Ekonomi Lampung Triwulan I 2026 Tumbuh 5,58 Persen, Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir

Bandar Lampung — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat kinerja ekonomi daerah Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren positif.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi yang digelar di Aula Radin Imba Kusuma, Kantor BPS Lampung, Selasa (5/5/2026).

Secara tahunan (year-on-year), perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,58 persen, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari peningkatan aktivitas produksi domestik hingga mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

Dalam konteks regional, pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,58 persen menempatkan provinsi ini pada peringkat kedua di Sumatera, setelah Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 7,04 persen. Sementara dari sisi kontribusi terhadap perekonomian Sumatera, Lampung berada di posisi keempat dengan andil sekitar 9,72 persen, setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.

Dari sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi motor utama pertumbuhan. Peningkatan produksi terutama terjadi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, implementasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih turut memberikan stimulus terhadap dinamika ekonomi di awal tahun.

Mobilitas masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan. Kunjungan wisatawan nusantara pada Triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 25,55 persen. Sejalan dengan itu, jumlah penumpang pada moda transportasi darat, laut, dan udara juga mengalami kenaikan signifikan.

Dari sisi pengeluaran, investasi yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara tahunan tumbuh 5,19 persen, meskipun secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 28,43 persen. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor tercatat mengalami penurunan, baik secara kuartalan maupun tahunan.

Secara struktur ekonomi, tiga sektor utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sektor pertanian, dengan kontribusi struktur sebesar 23,14 persen, mampu menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan sumbangan mencapai 39,42 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,43 persen, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan dampak program nasional.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 13,84 persen, didorong oleh percepatan realisasi program-program pemerintah.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 64 persen, serta menyumbang 61,92 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, PMTB berkontribusi sebesar 24,69 persen terhadap pertumbuhan.

Meski secara tahunan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, secara triwulanan (quarter-to-quarter) ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 1,08 persen. Kondisi ini dinilai sebagai pola musiman yang lazim terjadi pada awal tahun, terutama akibat penurunan aktivitas pada sektor konstruksi, industri pengolahan, dan jasa terkait proyek.

Namun demikian, sejumlah sektor seperti pertanian, perdagangan, serta informasi dan komunikasi tetap tumbuh dan menjadi penopang stabilitas ekonomi daerah.

Capaian ini menegaskan bahwa perekonomian Lampung tetap tangguh dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sinkronisasi Data Pendidikan, Kunci Peningkatan IPM Lampung lewat RMDku

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat akurasi data kependudukan guna mendongkrak capaian indikator makro pembangunan, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Senin (4/5/2026).

​Kerja sama ini menandai diluncurkannya sistem aplikasi RMDku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan), sebuah inovasi kolaboratif yang memastikan data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung secara otomatis terupdate pada dokumen kependudukan siswa yang bersangkutan.

​Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan memberikan apresiasi terhadap kolaborasi ini. Ia menyebutkan bahwa selama ini data seringkali menjadi kendala dalam potret capaian pembangunan di lapangan.

​"Isu strategisnya, bagaimana mengatasi tingkat IPM kita yang tahun lalu itu 73,98. Artinya kalau melihat data yang BPS sampaikan, kita itu Lampung berada di peringkat ke-27 nasional dari 38 provinsi. Tingkat pendidikan menjadi salah satu dimensinya," ujar Sekdaprov Marindo.

​Ia menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data lulusan sekolah pada Kartu Keluarga (KK) sering menyebabkan angka rata-rata lama sekolah tidak terbaca optimal saat Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei. Melalui RMDku, diharapkan persoalan tumpang tindih atau ketiadaan data kelulusan dapat teratasi.

​"Inovasi ini sangat bagus untuk bisa kita implementasikan. Tentunya dengan begitu, pemerintah bisa mendapatkan data yang akurat lalu bisa melakukan padanisasi dengan BPS. Jika lama sekolah ini sudah update, sudah ada data awal sebelum turun ke lapangan," tambahnya.

​Sekdaprov selanjutnya menekankan pentingnya kualitas input data. Ia menginstruksikan Disdukcapil dan Dinas Pendidikan, khususnya melalui UPTD di kabupaten/kota, untuk proaktif mengawal validasi NIK siswa dan orang tua. Akurasi data ini juga disebut akan berdampak pada kebijakan ekonomi, seperti penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga beasiswa.

​Sekdaprov Marindo juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam transformasi digital melalui pengintegrasian seluruh aplikasi layanan ke dalam satu wadah.

