Gubernur Mirza Tandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Satelit dengan Perusahaan Teknologi Luar Angkasa Tiongkok

Shandong– Sebuah satelit visual Tiongkok dengan nama Satelit Lampung-1 akan diluncurkan di tahun ini.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok STAR.VISION Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd.

Acara penandatanganan yang telah dikoordinasikan dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)  ini dilaksanakan di kantor pusat STAR.VISION di Kota Haiyang, Provinsi Shandong. Adapun penandatanganan dokumen dilakukan dengan Danying Fan (Co-CEO STAR.VISION Aerospace Ltd.) dan Zhaohui Sun (Wakil Sekretaris Oriental Maritime Space Port-Shandong Development Group Co., Ltd.).

Gubernur Mirza menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah bersejarah dan strategis yang menandai dimulainya transformasi Lampung menuju provinsi berbasis teknologi tinggi.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Satelit Lampung-1 mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya petani di Provinsi Lampung, khususnya pertanian dan kelautan.

Di bidang pertanian, teknologi satelit hyperspectral seperti Lampung-1 akan menjadi terobosan besar bagi dunia pertanian dimana teknologi ini memungkinkan petani mengetahui tingkat kelembaban tanah, kadar klorofil daun, penyebaran hama atau penyakit secara dini, jadwal tanam optimal berdasarkan pemetaan iklim mikro, perkiraan pasokan air selama masa tanam. Dikutip dari beberapa sumber, contoh penerapan di Tiongkok menunjukkan bahwa petani yang menggunakan citra satelit berhasil meningkatkan hasil panen, serta menurunkan biaya pupuk dan pestisida.

Sebagai pembanding internasional, di India teknologi satelit bahkan sudah dimanfaatkan secara langsung oleh sektor keuangan. Perusahaan fintech bernama SatSure menggunakan data satelit untuk menilai kelayakan petani dalam menerima pinjaman. CEO SatSure, Prateep Basu, mencatat bahwa 38% rekening bank di India dimiliki oleh petani. Artinya, potensi pembiayaan berbasis data sangat besar dan benar-benar bisa menjangkau petani kecil.

Begitupun dengan penguatan sistem tanggap bencana dan tata ruang, satelit ini nantinya dapat memberikan fungsi pentingnya seperti deteksi banjir, kebakaran lahan, dan tanah longsor lebih dini. Sedangkan dalam hal tata kota, menjadi sangat memungkinkan untuk penggunanya melakukan perencanaan tata ruang dan zonasi yang lebih presisi, maupun pengawasan kawasan konservasi seperti perambahan hutan dan pesisir secara real-time.

“Kita mendapatkan kesempatan dalam penggunaan teknologi satelit berbasis AI yang bisa membantu pembangunan yang presisi, efisien, dan berbasis data. Dengan teknologi ini, kita tidak lagi meraba dalam perencanaan, melainkan bergerak berdasarkan peta kondisi nyata di lapangan. Ini akan menjadi fasilitas data dan teknologi yang bisa digunakan oleh pemerintah dan seluruh stakeholders masyarakat ke depannya,” tegas Gubernur Mirza.

Sebagai salah satu wujud dari komitmennya akan dilakukan pelatihan dalam hal pengembangan SDM lokal di bidang teknologi satelit dan kemandirian teknologi. Dalam hal ini Pemprov Lampung berencana untuk mengirim 100 generasi muda Lampung ke Tiongkok untuk pelatihan penginderaan jauh dan sistem komunikasi satelit. Tujuannya adalah agar pengoperasian satelit, pengolahan data, hingga analitik spasial dilakukan oleh SDM Lampung sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan Infrastruktur Teknologi dalam pertemuan ini juga menjadi salah satu agenda utama yang akan diwujudkan dalam rencana pembangunan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan, pengolahan, dan distribusi data satelit. Dengan demikian, ekosistem riset luar angkasa pertama di Indonesia akan bisa dimulai dari Lampung yang akan melibatkan perguruan tinggi serta mitra industri sebagai bagian penting di dalamnya.

Adapun yang menjadi isi pokok kerja sama ini meliputi:
1. Penamaan satelit Lampung-1 sebagai simbol kemitraan strategis.
2. Peningkatan kapasitas SDM Lampung di bidang penginderaan jauh dan teknologi luar angkasa.
3. Fasilitasi kunjungan ke fasilitas peluncuran satelit maritim di Tiongkok.
4. Pengembangan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan dan pengolahan data satelit.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga melakukan kunjungan ke kapal peluncuran satelit milik STAR.VISION yang digunakan untuk peluncuran dari laut. Sebuah teknologi mutakhir yang membuka peluang besar kolaborasi teknologi luar angkasa.

