DPRD Lampung Apresiasi Wacana Taksi Listrik

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Lampung untuk mentransformasikan transportasi publik melalui kehadiran layanan taksi listrik ramah lingkungan di wilayah Bandar Lampung dan kawasan aglomerasinya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, serta mewujudkan Provinsi Lampung sebagai daerah yang berwawasan lingkungan.

Meski demikian, DPRD Lampung menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus didukung oleh regulasi yang jelas, komprehensif, dan berkelanjutan.

Hal ini dinilai penting mengingat Provinsi Lampung diproyeksikan menjadi role model sebagai provinsi pertama di Pulau Sumatera yang menerapkan sistem transportasi publik berbasis kendaraan listrik.

“Regulasi yang mengatur secara menyeluruh sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar dapat merasakan dan menikmati dampak positif dari transformasi transportasi publik ini,” ujar Naldi pada Rabu, (14/1/2026).

Menurutnya, DPRD Provinsi Lampung siap menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk memastikan kebijakan taksi listrik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peluncuran layanan taksi listrik pada Ramadan 2026 sebagai bagian dari program modernisasi transportasi publik dan pengendalian polusi udara di wilayah perkotaan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan ekosistem pendukung, termasuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui kolaborasi dengan PLN dan pihak swasta.

Saat ini, tercatat sekitar 44 unit SPKLU di Lampung dan ditargetkan meningkat menjadi 101 unit pada periode 2028–2029.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa pengemudi taksi listrik akan direkrut dari masyarakat lokal, dengan keterlibatan pengemudi perempuan minimal 30 persen.

Pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar manfaat ekonomi dari kebijakan ini dapat dirasakan langsung oleh daerah. (**)

DPRD Lampung Terima Aduan Sengketa Lahan Warga

Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lampung pada Senin, (12/01/2026).

Audiensi tersebut dihadiri perwakilan warga Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya yang tergabung dalam Pokmas.

Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait persoalan sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan titik temu penyelesaian.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah disampaikan secara langsung dalam rapat tersebut.

“Sudah disampaikan apa yang menjadi keinginan warga Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya. Jadi, apa yang ditawarkan oleh BPN saat ini, masyarakat masih menginginkan sesuatu yang lebih,” ujar Ade.

Menurut Ade, masyarakat berharap agar tanah yang disengketakan dapat dikembalikan kepada warga.

Aspirasi tersebut akan kembali dikomunikasikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan menekankan pentingnya fakta sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat.

“Kalau bisa, tanah itu dikembalikan ke masyarakat. Ini akan kami komunikasikan lagi ke Pemprov dan BPN agar fakta-fakta sejarah yang disampaikan warga menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Selain itu, Ade menyampaikan adanya keinginan masyarakat agar dapat berdialog langsung dengan BPN dan Pemprov Lampung.

Selama ini, Komisi I DPRD Lampung berperan sebagai jembatan aspirasi antara warga dan pemerintah.

“Ada keinginan masyarakat untuk bisa didengarkan langsung oleh BPN dan Pemprov. Secara regulasi tentu permasalahan ini ada aturannya, dan akan kami komunikasikan kembali. Kami siap memediasi lagi. Ini perjuangan yang belum selesai,” katanya.

Sementara itu, Penasehat Hukum Pokmas Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya, Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan masukan strategis kepada Komisi I DPRD Lampung.

“Masukan-masukan strategis sudah disampaikan dan akan diteruskan kepada Gubernur Lampung. Ini berkaitan dengan konflik administrasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diklaim oleh Pemprov,” ujar Hermawan.

Ia menegaskan bahwa klaim HPL tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan fakta sejarah di lapangan.

Menurutnya, masyarakat memiliki pandangan berbeda terkait status tanah tersebut.

“Dulu pernah ada tawaran penyelesaian, tetapi masyarakat tidak menginginkan itu. Jangan sampai negara justru menjual tanah rakyat,” tegasnya.

Hermawan menambahkan, proses negosiasi saat ini masih berjalan. Berbagai surat-menyurat dan data pendukung telah disiapkan dan disampaikan kepada pihak terkait.

“Masyarakat berharap ada kebijakan hukum yang lebih bijaksana dan berpihak pada rakyat, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga yang terbatas,” pungkasnya.

