Soal Bansos, DPRD Lampung Minta Semua Pihak Redam Konflik

Bandarlampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan 7 Lampung Tengah, Singa Ersa Awangga, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tragis yang terjadi di wilayah tersebut beberapa hari lalu, yang melibatkan aksi pembakaran dan menelan korban jiwa. Ia berharap peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kita semua sangat prihatin. Kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila persoalan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan,” kata Singa, Senin (19/5).

Menurutnya, segala bentuk konflik sosial sepatutnya dihindari dengan memperkuat dialog dan komunikasi antara masyarakat, aparatur kampung, serta pihak-pihak terkait. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk mengedepankan pendekatan damai dan tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis.

Singa juga menegaskan pentingnya respon cepat dari aparat keamanan dalam menangani laporan masyarakat agar potensi konflik bisa dicegah sejak dini. Ia berharap kejadian pada 17 Mei lalu menjadi bahan evaluasi menyeluruh.

Terkait isu yang diduga menjadi pemicu kerusuhan, yaitu distribusi bantuan sosial berupa beras, Singa mengungkapkan adanya informasi di masyarakat mengenai dugaan bantuan tidak sampai ke penerima, bahkan muncul kabar tentang pemalsuan tanda tangan.

“Kami dengar dari beberapa sumber, ada ketidakpuasan karena bantuan tidak diterima. Tapi informasi ini masih simpang siur dan belum bisa dipastikan. Biarlah aparat kepolisian bekerja untuk mengusut kebenarannya,” ujarnya.

Namun, Singa juga memberikan klarifikasi berdasarkan data di lapangan. Ia menyebut, berdasarkan penelusurannya, bantuan beras yang dimaksud sudah tidak ada lagi dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak memasuki musim panen.

“Kebetulan istri saya juga menjabat kepala kampung. Informasi dari beliau, bantuan beras sudah tidak lagi disalurkan. Dulu memang ada bantuan beras El Nino, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat, Singa mendorong Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah agar aktif memberikan informasi secara terbuka dan transparan kepada warga melalui camat serta aparatur kampung.

“Saya imbau Dinas Sosial lebih proaktif memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jika memang bantuannya sudah selesai, sampaikan dengan jelas. Ini penting agar tidak muncul prasangka atau tuduhan tidak berdasar kepada aparatur kampung,” tegasnya seperti dilansir lampung way.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. “Mari kita bangun kembali kepercayaan, perkuat komunikasi, dan hindari konflik. Lampung Tengah adalah rumah kita bersama,” pungkas Singa Ersa. (LW)

DPRD Lampung Sikapi Realisasi Pemutihan Pajak

Bandarlampung : Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengungkapkan keprihatinannya terhadap realisasi pendapatan daerah dari program pemutihan pajak kendaraan yang dinilai masih jauh dari target. Dalam rapat lengkap yang dihadiri seluruh unsur pimpinan Komisi III, seluruh anggota sepakat akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan evaluasi mendalam, baik di atas kertas maupun di lapangan. Program ini sudah berjalan sekitar 15–19 hari, namun realisasinya belum menunjukkan hasil optimal,” ujar Munir saat ditemui, Senin (19/5).

Ia menyoroti rendahnya capaian pendapatan daerah dari pemutihan pajak yang hanya berkisar antara Rp22 miliar hingga Rp25 miliar dalam 10 hari hingga dua pekan pertama. “Angka itu bahkan bisa dicapai tanpa program pemutihan. Artinya, implementasi di lapangan belum berjalan maksimal,” tegasnya.

Salah satu hambatan utama, menurut Munir, adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap skema pemutihan, termasuk soal penghapusan denda dan opsen pajak hingga 66%. “Ada miss komunikasi, terutama mengenai denda Jasa Raharja. Banyak masyarakat belum paham betul mekanismenya,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi pelayanan di beberapa daerah yang tidak mendukung penuh kelancaran program. “Contoh di Lampung Tengah, warga wilayah barat yang ingin mengurus pajak lima tahunan harus ke Gunung Sugih, karena Samsat keliling tak bisa melayani. Ini kontraproduktif,” ungkap Munir.

