Pemprov Lampung Senam Bersama dan Aksi Lingkungan di Stadion Sumpah Pemuda

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar senam bersama, aksi bersih bersih, tanam pohon, dan tebar benih ikan Stadion Sumpah Pemuda, Bandarlampung, Jumat (13/02/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sejak pagi hari tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Marindo Kurniawan, Inspektur, para Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta karyawan dan karyawati di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Senam bersama yang dihadiri ratusan peserta berlangsung penuh semangat sebagai wujud komitmen menjaga kebugaran sekaligus memperkuat soliditas aparatur.
Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih lingkungan di sekitar Stadion Sumpah Pemuda, dilanjutkan dengan gerakan penanaman bibit pohon yang diikuti seluruh jajaran kepala OPD dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Agenda berikutnya adalah penebaran benih ikan di embung sekitar kompleks Stadion Sumpah Pemuda Provinsi Lampung. Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kebersihan lingkungan, kelestarian alam, dan keberlanjutan ekosistem.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menginisiasi rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung melalui senam bersama, aksi bersih-bersih, penanaman pohon, serta penebaran benih ikan di kawasan PKOR Way Halim.
“Kita sudah melaksanakan senam pagi, aksi bersih-bersih, penanaman pohon, penebaran benih ikan, dan selanjutnya akan dilaksanakan lomba memancing bersama,” ujarnya.
Sekdaprov Marindo juga mengapresiasi pelaksanaan senam pagi yang dirangkaikan dengan tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia terkait gerakan lingkungan asri, termasuk kegiatan korve dan bersih-bersih.
Ia menegaskan bahwa Gubernur Lampung telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 yang mewajibkan seluruh instansi di wilayah Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan korve dan bersih-bersih. Instruksi tersebut juga ditindaklanjuti melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan menyurati bupati dan wali kota hingga tingkat kecamatan dan desa untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih setiap hari Jumat.
Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo menyampaikan rasa syukur atas kepemilikan aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa kawasan PKOR Way Halim seluas 32 hektare, yang dinilai tidak banyak dimiliki oleh daerah lain.
Ia menganalogikan kawasan tersebut dengan kawasan Gelora Bung Karno di Senayan, yang memiliki berbagai fasilitas pendukung aktivitas masyarakat, mulai dari olahraga, kegiatan ekonomi, hingga pariwisata.

Marindo menegaskan pesan Gubernur Lampung agar pengelolaan kebersihan kawasan PKOR Way Halim mendapat perhatian serius.

“Kebersihan menjadi hal yang sangat penting karena kawasan ini berada di lokasi strategis dan mudah terlihat langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Meiry Harika melaporkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti ratusan peserta dari seluruh OPD, dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis menggunakan bibit hasil kerja sama dengan pihak perkebunan.

Selanjutnya, digelar lomba memancing selama dua hari antar-OPD dengan penyediaan lebih dari 50 kilogram ikan lele, serta doorprize khusus bagi peserta yang berhasil mendapatkan ikan bertanda pita. Selain itu, dilakukan penebaran sebanyak 50.000 ekor benih ikan emas dan nila bekerja sama dengan Dinas Perikanan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam membudayakan pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih sebagai fondasi penting dalam mendukung kinerja aparatur dan pelayanan publik yang optimal.

Rute Lampung–Kuala Lumpur, Ini Kata DPRD

Bandar Lampung – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menanggapi dibukanya penerbangan internasional perdana rute Lampung–Kuala Lumpur, Malaysia, melalui Bandara Raden Inten II pada kamis, 12 Februari 2026.

Ia berharap rute tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Penerbangan inaugural itu akan dilayani maskapai TransNusa dengan jadwal keberangkatan pukul 11.00 WIB dari Bandara Raden Inten II menuju Kuala Lumpur.

Yusnadi mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang dinilainya berhasil menghidupkan kembali penerbangan internasional dari Bumi Ruwa Jurai.

Namun ia mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan rute serupa pernah dibuka lalu terhenti.