Sore harinya, Gubernur Mirza bertemu dengan Walikota Yantai, Mr. Jiang Cheng, beserta jajaran pemerintah kota. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Dimana kedua pemimpin daerah memperkenalkan potensi wilayah masing-masing dan membahas peluang kerja sama ke depan. Terutama di bidang pengembangan pelabuhan dan pemanfaatan citra satelit untuk perencanaan wilayah dan mitigasi bencana.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi Lampung dalam memperkuat pembangunan berbasis teknologi tinggi, apalagi satelit ini adalah salah satu yang paling modern di dunia. Data satelit dan teknologi penginderaan jauh akan sangat membantu kami dalam perencanaan wilayah, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi risiko bencana, termasuk dalam membantu petani-petani kita dalam mengoptimalisasi lahan. Kami optimis kerja sama ini membuka peluang inovasi dan kemajuan signifikan bagi Provinsi Lampung, selain itu kita juga akan mengirim anak-anak muda kita untuk belajar teknologi mereka, sehingga pengoperasian pemanfaatan satelit ini ke depan dilakukan oleh SDM kita sendiri,” kata Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni.

Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah dimulai pada forum Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week, yang menegaskan posisi Lampung sebagai provinsi yang siap berkolaborasi secara internasional demi kemajuan teknologi dan pembangunan. (*)

Miliaran Kegiatan BKKBN Lampung Disoal

Bandar Lampung - Gabungan elemen yang terdiri dari Serikat Intelektual Kawal Demokrasi (SIKAD), Team Monitoring Penyimpangan dan Korupsi (TEMPEK) dan Forum Mahasiswa Lintas Nusantara (FORMALIN) mensoal kegiatan Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung, Selasa (27/5).

Korlap Aksi, Mailudin mengatakan, berdasarkan hasil pengumpulan data dan keterangan dari beberapa sumber informasi terhadap realisasi kegiatan yang ada di BKKBN Lampung yang patut diduga adanya unsur dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan tindak gratifikasi serta beberapa kejanggalan yang berpotensi pada kerugian keuangan negara dan merugikan masyarakat selaku pengguna hasil manfaat yang berkepanjangan.

Dugaan KKN serta terindikasi gratifikasi pada pekerjaan tahun anggaran 2023 sampai tahun 2024 diantaranya, pengadaan implant 2 batang dengan nilai Rp 4.7 miliar lebih, pengadaan implant 1 batang dengan nilai Rp 838 juta lebih, pengadaan obat suntik KB kombinasi 1 ml dengan nilai Rp169 lebih, pengadaan syringe dengan nilai Rp 834 juta lebih dan anggaran yang lain mencapai puluhan miliar.

"Kami meminta Kajati dan Polda Lampung untuk segera mengusut tuntas dugaan bobroknya tatakelola anggaran dan kegiatan serta pengondisian proyek dengan modus fee di Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung," kata dia. (Lis/ndi)

Demo di Kejati, LSM LANTANG Desak Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran di Disdikbud Lampung Barat

Bandar Lampung - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LANTANG menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Selasa, 27 Mei 2025.

Aksi ini bertujuan mendesak aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat yang diduga terjadi pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
Ketua LSM LANTANG, Arapat, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari hasil penelusuran lapangan dan sumber-sumber terbuka yang mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Beberapa temuan awal kami menunjukkan adanya potensi mark-up anggaran, indikasi pemecahan kegiatan, penggunaan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang diragukan validitasnya, serta potensi konflik kepentingan dalam penunjukan pelaksana kegiatan,” ujar Arapat.
LSM LANTANG menyebut bahwa pos anggaran yang diduga menjadi sumber penyimpangan antara lain belanja konsumsi, biaya sewa hotel, alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga proyek rehabilitasi bangunan sekolah.
Menurut Arapat, dugaan penyimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan, dan oleh karena itu perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. Pihaknya juga menyoroti kemungkinan pelanggaran terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Aksi yang diikuti oleh puluhan massa dari LSM LANTANG serta elemen masyarakat sipil ini telah menyampaikan tuntutan agar Kejati Lampung melakukan audit menyeluruh dan proses hukum secara transparan terhadap dugaan tersebut.
“Kami berharap Kejati Lampung merespons dengan serius. Ini bukan tuduhan, tapi desakan agar dugaan yang muncul di publik bisa dibuktikan melalui proses hukum yang sah,” tegas Arapat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik, LSM LANTANG juga menyatakan siap mendorong pengungkapan kasus ini hingga ke tingkat nasional jika dalam waktu dekat tidak ada respons dari aparat daerah.(lis/ndi)

