Pemprov Lampung Dorong Enam Raperda Baru, Dari Pertanian hingga Pengelolaan Satu Data

 

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Penyampaian pendapat Gubernur Lampung tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Lampung, Kamis (9/10/2025).

Sekda Marindo hadir mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam lanjutan pembicaraan tingkat I dengan agenda penyampaian pendapat terhadap enam Raperda yang telah dipaparkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD pada rapat sebelumnya, Rabu (8/10/2025) lalu.

Keenam Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Percepatan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Radin Inten II, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mutu Pendidikan, serta Penyelenggaraan Satu Data.

Dalam penyampaiannya, Marindo menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas inisiatif enam rancangan tersebut yang dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Ia menekankan bahwa setiap Raperda memiliki peran strategis dalam memperkuat landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah.

"Peraturan Daerah memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Karena itu, setiap penyusunan Raperda harus memenuhi kriteria yang jelas, tidak multitafsir, dan selaras dengan kebijakan nasional," ujar Marindo di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Pemprov Lampung juga memberikan sejumlah catatan agar setiap Raperda disusun sesuai kewenangan provinsi dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah mengingatkan pentingnya substansi Raperda diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan publik.

Terkait Raperda tentang percepatan perizinan usaha pertambangan, pemerintah mengingatkan agar materi pengaturan difokuskan pada aspek teknis di bidang pertambangan, bukan pada mekanisme perizinan yang telah diatur melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

"Materi muatan Raperda ini harus memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara, serta selaras dengan Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung 2023–2043," tegas Marindo.

Sementara itu, terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemprov meminta agar pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pemerintah juga menyoroti pentingnya pengaturan mengenai penggunaan air, bibit unggul, pupuk, serta lahan pertanian berkelanjutan.

Untuk Raperda tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Pemprov menekankan pentingnya pengaturan menyeluruh yang meliputi tata kelola, pengelolaan keuangan, tarif layanan, hingga sumber daya manusia. Ketentuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja BLUD di berbagai sektor pelayanan publik.

Adapun terhadap Raperda tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Radin Inten II, pemerintah menilai pengaturannya perlu mencakup aspek di sekitar bandara, seperti pengendalian hewan peliharaan, aktivitas industri, penggunaan sinar laser, hingga tinggi bangunan.

"Substansi sanksi juga perlu dimasukkan agar Perda nantinya memiliki efek jera bagi pelanggar dan menjamin keselamatan penerbangan," ujar Marindo.

Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mutu Pendidikan juga mendapat perhatian khusus. Pemprov meminta agar penyusunannya mempedomani peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kearifan lokal Lampung. Pemerintah bahkan mengusulkan agar beberapa perda lama yang sudah tidak relevan dicabut untuk efisiensi regulasi di bidang pendidikan.

Sementara untuk Raperda Penyelenggaraan Satu Data, Pemprov menegaskan pentingnya sinkronisasi dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Raperda ini dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola data daerah dan meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan.

Setelah menyampaikan pendapat tersebut, Pemprov menyatakan menyetujui keenam Raperda untuk dibahas pada tingkat pembicaraan selanjutnya. Pemerintah juga mendorong agar proses pembahasan melibatkan akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan efektivitas peraturan yang akan diterbitkan.

"Kami berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan Perda yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Lampung," tutup Marindo.

Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terhadap tiga Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dipaparkan sehari sebelumnya. Pandangan tersebut disampaikan oleh delapan fraksi, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PKS, yang kemudian diserahkan langsung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi tersebut dalam lanjutan sidang paripurna yang akan digelar pada Jumat (10/10/2025).

Keenam Raperda yang tengah dibahas ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pembangunan daerah di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, pertanian, pendidikan, hingga tata kelola data. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekdaprov Lampung Lepas 80 Atlet untuk Berlaga di PON Beladiri II-2025 Kudus

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melepas Kontingen Lampung yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri II-2025 yang akan berlangsung di Kudus-Jawa Tengah.

Sebanyak 80 atlet yang terdiri dari 51 pria dan 29 wanita, serta didampingi 29 official yang terdiri atas pelatih dan manajer, akan mewakili Provinsi Lampung untuk berlaga di 9 dari 10 cabang olahraga bela diri yang dipertandingkan. Kesembilan cabang olahraga tersebut meliputi: karate, tarung derajat, pencak silat, taekwondo, gulat, judo, sambo, wushu, dan shorinji kempo.