Lebih jauh, Munir mengaitkan persoalan ini dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang mewajibkan belanja infrastruktur publik mencapai 40% dari total APBD—di luar transfer pusat dan Dana Desa—paling lambat akhir 2029.

“Belanja infrastruktur kita saat ini baru sekitar 16–22%. Sementara PAD Lampung masih di angka Rp4 triliun. Untuk memenuhi amanat undang-undang, kita butuh lonjakan dua kali lipat, minimal Rp8 triliun,” tegasnya seperti dilansir lampung way.

Munir menyebut pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, pajak rokok, serta berbagai jenis retribusi dan pendapatan non-pajak seperti dividen BUMD dan pendapatan dari BLUD, sebagai sektor-sektor yang perlu digali maksimal.

“Ini PR besar. Komisi III yang bermitra dengan Bapenda dan BPKAD akan mengupas satu per satu potensi PAD yang jadi domain Pemprov Lampung. Strategi penggalian potensi ini akan kami kawal ketat,” pungkasnya. (LW)

Gubernur Lampung Apresiasi Peran Strategis Fatayat NU dalam Pemberdayaan Perempuan

Pesawaran ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) mengatakan bahwa saat ini Fatayat NU bukan hanya sekadar menjadi organisasi wanita saja, melainkan telah menjadi gerakan nasional dan pilar kekuatan perempuan di Indonesia, termasuk di Lampung. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur yang didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-75 Fatayat NU yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Sabtu (17/5/2025).

Gubernur mengapresiasi kontribusi Fatayat NU di Lampung dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan advokasi hak-hak perempuan.

Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa perempuan adalah pondasi ketahanan bangsa, agama, dan nasional dimana Fatayat NU berada di garis depan untuk membawa Lampung menuju Indonesia Emas.

"Fatayat hadir di tengah masyarakat akar rumput, mendampingi perempuan desa, menjadi sahabat anak muda, dan membawa misi keagamaan yang moderat dan toleran," ujarnya. 

Gubernur kemudian menyoroti beberapa isu krusial di Lampung. Di sektor pendidikan, Gubernur mengatakan bahwa 68 persen populasi Lampung adalah angkatan kerja, sebagian besar perempuan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih terendah di Sumatra.

Gubernur berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk lewat peran para ibu di Fatayat dalam peningkatan literasi dan harapan sekolah.

"Pendidikan itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Dan kami yakin, mendidik anak-anak di rumah harus  dilakukan oleh orangtuanya. Ibu adalah madrasah bagi anaknya," kata Gubernur.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, Gubernur menyebutkan saat ini terdapat 490 ribu UMKM di Provinsi Lampung, dimana 80 persennya digerakkan oleh kaum perempuan. Gubernur berencana mengintegrasikan sektor UMKM dengan jaringan Fatayat agar naik kelas menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) dan berorientasi ekspor. 

Di sisi lain, Gubernur menyampaikan rasa optimisnya tentang lompatan besar ekonomi Lampung dalam beberapa tahun kedepan yang juga akan berimbas pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, seiring membaiknya harga gabah bagi para petani.

"Kaum wanita harus menjadi kekuatan pembangunan ekonomi kedepan. Kita ingin kaum wanita di Lampung menjadi agen perubahan, agen pembangunan Provinsi Lampung menuju Indonesia emas," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua PW Fatayat NU Lampung, Wirdayati, menyatakan kesiapan Fatayat berkolaborasi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung guna mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.

