Pemprov Lampung Ikuti Detik-Detik Proklamasi, Semangat Persatuan Jadi Perekat Bangsa


Bandar Lampung – Usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Lampung di Lapangan KORPRI, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur, Jihan Nurlela melanjutkan agenda dengan menyaksikan siaran langsung Detik-Detik Proklamasi dari Istana Merdeka secara virtual di Balai Keratun, Lantai 3, Senin (17/8/2026).

Dalam kesempatan itu, turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Peringatan HUT RI tahun ini mengusung tema besar “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, menjadi pengingat penting akan semangat persatuan dan cita-cita bangsa menuju kemajuan.

Di Istana Merdeka, Presiden RI Prabowo Subianto bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan naskah proklamasi. Sementara itu, Kolonel Inf. Priyo Handoyo, Komandan Distrik Militer 0733/Kota Semarang, dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang tergabung dalam tim bernama “Indonesia Berdaulat” tampil dengan penuh semangat. Pembawa baki bendera Merah Putih adalah Celina Olivia Apriani Theo (SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat), didampingi cadangan Eighteen Jeanette Hekboy (SMA Negeri 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur).

Komandan Kelompok 8 adalah Achmad Fachri Mubarok (SMK Negeri 1 Kota Jambi), dengan pengerek bendera I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti (SMA Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan), serta pembentang bendera M. Aryo Wira Zandhyka Y. (SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, Bengkulu).

Momen sakral ini diikuti dengan penuh khidmat oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wujud rasa syukur sekaligus bukti kesungguhan untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa.

Gubernur Lampung Pimpin Upacara HUT ke-81 RI Tingkat Provinsi, Kobarkan Semangat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

 


Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Senin (17/8/2026). Upacara yang mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” ini dipimpin langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal selaku Inspektur Upacara.

​Peringatan detik-detik proklamasi berjalan tertib dan khidmat, diikuti oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, jajaran TNI/Polri, ASN di lingkungan Pemprov Lampung, legiun veteran, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pelajar.

​Bertindak sebagai Komandan Upacara pada kesempatan tersebut yaitu Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) II/3 Lampung, Letkol CPM Anjan Pama Setiawan, dengan Perwira Upacara Mayor Infanteri Muhammad Rafli.

​Jalannya prosesi upacara ini turut didukung oleh para pejabat instansi vertikal Provinsi Lampung. Teks Proklamasi dibacakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, serta doa dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

​Momen sakral pengibaran Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih ditunaikan dengan sempurna oleh putra-putri terbaik perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Lampung di bawah komando Letda Infanteri M. Nur Abi Hanzalah.

​Formasi inti Paskibraka Provinsi Lampung Tahun 2026 diisi oleh Danang Rian Pranata (SMAN 1 Tanjung Raya, Mesuji) sebagai Danpok 17, dan Muhammad Siddiqi Afwa (SMA Al-Kautsar, Bandar Lampung) sebagai Danpok 8. Tugas pembawa baki dipercayakan kepada Ni Kadek Amelia Putri (SMAN 1 Seputih Banyak, Lampung Tengah) didampingi Bilqis Salma Andianti (SMAN 1 Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat). Sementara itu, Muhammad Faizullah Annur (SMKN 3 Kotabumi, Lampung Utara) bertugas sebagai pengerek bendera, dan Muhyi Dermawan Agung (SMAN 3 Metro, Kota Metro) sebagai pembentang bendera.

​Rangkaian upacara dimeriahkan oleh alunan Korps Musik (Korsik) Pemda Provinsi Lampung serta paduan suara dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Barisan peserta upacara terbagi ke dalam empat Batalyon Parade yang terdiri dari unsur gabungan TNI Tiga Matra, Polri, Satpol PP, ASN, Basarnas, BPN, Bea Cukai, PMI, Tagana, organisasi kepemudaan, mahasiswa Unila dan Itera, Menwa, serta barisan pelajar.

​Upacara peringatan hari bersejarah ini berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh rasa nasionalisme hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. (gla)

Sekdaprov Lampung Ikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci rangkaian HUT RI ke-81

 


Bandar Lampung –  Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Taman Makam Pahlawan(TMP) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026) dini hari.

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendiri bangsa yang gugur dalam perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan pembacaan teks kehormatan oleh inspektur upacara dan mengheningkan cipta.