Pesan Pansus DPRD Lampung Soal Temuan BPK

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung mulai membahas tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Rapat awal pansus digelar Senin, (26/5/2025), untuk menyusun agenda kerja dan menjadwalkan pendalaman dokumen.
“Hari ini Pansus LHP BPK sudah mulai bekerja. Kami menyusun jadwal kegiatan untuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan BPK,” kata Sekretaris Pansus, Deni Ribowo.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa keberadaan pansus bertujuan memperbaiki sistem penggunaan anggaran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung.
Salah satunya melalui audiensi yang akan dijadwalkan bersama BPK Perwakilan Lampung.
“Ini sejalan dengan semangat Gubernur Lampung untuk menciptakan tata kelola anggaran yang baik dan efektif,” ujarnya.
Saat ini, kata Deni, pansus tengah mempelajari dokumen LHP bersama tenaga ahli untuk memperdalam kajian dan diskusi teknis.
Menurut dia, temuan BPK yang mengharuskan pengembalian dana harus ditindaklanjuti sesuai aturan.
Namun, aspek tanggung jawab anggaran juga menyasar ke level pimpinan daerah.
“Undang-undang mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu juga ada pada pimpinan, dalam hal ini Gubernur Lampung,” ungkap Deni.
Setelah proses pendalaman rampung, pansus akan menyampaikan rekomendasi kepada gubernur. Tujuannya untuk memperbaiki sistem serta mencegah temuan serupa di kemudian hari.
“Apalagi jika ada temuan yang berulang, tentu perlu arahan dan kebijakan yang lebih tegas dari gubernur untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran,” kata dia seperti dilansir one time.

Anggota DPRD Lampung: Pancasila Tameng Bangsa Hadapi Gempuran Ideologi Asing

Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Andika Wibawa, kembali menegaskan pentingnya penguatan ideologi Pancasila di tengah derasnya arus ideologi asing yang berpotensi memecah belah bangsa. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIPWK) ke-2 yang digelar di daerah Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Minggu (25/5).

Dalam sambutannya, Andika Wibawa menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan ideologis yang nyata, dengan munculnya berbagai paham yang saling menjatuhkan dan berupaya menggantikan posisi Pancasila sebagai dasar negara.

“Saat ini banyak ideologi yang bermunculan, saling menjatuhkan dan ingin mengungguli. Namun dengan adanya Pancasila, kita punya tameng yang mampu menangkal semua ideologi yang ingin meruntuhkan negara Indonesia,” tegasnya.

Andika juga menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama semangat gotong-royong, saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga toleransi antarumat beragama serta antargolongan.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber Agus Tiono, yang menyoroti akar historis nilai-nilai Pancasila. Ia mengungkapkan bahwa lima sila dalam Pancasila sesungguhnya telah hidup dalam budaya dan tradisi bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Lima dasar itu sudah ada di negara kita sejak lama, bahkan sejak era Kerajaan Majapahit, meski kala itu belum disebut dengan nama Pancasila. Kini, itu menjadi ideologi negara dan sudah sepatutnya kita amalkan,” ujar Agus seperti dilansir lampung way.

DPRD Lampung Paripurna: 11 Kali Raih WTP LKPD

Dari balik angka dan neraca, Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan babak baru dalam saga tata kelola keuangan daerah.

Untuk ke-11 kalinya secara beruntun, provinsi ini mengukir opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 sebuah prestasi yang tak sekadar berhenti di meja auditor, tetapi menjalar hingga ke nadi kepercayaan publik.

Di ruang sidang paripurna, Jumat, 23 Mei 2025, Gubernur Lampung Mirza berdiri, bukan sebagai pejabat yang menyampaikan pidato seremonial, tapi sebagai nahkoda yang menyaksikan kapalnya tetap kokoh menembus gelombang efisiensi dan badai fiskal.

