Walikota Bandar Lampung Kunjungi Kantor Staf Kepresidenan

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana yang juga Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Apeksi melakukan kunjungan kerja ke kantor Staf Kepresidenan RI Kamis 22 Mei 2025. 

Bunda Eva hadir bersama Ketua dan pengurus Apeksi bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) A.M Putranto di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.

Pertemuan diawali dengan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan RI, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan tanggapan dari para Kepala Daerah yang mewakili Asosiasi Pemerintah Daerah yang hadir.

Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana mengatakan, sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sangat penting dilakukan untuk kemajuan Indonesia.

“Untuk mencapai pembangunan Nasional, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan,"ungkap Eva Dwiana. 

Melalui pertemuan ini, menurut Bunda Eva sapaan akrab Walikota Bandar Lampung bisa mempererat silaturahim dan membahas isu-isu strategis dan asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah berjalan. 

"Berbagai hal dibahas, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Program yang telah berjalan seperti Makan Bergizi Gratis," tutup Eva Dwiana.

DPRD Lampung Tegaskan Pengawasan Ketat Progres Infrastruktur Jalan

Bandarlampung : Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menyoroti progres pembangunan infrastruktur jalan provinsi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Bina Marga yang digelar pada Kamis (22/5). Dalam rapat yang berlangsung intensif sejak pagi hingga sore itu, Ketua Komisi IV Mukhlis Basri dan Sekretaris Komisi IV Yusnadi mengungkap berbagai persoalan mendasar terkait Infrastruktur jalan.

“Tahun 2025 ada 52 paket pekerjaan infrastruktur jalan. Namun hingga saat ini, baru 25 yang sudah terkontrak. Sisanya masih dalam proses,” kata Mukhlis saat diwawancarai usai rapat, Kamis (22/5) petang.

Dalam rapat, ditemukan bahwa beberapa ruas jalan penting seperti Metro–Tanjungsari dan Bangunrejo–Kalirejo baru mencapai progres masing-masing 53% dan 50%. Diketahui, ruas-ruas ini masuk dalam enam prioritas utama pembangunan jalan dalam 100 hari kerja Gubernur Lampung.

“Kami tidak ingin pembangunan ini hanya menjadi seremonial target tanpa realisasi yang nyata di lapangan,” tegas Sekretaris Komisi IV Yusnadi.

Sorotan juga diarahkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Bina Marga. Mukhlis menilai UPT memiliki peran tanggap darurat saat terjadi kerusakan jalan, seperti lubang besar, longsor, atau bencana alam.

“UPT adalah ujung tombak dalam pemeliharaan jalan. Saat jalan rusak, mereka yang harus pertama bergerak,” tambah Mukhlis seperti dilansir lampung way.

Dari sisi anggaran, pemerintah telah merealisasikan sekitar Rp300 miliar untuk pembayaran tunda bayar, sedangkan total anggaran infrastruktur jalan yang dibutuhkan untuk tahun ini mencapai Rp435 miliar.

Mukhlis melanjutkan, Komisi IV bakal memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Pekerjaan infrastruktur harus terukur, terawasi, dan tepat sasaran,” pungkas Mukhlis.

DPRD Lampung Soroti Tiga Prioritas Gubernur

Bandarlampung : Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (21/5), untuk mengawal ketat pelaksanaan program prioritas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Ketua Komisi IV Mukhlis Basri menekankan pentingnya RDP ini sebagai langkah awal memahami skema pembangunan daerah, mengingat mayoritas anggota komisi baru dilantik setelah APBD disahkan oleh DPRD sebelumnya.

“Ini langkah penting agar kami tidak buta arah. Kami harus paham RPJMD sampai ke APBD yang sudah ditetapkan sebelum kami dilantik,” ujar Mukhlis.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, mengungkapkan bahwa Bappeda telah menyampaikan tiga program prioritas pembangunan daerah yang menjadi turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo dan visi-misi gubernur-wagub terpilih.

“Tiga fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan nasional. Program ini harus jadi perhatian serius agar Lampung tidak tertinggal,” tegas Yusnadi.

Ia juga mewanti-wanti agar Komisi IV tidak abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kegagalan implementasi bisa terjadi bukan karena programnya salah, tapi lemahnya pengawasan.