Dalam kesempatannya, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas keikhlasan dan pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian serta perjuangan bagi kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, personel TNI dan Polri, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Seluruh rangkaian Apel Kehormatan dan Renungan Suci berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara. (gla)

Sumber : Adpim Pemprov Lampung

Apel Kehormatan dan Renungan Suci HUT RI ke-81 di TMP Tanjung Karang


BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Taman Makam Pahlawan(TMP) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026) dini hari. – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Taman Makam Pahlawan(TMP) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026) dini hari.

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendiri bangsa yang gugur dalam perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan pembacaan teks kehormatan oleh inspektur upacara dan mengheningkan cipta.

Dalam kesempatannya, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas keikhlasan dan pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian serta perjuangan bagi kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, personel TNI dan Polri, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Seluruh rangkaian Apel Kehormatan dan Renungan Suci berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara.(lsi)

Sumber Adpim Pemprov Lampung

Pengukuhan Paskibraka Lampung 2026, Wagub Jihan Tekankan Pentingnya Integritas dan Kebersamaan


Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) adalah amanah besar untuk menjaga kehormatan bangsa, bukan sekadar tugas mengibarkan bendera.

Pesan ini disampaikannya saat mengukuhkan Paskibraka Provinsi Lampung Tahun 2026 yang dirangkai dengan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, di Balai Keratun Lt. III Kantor Gubernur, Sabtu (15/08/2026).
​
Dalam arahannya, Wagub mengingatkan bahwa di balik bendera Merah Putih terdapat sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, dan tetesan air mata para pahlawan yang rela memberikan segalanya demi bangsa yang merdeka.
​
“Ketika nanti kalian berdiri di lapangan, lakukan dengan penuh rasa hormat. Yang sedang kalian jaga bukan hanya sekedar bendera, tetapi kalian semua menjaga kehormatan bangsa,” tegas Wagub.
​
Kepada para anggota Paskibraka, Wagub menitipkan tiga pesan utama yang harus dipegang teguh. Pertama, memberikan yang terbaik dan bersungguh-sungguh dalam setiap pelaksanaan tugas. Kedua, tidak gentar menghadapi tekanan latihan yang berat, karena proses tersebut bertujuan untuk membentuk mental baja. Ketiga, senantiasa menjaga kebersamaan dan kekompakan tim, mengingat satu langkah yang tidak seirama dapat mengganggu seluruh barisan.
​
“Kalian membawa nama orang tua, daerah, dan sekolah masing-masing, serta membawa nama Provinsi Lampung di pundak kalian. Lakukan dengan tenang, bangga, dan percayalah pada diri kalian, pada tim, serta pada Lampung. Indonesia menaruh harapan besar di pundak adik-adik sekalian dari tanah Sai Bumi Ruwa Jurai ini,” ujarnya memotivasi.
​
Lebih lanjut, Wagub memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pembina, pelatih, pamong, serta panitia. Wagub menyadari bahwa proses pembinaan tidak sekadar mengajarkan baris-berbaris, melainkan investasi terbesar bangsa dalam membentuk karakter, kedisiplinan, integritas, serta kecintaan generasi muda terhadap Tanah Air.
​
Mengingat momentum Hari Kemerdekaan, Wagub juga mengajak seluruh pihak untuk menaruh rasa hormat dan empati kepada masyarakat luas yang hingga hari ini masih terus berjuang menghadapi berbagai dinamika dan tantangan sosial ekonomi.

Pemprov Lampung Dalami Riwayat Lahan Way Hui

 


Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menindaklanjuti upaya penyelesaian dan kejelasan status aset berupa lahan di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Rapat Asisten Bidang Administrasi Umum, Jumat (14/8/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov Lampung untuk memastikan kepastian hukum atas aset daerah, sekaligus menelusuri riwayat administrasi dan dokumen pertanahan atas lahan seluas kurang lebih 5 hektare yang sebelumnya tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan kronologis yang dibahas dalam rapat, lahan tersebut tercatat oleh Pemprov Lampung setelah penyerahan kembali dari TVRI pada 2011 dan secara fisik dikuasai hingga 2015. Namun, pada 2015 terjadi penguasaan oleh pihak lain dan selanjutnya terdapat proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Pemprov Lampung sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah untuk mempertahankan dan memperjelas status lahan tersebut. Salah satunya melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan terkait proses sertifikasi atas lahan dimaksud.

