Ade Utami Ibnu Ajak Warga Cintai Pancasila

Bandar Lampung — ‘Komitmen yang wajib ditanamkan dalam diri anak bangsa secara umum, ada dua. Pertama, setiap anak bangsa memiliki nilai-nilai agung yang diyakini dapat berdampak pada kemajuan bangsa. Kedua, anak bangsa memiliki cita-cita luhur’, demikian ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu. Saat menjadi narasumber, yang mengusung tema Bela Jiwa Indonesia, Bela Prajurit di Markas AL Lampung. Selasa (03/06/2025).

“Dua poin penting tersebut, menjadi langkah tepat dalam mengisi kemerdekaan dan memajukan bangsa Indonesia lebih baik, untuk menggapai Indonesia emas,” kata Ade.

Menurutnya, nilai-nilai agung yang diyakini oleh setiap anak bangsa, yaitu Pancasila, yang merupakan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Ketika bangsa memiliki nilai-nilai agung yang diyakini membawakan kemajuan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Maka, jiwa Indonesia, jiwa prajurit tertanam dalam diri,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung itu menuturkan. Ketika bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur, sesuai yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Maka, pondasi bangsa akan semakin besar untuk dan kokoh.

“Karena itu kita sangat yakin, ketika dua komponen diatas bisa tertanam utuh dalam diri. Semangat persatuan dan kesatuan, dalam mewujudkan cita-cita bangsa dapat mudah terwujud,” tegasnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung tersebut mengaku saat ini masyarakat Lampung berada di fase kesulitan ekonomi. Tentu disebabkan minimnya lapangan kerja. Sementara, kebutuhan yang besar diakibatkan banyaknya hutang piutang. Sehingga, setiap keluarga kerap membudayakan hutang ke sejumlah lembaga.

“Tentu, dampak dari hutang pribadi yang dilakukan oleh personal keluarga berimbas pada prustasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Senior PKS Lampung itu berharap kepada seluruh anak bangsa, khususnya Provinsi Lampung bahwa dalam kondisi dan masalah apapun yang ada di diri kita, jangan diselesaikan sendiri. Terapkan jiwa nasionalis, gotongroyong.

“Pesan saya, Tumbuhkan jiwa gotongroyong. Kalau, semangat gotongroyong tidak tumbuh, jangan harap Indonesia akan maju. Sesuai yang tertuang dalam nilai-nilai pancasila,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Krido Satriyo U mengatakan jika berbicara tentang jiwa Indonesia, jiwa prajurit. Pihaknya merujuk pada UU TNI, tugas pokok TNI ada tiga. Yaitu, pertama. Menegakkan kedaulatan NKRI. Kedua, Mempertahankan keutuhan NKRI, dan yang ketiga. Melindungi segenap tumpah darah NKRI.

“Disinilah peran penting dari TNI. Yang harus terus dijaga dan diimplementasikan. Untuk menjaga negara Republik Indonesia,” kata Letkol Laut (P) Krido Satriyo U.

Selain itu, didalam diri prajurit harus tertanam tentang NKRI. Pertama, implementasi kami harus cinta NKRI. Bukan hanya Karena kewajiban. Kedua, rasa memiliki, sehingga tugas yang dilakukan tanpa pamrih. Ketiga, semangat toleransi, atas keberagaman. Dan yang keempat, Semangat persatuan dan kesatuan.

“Karena tugas yang diemban harus berkoordinasi dengan semua komponen,” tegasnya seperti dilansir warta post.

Ferliska Berikan Hewan Qurban untuk Desa Raman Fajar

 LAMPUNG TIMUR – Jelang hari raya Idul Adha 1446 hijriah, Ferliska Ramadita Johan S.H anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan 1 Ekor Sapi Qurban ke Desa Raman Fajar kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Ferliska menyampaikan Idul Adha menjadi salah satu momen untuk berbagi kepada masyarakat, termaksud dengan berqurban yang nantinya daging tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang berhak di hari raya.

“Semoga daging qurban yang akan diterima masyarakat yang membutuhkan ini dapat bermanfaat, juga membawa keberkahan, ” ucap Ferliska, Selasa (3/6/25).