Salah satunya di bidang kesehatan melalui program Fatayat Siaga Stunting. Hal ini guna menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Budiman AS Soroti Pergeseran Nilai Pancasila di Tengah Keluarga

Bandarlampung : Perkembangan teknologi digital yang tak terbendung kini menjadi pisau bermata dua, terutama dalam kehidupan anak-anak. Dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gunung Sulah, Way Halim, belum lama ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengeluarkan peringatan keras terhadap dominasi gadget dalam keseharian masyarakat. Ia menyebut, tanpa disadari, anak-anak telah terjerembap dalam “ideologi android”—istilah yang ia pakai untuk menggambarkan keterikatan ekstrem terhadap gawai, menggantikan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Tanpa kita sadari, banyak orang tua telah menyerahkan peran mendidik anak kepada layar gadget. Mereka membiarkan anak-anak larut dalam dunia digital tanpa pendampingan. Ini bukan sekadar soal kecanduan game, ini soal hilangnya interaksi sosial dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan,” tegas Budiman.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti kenyataan bahwa saat ini hampir setiap anak memiliki akses ke perangkat digital, namun pengawasan orang tua justru semakin longgar. Anak-anak, katanya, kini lebih akrab dengan karakter game daripada dengan teman sebaya, lebih paham soal tren TikTok daripada sejarah bangsa.
Budiman memperingatkan dampak serius dari kondisi ini, mulai dari degradasi moral, menurunnya prestasi akademik, hingga potensi krisis identitas bangsa. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam mengarahkan penggunaan gadget agar tidak menjauhkan anak dari nilai-nilai Pancasila.
“Ini bukan sekadar masalah teknologi, ini masalah arah bangsa. Jika nilai Pancasila tidak kita tanamkan sejak dini, kita sedang mencetak generasi yang cerdas secara digital tapi miskin karakter,” ujarnya lantang.
Senada, akademisi dari Universitas Bandar Lampung, Anggalana, yang hadir sebagai narasumber, mempertegas bahwa Pancasila adalah fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa. “Ideologi negara tidak boleh dikalahkan oleh ideologi pasar dan teknologi. Generasi muda harus dibekali dengan pemahaman Pancasila agar tidak terombang-ambing oleh arus globalisasi,” katanya seperti dilansir lampung way.
Kegiatan ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat bahwa di tengah euforia teknologi, nilai-nilai kebangsaan tak boleh dilupakan. Jika tidak, “ideologi android” bisa menjadi ancaman senyap yang merobek akar jati diri bangsa. (LW)

DPRD Lampung Sikapi Bahaya Android

 Bandarlampung -  Perkembangan teknologi digital yang tak terbendung kini menjadi pisau bermata dua, terutama dalam kehidupan anak-anak. Dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gunung Sulah, Way Halim, belum lama ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengeluarkan peringatan keras terhadap dominasi gadget dalam keseharian masyarakat. Ia menyebut, tanpa disadari, anak-anak telah terjerembap dalam “ideologi android”—istilah yang ia pakai untuk menggambarkan keterikatan ekstrem terhadap gawai, menggantikan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Tanpa kita sadari, banyak orang tua telah menyerahkan peran mendidik anak kepada layar gadget. Mereka membiarkan anak-anak larut dalam dunia digital tanpa pendampingan. Ini bukan sekadar soal kecanduan game, ini soal hilangnya interaksi sosial dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan,” tegas Budiman.

Politisi Partai Demokrat ini menyoroti kenyataan bahwa saat ini hampir setiap anak memiliki akses ke perangkat digital, namun pengawasan orang tua justru semakin longgar. Anak-anak, katanya, kini lebih akrab dengan karakter game daripada dengan teman sebaya, lebih paham soal tren TikTok daripada sejarah bangsa.

Budiman memperingatkan dampak serius dari kondisi ini, mulai dari degradasi moral, menurunnya prestasi akademik, hingga potensi krisis identitas bangsa. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam mengarahkan penggunaan gadget agar tidak menjauhkan anak dari nilai-nilai Pancasila.

“Ini bukan sekadar masalah teknologi, ini masalah arah bangsa. Jika nilai Pancasila tidak kita tanamkan sejak dini, kita sedang mencetak generasi yang cerdas secara digital tapi miskin karakter,” ujarnya lantang.(LW)

Genangan Air di Jalan Yos Sudarso, Pemkot Bandar Lampung Minta Balai Ambil Peran

Bandar Lampung - Bencana banjir kembali terjadi di sejumlah titik di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Genangan Air sedalam 30 cm menggenangi jalan sehingga membuat arus lalulintas terhambat. Selasa (13/05/2025).