“Jangan sampai tiga prioritas Gubernur ini gagal hanya karena Komisi IV tidak maksimal dalam pengawasan,” tandasnya seperti dilansir lampung way.

Aleg PKS ini melanjutkan, Komisi IV siap melakukan RDP maraton dengan seluruh OPD mitra kerja selama sepekan ke depan untuk menggali permasalahan lapangan secara menyeluruh.

“Besok kami lanjut RDP dengan Bina Marga, lalu dengan Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Dinas Pertambangan hari Rabu,” tutupnya. (LW)

Tiga Prioritas Gubernur, Ini Kata DPRD Lampung

Bandarlampung : Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (21/5), untuk mengawal ketat pelaksanaan program prioritas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, mengungkapkan bahwa Bappeda telah menyampaikan tiga program prioritas pembangunan daerah yang menjadi turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo dan visi-misi gubernur-wagub terpilih.

“Tiga fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan nasional. Program ini harus jadi perhatian serius agar Lampung tidak tertinggal,” tegas Yusnadi.

Ia juga mewanti-wanti agar Komisi IV tidak abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kegagalan implementasi bisa terjadi bukan karena programnya salah, tapi lemahnya pengawasan.

“Jangan sampai tiga prioritas Gubernur ini gagal hanya karena Komisi IV tidak maksimal dalam pengawasan,” tandasnya.

Aleg PKS ini melanjutkan, Komisi IV siap melakukan RDP maraton dengan seluruh OPD mitra kerja selama sepekan ke depan untuk menggali permasalahan lapangan secara menyeluruh.

“Besok kami lanjut RDP dengan Bina Marga, lalu dengan Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Dinas Pertambangan hari Rabu,” tutupnya. (LW)

Komisi IV DPRD Lampung RDP dengan Bappeda

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), Rabu, (21/5/2025).

Pertemuan ini membahas sinkronisasi antara program pembangunan daerah, prioritas nasional, serta visi dan misi Gubernur Lampung.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menyebut pertemuan itu sebagai langkah awal untuk memahami arah pembangunan daerah secara utuh.

“RDP ini penting bagi kami, karena baru saja dilantik saat APBD 2025 sudah diketok oleh DPRD periode sebelumnya. Jadi, kami perlu memahami RPJMD dan arah kebijakan dari hulu ke hilir,” kata Mukhlis.

Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, menambahkan bahwa Bapenda telah memaparkan tiga program prioritas yang merupakan turunan dari program nasional Asta Cita Presiden Prabowo dan sejalan dengan visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal serta Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

“Fokusnya pada program Makan Bergizi Gratis, penguatan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Kami ingin Lampung tidak hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar jadi perhatian dalam pelaksanaannya,” ujar Yusnadi.

Menurutnya, pengawasan legislatif menjadi kunci agar tiga program unggulan itu tidak berhenti pada slogan semata.

“Jangan sampai program prioritas ini jadi jargon tanpa hasil, karena pengawasan kami yang lemah,” tegasnya.

Komisi IV juga menjadwalkan sejumlah RDP lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Besok kami bertemu dengan Dinas Bina Marga, lalu disusul Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Pertambangan minggu depan,” kata Mukhlis.

DPRD Lampung Desak Pemerintah Fokus pada Budidaya Kambing Perah

Bandarlampung : Dalam upaya mendukung visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menyelaraskan kebijakan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, menyoroti pentingnya pengembangan sektor peternakan, khususnya budidaya kambing perah.

Pernyataan ini disampaikan Budi Yuhanda yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Lampung dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. Dalam forum tersebut, Budi menegaskan bahwa sektor peternakan rakyat, terutama kambing perah, berpotensi besar dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berbasis desa, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

“Kambing perah bukan hanya memberikan manfaat dari sisi daging, tetapi juga dari sisi produksi susu yang bernilai ekonomi tinggi. Kita punya potensi luar biasa, dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan lahan, hingga pakan yang melimpah. Sudah seharusnya pemerintah turun tangan serius mendukung dan mendorong para peternak rakyat,” tegasnya (21/5).

Menurut Budi, pengembangan kambing perah bisa menjadi salah satu solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan, terutama di tengah ancaman krisis pangan global dan tingginya ketergantungan pada produk impor.