Pelepasan ditandai dengan penyematan atribut kontingen kepada perwakilan atlet serta penyerahan bendera pataka dari Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung yang juga bertindak sebagai Chief de Mission (CdM) Kontingen Lampung, Taufik Hidayat, bertempat di Mahan Agung, Selasa (07/10/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen memperkuat pembinaan olahraga, termasuk cabang-cabang bela diri.

"Kita terus membenahi sistem pembinaan atlet dari tingkat daerah, memperbanyak kompetisi lokal, dan meningkatkan fasilitas latihan agar makin layak dan modern," jelasnya.

"Kami juga menggandeng dunia pendidikan, seperti kerja sama antara KONI Lampung dan ITERA, yang fokus pada riset olahraga, teknologi latihan, dan gizi atlet. Tujuannya sederhana: supaya olahraga Lampung tumbuh dengan dukungan ilmu, data, dan teknologi, bukan hanya semangat semata," tambahnya.

Melalui PON di Kudus ini, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk meneguhkan keyakinan bahwa Lampung bisa bersaing dan berprestasi di level nasional.

"Setiap medali, setiap perjuangan, akan jadi kebanggaan bagi kita semua. Saya percaya, dengan semangat, disiplin, dan doa yang tulus, bendera Lampung akan berkibar di podium kemenangan," tegasnya.

Gubernur dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada seluruh atlet agar bertanding dengan semangat dan sportivitas tinggi.

"Bertandinglah dengan hati, tampilkan kemampuan terbaik, dan hormati lawan. Menang dengan cara terhormat jauh lebih berharga daripada sekadar medali," pesannya.

Gubernur juga menegaskan pentingnya menjaga fokus dan kepercayaan diri selama bertanding.

"Jangan gentar menghadapi siapa pun. Lawan tangguh justru membuat kalian semakin kuat. Dan ingat, ada jutaan hati masyarakat Lampung yang mendoakan kalian dari jauh," lanjutnya.

"Kalau hasil belum sesuai harapan, tetaplah bangga. Karena keberanian untuk tampil dan berjuang di level nasional adalah pencapaian besar yang tidak semua orang bisa lakukan," sambungnya.

Diakhir, Gubernur juga mengucapkan selamat bertanding dan memberikan motivasi kepada seluruh atlet.

"Kalian membawa semangat juang yang akan menginspirasi banyak orang. Selamat bertanding, tetap semangat, dan jaga kekompakan. Kalian adalah kebanggaan seluruh rakyat Lampung," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung yang juga bertindak sebagai Chief de Mission (CdM) Kontingen Lampung, Taufik Hidayat menjelaskan bahwa para atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dari atlet-atlet terbaik yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi selama proses pembinaan.

Taufik juga menjelaskan, selain pembinaan teknis, para atlet juga menjalani pelatihan fisik dan mental di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir TNI AL Piabung sebagai upaya memperkuat karakter dan semangat juang.

"Kegiatan ini kami pandang sangat penting karena kekuatan seorang atlet tidak hanya terletak pada fisik teknik tetapi juga pada mental bertanding dan daya juang yang tangguh," jelasnya.

Taufik dalam kesempatan tersebut juga berharap kontingen Lampung dapat memberikan penampilan terbaik, menjaga sportivitas, serta membawa nama baik daerah di tingkat nasional.

"Kami dari KONI Provinsi Lampung sangat berharap agar para atlet dapat memberikan penampilan terbaik, menjaga sportifitas, serta membawa nama baik daerah ditingkat nasional," harapnya.

"Target kami tidak hanya sekedar berprestasi, tapi mampu meraih prestasi membanggakan dan mengharumkan nama Lampung melalui dedikasi dan semangat bertanding dan semangat berjuang yang akan mereka tampilkan," tambahnya.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung Taufik Hidayat dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung keberangkatan kontingen ini.

"Terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung, dinas pemuda dan olahraga, para pelatih, pengurus cabang olahraga serta semua pihak yang telah mendukung persiapan untuk keberangkatan kontingen ini," ucapanya.

"Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat Lampung agar kontingen kita dapat bertanding dengan lancar, sehat dan kembali dengan membawa hasil yang membanggakan," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tunggal Putri Gateball Lampung Melaju ke Delapan Besar Pornas Korpri XVII Palembang

 

Palembang — Kontingen Gateball Tunggal Putri Lampung berhasil memastikan langkah gemilang menuju babak delapan besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII di Palembang, Selasa (7/10/2025).