Tim reaksi cepat Kota Bandar Lampung datang ke lokasi melakukan penyedotan air menggunakan alkon. Namun hingga air surut perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Daerah Lampung tak ada satupun perwakilan yang datang membantu.

"Jalan ini kewenangan balai, Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu meminta agar saluran air di sepanjang jalan ini di keruk," ungkap Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Selasa 13 Mei 2025.

Eva menyesalkan tak ada upaya serius
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam menekan bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Bunda Eva menambahkan hujan deras yang terjadi selasa sore, hanya menyebabkan genangan Air di Jalan Yos Sudarso.

"Kolaborasi itu penting dalam menekan bencana banjir. Pemkot Bekerja sesuai poksinya. Tapi tolong balai juga ikut bekerjasama," tambah Eva Dwiana.

Dedi Sutioso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung bekerjasama dalam melakukan Normalisasi saluran air.

"Saya dan pak camat sudah sering kali minta bantu BPJN Lampung, tapi belum ada respon serius," tambah Dedi Sutioso.(lis)

Pemprov Lampung Catat Lompatan Tertinggi dalam Realisasi APBD Nasional

Bandar Lampung, 12 Mei 2025 — Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan data per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah menembus 24,62%.

Angka ini melampaui rata-rata nasional dan menjadi capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.

Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 sempat menyebut Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun dengan percepatan fiskal yang luar biasa pada Maret–April 2025, realisasi pendapatan meningkat lebih dari 21 poin persentase dan belanja naik hampir 19 poin.

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung sekaligus Pengurus ISEI Lampung, menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil dari fiscal shock response yang tepat.

“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya eksekusi cepat, tetapi juga keberanian berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin (12/05/2025).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritikan pusat bukan dengan pembelaan, melainkan dengan tiga langkah strategis:

Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan nyata,

Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan,

Memastikan efisiensi perputaran kas untuk langsung memberi dampak ke masyarakat.

Langkah ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi. Lampung menjawab tantangan itu dengan kerja nyata.

“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi yang cepat belajar dan memperbaiki,” tambah Dr. Saring, menilai strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.

Dengan keberhasilan ini, Lampung tidak lagi berada di posisi tertinggal. Justru kini menjadi rujukan nasional dalam percepatan belanja anggaran dan tata kelola fiskal adaptif.

DPRD Lampung Ungkap Skandal Impor Tapioka

 

Bandarlampung ): Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Ahmad Basuki (Abas), mengungkap dugaan praktik curang dalam impor tapioka yang berdampak langsung terhadap anjloknya harga singkong petani. Menurutnya, tata niaga komoditas singkong saat ini sarat ketimpangan dan tidak berpihak pada petani lokal.

“Sampai Maret 2025 kemarin juga masih masuk ratusan ribu ton. Alasannya, katanya invoice lama baru datang barangnya. Modusnya, impor tidak langsung ke Lampung, jadi nggak tercatat di Bea Cukai Lampung,” ungkap Abas, Sabtu (11/5).

Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa pada 2024, impor tapioka nasional mencapai 267 ribu ton—setara dengan lebih dari 1,3 juta ton singkong lokal. Masifnya impor ini membuat harga singkong di tingkat petani merosot tajam, termasuk di Provinsi Lampung yang merupakan produsen utama singkong nasional.

“Petani singkong Lampung sebagai produsen utama singkong nasional otomatis terdampak langsung terhadap tapioka impor,” tegasnya.

Abas juga menyoroti praktik penguasaan lahan pertanian oleh perusahaan pengolahan singkong sebagai penyebab tambahan merosotnya harga di tingkat petani.