“Selamat kepada Dinas Perhubungan yang sudah melakukan terobosan. Tapi jangan sampai ini hanya sekali terbang. Dulu pernah ada penerbangan serupa yang akhirnya berhenti,” kata Yusnadi, Rabu, 11 Februari 2026.

Menurut dia, rute Lampung–Malaysia merupakan pintu strategis yang harus dijaga kesinambungannya.

Lampung dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, religi, budaya, kuliner, hingga komoditas hasil bumi yang bisa dipromosikan ke mancanegara.

“Kalau ini rutin, penerbangan Lampung–Malaysia bisa menjadi kunci mendatangkan wisatawan, pelaku usaha, hingga investor. Ini bukan tujuan akhir, tapi sarana konektivitas ke negara lain di Asia Tenggara,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerbangan reguler bukan hanya melayani penumpang, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Karena itu, Yusnadi menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan keberlanjutan rute tersebut.

“Tugas pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan penerbangan ini tidak berhenti di tengah jalan. Harus ada kesinambungan kebijakan, promosi wisata, perbaikan destinasi, dan dukungan agar maskapai tetap sehat secara ekonomi,” katanya.

Ia juga mendorong dukungan terhadap rencana penerbangan umrah melalui Bandara Raden Inten II.

Menurut dia, jumlah jemaah umrah asal Lampung cukup besar dan selama ini harus berangkat melalui Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyatakan kesiapan operasional penerbangan internasional tersebut.

Hampir seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tinggal menunggu satu persetujuan dari Kementerian Pertahanan.

“Persyaratan sudah keluar, tinggal satu dari Kementerian Pertahanan. Insyaallah 12–13 Februari ini penerbangan perdana Lampung–Kuala Lumpur bisa dilaksanakan,” kata Bambang, Senin, 9 Februari 2026.

Pada tahap awal, pola rotasi pesawat yakni Jakarta–Lampung–Kuala Lumpur–Lampung–Jakarta.

Pemprov Lampung Buka Akses Luas Kerja di Jepang

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperluas akses peluang kerja luar negeri bagi generasi muda.

Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Sektor Konstruksi di Jepang bagi siswa SMA/SMK se-Provinsi Lampung di SMAN 2 Bandar Lampung, Kamis (12/2/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Jepang saat ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia.
Ia menyebutkan, setiap tahun terdapat sekitar 800 ribu lapangan pekerjaan terbuka di Jepang dari berbagai bidang.
Menurutnya, berdasarkan penilaian mitra Jepang, tenaga kerja Indonesia dinilai paling sesuai dari sisi budaya, karakter, serta kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi.
“Budaya yang paling cocok, kultur yang paling cocok, sifat yang paling cocok yang bisa bekerja dan beradaptasi di Jepang adalah tenaga kerja dari Indonesia,” ujarnya.
Mirza juga mengungkapkan banyak alumni pekerja migran Indonesia di Jepang yang telah sukses setelah kembali ke tanah air dimana mereka tidak hanya memperoleh penghasilan yang baik, tetapi juga pengalaman, teknologi, dan wawasan yang luas.
Menurutnya, pengalaman bekerja di luar negeri menjadi investasi jangka panjang untuk membangun daerah.
“Mereka sangat dihormati, mereka belajar, mereka dibayar dengan besar. Enam sampai tujuh tahun pulang, mereka bisa membuka usaha di Indonesia,” ungkapnya.
Mirza menyampaikan bahwa Pemprov Lampung menargetkan pengiriman generasi muda terbaik, khususnya lulusan SMA/SMK melalui program terstruktur. Saat ini tercatat sekitar 8.500 siswa SMA/SMK di Lampung memiliki minat untuk bekerja dan belajar di Jepang.
“Yang kita kirim adalah generasi-generasi terbaik, orang-orang terbaik dengan semangat-semangat yang terbaik dari Provinsi Lampung,” tegasnya.
Mirza berpesan agar para siswa yang berangkat ke Jepang menyadari bahwa mereka bukan hanya mewakili diri dan keluarga, tetapi juga Provinsi Lampung dan Republik Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga nama baik daerah dan bangsa dengan menunjukkan karakter positif bangsa Indonesia seperti ramah, disiplin, dan semangat bekerja.
“Jadikan diri kalian contoh bahwa negara kita punya SDM-SDM yang unggul yang siap ditempatkan di mana saja,” ujarnya.
Selain itu, Mirza juga memastikan Pemprov Lampung akan terus memonitor dan mendampingi perkembangan para siswa yang bekerja di Jepang agar mereka dapat bekerja dengan baik dan kembali ke tanah air dengan selamat.
Sementara itu, Director General of the Cabinet Secretariat Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang Hirashima Masafumi menyampaikan bahwa sektor konstruksi Jepang menghadapi tantangan penuaan tenaga kerja.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 5.000 pekerja konstruksi asal Indonesia telah bekerja dengan baik di Jepang.
Hirashima menjelaskan bahwa pemerintah Jepang menargetkan penerimaan sekitar 80.000 tenaga kerja asing hingga Maret 2029 melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).
“Sektor konstruksi adalah salah satu bidang dengan gaji tertinggi di antara pekerja berketerampilan khusus,” ujarnya.
Pemerintah Jepang, lanjutnya, juga menerapkan standar khusus dalam penerimaan tenaga kerja asing, termasuk sistem kuota, pengupahan bulanan yang sesuai, serta sistem pengembangan karier konstruksi.
Selain itu, Jepang terus meningkatkan lingkungan kerja melalui teknologi otomatisasi dan digitalisasi i-Construction 2.0.
“Kami akan terus mempertahankan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mempunyai rasa kebanggaan bagi para pekerja tenaga asing,” ujarnya.
Perwakilan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Apri Danar Prabowo menegaskan bahwa kerja sama ketenagakerjaan Indonesia-Jepang telah berlangsung lama dan kini semakin kuat melalui skema government to government.
Ia mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan Jepang menjadi negara tujuan nomor satu bagi masyarakat Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri, disusul Jerman.
“Yang minat kerja luar negeri nomor satu Jepang, nomor dua Jerman,” ungkapnya.
Apri menekankan dua fokus utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni optimalisasi pelindungan pekerja migran dan peningkatan kompetensi.
Ia mengapresiasi program kelas migran yang digagas Pemprov Lampung dan menyebutnya sebagai model yang ingin direplikasi di daerah lain.
Menurutnya, kesiapan bekerja di Jepang tidak hanya soal bahasa, tetapi juga kompetensi teknis, sertifikasi keahlian, soft skill, disiplin, pemahaman budaya kerja, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Bekerja ke luar negeri itu investasi. Ilmunya bisa diimplementasikan di tanah air dan memberikan dampak positif bagi industri di Lampung,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara Pemprov Lampung, Pemerintah Jepang, dan KP2MI, program penyiapan tenaga kerja muda Lampung diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja Jepang sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya menjadikan program ini sebagai langkah strategis membangun generasi emas yang tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga kembali untuk membangun Lampung dan Indonesia.(Ls)

Gubernur dan Ketua DPRD Lampung Hadiri Launching IJP FC dan Turnamen Minisoccer

Bandarlampung — Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan tim sepak bola IJP Football Club (IJP FC) yang ditandai dengan gelaran Turnamen Minisoccer IJP, Sabtu (14/2/2026) di Subanus X Soccer Field.

Kegiatan ini langsung dihadiri Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Sekaligus Launching IJP FC. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga 10.00 WIB dan diikuti puluhan jurnalis yang tergabung di IJP lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Launching IJP FC ini menjadi langkah awal komunitas jurnalis Pemprov Lampung dalam mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran, sekaligus membangun solidaritas antarmedia. Momen tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah yang ikut memeriahkan pertandingan persahabatan.

Turnamen minisoccer ini juga menjadi simbol komitmen IJP untuk terus menghadirkan kegiatan positif bagi anggotanya, baik dalam bidang olahraga maupun pengembangan profesionalisme di dunia jurnalistik.

Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa menyampaikan bahwa pembentukan IJP FC merupakan wujud semangat baru bagi para jurnalis Pemprov Lampung. Ia menjelaskan IJP sudah melakukan kegiatan secara rutin bermain bola Minisoccer.