Selain itu, Ferliska Ramadita Johan juga mengatakan hewan qurban yang diberikan untuk masyarakat Desa Raman Fajar, sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian Ferliska atas terpilihnya kembali menjadi wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung.

“Ini adalah bentuk rasa syukur dan terimakasih dari Ferliska untuk warga di daerah pemilihan atas dukungan yang telah diberikan pada pemilihan legislatif yang lalu,” ungkap dia seperti dilansir kinni.id.

Sementara itu, Sehono Kepala Desa Raman Fajar sangat bersyukur atas pemberian sapi qurban yang diberikan Ferliska Ramadita Johan untuk masyarakatnya.

“Saya selaku kades raman fajar mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu ferliska walapun ini bukan tempat tinggal beliau. Tapi beliau memberikan hewan qurban ke desa kami, tentunya hal ini menjadi kebahagiaan untuk masyarakat desa raman fajar. Terimakasih bu Ferliska, ” ucap Kepala Desa. (Sep)

Anggota DPRD Lampung Ajak Perempuan Bangun Bangsa

Lampung Tengah : Dalam upaya memperkuat pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila dan menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Selasa (03/06), di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah.

Acara strategis ini dihadiri oleh para peserta yang merupakan anggota Ikatan Kelompok Wanita Tani (IKWT) dari seluruh Kabupaten Lampung Tengah, yang mencakup 28 kecamatan. Hadir pula jajaran dari Dinas Pertanian, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan setempat.

Dalam sambutannya, Ni Ketut Dewi Nadi menekankan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter bangsa. “Pancasila bukan sekadar slogan. Ia harus hidup dalam keseharian kita. Dan itu dimulai dari keluarga. Perempuan, khususnya ibu-ibu sebagai pilar keluarga, memegang peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat yang hadir untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Acara ini menghadirkan dua narasumber penting yakni Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, dan Ni Made Winarti. Keduanya memberikan perspektif mendalam tentang relevansi Pancasila dalam dinamika kehidupan modern.

Wakil Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri dalam paparannya menyoroti tantangan ideologis di era digital. “Banyak informasi yang berseliweran di media sosial tidak sejalan dengan semangat Pancasila. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi benteng pertama yang membekali anak-anak dengan nilai kebangsaan, toleransi, dan gotong royong,” tegasnya.

Sementara itu, Ni Made Winarti lebih menitikberatkan pada peran perempuan tani sebagai agen perubahan sosial. “Kelompok wanita tani bukan hanya penggerak pertanian, tetapi juga pemelihara budaya dan nilai-nilai luhur. Ibu-ibu di desa adalah penjaga moralitas bangsa,” katanya dengan penuh semangat.

Sementara, Dinas Pertanian menyampaikan dukungannya atas kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kapasitas kelompok tani tidak hanya di bidang teknis, tetapi juga dalam pembentukan karakter kebangsaan. (LW)

Harga MinyaKita Melonjak, Ini Kata DPRD Lampung

Bandarlampung -  Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan pokok kembali mengalami lonjakan. Salah satu komoditas yang terdampak adalah minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita, yang kini dijual dengan harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, naik dari harga sebelumnya Rp15.700.

Kenaikan ini mendapat sorotan serius dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki. Ia menyebut telah menerima banyak keluhan masyarakat terkait lonjakan harga tersebut.

“Kami menerima banyak aduan dari masyarakat soal kenaikan harga MinyaKita. Ini tentu memberatkan, apalagi menjelang hari besar seperti Idul Adha,” kata Basuki saat diwawancarai, Senin (2/6/2025).

Merespons situasi ini, Komisi II langsung menjalin komunikasi dengan Bulog Lampung untuk menelusuri penyebab kelangkaan dan kenaikan harga. Dari penelusuran tersebut, diperoleh informasi bahwa distribusi pasokan dari pemerintah pusat mengalami hambatan.

“Bulog menyampaikan bahwa keterlambatan distribusi dari pusat menjadi penyebab utama kelangkaan dan naiknya harga di pasar,” jelas Basuki seperti dilansir lampung way.

Tak berhenti di situ, pihak DPRD juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Mereka menyebut faktor melemahnya ekspor turut memengaruhi distribusi dan harga MinyaKita di dalam negeri.

Atas kondisi tersebut, Basuki mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Bulog Lampung untuk segera mengambil langkah konkret.