“Opini WTP ini bukan hanya penghargaan, tapi tanggung jawab,” ucapnya.

Ia berjanji menindaklanjuti setiap catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadikannya bahan bakar untuk pelayaran berikutnya.

Lampung kini termasuk dalam tujuh provinsi yang berhasil mempertahankan opini WTP selama satu dekade lebih sebuah status yang tak hanya diukir dengan tinta, tetapi dengan konsistensi, integritas, dan kerja kolektif.

“Ini bukan semata hasil kerja birokrasi, tapi buah dari komitmen kolektif untuk menjalankan amanat undang-undang,” lanjut Mirza.

Di balik panggung, ada mesin yang bekerja tanpa henti. Kepala BPKAD Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menyebut keberhasilan ini sebagai simfoni sinergi seluruh perangkat daerah.

“Efisiensi bukan berarti penghematan yang membutakan. Justru dengan sistem yang transparan, efisiensi bisa menjadi pintu gerbang akuntabilitas,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Lampung tak hanya bertahan di permukaan, tapi terus menyelam dalam pembaruan: dari digitalisasi pelaporan, optimalisasi aset, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“WTP ini bukan formalitas administratif. Ia adalah cermin integritas, pantulan dari kepercayaan masyarakat yang tak boleh dikhianati.”

Walikota Bandar Lampung Kunjungi Kantor Staf Kepresidenan

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana yang juga Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Apeksi melakukan kunjungan kerja ke kantor Staf Kepresidenan RI Kamis 22 Mei 2025. 

Bunda Eva hadir bersama Ketua dan pengurus Apeksi bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) A.M Putranto di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.

Pertemuan diawali dengan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan RI, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan tanggapan dari para Kepala Daerah yang mewakili Asosiasi Pemerintah Daerah yang hadir.

Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana mengatakan, sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sangat penting dilakukan untuk kemajuan Indonesia.

“Untuk mencapai pembangunan Nasional, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan,"ungkap Eva Dwiana. 

Melalui pertemuan ini, menurut Bunda Eva sapaan akrab Walikota Bandar Lampung bisa mempererat silaturahim dan membahas isu-isu strategis dan asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah berjalan. 

"Berbagai hal dibahas, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Program yang telah berjalan seperti Makan Bergizi Gratis," tutup Eva Dwiana.

DPRD Lampung Tegaskan Pengawasan Ketat Progres Infrastruktur Jalan

Bandarlampung : Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menyoroti progres pembangunan infrastruktur jalan provinsi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Bina Marga yang digelar pada Kamis (22/5). Dalam rapat yang berlangsung intensif sejak pagi hingga sore itu, Ketua Komisi IV Mukhlis Basri dan Sekretaris Komisi IV Yusnadi mengungkap berbagai persoalan mendasar terkait Infrastruktur jalan.

“Tahun 2025 ada 52 paket pekerjaan infrastruktur jalan. Namun hingga saat ini, baru 25 yang sudah terkontrak. Sisanya masih dalam proses,” kata Mukhlis saat diwawancarai usai rapat, Kamis (22/5) petang.

Dalam rapat, ditemukan bahwa beberapa ruas jalan penting seperti Metro–Tanjungsari dan Bangunrejo–Kalirejo baru mencapai progres masing-masing 53% dan 50%. Diketahui, ruas-ruas ini masuk dalam enam prioritas utama pembangunan jalan dalam 100 hari kerja Gubernur Lampung.

“Kami tidak ingin pembangunan ini hanya menjadi seremonial target tanpa realisasi yang nyata di lapangan,” tegas Sekretaris Komisi IV Yusnadi.

Sorotan juga diarahkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Bina Marga. Mukhlis menilai UPT memiliki peran tanggap darurat saat terjadi kerusakan jalan, seperti lubang besar, longsor, atau bencana alam.

“UPT adalah ujung tombak dalam pemeliharaan jalan. Saat jalan rusak, mereka yang harus pertama bergerak,” tambah Mukhlis seperti dilansir lampung way.

Dari sisi anggaran, pemerintah telah merealisasikan sekitar Rp300 miliar untuk pembayaran tunda bayar, sedangkan total anggaran infrastruktur jalan yang dibutuhkan untuk tahun ini mencapai Rp435 miliar.