​"RMDku ini kalau sudah valid, agar dapat diintegrasikan dengan Lampung-In. Kita pastikan Pemerintah Provinsi Lampung hanya punya satu aplikasi, Lampung-In sebagai Super Apps kita. Jadi masyarakat semua bisa mengaksesnya di satu pintu," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, dalam laporannya menyampaikan bahwa inovasi ini lahir sebagai jawaban atas rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung yang terpantau dari data administratif kependudukan. Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Lampung tahun 2025 berada pada angka 73,98 atau menempati peringkat 27 se-Indonesia.

​"Dimensi kesehatan sudah baik, ekonomi juga cukup baik, dan dimensi pendidikan kita masih sedikit berkurang. Terutama yang sangat ironis adalah di mana nilai rata-rata lama sekolah kita di Provinsi Lampung baru dikategorikan 8,61 tahun. Berarti kita di Provinsi Lampung ini rata-rata masih sekolah SMP kelas 2," lapor Kadisdukcapil.

Lukman menjelaskan, ketidaksinkronan data tersebut mayoritas disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data tingkat pendidikan pada Kartu Keluarga (KK) setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Melalui inovasi RMDku, Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan jemput bola. Data siswa yang dinyatakan lulus akan dihimpun oleh pihak sekolah dan Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) untuk diserahkan kepada Disdikbud, kemudian diteruskan ke Disdukcapil guna dilakukan pemutakhiran data secara otomatis. Target utamanya adalah siswa SMA/SMK yang baru lulus langsung mendapatkan KK dengan status pendidikan terbaru saat menerima ijazah.

​Selain pemutakhiran data pendidikan, kerja sama ini juga menyasar peningkatan perekaman KTP Elektronik bagi siswa usia 17 tahun dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

​"Di dalam inovasi ini bukan hanya kita meningkatkan IPM, tapi juga kita akan mendapatkan data siswa mana yang belum melakukan perekaman yang sudah usia 17 tahun. Juga kita bisa mengetahui siswa-siswi yang belum aktivasi IKD," jelas Lukman.

​Dengan data yang lebih akurat, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat melakukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam upaya pengurangan angka kemiskinan yang seringkali berkorelasi dengan tingkat pendidikan pada data kependudukan.

​Penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Thomas Amirico, perwakilan BPS Provinsi Lampung, serta Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Pastikan Infrastruktur dan SDM Siap, Dukung Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih

Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Farichah, dalam peninjauan pelaksanaan Tes Ujian Kompetensi Manajer Koperasi Merah Putih di Aula Yayasan Al-Kautsar, Senin (04/05/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah memastikan proses pelaksanaan ujian berjalan tertib dan terorganisir dengan baik. Ia menjelaskan bahwa alur pelaksanaan telah dirancang secara sistematis, mulai dari registrasi hingga pelaksanaan ujian di setiap sesi.

"Secara teknis sudah kami lihat langsung. Sesi ketiga sedang berlangsung, sementara sesi keempat bersiap di ruang transit untuk registrasi. Alur ini didesain untuk memberikan kenyamanan bagi peserta, terutama generasi muda di bawah usia 35 tahun yang antusias mengikuti seleksi ini," ujar Farida.

Farida juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan seleksi di Provinsi Lampung menjadi bagian dari peninjauan di tiga titik lokasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Koperasi Merah Putih yang melibatkan berbagai pihak.

"Di Lampung ini ada tiga titik. Kami dari Kementerian Koperasi sebagai user memastikan seluruh persiapan berjalan lancar, ruangannya nyaman, dan fasilitasnya memadai agar peserta tidak terganggu saat mengerjakan ujian berbasis komputer," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi kesiapan panitia dalam menyediakan fasilitas pendukung, seperti listrik, jaringan internet, serta ruang ujian yang nyaman dan berpendingin udara. Menurutnya, kesiapan teknis tersebut mencerminkan keseriusan dalam menyelenggarakan program strategis nasional ini.

Dalam aspek rekrutmen, Farida menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem yang telah teruji.

"Kami menggunakan sistem BKN yang sudah digunakan dalam rekrutmen CPNS selama lebih dari satu dekade. Hasil ujian langsung keluar, sehingga dipastikan tidak ada titipan. Dari sekitar 500 ribu pendaftar, akan dipilih 30 ribu yang terbaik," tegasnya.