Ia juga menyoroti pentingnya peran strategis Bappeda sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan. Budi mendesak agar Bappeda tidak hanya fokus pada sektor-sektor konvensional, tetapi juga mulai mengidentifikasi potensi-potensi baru yang mampu menopang perekonomian masyarakat secara langsung.

“Bappeda harus lebih jeli dan progresif dalam menyusun perencanaan. Jangan sampai peluang ekonomi di tingkat bawah justru tidak tertangkap dalam skema pembangunan daerah. Budidaya kambing perah ini adalah salah satu contoh konkret yang bisa kita kembangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya intervensi kebijakan, insentif, serta pendampingan teknis kepada para peternak agar budidaya kambing perah dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Dorongan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung yang menempatkan sektor pertanian, peternakan, dan perdesaan sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Dengan potensi yang dimiliki Lampung, baik dari sisi geografis maupun sosial-ekonomi, budidaya kambing perah dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. (LW)

DPRD Lampung Paparkan Solusi Strategis Urai Kepadatan Lalulintas Dermaga

Bandarlampung ): Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mendorong percepatan pembangunan dermaga di kawasan Sebalang, Lampung Selatan, sebagai solusi strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni yang kerap menimbulkan kemacetan parah.

Dalam keterangannya, Selasa (20/5), Budi menekankan bahwa kemacetan di Bakauheni bukan hanya masalah teknis operasional, tetapi juga karena kurangnya alternatif jalur penyeberangan. Ia menyoroti pentingnya dermaga tambahan yang terintegrasi dengan jaringan transportasi memadai.

“Masalah utama sebenarnya adalah minimnya dermaga penyeberangan. Kita sudah bicara dengan investor yang tertarik mengelola lahan seluas 28 hektare di Sebalang. Kalau ini bisa dipercepat, kapal bisa beralih ke sana, mengurangi tekanan di Bakauheni,” ujarnya.

Menurut Budi, para investor telah menyatakan siap, bahkan menilai proyek ini sebagai peluang investasi menarik. Namun, satu hal yang masih menghambat adalah belum tersedianya akses jalan yang layak.

“Investor hanya minta dibangunkan jalan sepanjang 1,5 kilometer, nilainya hanya sekitar Rp12 miliar. Ini seharusnya bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Kalau ini mandek, kita rugi peluang besar,” tegasnya seperti dilansir lampung way.

Budi juga menambahkan bahwa dari semua wilayah yang direncanakan untuk pengembangan dermaga, kawasan Sebalang memiliki prospek yang sangat baik.

“Lokasi dan kesiapan infrastrukturnya mendukung. Kita tinggal dorong pemerintah untuk bergerak cepat,” tutupnya. (LW)

BEM Banten Bersatu Sebut Penunjukan Plh Sekda Banten Sarat Kepentingan Politik

Kota Serang-- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Gubernur Banten, Andra Soni yang menunjuk Deden Apriandhi Hartawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Penunjukan tersebut dinilai cacat prosedur, sarat kepentingan serta jauh dari prinsip meritokrasi dan transparansi.

Dalam keterangan resminya, Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyatakan bahwa keputusan gubernur tidak hanya mencederai tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga mengancam stabilitas birokrasi di lingkungan Pemprov Banten.

“Penunjukan ini dilakukan tanpa seleksi terbuka, tidak melibatkan lembaga terkait dan terindikasi melanggar prinsip - prinsip administratif. Ini bukan sekadar persoalan prosedur, melainkan bentuk pelecehan terhadap semangat reformasi birokrasi,” tegas Bagas Senin, (19/5/2025).

Selain mempertanyakan proses penunjukan, BEM Banten Bersatu juga menyoroti rekam jejak Deden Apriandhi saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Banten (Sekwan). Salah satu kasus yang disorot ialah dugaan markup pengadaan 10 unit kursi kerja berbahan kayu jati berlampu LED, yang dinilai melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahan Perpres No. 12 Tahun 2021.

Menurut BEM, temuan tersebut mengindikasikan potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang bertentangan dengan janji kampanye Gubernur Andra Soni soal "Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi."