“Negara harus hadir di tengah kesulitan rakyat. Disperindag dan Bulog harus intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga di pasaran,” tegasnya. (LW)

Program Gizi Sebagai Persiapan Indonesia Emas 2045, BGN Bimtek di Lampung

Bandar Lampung - Badan Gizi Nasional (BGN)melalui Deputi Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I menggelar bimbingan teknis bagi 2.200 peserta guna mendukung program peningkatan gizi di sekolah, pesantren, serta bantuan untuk balita dan ibu hamil.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Asta Cipta Presiden RI ke-8 sekaligus langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan SDM tenaga penjamah makanan. 

Direktur Deputi Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I Badan Gizi Nasional, Wahyu Widisetyanta, menekankan pentingnya distribusi makanan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Program ini dinilai krusial dalam menyiapkan generasi unggul menjelang 2045. 
"Untuk saat ini sudah terdapat 44 SPPG di Lampung, dan akan terus bertambah secara bertahap dan tentu saja hal ini melibatkan stake holder dari pihak terkait seperti Forkopimda dan pihak lainnya," kata Wahyu, di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Sabtu (31/5).

Pelatihan tenaga penjamah makanan menjadi fokus utama, dengan total 2.200 peserta bimbingan teknis. Hal ini bertujuan memastikan kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan. 

"Saat ini, Lampung telah memiliki 44 Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) yang akan dikembangkan secara bertahap. Kolaborasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan ekspansi ini," ungkap dia.

Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses gizi berkualitas sekaligus mendukung visi pemerintah dalam mengurangi stunting dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. (Ndi)

Jadi Amirulhajj, Jendral Dudung Pastikan Kenyamanan Jemaaah Haji Indonesia

Amirulhajj Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 telah resmi bertolak ke Arab Saudi pada 29 Mei 2025 lalu.

Keberangkatan tersebut menandai dimulainya misi kenegaraan penting dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Amirulhaj membawa amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. Ini adalah tugas kenegaraan yang sangat penting.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amirulhajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi.

Hingga hari ke-29 operasional haji kemarin,  tercatat 189.734 jemaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci dalam 482 kloter. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan jemaah perempuan (105.085 orang), dan 45% laki-laki (84.649 orang). Selain itu, sebanyak 15.033 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Fase kedatangan jemaah gelombang pertama ke Madinah telah berakhir pada 25 Mei 2025. Seluruh jemaah kini telah berada di Makkah dan bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Tahun ini, Amirulhaj didampingi oleh 12 anggota, terdiri dari enam unsur pemerintah salah satunya adalah Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan enam unsur organisasi masyarakat Islam.

Berikut Struktur Amirulhajj 1446 H/2025 M:

a. Amirulhaj: Nasaruddin Umar

b. Naib Amirulhaj:

1) Mochamad Irfan Yusuf dan
2) Romo R. Muhammad Syafi’i

c. Sekretaris: Dahnil Anzar Simanjuntak

d. Anggota:

1) Muhadjir Effendy;
2) Dudy Purwagandhi,
3) Taruna Ikrar;
4) Amirsyah Sanusi Tambunan;
5) Dudung Abdurachman;
6) Syamsul Anwar;
7) Arif Satria;
8) Akhmad Said Asrori;
9) Arifatul Choiri Fauzi

d. Sekretariat:

1) Arskal Salim dan
2) Jojon Novandri

Lampung Pertama Rampungkan Agenda Nasional Koperasi Merah Putih

PESAWARAN---Provinsi Lampung mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, melampaui target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pencapaian tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, anggota DPR RI, jajaran pimpinan tinggi madya Kabinet Merah Putih, serta Forkopimda Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Lurah, serta unsur desa lainnya di Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan musyawarah desa dan komitmen tinggi seluruh elemen daerah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Alhamdulillah, hingga 26 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Lampung menjadi provinsi pertama yang mencapai 100% pelaksanaan, lebih cepat dari tenggat nasional 31 Mei," ujar Wagub.

Menurut Wagub, dari total 2.651 desa dan kelurahan, sebanyak 682 di antaranya telah memproses pendirian koperasi melalui notaris, dan 252 koperasi telah berbadan hukum. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 23 Mei 2025, yang bertugas mengawal proses hingga seluruh koperasi resmi berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025.

