Pemprov Lampung Lepas 42 ASN Purna Bakti, Kadis Perkebunan Intizam Capai Pangkat Tertinggi

 Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas purna bakti Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Drs. Intizam, sekaligus menyerahkan tali asih dan santunan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (27/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, serta perwakilan PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas pengabdian Intizam yang telah mengabdi hampir 40 tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai masa purna bakti bukan akhir dari kontribusi, melainkan fase baru pengabdian di tengah masyarakat.

"Purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian, tetapi masa peralihan dari instansi formal kepada ruang pengabdian yang lebih luas dan tanpa batas," ucap Wagub.

Wagub juga mengingatkan ASN yang masih aktif untuk memaknai jabatan sebagai amanah sementara. Menurutnya, yang akan dikenang bukan jabatan, melainkan karya dan legasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Secara khusus, Wagub Jihan menyinggung salah satu terobosan Intizam terkait program P4 yang dinilai mampu memudahkan masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Inovasi tersebut diharapkan menjadi amal jariyah dan inspirasi bagi perangkat daerah lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Rendi Reswandi melaporkan, pada periode Maret 2026 terdapat 42 PNS yang memasuki masa purna bakti. Rinciannya, 8 orang dari Golongan III dan 34 orang dari Golongan IV.

"Dari 42 PNS tersebut, satu orang mencapai batas usia pensiun pada pangkat puncak Pembina Utama (IV/e), yaitu Bapak Drs. Intizam, dengan masa kerja 39 tahun 5 bulan sejak 1986," ujar Rendi.

Ia menjelaskan, setiap PNS yang memasuki purna bakti menerima tali asih sebesar Rp2.000.000 dan plakat penghargaan dari Korpri Provinsi Lampung. Selain itu, diberikan santunan kepada ahli waris anggota Korpri yang meninggal dunia.

Tercatat 7 ASN yang meninggal dunia menerima santunan masing-masing Rp3.000.000 untuk ahli warisnya, serta 2 santunan bagi suami atau istri ASN sebesar Rp1.000.000 per orang. Penyaluran dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening penerima.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan Tabungan Hari Tua dan Pensiun Pertama kepada Intizam dari PT. Taspen (Persero) Bandar Lampung.

Dalam sambutan perpisahannya, Intizam mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan kariernya selama 39 tahun 5 bulan yang seluruhnya dijalani di Provinsi Lampung. Ia memulai pengabdian sejak lulus dari APDN Tanjung Karang sebagai pamong praja muda hingga dipercaya menjabat Kepala Dinas Perkebunan.

"Birokrasi bagi saya bukan sekadar tempat bekerja, melainkan ruang pengabdian untuk belajar tentang integritas, loyalitas, dan tanggung jawab," ucap Intizam.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan rekan kerja apabila selama menjalankan tugas terdapat kekhilafan. Menurutnya, estafet kepemimpinan harus terus berjalan seiring dengan prinsip bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.

Kegiatan pelepasan purna bakti ini merupakan bagian dari komitmen Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjaga semangat pengabdian dalam pelayanan publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Safari Ramadan di Pringsewu Bawa Manfaat Nyata bagi Warga

Pringsewu — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid Jami' KH Shobari, Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi pemerintah dengan masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan Safari Ramadan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Ramadan tahun ini menjadi momen refleksi satu tahun kepemimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat.

"Saya inget, saat saya pertama menjabat itu masuk bulan puasa dan hari ini sudah masuk bulan puasa lagi, jadi waktu yang kita lewati adalah waktu yang cukup singkat dan kami merasa itu waktu yang cukup untuk kami semua dari jajaran pemerintah, apa yang kami koreksi dan apa yang kami ambil dari perjalanan satu tahun tersebut," ucapnya.

Menurutnya, selama satu tahun terakhir pemerintah terus berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung telah melakukan pembebasan uang komite sekolah. Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan penanganan jalan provinsi. Selain itu, pengembangan potensi desa juga didorong melalui program hilirisasi desa “Desaku Maju”.

Meski demikian, Jihan menegaskan pemerintah belum berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan, termasuk di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan dukungan bagi pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Hingga saat ini, kondisi jalan provinsi dengan kategori mantap telah mencapai 79,79 persen dan ditargetkan meningkat hingga akhir masa periode kepemimpinan.

Selain pembangunan, pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi. Pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak dalam kondisi aman.