Tuntutan Mahasiswa
BEM Banten Bersatu menyatakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten:

1. Membatalkan penunjukan Plh Sekda dan membuka proses seleksi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

2. Meminta KASN dan Kemendagri turun langsung untuk mengaudit proses penunjukan.

3. Mendesak DPRD Banten menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

4. Menuntut transparansi nomenklatur program pendidikan gratis, agar benar-benar dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

BEM juga menyoroti dampak langsung dari krisis birokrasi ini, seperti terhambatnya koordinasi antardinas, melemahnya layanan publik, serta ketidakfokusan ASN dalam menjalankan tugas akibat konflik internal.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada tanggapan konkret dari Gubernur Banten maupun jajaran legislatif, BEM Banten Bersatu menyatakan siap turun ke jalan dengan aksi massa di depan kantor Gubernur dan DPRD Banten.

“Kami akan camping di depan KP3B maupun Pendopo Gubernur sebagai bentuk perlawanan terhadap birokrasi busuk. Banten harus bebas dari KKN" tegas Bagas.

Seruan ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak kepada rakyat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Banten. (Yuyi)

DPD Gerindra Sumut Gelar Rakernis Bersama DPC, Sayap Partai, dan Anggota DPRD

Serdang - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sayap partai, dan anggota DPRD daerah pemilihan Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Kegiatan ini berlangsung dengan semangat soliditas dan penguatan struktur partai menjelang pemilu 2029. Acara di Pantai Bali Lestari, Senin 19 Mei 2025.

Budi,  Anggota DPRD Sumut dari dapil Sergai-Tebing sekaligus Ketua DPC Gerindra Serdang Bedagai, menyambut baik pelaksanaan rakernis tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja maksimal demi menyukseskan seluruh program partai.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah unsur pengurus DPD Gerindra Sumut, antara lain Yin Map Bendahara DPD Gerindra Sumut,  Wakil Ketua DPD Robert L. Tobing, Aripay Tambunan, Ikrimah Hamidy, Harun NST, Bobby O. Zulkarnain, Khalid Prabowo, Muhammadsyah, serta tim media Indonesia Raya Sumut.

Dalam sambutannya, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumut Yin MAP menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kewajiban iuran bulanan anggota DPRD. Ia juga menekankan target rekrutmen sebanyak 500 anggota baru untuk setiap DPC, sayap partai, dan anggota DPRD. Target ini akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan.

Untuk meningkatkan eksistensi partai di tengah masyarakat, seluruh struktur partai diminta aktif mempublikasikan kegiatan melalui platform media internal Partai Gerindra, yang akan dimonitor selama tiga bulan ke depan.

Wakil Ketua DPD Robert L. Tobing menambahkan bahwa Rakernis ini bertujuan memberikan pemahaman utuh kepada seluruh kader mengenai arah dan strategi partai, khususnya dalam penguatan kaderisasi.

Sementara itu, Aripay Tambunan dan Ikrimah Hamidy memaparkan teknis pelaksanaan rekrutmen anggota baru secara sistematis dan terukur.

Yin MAP menutup pertemuan dengan pesan strategis bahwa kemenangan Pemilu 2029 harus dipersiapkan sejak sekarang, mencakup aspek keuangan, keanggotaan, dan publikasi. Ia menekankan bahwa sinergi antara struktur partai, sayap partai, dan anggota legislatif menjadi kunci utama keberhasilan.(lis)

Soal Bansos, DPRD Lampung Minta Semua Pihak Redam Konflik

Bandarlampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan 7 Lampung Tengah, Singa Ersa Awangga, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tragis yang terjadi di wilayah tersebut beberapa hari lalu, yang melibatkan aksi pembakaran dan menelan korban jiwa. Ia berharap peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kita semua sangat prihatin. Kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila persoalan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan,” kata Singa, Senin (19/5).

Menurutnya, segala bentuk konflik sosial sepatutnya dihindari dengan memperkuat dialog dan komunikasi antara masyarakat, aparatur kampung, serta pihak-pihak terkait. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk mengedepankan pendekatan damai dan tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis.

Singa juga menegaskan pentingnya respon cepat dari aparat keamanan dalam menangani laporan masyarakat agar potensi konflik bisa dicegah sejak dini. Ia berharap kejadian pada 17 Mei lalu menjadi bahan evaluasi menyeluruh.