Diketahui, polemik lahan ini bermula dari status tanah seluas lebih dari 300 hektare yang sejak tahun 1980 ditetapkan sebagai tanah untuk masyarakat.

Namun dalam perjalanannya, lahan tersebut justru dikuasai oleh pihak pengusaha dan pemerintah daerah.

“Pada tahun 1980, Menteri Dalam Negeri menetapkan sekitar 300 hektare tanah di Way Dadi sebagai tanah untuk rakyat. Namun di lapangan, hanya sekitar 30 persen yang bersertifikat atas nama masyarakat. Selebihnya dikuasai oleh PT Way Halim Permai, serta sekitar 110 hektare dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk untuk stadion, hutan kota, dan perkantoran DPR,” jelas Hermawan seperti dilansir Onetime.

PAD Sektor Wisata, DPRD Lampung: Jangan Jual Mimpi

Bandar Lampung – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) justru menyisakan tanda tanya besar.

Di tengah klaim kenaikan wisatawan hingga 2,4 juta orang, realisasi pajak hotel dan tingkat okupansi justru stagnan. Kondisi ini memantik kecurigaan DPRD Provinsi Lampung.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, secara terbuka menyoroti adanya ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Ia menilai ada potensi masalah serius dalam tata kelola data pariwisata yang berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Secara data, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI yang saya dapat dari teman-teman media, okupansi hotel tidak meningkat, pajak hotel juga tidak naik. Ini kan janggal,” kata Ahmad Basuki, Selasa (13/1/2026).

Menurutnya, jika benar terjadi lonjakan wisatawan dalam jumlah besar, seharusnya dampaknya terasa langsung pada sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah.

Namun realitas di lapangan justru berbanding terbalik.

“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh, pajak naik. Ini tidak terjadi. Maka wajar kalau muncul dugaan adanya permainan data atau setidaknya ketidakakuratan data,” tegas politisi PKB Lampung ini.

Diketahui, PHRI menyebut tidak ada kenaikan okupansi selama periode Nataru. Sementara data kenaikan kunjungan wisatawan justru berasal dari Dinas Pariwisata.

Perbedaan klaim ini dinilai berbahaya jika dibiarkan, karena dapat menyesatkan kebijakan dan perencanaan daerah.

Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman.

Ahmad Basuki menyatakan pihaknya berencana memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk duduk bersama, membuka data secara transparan, dan menjelaskan perbedaan angka yang mencolok tersebut.

“Kita mau dalami. Kita panggil OPD terkait dan PHRI. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memastikan datanya benar. Karena ini menyangkut PAD,” ujarnya.

Basuki juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam membangun daerah.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

“Kita lagi rame-rame gotong royong meningkatkan PAD. Semua OPD kita dorong memantau potensi pendapatan di sektor masing-masing. Tapi pengusaha juga harus merah putih, sama-sama punya tanggung jawab membangun daerah,” katanya.

Komisi II DPRD Lampung, lanjutnya, meminta transparansi penuh dari seluruh pihak, baik OPD maupun PHRI, agar data pariwisata benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tidak merugikan daerah.

“Kalau datanya transparan dan jujur, kebijakan juga akan tepat. Jangan sampai angka besar hanya jadi klaim, tapi tidak pernah terkonversi jadi pendapatan daerah,” pungkasnya seperti dilansir Onetime. (*)

DPRD Lampung Dukung Pergub Perlindungan Guru

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan guru.

Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik sekaligus menjaga kualitas pendidikan.

Syukron mengatakan, di lapangan masih kerap ditemukan kasus guru yang berujung pada proses pidana hingga pemecatan akibat persoalan disiplin di sekolah.

Karena itu, ia menilai kehadiran Pergub perlindungan guru sangat dibutuhkan, selama substansi aturannya disusun secara proporsional.

Menurut Syukron, perlindungan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga perlindungan terhadap guru juga harus ditempatkan secara seimbang.

“Guru harus nyaman mendidik, siswa juga nyaman belajar. Jangan sampai aturan ini memberatkan salah satu pihak saja,” kata Syukron pada Senin, (12/1/2026).