Dalam rangka memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan Safari Ramadan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu. Selain itu, Pemprov Lampung juga menyalurkan dana hibah sebesar Rp30 juta untuk Masjid Jami' KH Shobari serta bantuan Al-Qur’an dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu.

Melalui Safari Ramadan ini, pemerintah berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, sekaligus memastikan program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026).

​Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.

​"Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dinamika tantangan atau pembangunan yang terjadi di masyarakat," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.

​Gubernur selanjutnya menyampaikan bahwa arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas". Fokus kolaborasi akan ditarik hingga ke tingkat desa.

​"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya," lanjutnya.

​Terkait indikator makro ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% dan tingkat kemiskinan Lampung yang mencetak sejarah dengan menyentuh angka single digit yakni 9,66%. Namun, pemerintah memberikan catatan khusus pada kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.

​Menjawab tantangan tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan tahun 2027, yaitu :

1. ​Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Lampung.
2. ​Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil.
3​. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan terutama mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan.
4. ​Dukungan program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.
5. ​Mewujudkan pendidikan yang lebih baik, tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter sehingga setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas.
6. ​Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Lampung serta menciptakan Lampung yang bebas dari stunting.

​"Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil," tegasnya.

​Mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah", RKPD 2027 diharapkan menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang inklusif di Bumi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sekda Lampung Dorong ASN Segera Lapor SPT Lewat Coretax DJP

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax DJP di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini digelar bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekda, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Sistem tersebut dinilai sebagai langkah modernisasi layanan perpajakan yang menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

"Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, proses administrasi menjadi lebih efisien serta membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Sekda Marindo.

Ia mengimbau seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan bukti pemotongan PPh bagi aparatur sipil negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax. Bukti potong tersebut menjadi dasar dalam pelaporan SPT Tahunan masing-masing ASN.

Sekda juga meminta seluruh ASN segera mengaktifkan akun Coretax, memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik, serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026 pukul 23.59 WIB.

Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dan keteladanan aparatur negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengungkapkan baru sekitar 10.000 ASN Pemerintah Provinsi Lampung yang mengaktifkan akun Coretax. Padahal, total ASN, baik PNS maupun PPPK, mencapai sekitar 25.000 orang.

"Artinya baru seperempat yang aktif. Karena itu, Pak Gubernur meminta agar ini dipastikan langsung dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD," ucapnya.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 12.500 ASN atau hampir setengah dari total pegawai di lingkungan Pemprov Lampung. OPD dengan jumlah pegawai besar diminta bergerak cepat agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan.

Pemprov Lampung bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menyiapkan pendampingan selama dua hari, 25–26 Februari 2026, di Gedung Pusiban. Tim DJP akan memberikan asistensi langsung bagi ASN yang mengalami kendala dalam aktivasi akun maupun pelaporan SPT.

Marindo juga mengingatkan integrasi data Coretax dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Batas waktu pelaporan LHKPN adalah 30 Maret 2026, sehingga ketidaksesuaian data antara SPT dan LHKPN berpotensi menimbulkan persoalan administratif.

Selain itu, ia menyoroti kewajiban pelaporan pemotongan pajak PPh Pasal 21, 23, 24, dan 25 oleh bendahara dan pejabat pengelola keuangan. Menurutnya, meskipun pemotongan dilakukan melalui sistem keuangan daerah, pelaporan tetap harus disampaikan secara terpisah.

"Tahun lalu ada kendala data sehingga berdampak pada akurasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari PPh 21. Ini harus menjadi perhatian agar penerimaan daerah tidak berkurang," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Pajak Madya DJP Bengkulu dan Lampung, Teguh Sriwijaya, menjelaskan 2026 menjadi tahun pertama penerapan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sistem ini menggantikan DJP Online yang telah digunakan sekitar satu dekade terakhir.

Menurut Teguh, wajib pajak harus membuat akun baru dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan lagi NPWP 15 digit seperti sebelumnya. Selain itu, pengguna diwajibkan membuat kata sandi dengan standar keamanan lebih tinggi serta memiliki kode otorisasi sebagai pengganti tanda tangan manual.

"Setelah akun dan kode otorisasi dibuat, pelaporan SPT bisa dilakukan. Bukti potong dapat diakses melalui menu 'Portal Saya' dan 'Dokumen Saya', sehingga tidak perlu menginput ulang data,' kata Teguh.

