Gubernur Lepas Peserta Bank Lampung RUN 2026, Apresiasi Kontribusi untuk UMKM

Bandar Lampung -- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Bank Lampung yang dikemas dalam acara Bank Lampung RUN 2026 di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (08/02/2026).

Acara yang diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Lampung atas dedikasi selama enam dekade dalam melayani masyarakat. Menurutnya, usia 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang membuktikan ketangguhan Bank Lampung dalam beradaptasi dan bertumbuh.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada Bank Lampung. Ini bukan sekedar angka di kalender, melainkan perjalanan panjang penuh dedikasi. Jika pembangunan ibarat membangun rumah, maka fondasinya adalah kepercayaan masyarakat. Bank Lampung telah berhasil menjaga fondasi itu hingga menjadi bank daerah yang besar dan membanggakan," ujar Gubernur.

Gubernur juga menyoroti peran strategis Bank Lampung dalam menjangkau pelosok daerah. Dengan populasi Lampung yang mencapai 9,5 juta jiwa, kehadiran Bank Lampung hingga ke desa-desa telah menjadi penggerak roda ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM.

"Ke depan, tantangan perbankan semakin besar dengan perubahan teknologi yang cepat. Saya berharap Bank Lampung terus adaptif, inovatif, dan transparan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar kita bisa maju bersama," tambah Gubernur.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bank Lampung RUN tahun ini merupakan tahun kedua. Ia menegaskan bahwa kehadiran ribuan peserta menjadi bukti bahwa Bank Lampung adalah milik seluruh masyarakat Lampung.

"Kehadiran lebih dari 5.000 peserta hari ini adalah energi positif bagi kami untuk terus bergerak maju. Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah, pada hari ini kami juga melaksanakan pengundian hadiah utama Tabungan Lokal dengan total hadiah sebesar Rp1 miliar," jelas Indra.

Indra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Lampung selaku pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan. Ia berkomitmen bahwa Bank Lampung akan terus bertransformasi memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan demi menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

"Kami bertekad untuk terus bertransformasi menjadi bank daerah yang sehat, kuat, dan kompetitif, serta konsisten melayani dengan hati untuk kesejahteraan Bumi Lampung," tutupnya.

Acara diakhiri dengan pelepasan peserta lari oleh Gubernur Lampung dan pengundian grand prize tabungan yang disaksikan oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan direksi Bank Lampung. (Lis).

Tondi Silaturahmi Sosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila Bersama Warga Gadingrejo

Pringsewu — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Tondi Muammar Gaddafi Nasution, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Minggu (08/02/2026).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu program resmi DPRD Provinsi Lampung yang bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila serta menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
Dalam sambutannya, Tondi Muammar Gaddafi Nasution menyampaikan bahwa kehadirannya di Gadingrejo tidak hanya dalam rangka menjalankan tugas Sebagai Anggota DPRD Lampung, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.
“Paling tidak yang sudah lama tidak pernah menyanyikan Lagu Indonesia Raya, hari Ini bisa menyanyi secara bersama-sama. Kemudian, yang semua kita tidak pernah mengucapkan naskah Pancasila, secara bersama-sama kita ucapkan. Ini hikmah dari pertemuan kali ini,” kata Tondi Muammar Gaddafi Nasution.
Menurutnya, di kesempatan kali ini, dirinya membawa salah satu kegiatan dari DPRD Provinsi Lampung, yaitu pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. “Namun, yang terpenting, saya hadir ke sini ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, menambah kawan, menambah saudara,” ujar Tondi.
Selain itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung tersebut mengungkapkan, sebelumnya dirinya hanya mengenal beberapa tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Namun melalui kegiatan ini, ia berharap dapat memperluas jalinan kekeluargaan dengan masyarakat Gadingrejo.