Dalam babak penyisihan Grup B yang digelar di Stadion Bumi Sriwijaya Palembang, tim tunggal putri Lampung tampil impresif. Mereka menaklukkan Kalimantan Selatan dengan skor 14–10, mengalahkan Jawa Tengah dengan skor 13–9, menundukkan Maluku dengan skor tipis 13–12, dan menutup laga penyisihan dengan kemenangan atas Kementerian Pekerjaan Umum dengan skor 11–8.

Performa yang sangat baik tersebut mengantarkan Lampung menempati posisi teratas grup dan melangkah mantap ke babak delapan besar.

Salah satu andalan Lampung, Ika Yulistira, yang merupakan ASN dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung, mengaku bahagia dan bangga bisa membawa nama daerahnya hingga ke fase ini.

“Alhamdulillah, saya sangat senang bisa lolos ke delapan besar. Hasil ini menjadi penyemangat untuk terus tampil maksimal di babak selanjutnya,” ujar Ika penuh optimisme.

Sementara itu, Pelatih Gateball Kontingen Lampung, Dwi Haryanto, menyampaikan apresiasi atas kerja keras para atlet yang mampu menjaga konsistensi permainan sejak awal turnamen.

“Tunggal putri tampil sangat solid dan rapi. Berkat fokus dan kerja sama yang baik, kami bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan penyisihan dan menjadi juara grup dengan nilai penuh,” ungkap Dwi.

Dwi juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan yang terus diberikan kepada para atlet, khususnya cabang olahraga gateball. Ia turut mengapresiasi kehadiran Budhi Darmawan, Kepala Dinas PSDA Provinsi Lampung sekaligus Ketua Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Lampung, yang hadir langsung memberikan semangat di lokasi pertandingan.

“Dukungan dari pemerintah dan Ketua Pergatsi Lampung menjadi motivasi besar bagi kami. Masih ada dua nomor yang akan dipertandingkan, yaitu double mix pada Rabu dan triple mix pada Kamis. Harapan kami, kedua nomor tersebut juga bisa mengikuti jejak tunggal putri dan tunggal putra yang sudah lolos ke semifinal,” tambahnya.

Kegigihan dan semangat juang kontingen Lampung di Pornas Korpri XVII menjadi cerminan komitmen ASN Lampung untuk berprestasi dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui berbagai perangkat daerah terus memberikan dukungan penuh kepada para atlet ASN, baik dalam pembinaan, pelatihan, maupun fasilitas, sebagai wujud komitmen untuk menumbuhkan budaya olahraga dan meningkatkan prestasi aparatur sipil negara di bidang non-formal.

Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan yang kuat, kontingen Lampung optimistis mampu menorehkan prestasi terbaik di Pornas Korpri XVII Palembang. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Peningkatan Akses dan Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas

 Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh upaya terwujudnya daerah yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Hal tersebut di sampaikan pada audiensi dengan Dewan Pengurus Daerah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (DPD Gerkatin) Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Senin (06/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Gerkatin Lampung, Muhammad Faris, bersama jajaran pengurus Gerkatin didampingi oleh Akbar selaku Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan Sely selaku Pendamping dari Yayasan Satunama Yogyakarta menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan Lampung yang lebih inklusif, sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasi atas semangat komunitas Tuli yang terus aktif memperjuangkan kesetaraan.

"Kami, Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Saya senang bisa bertemu dengan teman-teman Gerkatin. Pemerintah, di bawah pembinaan Bapak Gubernur, sangat peduli terhadap penyandang disabilitas, termasuk teman-teman Tuli," ucapnya.

Wagub menegaskan bahwa kehadiran Juru Bahasa Isyarat merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintah yang bersifat publik agar informasi dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kegiatan-kegiatan yang menjangkau banyak orang seperti Musrenbang, dan banyak kegiatan lain itu nanti dihadirkan teman juru bahasa isyarat. Mungkin nanti akan kita konsultasikan dengan biro hukum dengan pembuatan MoU bersama Gerkatin sehingga Gerkatin dapat membawa salah satu anggotanya untuk menjadi juru bahasa isyarat," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gerkatin juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peluang kerja, pelatihan vokasi, dan peningkatan keterampilan bagi penyandang Tuli di Provinsi Lampung. Menanggapi hal itu, Wagub Jihan menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

"Masukan teman-teman terkait bursa kerja, pelatihan vokasi, pelatihan kerja akan kami tampung dan kaji bersama dinas terkait. Insya Allah kami akan berupaya mengakomodasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi teman-teman Gerkatin," lanjutnya.

