendidik anak-anak tetapi juga sebagai tiang yang menopang keutuhan dan keberkahan rumah tangga," tegasnya.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menekankan pentingnya sinergitas seluruh pihak dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era saat ini.

"Ayo sama-sama melakukan peran penting. Dengan beragamnya problematik yang terjadi di lingkungan kita, di provinsi kita, kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh dengan bekerja sama, ini demi masa depan anak bangsa," ajaknya.

Wulan berharap organisasi ini tidak hanya sebagai wadah perkumpulan saja melainkan memiliki peranan penting dalam menopang keluarga, memajukan pembangunan, membantu perekonomian keluarga membantu ikut perekonomian provinsi.

"Dengan tadi kita membantu rekan-rekan kita UMKM di booth yang masih bagian dari kegiatan ini karena UMKM merupakan tombak perekonomian dari provinsi juga dan pelakunya juga adalah 80%-nya ibu-ibu. Maka itu kita saling mendoakan dalam kebaikan semoga wanita Islam dan seluruh organisasi wanita yang ada di provinsi Lampung ini dan PKK akan terus bersinergi akan terus mendukung demi Lampung maju menuju Indonesia emas," ucapnya.

Melalui Peringatan Milad Wanita Islam Ke-63, Ketua TP PKK Provinsi Lampung berharap organisasi Wanita Islam ini akan semakin memberikan dampak yang positif bagi Provinsi Lampung.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam Marfuah Musthofa, berharap Wanita Islam dapat menjadi organisasi yang mewadahi setiap individu yang ingin berkarya dan berkontribusi.

"Kita memperingati, merefleksi apa yang sudah dilakukan Wanita Islam. Semoga wanita Islam dengan berkolaborasi bisa menjadi bagian dari masyarakat. Organisasi wanita Islam juga diharapkan dapat menjadi rumah besar yang bisa menjadi rumah bagi siapapun yang ingin berkarya di situ," ucapnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Universitas Saburai Lepas 199 Mahasiswa KKN ke Lampung Selatan

Bandar Lampung - Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) menggelar pelepasan 199 mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Tahun Akademik 2024/2025 di Kabupaten Lampung Selatan.

Acara ini berlangsung khidmat di Gedung Graha Saburai pada Jumat, 5 Juli 2025.

Pelepasan ini turut dihadiri Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Anton Carmana, Ketua Pembina YP Saburai beserta jajaran pengurus, dosen, serta seluruh civitas akademika Universitas Saburai.

Rektor Universitas Saburai, Sodirin menegaskan bahwa kegiatan KKN ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan sebuah momen penting yang menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan akademik dan pengabdian sosial para mahasiswa.

"Acara ini bukan hanya seremoni formal, tetapi sebuah momen penting yang menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan akademik dan pengabdian sosial para mahasiswa," ujar Sodirin.

Tema KKN tahun ini, yaitu “Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Lokal melalui Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan”, disebutnya sangat relevan dengan tantangan pembangunan daerah saat ini.

Tema ini tidak hanya menjadi payung kegiatan, tetapi juga menjadi kompas arah kontribusi nyata mahasiswa di tengah masyarakat.

"KKN bukan sekadar tugas luar kampus. Ia adalah ajang pembelajaran transformatif, tempat mahasiswa belajar hidup berdampingan dengan masyarakat, mengenali masalah sosial dari dekat, serta mencari solusi yang aplikatif dan partisipatif. Di sinilah mahasiswa akan belajar menjadi manusia utuh, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial," tambahnya.

Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa dibekali dengan sejumlah tanggung jawab, yakni: menggali dan mengidentifikasi potensi lokal di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing, membangun kolaborasi aktif dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal dalam menyusun program yang berkelanjutan, dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan secara berkala kepada dosen pembimbing lapangan dan tim pelaksana, serta menjaga nama baik diri sendiri dan institusi.