Lebih lanjut, Farida menegaskan bahwa posisi manajer dalam Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran krusial. Seorang manajer dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, karena bertanggung jawab mengelola operasional koperasi sekaligus berkoordinasi dengan berbagai unsur di dalamnya, mulai dari pengurus, dewan pengawas, hingga anggota.

"Manajer harus mampu mengatur sistem manajerial, membawahi tim kerja, dan tetap berkoordinasi dengan seluruh entitas dalam koperasi. Selain itu, profesionalisme menjadi kunci karena ada target capaian yang harus dipenuhi," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa para manajer yang lolos seleksi harus siap ditempatkan di berbagai daerah sesuai kebutuhan program.

"Penempatannya bisa lintas daerah, dari Lampung ke provinsi lain. Karena itu, sejak awal peserta harus siap dengan konsekuensi tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga sumber daya manusia.

"Hari ini Lampung termasuk daerah yang cukup baik dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat karena dinilai cepat dan siap dalam mengimplementasikan program Koperasi Desa Merah Putih," kata Jihan.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan peserta dalam memahami sistem kerja koperasi, termasuk pola manajerial, kontrak kerja, serta kesiapan untuk ditempatkan di berbagai wilayah.

"Peserta harus benar-benar memahami sistem kerja dan siap ditempatkan di mana pun. Jangan sampai setelah lolos justru tidak siap, karena hal itu akan menghambat pelaksanaan program," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses seleksi manajer Koperasi Merah Putih dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan siap mendukung penguatan ekonomi berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekdaprov Lampung Canangkan Zona Integritas, Dorong Birokrasi Bersih dan Melayani

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjadi pembina apel pagi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta integritas oleh Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dan Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Riswandi, yang disaksikan oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana.

Seluruh peserta apel, yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta ASN dan PPPK di lingkungan BKD, turut mengikrarkan komitmen bersama pembangunan zona integritas.

Dalam ikrar tersebut, seluruh ASN BKD menyatakan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, menolak praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, serta berkualitas.

Dalam amanatnya, Marindo Kurniawan mengapresiasi inisiatif BKD dalam mengawali pembangunan zona integritas. Ia menegaskan bahwa pencanangan ini tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek kerja.

“Zona integritas bukan sekadar ikrar atau simbol, tetapi harus dimaknai sebagai kebutuhan bersama. Ini tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Marindo.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital dalam manajemen kepegawaian. Menurutnya, seluruh layanan BKD, mulai dari kenaikan pangkat, rekrutmen, mutasi, hingga koordinasi dengan kabupaten/kota, harus berbasis sistem yang terintegrasi, terdokumentasi, dan transparan.

“Digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang akuntabel dan mencegah potensi penyimpangan. Database kepegawaian harus terjaga dengan baik dan dapat diakses secara sistematis,” tambahnya.

Lebih lanjut, Marindo menyebut BKD sebagai “jantung” reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, BKD dituntut mampu membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas ASN.

“Jika BKD mampu menjaga integritas dan profesionalisme, maka kualitas ASN akan meningkat. Dampaknya, pelayanan publik semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Lampung akan semakin kuat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa selama ini proses-proses kepegawaian di lingkungan Pemprov Lampung, termasuk mutasi, pelantikan, dan pengangkatan pejabat, telah berjalan dengan baik dan transparan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan banner Zona Integritas yang dipasang di pintu masuk Kantor BKD Provinsi Lampung oleh Sekdaprov Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, dan Kepala BKD, yang diikuti seluruh pegawai sebagai simbol komitmen bersama.

Pencanangan ini diharapkan menjadi langkah nyata BKD Provinsi Lampung dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Stabilitas Harga Terjaga, Lampung Jadi Provinsi dengan Inflasi Terendah Nasional

Bandar Lampung --- Provinsi Lampung menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah di Indonesia sebesar 0,53% pada periode April 2026.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Liza Derni, secara daring di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta kepala daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk lebih proaktif dalam memantau harga komoditas di lapangan.

​Tomsi menyoroti sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang angka inflasinya masih berada di atas rata-rata nasional (2,42%) serta melampaui batas ideal sebesar 2,5%.

​"Saya minta untuk seluruh teman-teman kepala daerah dan jajarannya khususnya TPID, jangan hanya mengikuti rapat tetapi betul-betul turun. Turun ke pasar, cek dan melaksanakan upaya-upaya," tegas Tomsi Tohir.