Wagub juga berpesan agar Gerkatin terus memberikan motivasi kepada para anggota, khususnya yang putus sekolah, untuk melanjutkan pendidikan.

"Kami, pemerintah juga akan tetap berusaha mengadvokasi apa yang dibutuhkan berkenaan dengan pelatihan peningkatan skill, peningkatan kerja. Nanti, setelah ini akan kami tindaklanjuti dengan OPD terkait untuk bisa mengadvokasi kemampuan yang diharapkan oleh teman-teman Gerkatin," ujarnya.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama dengan berbagai komunitas penyandang disabilitas guna mewujudkan Lampung yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tim Futsal Pemprov Lampung Bantai Setjen KPU 10–0 di Bapor Korpri 2025

Palembang – Tim futsal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tampil luar biasa pada laga kedua babak penyisihan grup turnamen Bapor Korpri 2025. Bertanding di GOR Dempo, Komplek Jakabaring Sport City, Palembang, Senin (6/10/2025), tim Lampung sukses mencukur habis Setjen KPU dengan skor mencolok 10–0.

Kemenangan gemilang tersebut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan,  bersama sejumlah pejabat eselon II Pemprov Lampung. Hadir di antaranya Kepala BKD, Kepala Bappeda, serta Kepala Biro Umum yang juga menjabat sebagai Koordinator Cabang Olahraga Futsal Bapor Korpri Provinsi Lampung.

Kehadiran para pejabat tersebut menjadi suntikan semangat tersendiri bagi para pemain untuk tampil maksimal dan menjaga tren positif.

Sejak peluit pertama dibunyikan, kapten Farli dan rekan-rekan langsung mengambil inisiatif serangan. Dominasi permainan Lampung membuahkan hasil dengan keunggulan 5–0 di babak pertama. Performa impresif ini semakin membakar semangat tim untuk menggandakan keunggulan di babak kedua.

Memasuki paruh kedua, tim futsal Lampung tidak mengendurkan tekanan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga menambah lima gol tambahan, menutup laga dengan skor akhir 10–0.

Tim lawan dari Setjen KPU dibuat kewalahan dan nyaris tidak mampu keluar dari area pertahanannya.
Kemenangan besar ini mengantarkan Tim Futsal Pemprov Lampung memimpin klasemen sementara grup dan membuka peluang besar untuk melangkah ke babak 16 besar. (*)

Inflasi Lampung Terkendali di Bawah Rata-rata Nasional

Bandar Lampung — Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/10/2025).

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah yang mengalami inflasi tinggi pada September 2025, di atas rentang sasaran inflasi 1,5% hingga 3,5%, terutama yang tidak memiliki hambatan distribusi, untuk segera melakukan pengecekan lapangan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat.

Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah antisipatif berbasis data dalam pengendalian inflasi daerah. Ia meminta agar setiap daerah melakukan analisis tren harga selama tiga tahun terakhir guna memprediksi potensi kenaikan harga komoditas tertentu di bulan-bulan mendatang.

“Saya minta agar dipelajari data tiga tahun ke belakang, lalu dilihat dan dianalisis. Misalnya, jika bulan depan harga komoditas tertentu berpotensi naik, segera dilakukan langkah antisipatif, komunikasi, dan koordinasi agar harga tidak benar-benar naik. Ini baru namanya bekerja dengan perencanaan, bukan sekadar pemadam kebakaran,” ujar Tomsi Tohir.

Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan daerah dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengendalian inflasi yang terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pengendalian tidak hanya bersifat reaktif, tetapi preventif melalui perencanaan yang matang.

“Kemampuan menilai berdasarkan pengalaman kerja di bidang masing-masing sangat penting untuk memprediksi kondisi ke depan. Daerah harus memiliki SOP dan standar kerja yang baik agar dapat melakukan pencegahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional bulan September 2025 tercatat sebesar 2,65% (y-on-y) dan 0,21% (m-to-m). Adapun inflasi Provinsi Lampung pada September 2025 sebesar 1,17% (y-on-y) atau peringkat keempat terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia.

Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau tercatat menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar, yakni sebesar 0,38% dengan andil terhadap inflasi 0,11%. Komoditas utama penyumbang inflasi meliputi cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau.

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, terutama akibat peningkatan harga emas perhiasan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kepala BKD Lampung Pantau Langsung Pelantikan 1.082 PPPK Tahap II

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung melantik sebanyak 1.082 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang tersebar di 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (1/10/2025).

Pelantikan dilakukan secara serentak di 10 lokasi dinas terkait. Pelantikan ini juga dipantau secara virtual oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, dari Ruang Command Center Lantai 2, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Prosesi pelantikan tersebut menjadi tanda awal perjalanan baru para PPPK sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara. Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga pengingat akan amanah, tanggung jawab, serta dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Provinsi Lampung.

Pelaksanaan pelantikan di masing-masing OPD dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan disaksikan secara virtual oleh Kepala BKD Provinsi Lampung bersama unsur dari Inspektorat yang melakukan monitoring dan pengawasan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, menyampaikan bahwa pelantikan berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.

"Pemprov Lampung telah melaksanakan pelantikan PPPK Tahap II dengan sukses dan lancar. Sebanyak 1.082 PPPK itu ditempatkan di 29 OPD, dengan 10 titik lokasi pelantikan yang dipimpin langsung oleh masing-masing kepala dinas. Pemprov Lampung tetap berkomitmen melaksanakan regulasi dengan tepat waktu," ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wil. IV Provinsi Lampung, Andrian Syarif, menambahkan bahwa Inspektorat Provinsi Lampung telah melakukan monitoring dan evaluasi sejak tahap pertama hingga tahap kedua pelantikan.

"Kami dari Inspektorat Provinsi Lampung melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelantikan PPPK. Dari tahap pertama hingga tahap kedua, seluruh rangkaian berjalan dengan aman dan tertib," ungkapnya.

Adapun 10 OPD yang menjadi lokasi pelantikan, yaitu:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung
3. Dinas Koperasi dan UMKM Lampung
4. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lampung
6. Sekretariat DPRD Lampung
7. Biro Umum Setdaprov Lampung
8. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung
9. Dinas Kesehatan Lampung
10. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Lampung.

Pelantikan PPPK tahap II ini dilanjutkan dengan gerakan penanaman pohon secara serentak di lingkungan OPD masing-masing, sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan mendukung aksi nyata menghadapi perubahan iklim global. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekdaprov Lampung: Beli BBM Wajib Bayar Pajak, adalah HOAKS

BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa informasi yang menyebut masyarakat hanya bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) jika sudah membayar pajak kendaraan bermotor tidak benar. Marindo menyebut kabar tersebut sebagai hoaks yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.

"Adanya informasi bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melarang pengisian BBM bagi kendaraan yang belum membayar pajak itu hoaks dan tidak benar. Ini bisa menimbulkan keresahan," ujar Marindo saat ditemui di Kantor DPRD Lampung, Senin (29/9/2025).

Marindo memastikan tidak ada kebijakan atau regulasi yang diterbitkan Pemprov Lampung terkait larangan membeli BBM bagi kendaraan yang menunggak pajak. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada surat keputusan maupun aturan lain yang mengatur hal tersebut.

Menurut Marindo, yang ada hanyalah kajian internal oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung mengenai opsi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun kajian itu belum ditetapkan menjadi kebijakan.

"Kalaupun ada kajian di Bapenda untuk meningkatkan kepatuhan pajak, itu belum sampai pada keputusan untuk diterapkan. Jadi informasi yang beredar tidak tepat, bahkan meresahkan," katanya.

Meski demikian, Marindo menekankan pentingnya pembayaran pajak kendaraan sebagai penopang pembangunan daerah. Ia mengajak masyarakat untuk tetap patuh membayar pajak demi mendukung pembangunan dan perekonomian Lampung.

"Kami terus mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena pajak adalah tulang punggung pembangunan Lampung. Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban ini penting untuk mendukung pembangunan daerah ke depan," ujar Marindo.

Pemprov Lampung Tegaskan Langkah Strategis Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Pangan

Bandar Lampung– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Selasa (23/9/2025).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irasan, menyampaikan bahwa perkembangan harga pangan strategis di Lampung masih menunjukkan dinamika yang perlu diantisipasi bersama. Berdasarkan data SP2KP, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025 tercatat sebesar 0,43 persen, dengan kenaikan harga terutama pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan beras.