Mukhlis melanjutkan, Komisi IV bakal memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Pekerjaan infrastruktur harus terukur, terawasi, dan tepat sasaran,” pungkas Mukhlis.

DPRD Lampung Soroti Tiga Prioritas Gubernur

Bandarlampung : Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (21/5), untuk mengawal ketat pelaksanaan program prioritas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Ketua Komisi IV Mukhlis Basri menekankan pentingnya RDP ini sebagai langkah awal memahami skema pembangunan daerah, mengingat mayoritas anggota komisi baru dilantik setelah APBD disahkan oleh DPRD sebelumnya.

“Ini langkah penting agar kami tidak buta arah. Kami harus paham RPJMD sampai ke APBD yang sudah ditetapkan sebelum kami dilantik,” ujar Mukhlis.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, mengungkapkan bahwa Bappeda telah menyampaikan tiga program prioritas pembangunan daerah yang menjadi turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo dan visi-misi gubernur-wagub terpilih.

“Tiga fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan nasional. Program ini harus jadi perhatian serius agar Lampung tidak tertinggal,” tegas Yusnadi.

Ia juga mewanti-wanti agar Komisi IV tidak abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kegagalan implementasi bisa terjadi bukan karena programnya salah, tapi lemahnya pengawasan.

“Jangan sampai tiga prioritas Gubernur ini gagal hanya karena Komisi IV tidak maksimal dalam pengawasan,” tandasnya seperti dilansir lampung way.

Aleg PKS ini melanjutkan, Komisi IV siap melakukan RDP maraton dengan seluruh OPD mitra kerja selama sepekan ke depan untuk menggali permasalahan lapangan secara menyeluruh.

“Besok kami lanjut RDP dengan Bina Marga, lalu dengan Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Dinas Pertambangan hari Rabu,” tutupnya. (LW)

Tiga Prioritas Gubernur, Ini Kata DPRD Lampung

Bandarlampung : Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (21/5), untuk mengawal ketat pelaksanaan program prioritas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, mengungkapkan bahwa Bappeda telah menyampaikan tiga program prioritas pembangunan daerah yang menjadi turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo dan visi-misi gubernur-wagub terpilih.

“Tiga fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan nasional. Program ini harus jadi perhatian serius agar Lampung tidak tertinggal,” tegas Yusnadi.

Ia juga mewanti-wanti agar Komisi IV tidak abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kegagalan implementasi bisa terjadi bukan karena programnya salah, tapi lemahnya pengawasan.

“Jangan sampai tiga prioritas Gubernur ini gagal hanya karena Komisi IV tidak maksimal dalam pengawasan,” tandasnya.

Aleg PKS ini melanjutkan, Komisi IV siap melakukan RDP maraton dengan seluruh OPD mitra kerja selama sepekan ke depan untuk menggali permasalahan lapangan secara menyeluruh.

“Besok kami lanjut RDP dengan Bina Marga, lalu dengan Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Dinas Pertambangan hari Rabu,” tutupnya. (LW)

Komisi IV DPRD Lampung RDP dengan Bappeda

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), Rabu, (21/5/2025).

Pertemuan ini membahas sinkronisasi antara program pembangunan daerah, prioritas nasional, serta visi dan misi Gubernur Lampung.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menyebut pertemuan itu sebagai langkah awal untuk memahami arah pembangunan daerah secara utuh.

“RDP ini penting bagi kami, karena baru saja dilantik saat APBD 2025 sudah diketok oleh DPRD periode sebelumnya. Jadi, kami perlu memahami RPJMD dan arah kebijakan dari hulu ke hilir,” kata Mukhlis.

Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, menambahkan bahwa Bapenda telah memaparkan tiga program prioritas yang merupakan turunan dari program nasional Asta Cita Presiden Prabowo dan sejalan dengan visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal serta Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

“Fokusnya pada program Makan Bergizi Gratis, penguatan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Kami ingin Lampung tidak hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar jadi perhatian dalam pelaksanaannya,” ujar Yusnadi.

Menurutnya, pengawasan legislatif menjadi kunci agar tiga program unggulan itu tidak berhenti pada slogan semata.

“Jangan sampai program prioritas ini jadi jargon tanpa hasil, karena pengawasan kami yang lemah,” tegasnya.

Komisi IV juga menjadwalkan sejumlah RDP lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Besok kami bertemu dengan Dinas Bina Marga, lalu disusul Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Pertambangan minggu depan,” kata Mukhlis.