Dengan didampingi oleh 18 dosen pembimbing lapangan yang telah berpengalaman, rektor menyampaikan keyakinannya bahwa pelaksanaan KKN tahun ini akan berjalan dengan baik dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua Pelaksana KKN, Novalia, S.Pd., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan KKN Tematik Universitas Saburai tahun akademik 2024/2025 merupakan kegiatan intra-kurikuler yang secara operasional ditangani oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

“Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik adalah kuliah pengabdian kepada masyarakat dengan tema tertentu berdasarkan kebutuhan spesifik masyarakat serta memperhatikan bidang keahlian tertentu dari masing-masing program studi yang waktu penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan,” jelas Novalia.

Ia juga menjelaskan bahwa tema KKN Tematik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun Akademik 2024 dan 2025 adalah “Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Lokal Melalui Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan.”

Ia mengungkapkan bahwa selama berada di lapangan, mahasiswa akan diarahkan oleh para dosen pembimbing untuk menjalankan program-program konkret sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat serta ilmu pengetahuan yang mereka miliki.

Jumlah mahasiswa peserta KKN tahun ini sebanyak 199 orang, terdiri dari:

Ilmu Hukum: 54 mahasiswa

Manajemen: 52 mahasiswa

Teknik Sipil: 51 mahasiswa

Teknik Mesin: 21 mahasiswa

Administrasi Publik: 13 mahasiswa

Akuntansi: 8 mahasiswa

Mahasiswa-mahasiswa ini akan ditempatkan di sembilan desa, yaitu: Taman Baru, Way Kalam, Canti, Mulyo Sari, Bumi Sari, Rejo Mulyo, Munjuk, Bumi Daya, dan Merak Belantung.

Mereka akan dibimbing oleh 18 dosen pembimbing lapangan dari berbagai bidang ilmu di Universitas Saburai, serta 9 dosen mitra dari universitas lainnya.

Novalia juga menjelaskan bahwa KKN merupakan rangkaian kegiatan panjang yang diawali dari pendaftaran pada 13 Februari, pembekalan, survei lapangan, penyusunan proposal, pengumpulan proposal, seminar proposal, hingga submit proposal pada bulan Maret 2025.

KKN tahun ini juga mencetak prestasi tersendiri. Delapan kelompok mahasiswa berhasil membuat proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) skema PMM, dan dua proposal di antaranya memenangkan pendanaan dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud Ristek tahun 2025.

Selain itu, empat proposal lainnya berhasil lolos tahap bimbingan teknis (Bimtek) dan diharapkan dapat memenangkan pendanaan pada batch II.

“Besar harapan kami, semoga pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bermanfaat bagi mahasiswa, bagi masyarakat, terutama dalam Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Lokal Melalui Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan,” ungkap Novalia.

Atas nama Tim Pelaksana KKN Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun Akademik 2024/2025, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas kontribusinya dalam kegiatan KKN.

"Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Anton Carmana, menyambut baik pelaksanaan KKN Universitas Saburai di wilayahnya.

“Kami menyambut baik kehadiran mahasiswa Universitas Saburai. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara dunia akademik dengan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat,” ujar Anton.

Ia berharap kehadiran mahasiswa bukan sekadar menjalankan program, tetapi juga mampu meninggalkan dampak positif dan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

“Jangan hanya datang untuk menjalankan tugas, tapi jadilah bagian dari solusi. Tinggalkan jejak baik di tengah masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan siap mendukung dan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya ke depan Menuju Lampung Selatan Maju, Bismillah Bisa,” pungkasnya.(lis*)

TP. PKK Provinsi Lampung Rayakan Tahun Baru Islam dengan Pengajian dan Pemberian Santunan

Bandar Lampung,--Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung menggelar pengajian bersama dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, di Mahan Agung, Jumat (04/07/2025).

Dalam sambutannya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia penyelenggara, dan semua pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan pengajian.

"Rasanya baru kemarin kita merayakan Idul Adha, dan kini kita sudah di ambang Tahun Baru Hijriah. Momen ini selalu dinanti-nantikan karena penanda dimulainya lembaran baru dalam kalender keislaman kita," ujar Purnama Wulan Sari.

Ketua TP. PKK mengatakan  bahwa Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, menyimpan makna mendalam bagi umat Muslim, dan mengingatkan pada peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, serta memperkuat silaturahmi dan kebersamaan," ajak Purnama.