Wagub menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, kepala desa dan lurah, serta partisipasi aktif masyarakat. Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh bupati/walikota dan tokoh masyarakat atas kerja sama yang solid dalam mempercepat realisasi koperasi desa.

"Kami akan terus mengawal dan mendorong validasi serta pemetaan koperasi yang layak menjadi percontohan. Ini adalah langkah awal menuju desa mandiri dan Lampung yang maju, menuju Indonesia Emas," pungkas Wagub.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi desa merupakan salah satu solusi konkret untuk menjawab persoalan ketahanan pangan nasional, sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Zulkifli Hasan, telah menegaskan bahwa koperasi desa menjadi strategi utama memperkuat perekonomian rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Koperasi desa ini hadir untuk memotong rantai pasok yang panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, membuka lapangan kerja di desa, dan menyediakan layanan dasar seperti sembako murah, klinik, hingga cold storage. Ini jawaban atas keresahan masyarakat desa selama ini," terang Menko.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Menko Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai koordinator percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih secara nasional. Instruksi tersebut juga mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Nasional yang bekerja lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan potensi desa, pendampingan kelembagaan, penguatan SDM, hingga debottlenecking atas kendala di lapangan.

Model bisnis Koperasi Merah Putih melibatkan berbagai unit layanan seperti toko sembako, simpan pinjam, apotik desa, penyimpanan logistik, agen pupuk dan LPG, hingga penyerap gabah petani. Skema pendanaan pembentukan koperasi didukung pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar dan tenor enam tahun.

Dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih ini, diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja di desa. Satu koperasi diperkirakan menyerap hingga 25 tenaga kerja, program Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi menciptakan dua juta lapangan kerja baru di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Mirza Tandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Satelit dengan Perusahaan Teknologi Luar Angkasa Tiongkok

Shandong– Sebuah satelit visual Tiongkok dengan nama Satelit Lampung-1 akan diluncurkan di tahun ini.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok STAR.VISION Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd.

Acara penandatanganan yang telah dikoordinasikan dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)  ini dilaksanakan di kantor pusat STAR.VISION di Kota Haiyang, Provinsi Shandong. Adapun penandatanganan dokumen dilakukan dengan Danying Fan (Co-CEO STAR.VISION Aerospace Ltd.) dan Zhaohui Sun (Wakil Sekretaris Oriental Maritime Space Port-Shandong Development Group Co., Ltd.).

Gubernur Mirza menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah bersejarah dan strategis yang menandai dimulainya transformasi Lampung menuju provinsi berbasis teknologi tinggi.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Satelit Lampung-1 mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya petani di Provinsi Lampung, khususnya pertanian dan kelautan.

Di bidang pertanian, teknologi satelit hyperspectral seperti Lampung-1 akan menjadi terobosan besar bagi dunia pertanian dimana teknologi ini memungkinkan petani mengetahui tingkat kelembaban tanah, kadar klorofil daun, penyebaran hama atau penyakit secara dini, jadwal tanam optimal berdasarkan pemetaan iklim mikro, perkiraan pasokan air selama masa tanam. Dikutip dari beberapa sumber, contoh penerapan di Tiongkok menunjukkan bahwa petani yang menggunakan citra satelit berhasil meningkatkan hasil panen, serta menurunkan biaya pupuk dan pestisida.

Sebagai pembanding internasional, di India teknologi satelit bahkan sudah dimanfaatkan secara langsung oleh sektor keuangan. Perusahaan fintech bernama SatSure menggunakan data satelit untuk menilai kelayakan petani dalam menerima pinjaman. CEO SatSure, Prateep Basu, mencatat bahwa 38% rekening bank di India dimiliki oleh petani. Artinya, potensi pembiayaan berbasis data sangat besar dan benar-benar bisa menjangkau petani kecil.

Begitupun dengan penguatan sistem tanggap bencana dan tata ruang, satelit ini nantinya dapat memberikan fungsi pentingnya seperti deteksi banjir, kebakaran lahan, dan tanah longsor lebih dini. Sedangkan dalam hal tata kota, menjadi sangat memungkinkan untuk penggunanya melakukan perencanaan tata ruang dan zonasi yang lebih presisi, maupun pengawasan kawasan konservasi seperti perambahan hutan dan pesisir secara real-time.