​Berdasarkan data yang dipaparkan, beberapa komoditas pangan masih menunjukkan tren kenaikan di sejumlah wilayah. Minyak goreng mengalami kenaikan di 240 kabupaten/kota, disusul bawang merah di 227 daerah, gula pasir di 193 daerah, dan cabai merah di 148 daerah. Selain itu, komoditas beras juga menjadi perhatian karena masih mengalami kenaikan di 116 daerah.

​Tomsi mengingatkan para pejabat daerah agar tidak mengabaikan kenaikan harga meskipun dalam nominal yang kecil. Menurutnya, akumulasi kenaikan harga harian akan sangat membebani masyarakat.

​"Walaupun naiknya Rp100, Rp200, Rp500, itu tetap naik. Saya tidak ingin para peserta rapat dengan kenaikan harga-harga yang seperti itu merasa 'ah naiknya seperti itu'. Ya kalau setiap hari naiknya 100-100-100 kan akan terasa. Naik Rp100 pun tidak boleh terjadi harusnya, terutama berkaitan dengan komoditas yang diatur oleh pemerintah," ucapnya.

​Di sisi lain, Sekjen Kemendagri menyampaikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menekan angka inflasi hingga berada di posisi terendah.

​Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa secara nasional kondisi inflasi Indonesia pada April 2026 berada pada angka yang terkendali, yakni 0,13% secara bulanan (month-to-month) dan 2,42% secara tahunan.

​"Secara tahunan (y-on-y), April 2026 dibandingkan dengan April 2025, inflasi sebesar 2,42%. Secara tahun kalender atau biasa year-to-date, perbandingan April 2026 terhadap Desember 2025 adalah 1,06%," ujar Ateng Hartono.

​Ateng menekankan bahwa meski terdapat tekanan pada sektor transportasi akibat kenaikan harga avtur, beberapa daerah menunjukkan performa yang baik dalam menekan laju harga kebutuhan pokok.

​"Kalau kita cermati provinsi-provinsinya berdasarkan year-on-year-nya, ini yang terendah adalah Provinsi Lampung, mengalami inflasi di April secara year-on-year-nya 0,53%," ungkapnya.

​Rendahnya angka inflasi di Lampung menunjukkan efektivitas sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga rantai pasok dan stabilitas harga pangan.

​Secara nasional, BPS mencatat beberapa komoditas pangan seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras memberikan andil deflasi yang cukup besar pada bulan April, sehingga mampu meredam gejolak inflasi nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta tetap waspada terhadap kelompok pengeluaran transportasi dan penyediaan makanan minuman yang masih menunjukkan tren kenaikan.

​"Meskipun kita mengalami inflasi month-to-month yang relatif rendah, tetapi perlu untuk diwaspadai tadi ada beberapa komoditas yang masih year-on-year-nya itu cukup tinggi sekali," pungkas Ateng. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Nilai Tambah, Ribuan Ton Tapioka Diekspor ke Tiongkok

Bandar Lampung – Provinsi Lampung mempertegas posisinya sebagai pemimpin pasar tapioka nasional dengan memulai pengiriman ekspor perdana sebesar 3.330 ton ke Tiongkok, Selasa (05/05/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan hilirisasi komoditas singkong untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah dan kesejahteraan petani lokal.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa stabilitas ekosistem singkong kini menjadi prioritas utama pemerintah provinsi, mengingat Lampung menyumbang 70% dari total produksi tapioka nasional. Upaya ini didukung dengan penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) guna menyeimbangkan kepentingan industri dan perlindungan harga di tingkat petani.

"Kita sedang mentransformasi ekosistem singkong dari sekadar komoditas mentah menjadi produk industri yang kompetitif di pasar global. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan industri terus tumbuh sehingga mampu menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak," tegas Gubernur.

Selain penguatan pasar, Pemerintah Provinsi Lampung tengah menginisiasi pembangunan National Cassava Center bekerja sama dengan Universitas Lampung. Pusat riset ini diproyeksikan untuk menghasilkan bibit unggul dengan kadar aci tinggi serta pengembangan alat mesin pertanian (alsintan) khusus singkong guna menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor global seperti Thailand dan Vietnam.

Plt. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Drama Panca Putra, mencatat tren positif ekspor tapioka Lampung yang terus meningkat secara signifikan. Hingga April 2026, volume ekspor telah mencapai 10.000 ton, mendekati 50% dari total capaian tahun sebelumnya yang berjumlah 22.500 ton dengan nilai Rp130 miliar.