Dalam koordinasi tersebut, Pemprov Lampung memperoleh informasi bahwa proses penerbitan sertifikat atas nama Rahudi belum diterbitkan. Atas saran Kantor Pertanahan, Pemprov Lampung kemudian menyampaikan surat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/1987/11/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Penghentian Penerbitan Sertifikat.

Selanjutnya, pada 2021 Pemprov Lampung mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Pakai atas bidang tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor IP.02.05/623-18.01/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas.

Dari surat tersebut diketahui bahwa di atas bidang tanah yang dimaksud telah terdapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat atas nama PT SIL.

Dalam rapat tindak lanjut ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap warkah atau dokumen pertanahan atas objek lahan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri riwayat pemberkasan serta memastikan dasar dan proses administrasi yang telah disampaikan kepada Kantor Pertanahan.

Pemprov Lampung menegaskan bahwa penelusuran dokumen dan riwayat pertanahan menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai status hukum lahan tersebut.

Selanjutnya, Pemprov Lampung akan menyiapkan langkah penyelesaian, baik melalui upaya litigasi maupun nonlitigasi, dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Lampung Dorong Nasionalisme Lewat Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih


Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Kesbangpol bersama jajaran OPD membagikan ratusan bendera Merah Putih kepada masyarakat dan pengendara yang melintas di depan gerbang Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (14/8/2026).

Pembagian bendera Merah Putih di kawasan perkantoran Pemprov Lampung tersebut disambut antusias oleh para pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas, menciptakan suasana semarak menjelang peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2026.

​Aksi pembagian bendera ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.

​Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan seluruh elemen masyarakat Lampung.

​”Ini merupakan tindak lanjut surat dari Menteri Dalam Negeri, ya. Untuk menggelorakan lagi jiwa, semangat ideologi nasional kaitan dengan peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Jadi bendera ini adalah partisipasi seluruh unsur Pemerintah Provinsi Lampung dan diberikan juga kepada masyarakat dalam rangka melestarikan, mengembangkan nilai-nilai nasionalisme,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

​Pada aksi pembagian bendera tersebut, sedikitnya 300 helai bendera Merah Putih disalurkan secara langsung kepada para pengguna jalan. Kegiatan serupa juga dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

​”Kurang lebih kita distribusikan 300, ya. 300 helai. Dan ini kan berlaku serentak di seluruh kabupaten/kota, ya. Di masing-masing pemerintah daerah juga akan melaksanakan sesuai dengan kondisi yang sekarang,” jelasnya sembari menambahkan bahwa gerakan partisipatif lintas OPD ini telah rutin berjalan dalam tiga tahun terakhir.

​Melalui momentum peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-81 RI ini, ia berharap persatuan masyarakat semakin kokoh dalam mengawal laju pembangunan bangsa. (gla)

Pemprov Lampung dan Kejati Perkuat Sinergi, Gubernur: Penegakan Hukum Bagian dari Pembangunan


Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menggelar acara Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung dari Danang Suryo Wibowo kepada Taufan Zakaria, yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di Mahan Agung, Jumat malam (14/8/2026).

​Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin melantik Taufan Zakaria sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung di Jakarta pada Selasa (11/8/2026), mengantikan Danang Suryo Wibowo yang kini mendapat tugas baru sebagai Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.

​Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Lampung menyampaikan apresiasi kepada Danang Suryo Wibowo atas dedikasi, sinergi, dan integritas yang ditunjukkan selama 1 tahun 3 bulan bertugas di Provinsi Lampung.

​”Selama ini sinergi antara Pemda Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi telah berjalan dengan sangat baik. Kita selama setahun tiga bulan ini banyak sekali menghadapi persoalan bersama. Ada pembangunan yang harus dikawal, ada investasi yang butuh kepastian hukum, ada tata kelola pemerintahan yang harus terus diperbaiki, dan ada yang lebih penting yaitu kepercayaan masyarakat yang harus kita pertahankan,” ujar Gubernur.