Ia menekankan penyusunan Pergub tersebut perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat diterapkan secara efektif.

Syukron juga mendorong agar regulasi tersebut tidak berhenti di tingkat peraturan gubernur.

“Jika muatannya baik, bisa didorong menjadi Peraturan Daerah (Perda) supaya kekuatan hukumnya lebih luas,” ujarnya.

Syukron menilai rencana penyusunan Pergub perlindungan guru tidak terlepas dari menurunnya moral sebagian siswa.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung proses pendidikan di sekolah.

“Kepada wali murid, ketika menitipkan anak ke sekolah berarti menitipkan amanah dan kepercayaan. Jika tidak nyaman dengan penegakan disiplin, silakan memilih sekolah lain atau homeschooling jika mampu,” kata dia.

Meski demikian, Syukron mengingatkan para guru agar tetap menjalankan tugas secara profesional di tengah keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ia meminta guru tidak bersikap terlalu keras, namun juga tidak bersikap acuh tak acuh dalam mendidik siswa.

DPRD Lampung Apresiasi Surplus Padi

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peningkatan produksi padi di Lampung yang mencapai 14–15 persen sepanjang 2025.

Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah dan diharapkan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 20 persen pada 2026.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai kenaikan produksi padi itu tidak terjadi secara instan.
Menurut dia, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras petani yang ditopang berbagai program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Capaian ini bukan hanya hal yang bisa kita apresiasi begitu saja. Ini menunjukkan kerja keras petani kita, sekaligus dukungan program pemerintah, mulai dari perbaikan irigasi, ketersediaan pupuk, hingga pendampingan teknis di lapangan yang akan terus diperkuat,” ujar Fatikhatul, Rabu, 7 Januari 2026.
Meski demikian, Fatikhatul yang akrab disapa Mbak Khoir mengingatkan agar peningkatan produksi padi tidak berhenti pada pencapaian angka semata.
Ia menekankan pentingnya penguatan tata niaga serta perlindungan harga gabah agar lonjakan produksi benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani.
Menurut dia, peningkatan produksi justru berpotensi menjadi masalah jika tidak diiringi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga, terutama saat panen raya.
Fluktuasi harga gabah kerap membuat petani tidak menikmati hasil optimal dari peningkatan produktivitas.
“Jangan sampai produksi meningkat, tetapi kesejahteraan petani stagnan atau bahkan menurun karena harga jatuh saat panen raya. Harus ada jaminan bahwa peningkatan produktivitas juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani,” katanya seperti dilansir Onetime.
Ia pun mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk BUMD pangan dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan perlindungan harga gabah berjalan efektif.
Dengan demikian, hasil kerja keras petani dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan Lampung ke depan.

Jalan Desa di Way Kanan Baru Ditinjau DPRD Lampung

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menanggapi viralnya video konten kreator lokal Oniparawijaya yang menyoroti kerusakan parah jalan di Desa Tanjung Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Video bernuansa parodi dan sarkasme itu menggambarkan kondisi jalan desa yang berubah menjadi kubangan lumpur berbahaya, bahkan disindir sebagai “objek wisata air gratis”.

Aksi warga menanam pohon pisang di tengah badan jalan menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap akses jalan yang tak kunjung mendapat perbaikan.

Menanggapi hal tersebut, Deni mengakui adanya sejumlah titik jalan di wilayah tersebut yang memang telah lama dikeluhkan masyarakat.

Ia menyebut, sebelumnya belum sempat melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

“Memang ada beberapa titik jalan yang menjadi keluhan masyarakat. Beberapa waktu lalu saya belum sempat turun langsung ke lokasi,” kata Deni pada Selasa, (6/1/2025).

Namun, Deni memastikan bahwa pada hari ini ia telah melakukan kunjungan lapangan bersama Kepala UPT Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kondisi jalan yang dikeluhkan warga dan para pelajar.

Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Deni meminta Dinas BMBK Provinsi Lampung segera melakukan penanganan awal agar aktivitas dan mobilitas masyarakat tidak terus terganggu.

“Saya minta agar segera dilakukan penanganan sementara. Anggaran tahun 2026 memang sudah diketuk palu, sehingga nantinya akan kita perjuangkan melalui APBD Perubahan,” ujarnya.