“Dulu mungkin dua tahun lalu saya hanya kenal beberapa orang saja. Sekarang alhamdulillah bisa menambah keluarga dan saudara di Gadingrejo. Kalau hari ini Mas Dodi tidak hadir, masih ada Pak Kepala Pekon dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya,” katanya.
Terkait materi sosialisasi, Tondi menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima, harus benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafalkan.
“Materi Pancasila ini sebenarnya sudah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama sampai seterusnya, semuanya sudah hidup di tengah masyarakat. Tinggal bagaimana kita menjaga dan mengamalkannya secara konsisten,” jelasnya kata dia seperti dilansir wartapost.
Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan semakin mengakar di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya di daerah.
“Saya sangat berharap, pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi budaya di wilayah Gadingrejo Pringsewu,” tegasnya.
‘Kepala Pekon Gadingrejo Tekankan Pentingnya Pengamalan Nilai Pancasila di Masyarakat’
Dalam sambutannya, Kepala Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sariman, menegaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan keluarga maupun sosial, sebagai dasar memperkuat persatuan dan keadilan sosial.
Menurut Sariman, kegiatan tersebut merupakan inisiatif yang telah diagendakan dan direncanakan oleh para wakil rakyat, baik dari tingkat provinsi. Ia menyebut, agenda serupa kemungkinan akan terus berlanjut ke depannya.
“Ini tentunya inisiatif dari yang memang sudah diagendakan oleh kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta anggota dewan baik dari provinsi maupun dari Kabupaten Pringsewu. Sudah direncanakan dan diagendakan, bahkan mungkin ini bukan yang terakhir,” ujar Sariman.
Dalam kesempatan tersebut, Sariman juga mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukan hanya untuk dihafalkan, namun harus dipahami, dihormati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Tadi sudah kita bacakan bersama Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia yang perlu kita ketahui, kita hormati, dan kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik di keluarga maupun dengan tetangga dan saudara,” katanya.
Ia mencontohkan, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa harus tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat yang saling menghormati antarumat beragama. Sementara sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menurutnya masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.
“Keadilan sosial ini kadang-kadang memang belum semua masyarakat merasakannya secara merata. Ada yang merasa sudah adil, ada juga yang merasa belum. Itu kenyataan yang harus kita akui bersama,” ungkapnya.

Anggota DPRD Lampung: Hari Pers Nasional Momentum Perkuat Integritas

Bandarlampung: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Imelda  menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Ia menilai peringatan HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap profesionalisme dan integritas jurnalistik.

Dalam keterangannya, Imelda berharap pers nasional terus menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang independen, kritis, dan bertanggung jawab.

“Pers memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Melalui informasi yang akurat dan berimbang, media membantu masyarakat memahami kebijakan publik sekaligus mengawal jalannya pemerintahan,” ujar Imelda, Senin (9/2).

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan yang dihadapi insan pers semakin kompleks. Kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial kerap kali tidak diiringi dengan verifikasi yang memadai, sehingga membuka ruang bagi hoaks dan disinformasi.

Karena itu, Imelda menekankan pentingnya literasi digital serta konsistensi dalam memegang teguh kode etik jurnalistik. Ia meyakini bahwa kredibilitas media menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Di era digital ini, pers dituntut bukan hanya cepat, tetapi juga tepat. Verifikasi dan akurasi harus tetap menjadi prioritas agar masyarakat tidak terjebak informasi yang menyesatkan,” tegas Anggota Komisi II DPRD Lampung ini.

Ia juga menilai keberadaan pers sangat vital dalam mendukung pembangunan daerah. Media dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus ruang partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Imelda berharap insan pers di Lampung khususnya, dapat terus berkontribusi dalam menciptakan iklim informasi yang sehat, edukatif, dan konstruktif.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia semakin kuat, profesional, dan tetap menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.

Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis pers dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Kemensos Coret 100 Ribu PBI di Lampung, Ini Kata DPRD Lampung

Bandarlampung : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengungkapkan bahwa penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga terjadi di Provinsi Lampung.

“Kurang lebih ada 100 ribu penerima manfaat BPJS PBI di Lampung yang dinonaktifkan,” kata Deni Ribowo, Senin (9/2).

Menurut Deni, penonaktifan tersebut dilakukan Kemensos setelah dilakukan pendataan ulang menggunakan sistem baru. Dari hasil pendataan tersebut, ditemukan sejumlah penerima manfaat yang dinilai sebenarnya mampu membayar iuran secara mandiri, namun masih tercatat sebagai peserta BPJS PBI.

“Pertama, setelah dilakukan pendataan ulang dengan sistem baru, ditemukan bahwa penerima manfaat tersebut sebenarnya mampu membayar mandiri, tapi menggunakan BPJS PBI. Kedua, penonaktifan juga terjadi karena adanya ketidaksesuaian atau pembaruan data penerima manfaat,” jelasnya.

Deni menambahkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema solusi bagi masyarakat yang terdampak, khususnya bagi pasien dengan kondisi medis mendesak seperti pasien cuci darah.