“Kita mendapatkan kesempatan dalam penggunaan teknologi satelit berbasis AI yang bisa membantu pembangunan yang presisi, efisien, dan berbasis data. Dengan teknologi ini, kita tidak lagi meraba dalam perencanaan, melainkan bergerak berdasarkan peta kondisi nyata di lapangan. Ini akan menjadi fasilitas data dan teknologi yang bisa digunakan oleh pemerintah dan seluruh stakeholders masyarakat ke depannya,” tegas Gubernur Mirza.

Sebagai salah satu wujud dari komitmennya akan dilakukan pelatihan dalam hal pengembangan SDM lokal di bidang teknologi satelit dan kemandirian teknologi. Dalam hal ini Pemprov Lampung berencana untuk mengirim 100 generasi muda Lampung ke Tiongkok untuk pelatihan penginderaan jauh dan sistem komunikasi satelit. Tujuannya adalah agar pengoperasian satelit, pengolahan data, hingga analitik spasial dilakukan oleh SDM Lampung sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan Infrastruktur Teknologi dalam pertemuan ini juga menjadi salah satu agenda utama yang akan diwujudkan dalam rencana pembangunan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan, pengolahan, dan distribusi data satelit. Dengan demikian, ekosistem riset luar angkasa pertama di Indonesia akan bisa dimulai dari Lampung yang akan melibatkan perguruan tinggi serta mitra industri sebagai bagian penting di dalamnya.

Adapun yang menjadi isi pokok kerja sama ini meliputi:
1. Penamaan satelit Lampung-1 sebagai simbol kemitraan strategis.
2. Peningkatan kapasitas SDM Lampung di bidang penginderaan jauh dan teknologi luar angkasa.
3. Fasilitasi kunjungan ke fasilitas peluncuran satelit maritim di Tiongkok.
4. Pengembangan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan dan pengolahan data satelit.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga melakukan kunjungan ke kapal peluncuran satelit milik STAR.VISION yang digunakan untuk peluncuran dari laut. Sebuah teknologi mutakhir yang membuka peluang besar kolaborasi teknologi luar angkasa.

Sore harinya, Gubernur Mirza bertemu dengan Walikota Yantai, Mr. Jiang Cheng, beserta jajaran pemerintah kota. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Dimana kedua pemimpin daerah memperkenalkan potensi wilayah masing-masing dan membahas peluang kerja sama ke depan. Terutama di bidang pengembangan pelabuhan dan pemanfaatan citra satelit untuk perencanaan wilayah dan mitigasi bencana.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi Lampung dalam memperkuat pembangunan berbasis teknologi tinggi, apalagi satelit ini adalah salah satu yang paling modern di dunia. Data satelit dan teknologi penginderaan jauh akan sangat membantu kami dalam perencanaan wilayah, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi risiko bencana, termasuk dalam membantu petani-petani kita dalam mengoptimalisasi lahan. Kami optimis kerja sama ini membuka peluang inovasi dan kemajuan signifikan bagi Provinsi Lampung, selain itu kita juga akan mengirim anak-anak muda kita untuk belajar teknologi mereka, sehingga pengoperasian pemanfaatan satelit ini ke depan dilakukan oleh SDM kita sendiri,” kata Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni.

Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah dimulai pada forum Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week, yang menegaskan posisi Lampung sebagai provinsi yang siap berkolaborasi secara internasional demi kemajuan teknologi dan pembangunan. (*)

Miliaran Kegiatan BKKBN Lampung Disoal

Bandar Lampung - Gabungan elemen yang terdiri dari Serikat Intelektual Kawal Demokrasi (SIKAD), Team Monitoring Penyimpangan dan Korupsi (TEMPEK) dan Forum Mahasiswa Lintas Nusantara (FORMALIN) mensoal kegiatan Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung, Selasa (27/5).

Korlap Aksi, Mailudin mengatakan, berdasarkan hasil pengumpulan data dan keterangan dari beberapa sumber informasi terhadap realisasi kegiatan yang ada di BKKBN Lampung yang patut diduga adanya unsur dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan tindak gratifikasi serta beberapa kejanggalan yang berpotensi pada kerugian keuangan negara dan merugikan masyarakat selaku pengguna hasil manfaat yang berkepanjangan.