“Alhamdulillah IJP FC resmi kita launching. Turnamen ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan antarjurnalis di lingkungan Pemprov Lampung,” ujarnya.

Dengan adanya IJP FC, kegiatan olahraga di kalangan jurnalis diharapkan semakin berkembang dan memberikan warna baru bagi aktivitas komunitas pers di Lampung. Serta ini nantinya sebagai seleksi untuk persiapan tim untuk mengikuti Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas) 2027 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung sebagai tuan rumah," ujar Ketua Penanggung jawab (Penjab) Minisoccer SIWO PWI Lampung ini. (*)

Pemprov Lampung Jajaki Kerjasama Lintas Sektor dengan KBRI Kuala Lumpur

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menjajaki peluang kerja sama di bidang perdagangan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan Atase Perdagangan, Atase Perhubungan, serta Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur dalam rangka memperkuat hubungan antarwilayah dan membuka akses pasar internasional, khususnya dengan Malaysia, di Sage Hotel, Kuala Lumpur, Kamis (12/02/2026) malam.

Pertemuan di dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Wakil Bupati Pringsewu, Inspektur Provinsi, Kepala Dinas Perhubungan, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Kepala Dinas Pariwisata, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Lampung menegaskan pentingnya kerja sama ini untuk mendorong penyerapan produk unggulan daerah, khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri olahan, agar dapat menembus pasar Malaysia.

Selain sektor perdagangan, Wagub juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja migran asal Lampung yang bekerja di Malaysia. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memfasilitasi serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan berdaya saing.

Di bidang pariwisata, Wagub turut menawarkan potensi destinasi wisata Lampung kepada mitra di Malaysia sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan memperluas promosi pariwisata daerah.

Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur menyampaikan bahwa pelaku UMKM Lampung memiliki peluang besar untuk menembus pasar Malaysia, dengan catatan memenuhi sejumlah persyaratan.
Ia menekankan pentingnya kemitraan dengan mitra lokal, peningkatan kapasitas produksi, menjaga kualitas produk, memperbaiki kemasan, serta pemahaman terhadap mekanisme ekspor-impor.

Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas antara Lampung dan Malaysia, baik melalui jalur laut maupun udara. Pengembangan infrastruktur pelabuhan dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam memperlancar arus logistik dan perdagangan.

Sementara itu, Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur memaparkan potensi besar tenaga kerja asal Lampung untuk bekerja di Malaysia, terutama di sektor-sektor strategis.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Malaysia tidak lagi memprioritaskan pekerja migran domestik, yang porsinya hanya sekitar 11 persen. Mayoritas tenaga kerja asing kini dibutuhkan di sektor perkebunan, industri pengolahan (kilang), jasa, terapis, konstruksi, dan pertambangan.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun sinergi yang berkelanjutan dengan KBRI Kuala Lumpur dalam mendukung penguatan ekspor, pengembangan pariwisata, peningkatan konektivitas, serta penempatan tenaga kerja yang berkualitas.

Wagub Lampung Resmikan Penerbangan Perdana Lampung–Kuala Lumpur

Lampung Selatan — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela meresmikan penerbangan perdana (inaugural flight) rute internasional Lampung–Kuala Lumpur di Bandara Internasional Radin Inten II, Kamis (12/2/2026). Peresmian ini menandai kembali beroperasinya status internasional bandara tersebut setelah sebelumnya sempat tidak melayani penerbangan luar negeri.