Peringatan Tahun Baru Islam ini adalah hijrah sosial, dari individualisme menuju kolaborasi juga menjadi kesempatan emas untuk muhasabah diri.

"Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung, mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Adakah hal-hal yang perlu kita perbaiki? Apa saja yang bisa kita tingkatkan? Lalu, mari kita susun rencana untuk melangkah ke depan, agar kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan tentunya bagi Provinsi Lampung," ucapnya.

Pengajian diisi tausiah dari Ustad Asep Kholis Nur Jamil, S.H.I, M.Kom.I. Dalam ceramahnya, Ustad Asep menekankan pentingnya mensyukuri setiap anugerah Allah dan memilih untuk selalu dicintai oleh-Nya.

Acara pengajian ini turut mengundang anak-anak pondok tahfidz Al Ikhlas Babussalam. Sebagai bentuk syukur dan kasih sayang dalam memperingati Tahun Baru Islam, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan tali asih berupa santunan kepada anak-anak dari Panti Asuhan Mustika Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

KNPI Harus Jadi Motor UMKM dan Petani Desa, Pesan Gubernur Lampung dari Palangka Raya

Palangka Raya — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan peran strategis pemuda, khususnya yang tergabung dalam KNPI, dalam pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM. Seruan ini disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam sesi diskusi Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) KNPI 2025 di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (4/7).

“Saya juga dulu aktif di OKP, dua periode di KNPI Provinsi Lampung sebagai Wakil Ketua. Saya turun ke daerah, ke OKP-OKP, jadi saya paham lah. Intinya, anak muda ini sedang mencari kesempatan, peluang, dan lompatan,” ujar Gubernur Mirza membuka refleksinya.

Ia menekankan bahwa arah pembangunan nasional saat ini telah bergeser dari pendekatan top-down menuju bottom-up. Pemuda, katanya, harus jeli membaca peluang dalam perubahan arah kebijakan yang kini berpihak pada desa dan akar rumput.

“Kalau kita hanya mengandalkan kekuasaan, ya paling satu dua yang jadi menteri. Tapi sekarang, Pak Prabowo mengubah arah itu. Dulu uang mengalir dari atas, sekarang dari bawah dulu,” tegasnya.

Sebagai contoh, ia menyoroti kebijakan harga gabah dan transformasi pertanian dari tingkat desa yang kini menghasilkan perputaran ekonomi triliunan rupiah dari bawah.

“Harga gabah sekarang Rp6.500. Itu hampir enam triliun uang dari bawah. Petani sekarang pakai teknologi — dryer, smart farming — dan itu nggak bisa dipelajari sendiri. Di sinilah ruangnya anak muda. KNPI harus ikut berkolaborasi,” jelasnya.

Mirza juga menekankan pentingnya menyesuaikan digitalisasi UMKM dengan realita demografi. Di Lampung, sekitar 70 persen dari 940 ribu pelaku UMKM berusia di atas 45 tahun.

“Di desa, banyak emak-emak yang waktunya longgar dan mau belajar. Tapi pelatihan digitalisasinya perlu disesuaikan. Anak muda bisa ambil peran di sini,” imbuhnya.

Lebih jauh, Gubernur Mirza berharap KNPI tidak hanya menjadi alat politik, melainkan menjadi wadah yang mampu memberi nilai tambah pada potensi lokal dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

“Di politik, perputarannya hanya 6 persen. Sekarang yang penting itu kolaborasi,” tandasnya.

⸻

Ketua Umum KNPI: Arahkan Bonus Demografi ke UMKM dan Inovasi

Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan dalam sambutannya mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk adaptif terhadap perubahan dan aktif di sektor-sektor strategis pembangunan nasional.

“Bonus demografi tidak akan berguna tanpa arah. Pemberdayaan pemuda harus diarahkan ke sektor konkret: UMKM, teknologi, dan inovasi,” kata Ryano.

Menurutnya, KNPI harus menjadi akselerator kapasitas pemuda, bukan sekadar tempat berhimpun.

“Kita ingin siapa pun yang masuk KNPI, kehidupannya menjadi lebih baik,” tegasnya.