“Skema pertama, peserta bisa melakukan aktivasi dengan BPJS mandiri di kantor BPJS setempat,” ujarnya.

Skema kedua, lanjut Deni, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kemensos, agar kembali diverifikasi sebagai penerima manfaat.

“Ketiga, untuk kondisi yang benar-benar urgent, terutama pasien cuci darah yang rutin masuk rumah sakit, saya siap membantu mencarikan solusi agar pelayanan kesehatan tetap berjalan,” tegas politisi Demokrat ini.

Ia berharap masyarakat tidak panik dan segera mengurus pembaruan data jika mengalami kendala, agar hak pelayanan kesehatan tetap dapat diperoleh secara optimal. (*)

DPRD Lampung Minta Solusi Pusat, Akses Sekolah Masih Gunakan Perahu

Bandar Lampung – Video pelajar yang menyeberangi Sungai Way Bungur dengan perahu kecil untuk pergi ke sekolah kembali beredar luas di media sosial.

Rekaman itu memperlihatkan siswa berseragam lengkap, sebagian membawa sepeda motor, mengantre di tepian sungai di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, sebelum menyeberang satu per satu.
Kondisi tersebut, menurut warga, telah berlangsung bertahun-tahun karena belum tersedianya jembatan penghubung yang layak.
Anggota DPRD Lampung, Yusnadi, mengatakan persoalan itu sebenarnya sudah lama disampaikan ke berbagai tingkatan pemerintahan.
Ia mengaku bersama sejumlah anggota dewan pernah meninjau langsung lokasi penyeberangan tersebut.
“Dari kabupaten, provinsi, sampai kami di DPRD sudah pernah ke sana. Untuk pengajuan agar ditangani kementerian juga sudah lama dilakukan,” kata Yusnadi pada Senin, (2/2/2026).
Ia menyebut, surat permohonan pembangunan jembatan permanen telah dikirim ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait lebih dari setengah tahun lalu.
Bahkan, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, dinas teknis disebut telah memastikan pengajuan itu sudah diproses di tingkat kementerian.
“Sekarang kita menunggu proses dari kementerian. Karena memang kalau mengandalkan APBD, rasanya tidak mungkin,” ujarnya.
Menurut Yusnadi, sebagai solusi sementara, pemerintah berencana membangun jembatan gantung yang diberi nama Jembatan Merah Putih.
Opsi itu, kata dia, dinilai bisa menjadi jalan keluar sembari menunggu realisasi jembatan permanen.
“Yang sementara dulu bisa dibangun jembatan Merah Putih. Tapi tentu harapannya yang permanen tetap harus dibangun,” katanya.
Ia menambahkan, penyeberangan sungai tersebut melayani sedikitnya dua desa dengan satu lokasi sekolah yang sama, sehingga setiap hari ratusan pelajar harus melintasi sungai menggunakan perahu kecil.
Situasi ini, menurut dia, memerlukan perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak-anak sekolah.
“Kondisinya memang memprihatinkan. Anak-anak tiap hari pakai perahu,” ucapnya seperti dilansir Onetime.Id
Yusnadi berharap semua pihak dapat mengawal proses tersebut hingga pembangunan jembatan benar-benar terealisasi, baik sementara maupun permanen, agar akses pendidikan masyarakat tidak lagi bergantung pada penyeberangan sungai yang berisiko.

Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Parerejo Amalkan Nilai-Nilai Pancasila

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mustika Bahrum, kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Pekon Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Minggu (08/02/2026).