Sebagai solusi awal, ia menyebutkan penanganan akan dilakukan melalui pengerasan jalan.

Deni juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dan pemerintah kampung yang telah menyampaikan informasi serta aspirasi sehingga persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat dan kepala kampung yang telah memberikan informasi. Aspirasi ini langsung saya sampaikan kepada Kepala Dinas BMBK,” katanya.

Selain kerusakan jalan, Deni mengungkapkan terdapat dua gorong-gorong di lokasi tersebut yang juga mengalami kerusakan dan menjadi perhatian dalam penanganan ke depan.

“Bukan hanya jalan, ada juga dua gorong-gorong yang ambruk dan akan segera diperhatikan. Insyaallah akan segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Korban Hanyut Diseret Ombak di Pantai Mandiri Sejati Ditemukan Nelayan

Pesisir Barat- Pencarian terhadap Rizal Wahyudi (30), wisatawan asal Lampung Utara yang hilang terseret ombak di Pantai Mandiri Sejati, akhirnya membuahkan hasil. 

Jenazah korban ditemukan oleh perahu nelayan di sekitar perairan Pantai Tanjung Setia, Senin (5/1/2026).

Nenazah, usai dievaluasi dibawa menggunakan mobil Basarnas, dibawa ambulans Puskesmas Kecamatan Pesisir Selatan untuk dibawa menuju Puskesmas Krui Selatan, sesuai permintaan keluarga, guna dilakukan proses pengkafanan.

Penjabat (Pj) Pekon (Kades) Mandiri Sejati, Sahrudin, membenarkan penemuan tersebut. Ia menjelaskan, sejak laporan awal diterima, tim gabungan bersama warga terus melakukan penyisiran di darat maupun laut.

Sebelumnya, liburan bersama rombongan warga Lampung Utara di Pantai Mandiri Sejati berubah menjadi kepanikan. Rizal, yang datang bersama 14 rekannya, dilaporkan hanyut saat mandi di laut. Ombak tiba-tiba gelombang pasang datang dan menyeret korban ke tengah, sementara upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil karena arus terlalu kuat.

Tim dari Polsek Pesisir Tengah, BPBD Pesisir Barat, Basarnas, Camat Krui Selatan, serta aparatur pekon bergerak cepat membentuk tim pencarian. Hingga akhirnya, informasi penemuan korban oleh nelayan mengakhiri proses pencarian yang dilakukan sejak kejadian.

Pihak pemerintah pekon dan aparat mengimbau wisatawan agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di pantai, lebih -lebih hari sudah sore pertukaran angin gunung dengan angin laut,gelombang tinggi dan kondisi laut tidak bersahabat, demi mencegah kejadian serupa harus waspada.(aliyubsir).

Wakil Bupati Pesisir Barat Lantik 1.003 PPPK Paruh Waktu

Pesisir Barat - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani resmi melantik 1.003 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dilangsungkan di lapangan Komplek Pemkab Pesibar, Rabu (31/12/2025).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesibar Nomor: B/589/KPTS/V.04/HK-PSB/2025, tentang pengangkatan PPPK Paruh Waktu dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Pesibar.

Irawan Topani mengucapkan selamat kepada 1.003 PPPK Paruh Waktu yang resmi menerima SK pengangkatan.
"Ini tentu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saudara serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kepastian kepegawaian,  juga membuka ruang pengabdian yang lebih luas dalam mendukung perjalanan karier dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal itu, menurut Irawan Topani, seluruh PPPK Paruh Waktu terlantik tersebut dituntut untuk mampu menjalankan amanah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, sekaligus abdi masyarakat.
“Tanggungjawab ini mengharuskan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus menegakkan disiplin kerja sebagai bagian dari kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021,” tegasnya.

Ia berharap seluruh ASN mampu memahami dan mengimplementasikan secara nyata Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan perubahan paradigma reformasi birokrasi menuju kinerja yang profesional, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi akuntabilitas sesuai tuntutan zaman.