Wagub Jihan Nurlela mengatakan, pembukaan rute ini menjadi momentum kebangkitan Bandara Radin Inten II sekaligus langkah strategis memperkuat konektivitas Lampung dengan dunia internasional. Menurutnya, rute Kuala Lumpur dipilih sebagai pintu awal untuk mendorong pembukaan rute internasional lainnya.
“Hari ini menjadi momentum bangkitnya kembali Bandara Radin Inten. Penerbangan Lampung–Kuala Lumpur ini adalah langkah strategis awal yang akan menjadi stimulus bagi pengembangan rute internasional lainnya,” ujar Wagub.
Wagub menjelaskan, penerbangan internasional tidak hanya berdampak pada sektor komersial dan bisnis, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelayanan ibadah umrah. Setiap tahun, sekitar 24.000 jemaah umrah asal Lampung masih harus terbang melalui Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.
Dengan adanya penerbangan internasional langsung dari Lampung, pemerintah berharap biaya dan waktu perjalanan masyarakat dapat ditekan. “ni soal efisiensi biaya dan kemudahan akses bagi masyarakat,” ucap Wagub.
Selain itu, terdapat sekitar 8.000–8.600 pekerja migran asal Lampung di Malaysia. Jika seluruhnya dapat memanfaatkan penerbangan langsung ke Lampung, potensi penghematan biaya perjalanan diperkirakan mencapai Rp 16 miliar per tahun, dengan asumsi penghematan rata-rata Rp 2 juta per orang untuk perjalanan pulang-pergi.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menyampaikan, kembalinya status internasional Bandara Radin Inten II ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Bandara Udara Internasional. Status tersebut diperkuat dengan sejumlah rekomendasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pertahanan.
“Secara administrasi seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum 8 Februari 2026, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan penerbangan perdana internasional,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, penerbangan perdana ini masih bersifat carter dan direncanakan menjadi penerbangan reguler dua kali sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis. Pemerintah menargetkan layanan reguler sudah berjalan sebelum Lebaran 2026.
Bambang juga menegaskan, penyelenggaraan penerbangan perdana tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerbangan carter tersebut didukung oleh investor swasta, PT Bara, sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.

Gubernur Lampung Serukan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, untuk memperkuat komitmen menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Ujian Promosi Doktor Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Firsada, di Ballroom UIN Raden Intan Lampung, Kamis (12/2/2026).
Menurut Mirza, ancaman radikalisme memerlukan penanganan yang cepat dan terukur. Pengawasan, keamanan, serta langkah mitigasi harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Ancaman radikalisme memang sangat memerlukan kecepatan dalam penanganan. Dibutuhkan tingkat pengawasan, keamanan, dan mitigasi yang menjadi perhatian luar biasa,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, di tengah era digital, keterbukaan informasi, dan dinamika sosial yang berkembang pesat, wawasan kebangsaan serta moderasi beragama menjadi benteng utama dalam menjaga persatuan bangsa.
Mirza menyebut Lampung sebagai miniatur Indonesia karena dihuni beragam agama, budaya, serta hampir seluruh suku yang ada di Tanah Air dan hidup berdampingan dalam bingkai Pancasila dan NKRI.
“Ini tidak akan mungkin terajut dengan baik ketika ada instrumen radikalisme. Bagi kami, radikalisme akan menjadi pemecah persatuan yang sudah kita jadikan fondasi dalam membangun Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, radikalisme bukan hanya persoalan keamanan, melainkan juga persoalan sosial, budaya, dan pendidikan. Karena itu, pencegahannya tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan keamanan semata.
“Pencegahan harus melalui internalisasi nilai kebangsaan, pendidikan karakter, serta penguatan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat,” katanya
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Firsada yang meraih gelar Doktor Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam dengan disertasi berjudul “Strategi Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam Pencegahan Radikalisme”.
Menurutnya, disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan model komunikasi kebijakan, strategi pendidikan sosial, serta pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam transmisi nilai kebangsaan.
“Saya percaya, disertasi ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan dalam merancang program deradikalisasi berbasis edukasi dan budaya lokal,” ujarnya.

HPN 2026, Syukron Muchtar Dorong Pers Jadi Mitra Kritis

Bandarlampung: Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi refleksi penting bagi insan pers untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas dalam setiap karya jurnalistik. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, M Syukron Muchtar, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah, DPRD, sekaligus jembatan informasi bagi masyarakat.

Menurut Syukron, di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, pers dituntut semakin profesional, berimbang, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

“Pers harus semakin profesional dalam menyajikan berita. Bukan hanya cepat, tetapi juga akurat, mendidik, dan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat,” ujar anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung tersebut, Senin (9/2) malam.