Kenaikan harga beras terpantau signifikan di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Tanggamus (5,00%), Lampung Tengah (4,40%), Tulang Bawang Barat (2,19%), Lampung Barat (0,40%), dan Tulang Bawang (0,38%). Mengacu pada data Early Warning System (EWS) Kementerian Pertanian, Lampung juga mengalami defisit sejumlah komoditas, yakni bawang merah (2.499 ton), cabai besar (1.530 ton), dan cabai rawit (3.421 ton).

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi penyiapan agro input, mendorong pembiayaan petani melalui APBD, KUR, maupun investor, serta menghadirkan champion nasional untuk mendukung pelatihan agribisnis. Peran BUMD dan pelaku usaha lokal juga dinilai penting sebagai offtaker dan pengelola distribusi.

Selain itu, Lampung yang masih menjadi salah satu sentra produksi jagung nasional juga terus berkontribusi dalam penyediaan pangan strategis. Pada periode Januari hingga Oktober 2025, Lampung masuk dalam 10 provinsi penghasil jagung JPK-KA 14 persen.

Sejalan dengan itu, Mulyadi menegaskan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan memperkuat pengawasan distribusi gabah dan mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.

Mulyadi menambahkan, target capaian gabah kering panen tahun ini ditetapkan sebesar 3,5 juta ton, dengan prioritas pengolahan di dalam daerah guna memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha.

“Jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Bulog bersinergi melakukan pengawasan di lapangan. Langkah ini krusial untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga dan inflasi terkendali,” ucap Mulyadi.

Terkait upaya stabilisasi harga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan bahwa pemerintah bersama Bulog terus mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. Bulog Lampung siap mengeluarkan stok apabila ada permintaan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk bersinergi dengan Polda Lampung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Wapimwil Bulog Lampung terkait pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Bulog siap mengeluarkan stok apabila ada permintaan," ujar Elvira.

Sementara itu, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Lampung Lampung telah mencapai 8.696.685 kilogram. Program ini akan terus diperkuat dengan distribusi yang lebih terarah, terutama di wilayah dengan angka inflasi tinggi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Disdikbud Lampung Gandeng Bimbel untuk Dongkrak APK Perguruan Tinggi

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah serius dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari jenjang pendidikan menengah ke perguruan tinggi. Upaya ini diwujudkan dengan mengundang sejumlah lembaga bimbingan belajar (bimbel) dan kursus di wilayah Bandar Lampung untuk duduk bersama mencari formulasi yang tepat.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak lain adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses dan meningkatkan kesiapan siswa Lampung agar mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Kalau kita bicara kualitas pendidikan, maka salah satu indikatornya adalah seberapa besar anak-anak kita bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sayangnya, data yang ada saat ini belum menggembirakan. Angka siswa Lampung yang berhasil menembus PTN masih sangat kecil dibandingkan jumlah lulusan SMA/SMK kita,” ujar Thomas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Lampung berada di peringkat ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia dalam hal APK perguruan tinggi. Presentase yang dicatat hanya 22,29 persen. Dari sekitar 110 ribu siswa kelas XII di Lampung, hanya sekitar 12 ribu yang diterima di PTN tahun ini.

“Artinya, delapan dari sepuluh anak kita belum berhasil masuk ke PTN. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan. Kita ingin anak-anak Lampung punya kesempatan yang sama dengan daerah lain, agar mereka bisa membuktikan bahwa putra-putri Lampung juga mampu bersaing di tingkat nasional,” lanjut Thomas.

Menurutnya, rendahnya angka partisipasi tersebut tidak semata-mata karena kemampuan akademik, tetapi juga faktor persiapan dan motivasi siswa. Banyak di antara mereka yang tidak memahami pola seleksi nasional maupun standar kompetensi yang diujikan.

“Oleh karena itu, kami menggandeng bimbingan belajar dan lembaga kursus. Mereka sudah terbiasa mendampingi siswa menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Sinergi ini penting supaya siswa kita tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga mendapat tambahan pembekalan, strategi, serta motivasi agar percaya diri menghadapi persaingan,” jelasnya.