⸻

Gubernur Kalteng: Pemuda Butuh Mindset dan Karakter Kuat

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya peran pemuda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, katanya, kecerdasan intelektual saja tidak cukup.

“Pemuda harus menjadi agen perubahan dengan mindset yang benar, attitude yang baik, dan karakter yang kuat agar mampu bersaing di era disrupsi,” ujar Agustiar.

Ia juga menyampaikan komitmen Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah yang mendukung gagasan besar pemuda Indonesia lewat forum-forum strategis seperti Rapimpurnas.

⸻

Rapimpurnas KNPI 2025: Lebih dari 200 Peserta Hadir

Rapimpurnas KNPI 2025 mengusung tema “Transformasi Pemuda untuk Indonesia Emas 2045”, diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari seluruh DPD KNPI se-Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini:
• Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Dhirakaya Joyohadikusumo
• Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Fauzan
• Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu. (*)

Forum Literasi Lampung Silaturrahmi ke Dinas Perpustakaan, Siapkan Gebyar Literasi Nasional

Bandar Lampung— Forum Literasi Lampung (FLL) melakukan kunjungan silaturahmi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Kamis (3/7). Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Dinas, Riski Sofyan, di Gedung Nuwo Baca Zainal Abidin  Pagar Alam, Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum Literasi Lampung (FLL), Eni Amaliah, memaparkan penyelenggaraan Gebyar Literasi Nasional rencananya akan melibatkan para pengambil kebijakan baik dari pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten, anggota dewan, akademisi, penulis, sastrawan, tokoh masyarakat,  relawan literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan dijadwalkan menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

“Selama ini kami terus bergerak bersama relawan dari 15 kabupaten/kota  di Lampung membantu program pemerintah dalam gerakan literasi, untuk mewujudkan Lampung sebagai provinsi  literasi. Upaya ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya, yang beberapa tahun lalu di Tanggal 11 Juni 2020 kami telah menyelenggarakan SIMPUL LITERASI SE-PROVINSI LAMPUNG dengan semangat “Being Literate ; Bersama Mewujudkan Lampung sebagai Provinsi Literasi”   Mak Nikham Sapa Lagi – Mak Tanno Kapan Lagi. Gebyar Literasi Nasional nanti  akan kami rancang secara kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Eni Amaliah juga menambahkan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dan komunitas literasi, Forum Literasi Lampung (FLL) berharap Gebyar Literasi Nasional 2025 nanti dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem literasi di Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi melalui kampanye dan sosialisasi. Dengan gerakan bersama dan partisipasi aktif seluruh pihak, Lampung dapat mencapai tujuannya menjadi Provinsi Literasi yang maju dan sejahtera.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Riski Sofyan, menyambut baik rencana tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Forum Literasi Lampung. Kegiatan ini sangat positif dan kami mendukung penuh agar bisa terealisasi. Kami juga terbuka agar acara dapat digelar di Gedung Nuwo Baca Zainal Abidin Pagar Alam,” ujarnya.

Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan

BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Radin Inten di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Korem 043/Garuda Hitam dalam transformasi menuju Kodam, yang digelar di ruang rapat Korem 043/Garuda Hitam, Kamis (4/7/2025).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Lampung telah mengambil langkah konkret sebagai bentuk dukungan, di antaranya dengan menghibahkan lahan seluas 16 hektare di kawasan Kota Baru untuk kebutuhan Korem 043/Gatam serta 40 hektare lahan tambahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Kodam.

"Ini adalah wujud komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung terbentuknya Kodam di Lampung. Selama ini, sinergi antara Pemprov dan Korem 043/Gatam telah terjalin sangat baik, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan dan kedaulatan energi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden," ujar Sekda.

Sekda berharap, melalui kunjungan kerja Komisi I DPR RI, proses pembentukan Kodam di Lampung dapat berjalan lebih cepat sehingga sinergi antara TNI dan Pemprov Lampung semakin kuat untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Sementara itu, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyambut hangat kehadiran rombongan Komisi I DPR RI dan menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mendukung pembentukan Kodam di Lampung.

"Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pembentukan Kodam. Korem selama ini telah bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai komponen bangsa di wilayah Lampung untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial, menjaga kondusivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Danrem

Danrem juga menjelaskan bahwa pembangunan Kodam akan dilakukan di atas lahan hibah dari Pemprov Lampung dan mencakup pembangunan satuan-satuan pendukung lainnya. Menurutnya, masih banyak potensi lahan di wilayah Lampung yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Danrem menyebutkan, Kodam yang akan dibentuk di Lampung telah mendapatkan persetujuan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat dan akan diberi nama Kodam XX/Radin Inten. Kodam ini nantinya akan membawahi Korem 043/Garuda Hitam di Lampung serta Korem 041/Garuda Emas di Bengkulu.

"Kami mengapresiasi dukungan besar dari Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan lahan dan berbagai bentuk sinergi demi terwujudnya Kodam XX/Radin Inten," tambah Danrem.

Ketua rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung penuh pembentukan Kodam XX/Radin Inten yang akan bermarkas di Lampung.

"Pembentukan Kodam ini diyakini akan memperkuat pembangunan wilayah pertahanan serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Lampung dan Bengkulu,” ujar Dave Laksono.

Dave juga meminta agar Korem 043/Gatam bersama seluruh pemangku kepentingan terkait menyusun kajian komprehensif mengenai potensi tantangan dalam proses pembentukan Kodam XX/Radin Inten, termasuk langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Rangkaian kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan DPR RI guna mewujudkan sistem pertahanan wilayah yang lebih kuat dan terintegrasi, serta mendukung agenda pembangunan nasional, baik dari aspek keamanan dan pertahanan, maupun dari aspek perekonomian.

Sebagaimana diketahui, peningkatan status Korem menjadi Kodam akan membawa banyak keuntungan, baik bagi pertahanan nasional maupun pembangunan daerah. Kodam memiliki wewenang komando lebih luas, anggaran lebih besar, dan peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung program-program pemerintah.

Dengan lokasi geografis yang sangat strategis, yakni berada di gerbang Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Lampung menjadi posisi ideal untuk keberadaan sebuah Kodam. Kodam XX/Raden Inten diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendidikan bela negara bagi generasi muda. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bupati Lampung Selatan Sidak RSUD Bob Bazar: Cek Sejumlah Pelayanan

LAMPUNG SELATAN - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Lampung Selatan, di Kalianda, Kamis (3/7/2025).

Kunjungan ini dilakukan hanya sehari setelah dirinya mengganti Plt Direktur RSUD Bob Bazar, semula dari dr. Reny Ayu Fatimah kepada dr. Djohardi. Hal ini sebagai langkah awal dalam mendorong transformasi layanan kesehatan yang lebih humanis dan profesional.

Dalam sidaknya, Bupati Egi nampak menyusuri sejumlah titik penting pelayanan RSUD Bob Bazar, seperti Ruang Dahlia, R.A. Intan, aula, hingga kamar mandi dan area publik rumah sakit. Ia ingin memastikan langsung kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Saya ingin RSUD Bob Bazar menjadi rumah sakit kebanggaan warga Lampung Selatan. Bukan hanya karena fasilitasnya, tapi karena pelayanannya yang tulus dan profesional,” tegas Egi.

Lebih dari sekadar memeriksa kondisi fisik, Bupati Egi juga berdialog langsung dengan tenaga medis dan menyampaikan pesan moral tentang pentingnya etika dalam melayani masyarakat.

“Layani masyarakat dengan hati. Jangan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi hadirkan ketulusan. Karena rumah sakit bukan sekadar tempat berobat, tapi tempat orang berharap sembuh,” ujarnya.

Tak hanya kepada petugas, perhatian Bupati Egi juga tertuju pada pasien dan pengunjung. Ia menyapa dan berbincang dengan warga untuk mendengar langsung pengalaman mereka. Salah satunya, Mahlia (30), warga Ketapang yang sedang mendampingi anaknya dirawat.

“Nilainya 10, Pak. Pelayanannya ramah, ruangannya juga bersih,” ujar Mahlia (Red)