Ia menilai, pemberitaan yang edukatif dan informatif bukan sekadar memenuhi kebutuhan publik akan informasi, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif serta mendorong kemajuan daerah.

“Pers adalah mitra terbaik pemerintah dan DPRD dalam menyampaikan program, mengawal kebijakan, sekaligus memberi masukan yang konstruktif. Kritik yang objektif justru menjadi vitamin bagi demokrasi,” tegasnya.

Syukron berharap, HPN 2026 menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara insan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan sinergi yang sehat, pemberitaan tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga energi positif yang menumbuhkan dan mengembangkan Provinsi Lampung.

“Lampung membutuhkan pers yang kuat, independen, dan berintegritas. Karena dari pemberitaan yang sehat, akan lahir ruang publik yang cerdas dan pembangunan yang lebih terarah. Selamat hari pers nasional untuk seluruh jurnalis yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung,” pungkasnya seperti dilansir lampung way

Anggota DPRD Lampung : Rekrutmen P3K di MBG Lewat Tes CAT

Bandar Lampung — Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa rekrutmen pegawai melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara terbuka dan profesional melalui mekanisme tes Computer Assisted Test (CAT). Hal tersebut disampaikan Mikdar Ilyas saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (09/02/2026).

Menurut Mikdar, pemberitaan yang menyebutkan bahwa setiap MBG otomatis mengangkat tiga orang menjadi pegawai P3K perlu diluruskan. Ia menegaskan bahwa pengangkatan P3K bukan otomatis, melainkan melalui tahapan seleksi yang ketat.

“Yang saya tahu, mereka yang bisa menjadi P3K itu harus mengikuti tes CAT. Bagi yang lulus, barulah mendapat posisi dan SK sebagai P3K. Jadi bukan hanya pegawai di MBG saja, masyarakat umum pun kalau lulus tes CAT di instansi manapun, ya bisa menjadi P3K,” ungkapnya. Mikdar.

Oleh karena itu, Politisi senior Gerindra Lampung itu menerangkan, dalam rencana ke depan memang terdapat tiga posisi strategis yang akan menggunakan skema P3K di dapur MBG, yakni kepala dapur/SPPG, tenaga administrasi penting, dan ahli gizi. Namun hingga saat ini, baru posisi kepala SPPG yang telah mengikuti proses seleksi.

“Sementara ini yang saya tahu baru kepala SPPG yang mengikuti tes. Itu pun bagi yang lulus. Kalau tidak lulus, ya belum bisa diangkat. Tetap ada penyaringan,” tegasnya.

Mikdar menilai, lanjutnya, keberadaan pegawai P3K di dapur MBG sangat penting untuk memastikan tata kelola berjalan profesional dan berkelanjutan. Dengan status kepegawaian yang jelas, pengelolaan dapur gizi dinilai akan jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

“Kalau sudah P3K, ikatannya jelas. Ke depan kita yakin dapur ini akan dikelola secara profesional. Beda dengan kondisi sekarang, yang ikatannya belum jelas, sehingga orang-orangnya masih berharap pindah kerja ke tempat lain,” ujarnya.

Ia optimistis, pengangkatan P3K akan memberikan dampak positif, tidak hanya pada kualitas layanan gizi, tetapi juga pada stabilitas tenaga kerja.

“Dengan status yang jelas, mereka bisa bekerja lebih fokus dan hati-hati. Dampaknya pasti bagus,” kata Mikdar.

Selain itu, Mikdar juga menyoroti peluang kerja baru yang terbuka melalui Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memperluas lapangan pekerjaan.

“Ini kan membuka peluang kerja. Kalau tadinya tes CAT P3K hanya untuk dinas-dinas tertentu, sekarang sudah ada peluang di Badan Gizi Nasional dan dapur MBG. Tentu ini harus kita dukung,” ungkapnya.
Mikdar bahkan berharap ke depan kuota P3K di sektor gizi bisa terus ditambah.

“Kalau bisa, semakin banyak semakin baik. Kita dukung penuh karena ini untuk kepentingan masyarakat dan masa depan generasi kita,” pungkasnya seperti dilansir wartapos

DPRD Lampung Dorong Evaluasi Jembatan Rawan Kecelakaan

Bandarlampung - Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menanggapi peristiwa kecelakaan satu unit minibus yang terjun ke sungai di jembatan gantung Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Senin (9/2) sekitar pukul 18.00 WIB.