“Khususnya PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat, agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara profesional, penuh tanggung jawab, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan publik, baik dari segi sikap, ketertiban administrasi yang cepat dan tepat, maupun komunikasi yang jelas dan mudah dipahami di tengah dinamika masyarakat saat ini. Tingkatkan kompetensi diri, membangun etos kerja yang produktif, terampil, dan kreatif, sehingga tidak lagi muncul penilaian negatif terhadap kinerja ASN. Jagalah citra aparatur dengan menjunjung tinggi etika, serta hindari perbuatan yang menyimpang dari ketentuan dan nilai-nilai pengabdian,”paparnya

Ia mengajak seluruh ASN Pesibar agar terus belajar, berbenah, dan mengembangkan diri dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dengan berpegang pada prinsip tepat waktu, tertib administrasi, dan bermutu sesuai peraturan yang berlaku.

“Selamat menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik, disiplin  serta tanggung jawab yang semakin tinggi, sehingga kehadiran saudara dapat menjadi energi positif dalam upaya reformasi birokrasi yang terus dibangun bersama," tutup.(Aliyubsir)

Sekdaprov Lampung Ikuti Retreat Nasional Sekda di IPDN Jawa Barat

BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan mengikuti retreat seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia pada 26–29 Oktober 2025 di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Dalam agenda itu, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Mereka bergabung bersama 1.104 orang. 

a Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia.

"Alhamdulillah bisa bersama dengan teman-teman sekda dari seluruh Indonesia. Semoga bisa saling bertukar informasi positif dari untuk sama-sama membantu Kepala Daerah dalam memajukan provinsi," ujarnya kepada media ini Minggu Malam 26 Oktober 2025.

Sekdaprov mengatakan, meskipun dia mendapatkan tugas mengikuti retreat tersebut. Tetapi, ia memastikan tugas dan fungsi birokrasi di Lampung tetap terjaga.

"Insya Allah birokrasi kita tetap berjalan lancar," kata Marindo.

Untuk tugas, lanjutnya, masing-masing asisten telah memiliki tugas pemerintahan masing-masing.

"Masing-masing sudah ada tugasnya. Baik asisten I, II dan III. Insya Allah birokrasi tetap berjalan," imbuhnya.

Marindo berharap melalui retreat tersebut bisa tercipta sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

"Kami harap dengan kami mengikuti retreat ini bisa memberikan dukungan dan manfaat membantu Pak Gubernur dan Ibu Wagub dalam program pembangunan di Lampung," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, ratusan sekda yang mengikuti retreat ini adalah aparatur sipil negara dan birokrat yang paling tinggi di daerah.  Oleh karenanya, Kemendagri menilai perlu agar para ASN di puncak kariernya itu diberikan peningkatan kapasitas melalui retret.

Kemendagri juga bertujuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang mempertemukan seluruh sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menjelaskan rakor tersebut dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Tujuannya, agar program daerah dan pusat bisa berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.

“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” kata Benni dilansir ANTARA, Jumat, 24 Oktober.

Kegiatan ini, dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26–29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.

Rakor ini, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program. Melalui Rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan, rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.

Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta, menilai Rakor ini merupakan langkah strategis Mendagri Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.

“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi

Lebih lanjut, Hadi menegaskan bahwa Rakor Sekda dan Bappeda ini adalah momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegasnya.

Hadi menambahkan, keberhasilan rakor akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (***)

Pemprov Lampung Siap Kolaborasi dengan HPWI Gerakkan Sektor Pariwisata Daerah

Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menghadiri Pengukuhan Badan Koordinasi Provinsi (BKP) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) Lampung Periode 2025-2027 bertempat di Ballroom Hotel Radisson, Sabtu (25/10/2025).

Andi Trio Purnama dikukuhkan  sebagai Ketua Umum  Badan Koordinasi Provinsi (BKP) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) Lampung Periode 2025-2027 berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Nasional Himpunan Penggerak Wisata Indonesia Nomor: 001/BKN/HPWI/X/2025.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pengurus baru HPWI Lampung. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap bersinergi dan berkolaborasi dengan HPWI untuk menggerakkan sektor pariwisata daerah.