“Penguasaan lahan oleh perusahaan juga punya andil menurunkan harga singkong yang ditanam langsung oleh petani. Seharusnya pabrik fokus hilirisasi saja, singkongnya dari petani. Inilah pola kemitraan yang sesungguhnya—petani yang menanam, perusahaan yang mengolah, dan pemerintah sebagai regulator yang memastikan tata niaga berkeadilan,” papar dia seperti dilansir lampung way.

Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian tidak akan berkembang jika tidak disertai dengan jaminan harga yang menguntungkan bagi petani.

“Tidak ada artinya pupuk terjamin, petaninya produktif, hamparan lahan luas, kalau tidak ada kepastian harga yang berkeadilan. Sektor pertanian bisa lumpuh,” ujarnya.

Edukasi Pancasila di Kedaton, Anggota DPRD Lampung Jelaskan Program Pemutihan

Bandarlampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung Andika Wibawa menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Sukamenanti Baru, Kedaton (10/5).

Andika Wibawa menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila di tengah gempuran berbagai paham yang saling menjatuhkan dan mengungguli satu sama lain.

“Saat ini banyak ideologi yang bermunculan, saling menjatuhkan dan ingin mengungguli. Namun dengan adanya Pancasila, kita punya tameng yang mampu menangkal semua ideologi yang ingin meruntuhkan negara Indonesia,” ujar Andika.

Ia juga menyinggung mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang tengah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Sekarang sedang ada program pemutihan. Jadi, Bapak/Ibu yang memiliki kendaraan dengan pajak mati, segera manfaatkan kesempatan ini,” tambahnya.

Sementara, salah satu Narasumber Agus Tiono, menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak era Kerajaan Majapahit, meski kala itu belum disebut dengan nama Pancasila.

“Lima dasar itu sudah ada di negara kita sejak lama, dan kini menjadi ideologi negara. Kita semua sudah hapal dan mengamalkannya,” jelas Agus.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para ibu yang berperan besar dalam membentuk karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Ibu adalah madrasah pertama, benteng terakhir. Tugasnya luar biasa dalam menjaga dan membimbing anak-anak," kata dia seperti dilansir lampung way.

Senada, narasumber kedua M. Andi Fakhri, mengajak peserta untuk terus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, termasuk masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan berpikir positif.

“Dari enam agama yang diakui, masa tidak ada yang kita pegang? Bersyukurlah atas kesehatan dan pikiran positif, karena itu yang membuat kita bisa berkumpul di sini hari ini,” ujarnya. (LW)

Andika Wibawa Dukung Wacana Wajib Militer

Bandarlampung - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyatakan dukungannya terhadap wacana program wajib militer bagi pemuda dan remaja yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, program semacam ini bisa diadopsi di Provinsi Lampung dengan catatan penerapannya dilakukan secara tepat sasaran.

Andika menilai pelatihan wajib militer tidak hanya bermanfaat untuk membentuk fisik yang kuat, tetapi juga membina mental generasi muda, terutama dalam hal kedisiplinan dan rasa hormat terhadap sesama.

“Kenakalan remaja dan perilaku menyimpang, khususnya pada anak-anak yang putus sekolah, kerap disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya perhatian keluarga, pengaruh lingkungan, dan paparan konten negatif dari media serta teknologi,” ujarnya usai kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kedaton, Sabtu (10/5).

Andika menambahkan, di beberapa daerah, termasuk kampung halamannya Lampung Tengah, banyak remaja yang nekat melakukan tindakan kriminal seperti pembegalan demi kebutuhan ekonomi, bahkan untuk hal sepele seperti berjudi atau mengikuti hiburan malam.

Ia juga menyoroti pentingnya memberikan arahan dan kegiatan positif kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Meski teknologi seperti media sosial memiliki dampak buruk, Andika melihat sisi positifnya, seperti potensi kreatif dan peluang penghasilan tambahan.

“Sekarang ini ada anak-anak yang bisa bikin konten di TikTok dan menghasilkan uang. Walau kecil, setidaknya bisa mencukupi kebutuhan pribadi mereka. Artinya, tetap ada sisi positifnya, meski yang negatif memang lebih dominan,” jelasnya.