‎
‎Dalam insiden tersebut, 18 penumpang berada di dalam kendaraan, dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Beruntung tidak ada korban jiwa. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan badan minibus berada di sungai, sementara jembatan gantung tampak miring. Warga sekitar bergotong royong mengevakuasi penumpang dan sopir dari dalam kendaraan.
‎
‎Yusnadi menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, kecelakaan ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi jembatan penghubung masyarakat yang banyak sudah berusia lama dan tidak lagi layak digunakan.
‎
‎“Ini perlu menjadi perhatian khusus. Banyak jembatan dengan konstruksi lama di Lampung yang kondisinya serupa. Jangan menunggu ada korban atau kejadian viral baru dilakukan perbaikan,” tegasnya, Selasa (10/02).
‎
‎Ia menekankan, jembatan merupakan akses vital masyarakat, sehingga harus masuk dalam skala prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Yusnadi mengungkapkan, dalam rapat bersama BMBK dan kementerian terkait, telah dibahas solusi perbaikan jembatan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
‎
‎Sebagai contoh, perbaikan jembatan di Kali Pasir dan Way Bungur, Lampung Timur, yang sebelumnya viral, kini telah menunjukkan progres. Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan jembatan gantung sementara agar aktivitas masyarakat tetap berjalan, sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.
‎
‎“Model seperti itu juga perlu diterapkan di Tanggamus dan Lampung Tengah, jembatan gantung yang sudah tidak layak dipakai. Minimal dibuatkan jembatan gantung sementara agar mobilitas antar desa tidak terputus,” ujarnya.
‎
‎Yusnadi menegaskan, pemerintah daerah harus lebih proaktif melakukan monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan rutin terhadap jembatan-jembatan yang ada di Lampung.
‎
‎“Nyawa adalah yang utama. Pembangunan jalan dan jembatan di Lampung harus menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.

HPN 2026, Ini Kata Budhi Condrowati

Bandarlampung : Hari Pers Nasional 2026 dimaknai Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati, sebagai momentum untuk meneguhkan kembali wajah kemanusiaan dalam dunia jurnalistik. Baginya, pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi penjaga nurani sosial yang memastikan suara mereka yang lemah tetap terdengar.

Sebagai anggota Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Budhi Condrowati melihat langsung bagaimana peran media kerap menjadi jembatan antara penderitaan masyarakat dan respons kebijakan.

“Sering kali masalah sosial baru mendapat perhatian serius ketika media mengangkatnya. Di situlah fungsi kontrol sosial bekerja. Pers mengingatkan, mengetuk, bahkan menggugah,” ujarnya, Minggu (9/2).

Menurut Budhi, sisi kemanusiaan dalam pemberitaan tidak boleh hilang di tengah kompetisi kecepatan dan algoritma digital. Isu kemiskinan, disabilitas, akses layanan kesehatan, dan pendidikan bagi kelompok rentan membutuhkan keberanian dan empati dalam pengangkatannya.

“Pers harus hadir bukan hanya saat isu itu viral, tetapi ketika rakyat kecil membutuhkan ruang untuk didengar. Keadilan sosial tidak lahir dari diamnya informasi,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kritik media terhadap kebijakan publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Bagi Condro, kontrol sosial bukan bentuk perlawanan, melainkan pengingat agar arah pembangunan tetap berpihak pada kemanusiaan.

“Ketika pers menjalankan fungsinya dengan data dan etika, itu membantu kami di legislatif untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Kritik yang konstruktif adalah bahan bakar perbaikan,” katanya.

Di momentum HPN 2026, Budhi Condrowati berharap insan pers terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.

“Selamat Hari Pers Nasional. Tetaplah menjadi cahaya bagi mereka yang suaranya nyaris tak terdengar, dan tetaplah menjadi pengawal kebijakan agar tidak melupakan rakyat,” tandasnya seperti dilansir lampung way.