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mustika Bahrum, menegaskan pentingnya silaturahmi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih, pertemuan yang digelar bukan sekadar agenda formal, melainkan menjadi momen silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Menurutnya, silaturahmi memiliki hikmah besar, di antaranya memperpanjang umur dan menambah rezeki.
“Tatap muka hari ini adalah momen silaturahmi. Hikmahnya bisa memperpanjang umur dan menambah rezeki. Yang tadinya tidak mengenal Mustika Bahrum, hari ini kita bisa saling tatap muka dan saling mengenal,” ujarnya.
Mustika juga menegaskan bahwa dirinya merupakan putra daerah Way Lima, sehingga kehadirannya di Parerejo bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi juga sebagai ajang bertemu keluarga besar di wilayah tersebut. “Saya ini asli putra daerah Way Lima. Jadi hari ini saya bersilaturahmi dengan keluarga di Parerejo, Gadingrejo,” kata Mustika.
Pada kesempatan itu, Mustika Bahrum juga mengingatkan warga agar membaca dan memahami buku panduan yang dibagikan dalam kegiatan tersebut. Ia menilai, buku panduan itu penting sebagai dasar dan landasan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Tolong dibaca dan dipahami buku panduan yang dibagikan. Itu penting, supaya dalam hidup bermasyarakat kita tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam sila-silanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mustika Bahrum yang juga menyandang gelar adat Suntan Pengayom Makhga menjelaskan bahwa Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan berlandaskan kultur Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, kata dia, mengakomodasi seluruh golongan, agama, ras, dan suku yang ada di Indonesia.
“Pancasila lahir dari para pendiri bangsa yang tidak lari dari kultur wilayah Indonesia dan mengakomodir semua golongan, agama, ras, dan suku di Tanah Air,” tegasnya.
Ia pun menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ragu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Jadi, tidak ada keraguan bagi kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena sudah jelas mengakomodir semuanya,” pungkas Mustika Bahrum.
Ditempat yang sama, Kepala Pekon Parerejo, Muhadi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut kepada masyarakatnya.

“Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini sudah yang kedua kalinya dilaksanakan di hadapan kami. Kemarin yang pertama adalah pembinaan dan sosialisasi pentingnya wawasan kebangsaan, dan hari ini kembali dilanjutkan. Ini merupakan bentuk perhatian beliau kepada masyarakat Parerejo,” ujar Muhadi.
Muhadi berharap melalui kegiatan ini, pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila semakin meningkat dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, kita semakin menambah wawasan tentang ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Harapannya, aspirasi dan kondisi masyarakat di tingkat pekon juga dapat tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” tambahnya.
Sementara itu, dalam paparannya, Mustika Bahrum menekankan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, toleransi, serta semangat gotong royong di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks.
“Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan nilai-nilai luhur bangsa tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat,” tegasnya sepeerti dilansir wartapost..

Komisi IV DPRD Lampung Minta SMA Siger Benahi Izin

Bandar Lampung – DPRD Kota Bandar Lampung melalui Komisi IV memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Yayasan Siger Prakarsa Bunda dalam rapat dengar pendapat, pada Jumat, (6/2/2026).

Rapat membahas klarifikasi dan langkah perbaikan operasional SMA Siger.
Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Suhada mengatakan ada sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti, terutama kekurangan jam kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Kekurangan jam belajar akan ditutup dengan penambahan kegiatan pada hari Sabtu,” kata Suhada.
Komisi IV juga menyoroti status aset sekolah dan legalitas yayasan yang menjadi syarat perizinan.
Saat ini, aset masih berstatus pinjam pakai sambil menunggu pembenahan administrasi yayasan.
“Status yayasan akan diperbaiki, penambahan jam belajar juga dilakukan untuk menutup kekurangan,” ujarnya.
Hasil RDP meminta Yayasan Siger kembali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk menyelesaikan tahapan perizinan. DPRD memberi waktu satu pekan untuk melihat progres.
“Kita tunggu satu minggu. Kalau syarat terpenuhi, bisa dilanjutkan. Kalau belum, belum bisa,” kata dia.
Kegiatan belajar mengajar sementara tetap berjalan.
Namun, jika perizinan tak tuntas, opsi pemindahan siswa ke sekolah swasta lain disiapkan.

“Untuk sementara siswa masih sekolah di sana. Kalau nanti tidak bisa, akan dipindahkan ke sekolah swasta,” ujar Suhada.
Ia menambahkan, dukungan anggaran Rp10 miliar belum bisa dibahas sebelum seluruh ketentuan administratif dipenuhi.
“Kalau secara aturan belum selesai, belum bisa dianggarkan. Setelah syarat terpenuhi, baru dibahas kembali,” katanya kata dia seperti dilansir  Onetime.Id

Anggota DPRD Lampung Sosialisasikan Pancasila di Pesawaran

Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza Berawi, menggelar kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dihadapan warga yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT). di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (07/02/2026).