Dukungan dari Bimbel

Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang GO Lampung, Doni Permana S.Si., mengaku prihatin dengan rendahnya jumlah siswa Lampung yang lolos PTN, khususnya melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Namun, ia juga mengapresiasi terobosan Disdikbud Lampung.

“Kami sangat mengapresiasi gagasan dan langkah yang ditempuh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah daerah serius memikirkan masa depan siswa-siswa Lampung. Kami tentu siap berkontribusi,” kata Doni saat dihubungi, Selasa (29/9/2025).

Sebagai bentuk dukungan, GO Lampung berencana menggelar seminar motivasi dan Try Out (TO) SNBT gratis bagi siswa SMA di Lampung. Kegiatan ini dijadwalkan pada November 2025, setelah siswa mengikuti Tes TKA.

“Seperti yang disampaikan Bapak Kadis, minat siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri masih minim, dan banyak yang belum tahu sejauh mana kemampuan mereka. Untuk itu, kami ingin hadir memberi motivasi sekaligus kesempatan bagi mereka untuk mengukur diri melalui try out. Harapannya, anak-anak bisa lebih siap, lebih percaya diri, dan peluang kelulusan ke PTN meningkat,” ujarnya.

Hal senada di sampaikan oleh Manger Bimbel Platinum, M Zaini, yang menyatakan bahwa hal ini merupakan langkah baru dan inovatif dari kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

" Dimana pertama kalinya kami selaku bimbingan belajar dilibatkan dalam proses transformasi mutu pendidikan kita , kami berharap kegiatan ini menjadi stimulus awal yang sangat baik serta harus dilakukan secara berkala demi kemajuan Lampung untuk semua, " Katanya.

Harapan ke Depan

Thomas Amirico menegaskan, keberhasilan peningkatan APK perguruan tinggi bukanlah pekerjaan satu pihak saja. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan lembaga pendidikan non-formal harus berjalan bersama.

“Kalau anak-anak kita hanya belajar sendiri tanpa arahan, mereka akan sulit bersaing dengan daerah lain yang lebih siap. Kita tidak boleh membiarkan itu. Kita ingin Lampung bangkit, anak-anak kita harus punya mimpi besar, dan pemerintah hadir untuk memberi jalan,” tegasnya.

Ia berharap, sinergi yang dibangun ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Lampung. “Saya ingin ke depan, ketika kita bicara Lampung, kita bicara provinsi yang mampu melahirkan generasi unggul, mahasiswa-mahasiswa yang diterima di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Itu target kita,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimbingan belajar yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Ganesha Operator, Bimbel Abdi Negara, Bimbel Prosus Intel, Bimbel Platinum, Ruang Guru, LB Lia, English1 Lampung, Primagama, Bimbel Nings Covise, Bimbel Nurul Fikri.  (Lis)

Ketua Tim Pembina Posyandu Lampung Dorong Transformasi Layanan Dasar Posyandu

Jakarta – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan dasar Posyandu yang terintegrasi bagi masyarakat Lampung. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Senin (22/9/2025).

“Hari ini kita hadir langsung untuk mendengarkan seluruh paparan oleh Ibu Ketua Umum Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian. Apa yang disampaikan akan segera kita implementasikan di Lampung agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wulan di sela acara.

Rakornas Posyandu 2025 mengangkat tema “Penguatan Peran Posyandu dalam Mendukung Indonesia Emas 2045”, dengan fokus pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang tersebut meliputi :

Kesehatan – menjamin pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
Pendidikan – memastikan layanan pendidikan dasar terpenuhi.
Pekerjaan Umum – menjamin ketersediaan infrastruktur dasar.
Perumahan Rakyat (Perkim) – memastikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sosial – melindungi kelompok rentan melalui rehabilitasi sosial.

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) – menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan.

Transformasi Posyandu ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pencegahan stunting, pemenuhan gizi anak, dan layanan dasar lainnya.

Ketua Umum Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa Posyandu kini bukan lagi sekadar pusat layanan kesehatan, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat layanan enam bidang SPM.

“Kesamaan visi dan misi transformasi Posyandu inilah yang kami bahas hari ini. Mengapa Posyandu penting, dan langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk menyukseskan enam pelayanan ini,” jelasnya.

Lampung siap mengintegrasikan transformasi Posyandu ke dalam program daerah. Menurut Wulan, keberadaan Posyandu adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera.

Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi antar-daerah, serta memastikan Posyandu benar-benar menjadi garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).