"Atas nama Pemerintah provinsi Lampung saya ucapkan selamat, selamat sekali lagi untuk para pengurus yang baru saja dilantik. Harapan besar tentu ditumpukan kepada pengurus yang baru saja dilantik untuk dapat betul-betul menggerakkan roda pariwisata, geliat pariwisata dan ekosistem pariwisata di Provinsi Lampung dan kami Pemerintah Provinsi Lampung siap bermitra siap bersinergi berkolaborasi dengan saudara-saudara pengurus HPWI Provinsi Lampung," ucapnya.

Wagub juga mengapresiasi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Dewan Pengawas BKN HPWI, Chusnunia Chalim yang dinilai konsisten menggerakkan agenda pariwisata, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat, ia juga menilai bahwa semangat yang ditunjukkan HPWI tidak hanya berfokus pada promosi destinasi wisata, tetapi juga memperkuat ekosistem pariwisata terpadu yang mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Chusnunia tentunya, yang terus konsisten menggerakkan agenda pariwisata, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat.  HPWI lampung dari video cuplikan yang tadi ditampilkan bahwa semangatnya itu adalah bukan hanya mensyiarkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Lampung dan seluruh Indonesia tentunya, tetapi tentang ekosistem pariwisata itu sendiri, pemberdayaan kearifan lokal, kebudayaan dan lain sebagainya dibungkus dalam ekosistem pariwisata yang terpadu," lanjutnya.

Wagub mengungkapkan bahwa Ekosistem pariwisata yang terpadu ini juga selaras dengan Program Pemerintah Provinsi lampung yang melibatkan berbagai pihak, termasuk HPWI.

"Ekosistem pariwisata yang terpadu ini juga berkesinambungan dengan Program Pemerintah Provinsi lampung yang baru saja yang akan menggodok adanya kawasan terpadu pariwisata. Kawasan terpadu wisata ini nanti juga tentunya akan menggandeng banyak aktivis-aktivis wisata yang tentunya salah satunya adalah HPWI dan kami sangat menantikan insight atau masukan dari teman-teman pelaku wisata khususnya HPWI untuk dapat sama-sama berkontribusi mensukseskan agenda program prioritas dari Pemerintah Provinsi Lampung," jelasnya.

Menurut Wagub bahwa Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang luar biasa, mulai dari laut gunung, budaya sampai dengan kulinernya.

"Alhamdulillah, dengan adanya teknologi kita sangat diuntungkan, mulai dari destinasi wisata alam yang tadinya masih virgin, belum belum banyak diketahui sama oleh banyak orang karena adanya teknologi karena adanya media sosial yang Fyp ke mana-mana ini, Lampung jadi primadona pariwisata di Sumatera nomor 1 jadi kita patut bersyukur. Bukan hanya itu kulinernya pun sekarang lebih terangkat bagaimana Lampung punya wisata kuliner yang luar biasa juga budayanya pun dan lain sebagainya sehingga kita sama-sama perlu yang namanya menggeliatkan agenda wisata yang ada di provinsi Lampung," lanjutnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan promosi wisata di seluruh wilayah Lampung. Namun, ia menekankan bahwa semangat masyarakat dan komunitas penggerak wisata tetap menjadi faktor kunci dalam kemajuan pariwisata daerah.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur tentunya untuk terus memperkuat infrastruktur, konektivitas dan juga promosi wisata, namun kami juga sadar bahwa semangat penggerak masyarakat itu adalah kunci," tegasnya.

"Oleh karena itu, kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk HPWI baik dalam bentuk pelatihan, promosi maupun program berbasis community tourism dan Mari kita jadikan Lampung bukan hanya tempat yang indah untuk dikunjungi tetapi juga tempat yang nyaman untuk dikisahkan untuk banyak orang," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Dewan Pengawas BKN HPWI, Chusnunia Chalim dalam kesempatan tersebut menyoroti potensi besar ekonomi pariwisata di Lampung.

"Pendapatan di bidang pariwisata ini potensinya masih terbuka luas. Karena itulah kita perlu berkolaborasi, bekerja bersama. Keberadaan HPWI Provinsi Lampung ini diharapkan dapat semakin meneguhkan kolaborasi dengan siapapun termasuk dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan dengan pihak manapun dengan organisasi mahasiswa misalkan dengan organisasi apapun, organisasi kemasyarakat dan sebagainya," ucapnya.