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung itu menyampaikan harapannya agar pertemuan tersebut membawa keberkahan bagi masyarakat Desa Sukaraja, khususnya bagi para peserta yang hadir.
“Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat keberkahan bagi masyarakat Sukaraja, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran,” ujar Mohammad Reza Berawi dalam sambutannya.
Reza menjelaskan, saat ini dirinya mendapat amanah sebagai anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yang membidangi pemerintahan. Ia menuturkan, seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab untuk turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Pancasila.
“Saat ini, kami 85 anggota DPRD Provinsi Lampung secara bersama-sama ditugaskan untuk bertemu dengan warga di daerah pemilihan masing-masing melalui konsep sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Reza menegaskan bahwa materi Pancasila akan disampaikan oleh dua narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga diharapkan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta.
“Untuk materi Pancasila nanti akan disampaikan oleh dua narasumber yang memiliki kompetensi dalam memaparkannya,” kata Reza.
Ia pun mengajak para ibu KWT Sukaraja untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan sungguh-sungguh, agar nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan secara utuh dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
“Ini menjadi kesempatan bagi Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti sosialisasi dengan baik, sehingga dalam keseharian mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan benar,” ujarnya.
Menurut Reza, penguatan nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membangun tatanan keluarga, lingkungan, hingga masyarakat secara luas.
“Penguatan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk tatanan keluarga, lingkungan, dan masyarakat, dengan harapan terciptanya kehidupan yang rukun, aman, damai, serta bermartabat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sukaraja yang diwakili Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Firman, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Mohammad Reza Berawi beserta rombongan di Desa Sukaraja.
Firman juga menyampaikan bahwa Desa Sukaraja baru saja menyelesaikan agenda demokrasi desa dengan baik dan lancar.
“Selamat datang di Desa Sukaraja. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan pesta demokrasi desa dengan baik dan semuanya berjalan sesuai harapan,” ujar Firman.
Ia menambahkan, kehadiran Mohammad Reza Berawi bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Sukaraja dan dinilai sebagai bentuk silaturahmi yang membanggakan.
“Tidak asing lagi bagi Bung Reza hadir di Desa Sukaraja. Kehadiran beliau menjadi sebuah silaturahmi yang sekaligus menjadi kebanggaan bagi kami, warga Desa Sukaraja,” pungkasnya seperti dilansir wartapost.

DPRD Lampung Minta Pemkot Hentikan Penggerusan Bukit

Lampung Tengah : Arus informasi yang kian deras dan dinamika sosial yang terus bergerak menuntut penguatan ideologi kebangsaan tidak berhenti pada seremoni. Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi, ST., M.Sos., saat menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP) di Kampung Simpang Agung, Kecamatan Simpang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (7/2).

Kegiatan yang menghadirkan dua narasumber DR Candra Puasati, S.Pd., M.Pd. dan Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri tersebut, menjadi ruang refleksi bersama masyarakat tentang pentingnya menjaga fondasi ideologi negara di tengah perubahan zaman.

Ni Ketut Dewi Nadi menegaskan, Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau teks konstitusional, melainkan harus hadir sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila adalah kompas kebangsaan kita. Di tengah perbedaan pilihan politik, latar belakang suku, agama, dan budaya, nilai-nilai Pancasila adalah perekat yang menjaga Indonesia tetap utuh,” ujar Dewi Nadi, yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini.

Ia menilai pembinaan ideologi menjadi semakin relevan ketika masyarakat dihadapkan pada tantangan disinformasi, polarisasi, dan menguatnya sikap individualisme. Karena itu, wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk terus membangun dialog kebangsaan di tengah masyarakat.

Sementara itu, DR Candra Puasati dalam pemaparannya menekankan bahwa wawasan kebangsaan harus dimaknai sebagai kesadaran kolektif tentang identitas dan tujuan bernegara.

“Wawasan kebangsaan bukan sekadar teori. Ia adalah kesadaran bahwa kita memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan berkontribusi untuk kemajuan bersama,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya literasi ideologi di era digital, di mana generasi muda rentan terpapar narasi yang dapat menggerus nilai kebangsaan apabila tidak dibekali pemahaman yang kuat.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme warga yang aktif berdialog dan menyampaikan pandangan. Diskusi yang terbangun menunjukkan bahwa penguatan ideologi Pancasila tetap menjadi kebutuhan mendesak di tingkat akar rumput. (LW)

Dukung Instruksi Presiden, Pemprov Lampung Laksanakan KORVE di Teluk Betung Timur

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan KORVE Gerakan Bersih-bersih Serentak di sepanjang jalan menuju Pulau Pasaran hingga kawasan Pulau Pasaran, Jumat (06/02/2026).