​Gubernur memaparkan, soliditas jajaran Forkopimda di bawah sinergi Kejati, TNI, Polri, dan Pemda telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Kolaborasi pengawalan program pangan dan pendampingan UMKM berhasil menempatkan pertumbuhan ekonomi Lampung di posisi nomor dua tertinggi di Sumatera, serta mendongkrak produksi jagung daerah naik ke peringkat tiga nasional dengan surplus panen mencapai 400 ribu ton.

​”Dulu lihat gedung kejaksaan takut, sekarang senang, apalagi UMKM dan wong cilik yang butuh bantuan hukum. Terima kasih Mas Danang, selama setahun tiga bulan ini mendampingi kami menghadirkan negara di hati masyarakat Provinsi Lampung,” tuturnya.

​Gubernur selanjutnya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kajati Lampung yang baru, Taufan Zakaria beserta keluarga. Gubernur optimistis kepemimpinan baru di Korps Adhyaksa Lampung akan semakin memperkokoh stabilitas hukum dan mempercepat laju pembangunan.

​”Bagi kami, pembangunan dan penegakan hukum bukanlah dua hal yang dipertentangkan, justru keduanya harus berjalan seiringan. Kami percaya kalau kepastian hukum terjaga, investasi akan tumbuh. Kalau investasi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka. Kalau lapangan pekerjaan bertambah, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Karena itu penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan,” tegasnya.

​Mengakhiri sambutannya, Gubernur menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menjadi mitra kerja yang transparan, terbuka, dan kolaboratif bagi Kejaksaan Tinggi.

​”Pemerintah Provinsi Lampung siap menjadi mitra yang terbuka. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan, kita selesaikan bersama. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki bersama. Karena tujuan kita sama: membangun pemerintahan yang bersih, memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, dan menghadirkan rasa aman dan adil di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi Program Desaku Maju untuk Percepatan Pembangunan Jalan Desa


BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI dalam pelaksanaan Program Desaku Maju, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan desa.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026).

Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Marindo mengatakan, Program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu fokusnya adalah pembangunan infrastruktur jalan desa yang akan disinergikan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau Karya Bakti TNI.

“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.

Menurutnya, sinergi tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan jajaran TNI untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil (DBH).

Marindo menjelaskan, penyaluran DBH harus menghasilkan pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” jelasnya.

Karena itu, pelaksanaan Program Desaku Maju akan diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi DBH dan hasil pembangunan di lapangan. Keterlibatan TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti TNI menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Dalam rakor tersebut juga dibahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota. Formulasi teknis, termasuk mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta bentuk kolaborasi dengan TNI, akan menjadi bagian yang diperkuat dalam nota kesepahaman (MoU).

Marindo menyampaikan, pengalokasian anggaran tidak harus sama di setiap kabupaten/kota. Besaran anggaran dan jumlah ruas jalan yang ditangani dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.

“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.

Marindo juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. Hasil pembahasan bersama BPKP selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU.

Gubernur Mirza Hadiri Paripurna Istimewa DPRD Lampung, Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden


B
ANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (14/8/2026).

Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai capaian pemerintah dalam pembangunan nasional.

Capaian tersebut menjadi gambaran atas hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melihat perkembangan pembangunan di wilayah masing-masing.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, capaian nasional tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pemprov Lampung juga menyatakan komitmen mendukung Asta Cita Presiden serta berbagai program prioritas pemerintah pusat sebagai landasan bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan kembali sumpah yang telah diucapkannya untuk menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Ia menekankan bahwa pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk lembaga negara.

“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Melalui momentum peringatan HUT ke-81 RI, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kembali tekad untuk membangun daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Semangat kemerdekaan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat gotong royong, mempercepat pembangunan, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Lampung optimistis dapat mengambil bagian lebih besar dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional sekaligus mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah.(LSI)

Sekdaprov Marindo ikuti Ikuti Pembelajaran Transformasi Digital Nasional Bahas Ekonomi Digital dan Komunikasi Kebijakan


Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional “peran strategis pimpinan tinggi” yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut membahas terkait penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, dan advokasi kebijakan publik.

Adapun Narasumber Pada Kegiatan Ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital – Komdigi Edwin Hidayat Abdullah, dan Prof. Burhanudin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.

Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah, membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance,dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.

Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.

Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent,dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.

Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi, membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis. DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.

Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.