Terkait isu yang diduga menjadi pemicu kerusuhan, yaitu distribusi bantuan sosial berupa beras, Singa mengungkapkan adanya informasi di masyarakat mengenai dugaan bantuan tidak sampai ke penerima, bahkan muncul kabar tentang pemalsuan tanda tangan.

“Kami dengar dari beberapa sumber, ada ketidakpuasan karena bantuan tidak diterima. Tapi informasi ini masih simpang siur dan belum bisa dipastikan. Biarlah aparat kepolisian bekerja untuk mengusut kebenarannya,” ujarnya.

Namun, Singa juga memberikan klarifikasi berdasarkan data di lapangan. Ia menyebut, berdasarkan penelusurannya, bantuan beras yang dimaksud sudah tidak ada lagi dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak memasuki musim panen.

“Kebetulan istri saya juga menjabat kepala kampung. Informasi dari beliau, bantuan beras sudah tidak lagi disalurkan. Dulu memang ada bantuan beras El Nino, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat, Singa mendorong Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah agar aktif memberikan informasi secara terbuka dan transparan kepada warga melalui camat serta aparatur kampung.

“Saya imbau Dinas Sosial lebih proaktif memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jika memang bantuannya sudah selesai, sampaikan dengan jelas. Ini penting agar tidak muncul prasangka atau tuduhan tidak berdasar kepada aparatur kampung,” tegasnya seperti dilansir lampung way.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. “Mari kita bangun kembali kepercayaan, perkuat komunikasi, dan hindari konflik. Lampung Tengah adalah rumah kita bersama,” pungkas Singa Ersa. (LW)

DPRD Lampung Sikapi Realisasi Pemutihan Pajak

Bandarlampung : Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengungkapkan keprihatinannya terhadap realisasi pendapatan daerah dari program pemutihan pajak kendaraan yang dinilai masih jauh dari target. Dalam rapat lengkap yang dihadiri seluruh unsur pimpinan Komisi III, seluruh anggota sepakat akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan evaluasi mendalam, baik di atas kertas maupun di lapangan. Program ini sudah berjalan sekitar 15–19 hari, namun realisasinya belum menunjukkan hasil optimal,” ujar Munir saat ditemui, Senin (19/5).

Ia menyoroti rendahnya capaian pendapatan daerah dari pemutihan pajak yang hanya berkisar antara Rp22 miliar hingga Rp25 miliar dalam 10 hari hingga dua pekan pertama. “Angka itu bahkan bisa dicapai tanpa program pemutihan. Artinya, implementasi di lapangan belum berjalan maksimal,” tegasnya.

Salah satu hambatan utama, menurut Munir, adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap skema pemutihan, termasuk soal penghapusan denda dan opsen pajak hingga 66%. “Ada miss komunikasi, terutama mengenai denda Jasa Raharja. Banyak masyarakat belum paham betul mekanismenya,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi pelayanan di beberapa daerah yang tidak mendukung penuh kelancaran program. “Contoh di Lampung Tengah, warga wilayah barat yang ingin mengurus pajak lima tahunan harus ke Gunung Sugih, karena Samsat keliling tak bisa melayani. Ini kontraproduktif,” ungkap Munir.

Lebih jauh, Munir mengaitkan persoalan ini dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang mewajibkan belanja infrastruktur publik mencapai 40% dari total APBD—di luar transfer pusat dan Dana Desa—paling lambat akhir 2029.

“Belanja infrastruktur kita saat ini baru sekitar 16–22%. Sementara PAD Lampung masih di angka Rp4 triliun. Untuk memenuhi amanat undang-undang, kita butuh lonjakan dua kali lipat, minimal Rp8 triliun,” tegasnya seperti dilansir lampung way.

Munir menyebut pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, pajak rokok, serta berbagai jenis retribusi dan pendapatan non-pajak seperti dividen BUMD dan pendapatan dari BLUD, sebagai sektor-sektor yang perlu digali maksimal.

“Ini PR besar. Komisi III yang bermitra dengan Bapenda dan BPKAD akan mengupas satu per satu potensi PAD yang jadi domain Pemprov Lampung. Strategi penggalian potensi ini akan kami kawal ketat,” pungkasnya. (LW)