Kegiatan diawali dengan apel bersama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta jajaran Forkopimda hadir dalam apel tersebut. Usai apel, seluruh unsur yang hadir, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, turun langsung dan terlibat aktif dalam kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat.

Aksi gotong royong ini didukung oleh masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga para pemangku kepentingan yang bersama-sama membersihkan sampah di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, kegiatan KORVE merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan KORVE.

"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, atas arahan Bapak Gubernur Lampung, melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan KORVE atau gerakan bersih-bersih secara gotong royong di lingkungan sekitar," ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menumbuhkan budaya bersih di tengah masyarakat.

"Hari ini kita lihat bersama, Bu Wali Kota Eva Dwiana dan Forkopimda Kota Bandar Lampung turun langsung membersihkan sampah, khususnya di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kelurahan Kota Karang, Pulau Pasaran. InsyaAllah ini dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan," lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

"Kita melakukan bersih-bersih bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa, baik dari Kota Bandar Lampung maupun dari provinsi," kata Eva Dwiana.

Ia berharap gerakan KORVE dapat terus digelorakan dan menjadi budaya di seluruh wilayah Lampung.

"Harapan kita bukan hanya Bandar Lampung saja, tetapi semua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Ayo kita sama-sama bersih-bersih daerah kita masing-masing untuk mendukung Asta Cita dan arahan Bapak Gubernur Lampung. Kalau kita semua bersih, insyaAllah Provinsi Lampung akan semakin luar biasa," ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan jajaran Forkopimda juga meninjau langsung sentra pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran sebagai salah satu potensi unggulan ekonomi masyarakat pesisir. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

DPRD Lampung Minta ASDP Benahi Dermaga

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, menyampaikan aspirasi sekaligus kritik warga pengguna jasa kepada PT ASDP Indonesia Ferry terkait pelayanan dermaga eksekutif saat melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Jumat malam (6/2/2026).

Menurut Budiman, selama berada di atas kapal banyak pengguna jasa mengeluhkan lamanya waktu sandar.

Waktu tempuh penyeberangan dermaga eksekutif yang seharusnya sekitar 1 jam 30 menit justru molor hingga 2 jam 30 menit. Bahkan, kapal belum juga bersandar karena harus menunggu di tengah laut.

“Saya tanyakan ke petugas, katanya kapal masih menunggu kapal lain keluar dari dermaga. Ini jelas bukan pelayanan eksekutif,” tegas Budiman, Sabtu (7/2/2026).

Ia menilai, kapal eksekutif seharusnya dapat langsung bersandar tanpa menunggu lama.

Jika dermaga belum siap karena masih digunakan kapal lain, maka pelayanan tersebut tidak ada bedanya dengan kapal reguler, padahal tarif penyeberangan eksekutif jauh lebih mahal.

“Kalau namanya eksekutif, begitu kapal datang dermaga harus sudah siap. Bukan malah menunggu di tengah laut. Apalagi ini bukan musim libur panjang. Kasihan warga yang membawa anak atau memiliki keperluan mendesak sehingga memilih jasa eksekutif,” lanjutnya.

Selain persoalan waktu tunggu, Budiman juga mendengar berbagai keluhan terkait fasilitas kapal eksekutif.

Ia menilai kondisi kapal tersebut tidak layak disebut sebagai kapal eksekutif karena hanya tampak dicat ulang tanpa adanya peningkatan fasilitas yang signifikan.

“Bahkan kendaraan pribadi dicampur dengan truk. Ini jelas menyalahi standar pelayanan eksekutif,” ujar Politisi Partai Demokrat ini.

Budiman berharap PT ASDP Indonesia Ferry dapat segera melakukan perbaikan pelayanan, khususnya terkait waktu tempuh dan manajemen sandar, mengingat akan segera memasuki masa libur panjang Hari Raya.

“Masih ada waktu lebih dari sebulan. Saya berharap PT ASDP bisa meningkatkan fasilitas dan pengaturan sandar. Kasihan warga jika harus menunggu lama, apalagi yang membawa bayi dan anak-anak,” tegas Budiman.

“Pelayanan harus sesuai dengan kesepakatan awal, yakni 1 jam 30 menit. Jika dermaga belum siap, seharusnya dipersiapkan secara matang, mengingat selisih harga tiket eksekutif dan reguler cukup jauh,” tukasnya.(*)