Chusnunia juga menilai HPWI dengan latar belakang yang berbeda diharapkan mampu mengkolaborasikan berbagai pihak yang peduli dan concern di bidang pariwisata ini berkolaborasi bersama memajukan pariwisata di Lampung.

"Kalau kita bicara modal dasar alamnya, modal dasar sumber daya manusianya, meskipun sumber daya manusia masih ada PR, Namun kita nggak perlu menunggu sampai ini selesai, jalan aja dengan apa yang bisa, dengan apa yang ada dimulai dari saat ini dimulai dari siapa saja ini, jadi kita mulai untuk terus memajukan pariwisata Lampung," tegasnya.

"Kita dorong bahkan bukan hanya di Lampung, namun juga di seluruh Indonesia kita akan dorong bersama agar seperti slogannya HPWI, HPWI menggerakkan pariwisata memajukan Indonesia," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Serahkan KUR ke Pelaku UMKM, Dukung Program Nasional Penciptaan Lapangan Kerja

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada empat perwakilan pelaku UMKM asal Lampung pada kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), di Mahan Agung, Bandar Lampung,  Selasa (21/10/2025).

Acara ini merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dipusatkan di Provinsi Jawa Timur dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin.

Kegiatan akad massal dilaksanakan serentak di 38 provinsi se-Indonesia dan terhubung secara daring. Di Lampung, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Juhan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Wakil Gubernur Jihan Nurlela secara simbolis menyerahkan KUR kepada empat penerima, yaitu Rahmat Hidayat sebesar Rp50 juta untuk usaha bengkel las, Dina Ratnasari sebesar Rp50 juta untuk usaha furnitur, Thian Saputra sebesar Rp20 juta untuk bengkel dan suku cadang motor, serta Muhammad Suharto sebesar Rp70 juta untuk usaha warung sembako.

Menurut data Pemprov Lampung, hingga saat ini total KUR yang telah disalurkan di provinsi tersebut mencapai 15.381 debitur dengan nilai Rp919 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penyaluran KUR merupakan langkah nyata dalam memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah. "Kegiatan ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas usaha kecil, perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin baik," ujarnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, akad massal KUR kali ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. "Hari ini ada sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke yang melakukan akad KUR serentak," ujarnya.

Menteri UMKM menambahkan, target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan sasaran utama sektor produksi sebesar 60 persen dari total pembiayaan. "Capaian ini menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya porsi KUR sektor produksi berhasil menembus angka 60 persen," ungkapnya.

Menteri UMKM juga menyebutkan, realisasi KUR hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 72,6 persen dari target nasional, dengan jumlah debitur aktif lebih dari 3,7 juta orang. Tahun depan, pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran ke sektor produksi hingga 62 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin menyampaikan bahwa program KUR juga diarahkan untuk pemberdayaan pekerja migran. "Kami memiliki program KUR Penempatan Pekerja Migran agar calon pekerja tidak terjerat pinjaman ilegal dan mendapatkan pembiayaan resmi dari pemerintah," kata Mukhtarudin.

Menteri PPMI menjelaskan, hingga saat ini telah tersalurkan KUR bagi 2.100 pekerja migran dengan nilai Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar. Program tersebut juga terintegrasi dengan pelatihan vokasi dan pendidikan bahasa agar pekerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah. "KPP akan membantu masyarakat membangun dan merenovasi rumah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM dan Rp17 triliun untuk masyarakat yang ingin melakukan renovasi rumah. "Saya minta gubernur dan bupati di seluruh daerah mendorong kontraktor lokal agar terlibat dalam program ini," ucap Airlangga.

Menurut Airlangga, KPP diatur melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025. Program ini menargetkan peningkatan akses perumahan layak huni sekaligus penguatan ekonomi lokal melalui sektor konstruksi.

Menurutnya, implementasi KPP tidak hanya memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. "Kami siap mendukung penuh agar KPP berjalan efektif, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan ekonomi," ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program KUR dan KPP diharapkan mampu memperkuat pondasi ekonomi rakyat. Di Lampung, kebijakan ini diyakini akan mempercepat pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan perkotaan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).