"Kualitas tapioka Lampung telah memenuhi standar teknis pasar internasional yang ketat. Kami berkomitmen memberikan pengawalan sertifikasi karantina untuk memastikan produk kita tidak hanya unggul secara volume, tetapi juga terjamin keamanannya di pasar global," jelas Drama.

Di sisi pelaku usaha, CEO PT Intan Grup, Jeremy Gozal, mengungkapkan bahwa penetrasi ke pasar Tiongkok ini merupakan tahap awal dari ekspansi global. Pihaknya mencatat adanya permintaan potensial dari Korea Selatan dan Bangladesh, yang menandakan kepercayaan dunia internasional terhadap standarisasi produk olahan singkong asal Lampung.

Pelepasan ekspor perdana ini menjadi tonggak bagi Lampung untuk beralih dari importir menjadi eksportir neto produk turunan singkong, sejalan dengan visi hilirisasi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Hardiknas 2026 Jadi Momentum Penguatan Pendidikan Inklusif di Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memajukan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, melalui pelaksanaan Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Korpri, Senin (4/5/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran ASN, DPRD, TNI, Polri, guru, serta pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Lampung membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., yang menekankan bahwa peringatan Hardiknas Tahun 2026 menjadi momentum refleksi untuk meneguhkan kembali semangat pendidikan nasional.

Mendikdasmen menyampaikan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia, yang dilaksanakan dengan ketulusan, kasih sayang, serta berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, melalui konsep “Among” yang menekankan asah, asih, dan asuh.

Lebih lanjut, pendidikan juga dipandang sebagai upaya strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter, serta memperkuat peradaban.

Dalam mendukung visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, serta percepatan digitalisasi pembelajaran.

Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan didukung sarana yang memadai, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan capaian belajar peserta didik.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan.

Berbagai program telah dilaksanakan, seperti pemberian beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan, pelatihan kompetensi, hingga peningkatan tunjangan yang kini disalurkan secara langsung setiap bulan.

Penguatan karakter peserta didik juga menjadi perhatian utama melalui penciptaan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan.

Sekolah diharapkan menjadi ruang tumbuh yang tidak hanya mengembangkan aspek akademik, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual.

Di sisi lain, peningkatan kualitas pembelajaran terus didorong melalui gerakan literasi, numerasi, serta penguatan bidang sains dan teknologi.

Berbagai program evaluasi dan pengembangan bakat, seperti tes kemampuan akademik, lomba olahraga, dan seni, turut dihadirkan guna mengoptimalkan potensi peserta didik.

Pemerintah juga berkomitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata melalui berbagai layanan, seperti sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, hingga pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

"Keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga media. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,"ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Mendikdasmen mengajak semua pihak untuk terus memperkuat komitmen melalui pola pikir maju, mental tangguh, dan misi yang jelas, agar seluruh kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara optimal.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan bermutu menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat,” tutupnya.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Enam Pejabat Dilantik, Pemprov Lampung Dorong Birokrasi Adaptif dan Berdampak

 

Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (4/5/2026).

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menetapkan rotasi enam pejabat eselon II.

Sesuai Keputusan Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026, ditetapkan tiga pejabat, yaitu :

Ir. Bani Ispriyanto, M.M. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;

Ir. Liza Derni, M.M. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung;

Mirza Irawan Dwi Atmaja, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

Sementara itu, sesuai Keputusan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026, ditetapkan tiga pejabat lainnya, yaitu :

Desti Arisandi, S.P., M.M. sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;

Ir. Toni Ferdinand Syah, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;

Asrul Tristianto, S.T., M.T. sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah,  menegaskan bahwa peralihan jabatan merupakan bagian dari proses yang terukur dan akuntabel dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan setiap posisi diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang mumpuni dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Saya juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang sewaktu-waktu dapat dievaluasi. Oleh karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh loyalitas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo juga menyampaikan harapannya agar pelantikan ini tidak hanya dimaknai sebagai seremonial, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak.

Dengan pelantikan ini diharapkan kinerja pemerintahan di Provinsi Lampung semakin optimal dan mampu mendorong terwujudnya Lampung yang maju, berdaya saing. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung Dorong Sinergi Antar Partai Politik untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya sinergi antar partai politik dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri pelantikan jajaran pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Amanat Nasional (PAN) se-Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (02/05/2026).

Gubernur menyambut positif komitmen Partai Politik yang menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama perjuangan politik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen partai politik menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program strategis nasional di daerah.

Sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah sangat krusial mengingat Lampung adalah lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertanian, termasuk perbaikan  jalan guna memperlancar distribusi hasil pertanian dan akses petani.

Menurutnya, kehadiran kader partai politik di tengah masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan secara lebih cepat dan efektif.

"Pemerintah Provinsi sedang fokus pada perbaikan 1.700 kilometer infrastruktur jalan untuk mendukung akses pertanian. Kehadiran kader partai di tengah masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan dengan lebih cepat," ujar Gubernur.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen PAN untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menilai kemandirian pangan merupakan kunci kesejahteraan rakyat yang selama ini masih menghadapi tantangan ketergantungan impor.

Zulhas juga menginstruksikan seluruh kader PAN di Lampung untuk aktif menjaga stabilitas harga gabah serta memastikan distribusi pupuk berjalan lancar bagi petani.

“Petani kita jangan lagi menjadi buruh di lahan sendiri. Pastikan program swasembada pangan Presiden Prabowo benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PAN Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Swasembada Pangan, Indonesia Kuat, Bantu Rakyat”.
Ketua DPW PAN Lampung, M. Hazizi, menambahkan bahwa seluruh struktur partai di Lampung telah solid dan siap bekerja secara taktis untuk mengawal pembangunan serta memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

Melalui momentum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mempercepat terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Daya Beli Masyarakat Lampung Menguat, Pembelian Kendaraan Baru Naik 21 Persen

Bandar Lampung — Daya beli masyarakat Provinsi Lampung menunjukkan tren yang semakin positif pada triwulan I tahun 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi pembelian kendaraan bermotor baru selama periode Januari hingga Maret 2026.

Berdasarkan data perbandingan periode Januari–Maret 2025 dan Januari–Maret 2026, jumlah kendaraan baru di Lampung meningkat dari 32.858 unit menjadi 39.817 unit. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 6.959 unit atau tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari sisi volume kendaraan, tetapi juga dari nilai ekonominya. Pada triwulan I tahun 2026, nilai transaksi pembelian kendaraan bermotor baru di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari transaksi kendaraan roda dua dan roda empat, didekati dari komponen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Secara rinci, nilai transaksi kendaraan roda dua diperkirakan mencapai Rp1,03 triliun, sementara kendaraan roda empat memberikan kontribusi lebih besar, yaitu sekitar Rp1,49 triliun. Jika digabungkan, total nilai ekonomi dari transaksi kendaraan bermotor baru tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi sinyal kuat penguatan konsumsi masyarakat di Lampung di triwulan 1 tahun 2026.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Lampung terus membaik. Pembelian kendaraan bermotor sebagai barang tahan lama mencerminkan meningkatnya kemampuan finansial masyarakat, kemudahan akses pembiayaan, serta kepercayaan terhadap kondisi ekonomi daerah,” ujar Saipul.

Ia juga menambahkan bahwa transaksi kendaraan bermotor memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah.

“Perputaran uang yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun turut menggerakkan berbagai sektor, seperti pembiayaan, asuransi, dealer kendaraan, bengkel, hingga perdagangan suku cadang. Selain itu, hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama,” tambahnya.

Dengan demikian, peningkatan pembelian kendaraan baru pada triwulan I 2026 tidak hanya mencerminkan naiknya kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung.

Momentum ini diharapkan terus terjaga melalui peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan administrasi, penguatan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang adaptif guna menjaga optimisme dan daya beli masyarakat. (**).

Sekdaprov Lampung Terima Audensi Ombudsman RI

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima audiensi Ombudsman RI bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Marindo menegaskan pentingnya penguatan pelayanan administrasi di seluruh OPD agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menaati seluruh ketentuan dan mekanisme pengawasan dalam pelayanan publik.

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan administrasi agar tetap berjalan dengan baik dan benar.

Sementara itu, perwakilan Ombudsman RI, Fikri Yasin, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Ombudsman RI melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik terhadap delapan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Penilaian tersebut merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan yang sebelumnya telah dilakukan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2025 terdapat penyempurnaan indikator penilaian, termasuk penambahan aspek kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan penyempurnaan layanan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan.

Fikri juga menekankan bahwa pencegahan maladministrasi merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Tidak terjadinya korupsi juga didukung dengan tidak adanya maladministrasi, karena praktik tersebut seringkali berawal dari penyimpangan administrasi,” ujarnya.

Adapun lokus penilaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga perangkat daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat nasional dengan nilai 88,48.

Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Lampung semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).