Dugaan KKN serta terindikasi gratifikasi pada pekerjaan tahun anggaran 2023 sampai tahun 2024 diantaranya, pengadaan implant 2 batang dengan nilai Rp 4.7 miliar lebih, pengadaan implant 1 batang dengan nilai Rp 838 juta lebih, pengadaan obat suntik KB kombinasi 1 ml dengan nilai Rp169 lebih, pengadaan syringe dengan nilai Rp 834 juta lebih dan anggaran yang lain mencapai puluhan miliar.

"Kami meminta Kajati dan Polda Lampung untuk segera mengusut tuntas dugaan bobroknya tatakelola anggaran dan kegiatan serta pengondisian proyek dengan modus fee di Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung," kata dia. (Lis/ndi)

Demo di Kejati, LSM LANTANG Desak Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran di Disdikbud Lampung Barat

Bandar Lampung - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LANTANG menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Selasa, 27 Mei 2025.

Aksi ini bertujuan mendesak aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat yang diduga terjadi pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
Ketua LSM LANTANG, Arapat, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari hasil penelusuran lapangan dan sumber-sumber terbuka yang mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Beberapa temuan awal kami menunjukkan adanya potensi mark-up anggaran, indikasi pemecahan kegiatan, penggunaan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang diragukan validitasnya, serta potensi konflik kepentingan dalam penunjukan pelaksana kegiatan,” ujar Arapat.
LSM LANTANG menyebut bahwa pos anggaran yang diduga menjadi sumber penyimpangan antara lain belanja konsumsi, biaya sewa hotel, alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga proyek rehabilitasi bangunan sekolah.
Menurut Arapat, dugaan penyimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan, dan oleh karena itu perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. Pihaknya juga menyoroti kemungkinan pelanggaran terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Aksi yang diikuti oleh puluhan massa dari LSM LANTANG serta elemen masyarakat sipil ini telah menyampaikan tuntutan agar Kejati Lampung melakukan audit menyeluruh dan proses hukum secara transparan terhadap dugaan tersebut.
“Kami berharap Kejati Lampung merespons dengan serius. Ini bukan tuduhan, tapi desakan agar dugaan yang muncul di publik bisa dibuktikan melalui proses hukum yang sah,” tegas Arapat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik, LSM LANTANG juga menyatakan siap mendorong pengungkapan kasus ini hingga ke tingkat nasional jika dalam waktu dekat tidak ada respons dari aparat daerah.(lis/ndi)

Pesan Pansus DPRD Lampung Soal Temuan BPK

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung mulai membahas tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Rapat awal pansus digelar Senin, (26/5/2025), untuk menyusun agenda kerja dan menjadwalkan pendalaman dokumen.
“Hari ini Pansus LHP BPK sudah mulai bekerja. Kami menyusun jadwal kegiatan untuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan BPK,” kata Sekretaris Pansus, Deni Ribowo.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa keberadaan pansus bertujuan memperbaiki sistem penggunaan anggaran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung.
Salah satunya melalui audiensi yang akan dijadwalkan bersama BPK Perwakilan Lampung.
“Ini sejalan dengan semangat Gubernur Lampung untuk menciptakan tata kelola anggaran yang baik dan efektif,” ujarnya.
Saat ini, kata Deni, pansus tengah mempelajari dokumen LHP bersama tenaga ahli untuk memperdalam kajian dan diskusi teknis.
Menurut dia, temuan BPK yang mengharuskan pengembalian dana harus ditindaklanjuti sesuai aturan.
Namun, aspek tanggung jawab anggaran juga menyasar ke level pimpinan daerah.
“Undang-undang mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu juga ada pada pimpinan, dalam hal ini Gubernur Lampung,” ungkap Deni.
Setelah proses pendalaman rampung, pansus akan menyampaikan rekomendasi kepada gubernur. Tujuannya untuk memperbaiki sistem serta mencegah temuan serupa di kemudian hari.
“Apalagi jika ada temuan yang berulang, tentu perlu arahan dan kebijakan yang lebih tegas dari gubernur untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran,” kata dia seperti dilansir one time.