Wagub Jihan Dorong Sinergi TNI-Polri dan Pemda Percepat Pembangunan Infrastruktur Lampung


Lampung Timur — Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan dan daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri peresmian pembangunan jembatan dan sumber air bersih yang dilakukan secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di lokasi pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih, Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Jihan hadir bersama Pangdam XXI/Raden Intan, Bupati Lampung Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, serta unsur TNI dan Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan yang dibangun melalui pengabdian TNI dan Polri serta ribuan sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat untuk masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perdesaan.

“Saya bangga dengan saudara sekalian. Saudara telah menjalankan misi bakti kepada rakyat. TNI bukan tentara biasa, tetapi tentara yang berjuang bersama rakyat, memberikan yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya akan kembali kepada rakyat,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap prajurit TNI dan anggota Polri yang bekerja di lapangan dengan menghadapi berbagai tantangan untuk menghadirkan fasilitas dasar yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Presiden, pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih merupakan bentuk konkret dari semangat gotong royong dan kemampuan bangsa untuk mengoptimalkan kekuatan sendiri demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan proyek-proyek besar dan strategis, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar, agar menikmati kualitas hidup yang baik,” tegasnya.

Presiden mencontohkan, pembangunan jembatan dapat memangkas waktu tempuh masyarakat yang sebelumnya harus berjalan berjam-jam. Demikian pula dengan pembangunan sumber air bersih yang membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Pemprov Lampung Raih Apresiasi Terbaik II Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan Regional Sumatera


B
atam – Pemerintah Provinsi Lampung bersama sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Lampung menorehkan prestasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Dalam ajang yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kompas TV tersebut, Lampung berhasil meraih empat penghargaan pada sejumlah kategori yang menilai kinerja, inovasi, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat.

Empat penghargaan tersebut masing-masing diraih Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Terbaik II kategori Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan tingkat provinsi, Kabupaten Way Kanan sebagai Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten, Kota Bandar Lampung sebagai Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota, serta Kabupaten Lampung Selatan sebagai Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat kabupaten.

Penghargaan tersebut menjadi gambaran atas berbagai upaya pemerintah daerah di Lampung dalam memperluas akses pelayanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan hunian layak, serta membangun tata kelola lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Pada kategori Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung menempati posisi Terbaik II tingkat provinsi, di bawah Provinsi Aceh sebagai Terbaik I. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Kategori ini menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Aspek penilaian mencakup pemerataan guru, sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Inovasi daerah menjadi nilai tambah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Kabupaten Way Kanan berhasil meraih Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten. Penghargaan ini menempatkan Way Kanan di jajaran pemerintah daerah regional Sumatera yang dinilai memiliki komitmen dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Prestasi serupa diraih Kota Bandar Lampung yang keluar sebagai Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota. Bandar Lampung mengungguli Pekanbaru sebagai Terbaik II dan Batam sebagai Terbaik III.

Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah menilai dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan hunian yang layak, melalui kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, serta tata kelola pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Inovasi dan kolaborasi daerah dalam menghadirkan solusi penyediaan hunian juga menjadi bagian dari penilaian.

Penghargaan berikutnya diraih Kabupaten Lampung Selatan sebagai Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat kabupaten. Posisi Terbaik I diraih Kabupaten Samosir, sedangkan Terbaik III diraih Kabupaten Bintan.

Kategori tersebut menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah terpadu sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penilaian mencakup pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, efektivitas program, serta inovasi daerah yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Festival Krakatau XXXV Jadi Momentum Lampung Perkuat Daya Saing Pariwisata Nasional

 


Bandar Lampung – Saat acara Press Conference Festival Krakatau XXXV Tahun 2026, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi daerah melalui model pembiayaan berbasis kolaborasi.

Wagub mengungkapkan bahwa hampir seluruh pembiayaan penyelenggaraan festival tahun ini terwujud atas sinergi lintas sektor.

​”Festival Krakatau ini salah satu bentuk event yang memang diselenggarakan dengan modal kolaborasi. Hampir 95 persen modal anggaran untuk mensukseskan Festival Krakatau ini dari modal kolaborasi, terhimpun dari berbagai sektor swasta, BUMD, BUMN, dan mitra terkait,” ujar Wagub Jihan, di El’s Coffee Roastery, Rabu (12/8/2026).