Mengenai wacana wajib militer, Andika menyarankan agar program ini diterapkan secara bertahap dan dievaluasi terlebih dahulu di tingkat nasional. Ia menekankan perlunya melihat kesiapan daerah dan respon masyarakat, khususnya dari para orang tua.

“Kita mendukung, tapi perlu dilihat dulu hasilnya di Jawa Barat. Jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat, apalagi jika menyangkut anak perempuan. Pasti banyak orang tua yang khawatir,” ungkapnya.

Andika juga menegaskan pentingnya penetapan batas usia yang jelas dalam program ini agar tidak salah sasaran.

“Kalau untuk anak seusia SMP, saya rasa masih terlalu dini. Tapi kalau sudah SMA dan cukup matang, program ini justru bisa membentuk karakter mereka. Namun yang lebih utama adalah menjangkau anak-anak putus sekolah seusia SMA. Karena negara," kata dia seperti dilansir lampung way.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2025, Cek Info Pemutihan di I-PESAT

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan berbagai kemudahan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Salah satu kebijakan utama  pada program pemutihan tahun 2025 adalah penghapusan pokok tunggakan PKB, denda tunggakan PKB, serta denda berjalan PKB sehingga masyarakat hanya perlu membayar pokok PKB satu tahun berjalan saja.

"Pemutihan adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu tahun berjalan, berapa pun tunggakannya. Dari Pemerintah Provinsi Lampung, kebijakan Gubernur yang sangat meringankan ini sudah sangat jelas," tegas Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, saat memberikan keterangan di Kantor Jasa Raharja Lampung, Kamis (8/5/2025).

Slamet Riadi juga menjelaskan bahwa Program Pemutihan PKB ini merupakan hasil kolaborasi  antara Pemerintah Provinsi Lampung, Jasa Raharja dan Polda Lampung.

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti Program Pemutihan ini, Kakanwil Jasa Raharja Lampung, Zulham Pane, mengungkapkan bahwa per tanggal 8 Mei 2025, Direksi Jasa Raharja mengeluarkan kebijakan baru, yaitu pembebasan pokok Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2023 ke bawah dan pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun lalu.

"Jadi yang dibayar adalah SWDKLLJ tahun 2023 keatas dan denda tahun berjalan. Denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu tetap dihapuskan," ujar Zulham Pane.

Namun, Ia juga meminta pengertian masyarakat bahwa denda SWDKLLJ tahun berjalan tidak dihapuskan oleh Direksi Jasa Raharja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 Tahun 2017. Denda tahun berjalan dan pokok SWDKLLJ tahun berjalan serta tahun pertama keterlambatan, kata Zulham, tetap harus dibayar.

"Yang berhak membebaskan denda ini adalah Kementerian Keuangan. Tapi kalau denda tahun lalu dan denda tahun-tahun lalu adalah kewenangan Direksi," ungkapnya.

Zulham Pane menambahkan, terdapat sembilan kategori kendaraan dengan pokok SWDKLLJ maksimal sebesar Rp160.000 untuk kendaraan truk.

Adapun besaran denda SWDKLLJ dihitung berdasarkan waktu keterlambatan, mulai dari 25 persen untuk 1-90 hari, 50 persen untuk 91-180 hari, 75 persen untuk 181-270 hari, dan 100 persen untuk 271-365 hari.

Untuk memudahkan masyarakat menghitung besaran yang harus dibayar dalam program pemutihan ini, Bapenda menyediakan layanan informasi melalui laman *superapp.bapendalampung.cloud/infopemutihan* atau aplikasi *I-PESAT* yang dapat diunduh di ponsel dan melalui scan barcode pada media sosial maupun yang telah disediakan pada setiap kantor layanan Samsat.  Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui berapa kewajiban yang harus dibayarkan sebelum mengikuti program pemutihan.

Program Pemutihan PKB ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meringankan beban masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).