​Wagub menjelaskan bahwa Gubernur Lampung telah memberikan arahan tegas agar seluruh jajaran fokus menghadirkan festival berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional. Sektor pariwisata diposisikan sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi daerah di luar sektor pertanian.

​”Pak Gubernur memberikan intervensinya jelas, bahwa infrastruktur menuju ke arah pariwisata diperbaiki, kemudian ekosistem pariwisata diintegrasikan melalui pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menjadikan Lampung, selain sektor pertaniannya yang unggul, pariwisatanya juga kita ingin menjadi yang terbaik di Indonesia,” tegasnya.

​Mengambil analogi penguatan ekosistem pariwisata mancanegara seperti di Thailand serta pusat budaya nasional seperti Solo dan Bali, Wagub berharap Lampung mampu mengawinkan potensi wisata alam, ragam kuliner lokal, dan kekayaan seni budaya secara utuh dan terpadu.

​Rangkaian Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan program Krakatau Great Sale yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 30 Agustus 2026. Program ini melibatkan jajaran perhotelan, restoran, hingga pusat perbelanjaan guna memberikan potongan harga khusus bagi wisatawan.

​Wagub secara khusus menginstruksikan agar dilakukan pencatatan dan evaluasi secara akurat terhadap seluruh dampak ekonomi penyelenggaraan event ini.

​”Target kita jelas, wisatawan bertambah, lama tinggal meningkat, UMKM bertumbuh, dan transaksi bisnis meningkat. Semua dampak, mulai dari nilai transaksi UMKM, jangkauan media sosial, hingga data jumlah pengunjung, harus terarsip dengan baik sebagai data evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang,” instruksinya.

​Menutup arahannya, Wagub Jihan Nurlela mengapresiasi peran insan pers, media massa, serta para influencer yang terus konsisten mempromosikan destinasi wisata dan keunggulan kuliner Lampung secara jujur dan organik. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan bersama-sama menyukseskan agenda tahunan tersebut. (gla)

Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi untuk Perluas Kesempatan Penyandang Disabilitas


Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif serta memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkembang, mandiri, dan berperan aktif di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Kunjungan Kerja Ketua Umum Dharma Pertiwi Evi Agus Subiyanto di SLB Dharma Bakti Dharma Pertiwi, Rabu (12/8/2026).

Wagub mengatakan, kolaborasi menjadi fondasi penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.

“Fondasi utama kita dalam menggerakkan pembangunan adalah kolaborasi. Kalau kita tidak pandai-pandai berkolaborasi dan menyatukan sinergi, tentu pembangunan tidak akan bergerak sebagaimana yang kita inginkan,” ujarnya.

Menurutnya, kunjungan Ketua Umum Dharma Pertiwi beserta jajaran ke Provinsi Lampung memberikan semangat sekaligus stimulus untuk terus mengoptimalkan berbagai hal yang belum berjalan secara maksimal, khususnya dalam pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Ia menegaskan bahwa setiap anak memiliki keistimewaan dan potensi masing-masing. Karena itu, masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan akses, kesempatan, dan dukungan yang setara.

“Kami jangan dikasihani, tetapi cukup diberikan pengertian, dimengerti, diberikan akses dan kesempatan,” kata Wagub, mengutip pesan yang terpampang di lingkungan sekolah.

Wagub menilai, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak boleh berhenti pada proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, harus ada keberlanjutan yang membuka ruang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan, membangun kemandirian, hingga memasuki dunia kerja.

Ia menyambut baik rencana pengembangan Kafe Lubi sebagai salah satu wadah pembelajaran dan pelatihan keterampilan bagi lulusan SLB.

“Ini akan menjadi harapan baru bagi anak-anak bahwa pendidikan bukan tahap akhir di SLB ini. Nanti ada hilirisasinya berupa masuk ke dunia kerja,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Disabilitas kepada dunia usaha. Hal itu dilakukan agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Provinsi Lampung terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami juga mempunyai Perda tentang Disabilitas yang terus kami sosialisasikan kepada para perusahaan dan pengusaha agar memenuhi amanat Perda dan Undang-Undang, bahwa ada satu persen hak dari teman-teman disabilitas untuk bisa masuk ke dunia kerja di perusahaan masing-masing,” tegasnya.