Ia menambahkan, bagi pasangan suami istri dengan NPWP istri nonaktif, pelaporan SPT dilakukan melalui akun suami. Namun, seluruh penghasilan dan harta tetap wajib dilaporkan secara lengkap, baik yang diperoleh dari gaji maupun usaha atau sumber lainnya.

Teguh memastikan tim DJP akan memberikan pendampingan hingga wajib pajak memperoleh bukti penerimaan elektronik. "Semboyan kami, kami bantu sampai berhasil," ujarnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Antusiasme Warga Warnai Kegiatan Berbagi Takjil PKK dan DWP Ptovinsi Lampung

Bandar Lampung ---  Kegiatan berbagi takjil yang digelar Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung kembali dilaksanakan di depan Mahan Agung, Rabu (25/02/2026).

Sebanyak 300 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Provinsi Lampung.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan pembagian takjil tersebut.

"Alhamdulillah barokah," ujar Batin Wulan singkat.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang menerima takjil dengan tertib.

"Antusias masyarakat menerima takjil dari ibu-ibu DWP Provinsi Lampung. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tertib. Selamat berbuka puasa," tambahnya.

Seperti hari sebelumnya, pembagian takjil dilakukan secara langsung kepada pengendara dan pejalan kaki yang melintas. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda rutin selama bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Dorong Normalisasi Drainase dan Perbaikan Jalan

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemantapan jalan provinsi sebagai bagian dari strategi mendukung kelancaran distribusi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau kondisi ruas Jalan Pangeran Senopati, Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (25/2/2026).

Peninjauan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam memastikan progres perbaikan infrastruktur berjalan optimal, khususnya pada ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kemantapan jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang baik dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung rantai distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya memberikan multiplier effect terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

“Ruas yang mengalami kerusakan akan segera kita perbaiki. Selain itu, fungsi gorong-gorong akan kita kembalikan seperti semula untuk mengantisipasi genangan air saat hujan,” ujar Gubernur.

Menurutnya, penyempitan badan jalan akibat tertutupnya saluran drainase dan pemanfaatan ruang yang tidak semestinya menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air yang mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, Pemprov Lampung juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar bersama-sama menjaga fungsi infrastruktur publik.

Gubernur mengimbau kepada para pedagang dan pemilik kios di sekitar kawasan pasar Jatimulyo agar mengembalikan area gorong-gorong pada fungsi awalnya. Upaya ini dilakukan demi kepentingan bersama, agar sistem drainase berfungsi optimal dan kualitas jalan tetap terjaga.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sendiri terus mengakselerasi program peningkatan kemantapan jalan melalui perbaikan konstruksi, normalisasi drainase, serta pengawasan berkala terhadap kondisi ruas provinsi. Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan infrastruktur yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov Lampung optimistis tingkat kemantapan jalan provinsi akan terus meningkat, sehingga mampu mendukung konektivitas antarwilayah dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kadis BMBK Lampung Pastikan Jalan Provinsi Aman Dilalui Selama Arus Mudik

 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh ruas jalan provinsi yang masuk dalam kegiatan pemeliharaan akan ditangani sebelum Lebaran,l. Sehingga tidak ada jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan selama arus mudik dan balik Idulfitri.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqullah juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tim Gabungan Pantau Distribusi Pangan, Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Ramadan

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah hingga Hari Raya Idul Fitri. Langkah ini dilakukan melalui pengawasan terpadu bersama pemerintah pusat guna memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau, Minggu (22/2/2026)

Selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, tim gabungan yang dipimpin Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, melakukan pemantauan langsung di sejumlah titik distribusi pangan di Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terjamin, aman dikonsumsi, dan dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Sri Nuryanti dalam keterangannya.

Dalam tinjauan tersebut, tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk tersebut langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan. Selain itu, pengawasan juga menyoroti pentingnya penanganan daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.

Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait juga diimbau untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya terkait penanganan ayam segar pascapenyembelihan. Penjualan ayam tanpa proses pembersihan yang sesuai standar berisiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis seperti daging sapi dan daging ayam terpantau stabil dan berada pada kisaran harga acuan, bahkan di beberapa titik lebih rendah. Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan stok di pasar.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi.

Dengan pengawasan intensif, pengendalian distribusi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung optimistis stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung mendampingi Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk pengawasan langsung pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, dan dihadiri jajaran pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri migas dan energi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum penguatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung. Ia menegaskan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada 2025. Angka itu melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.

Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisinya meliputi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.

Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Fokus utama adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT. Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.

"Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tetapi signifikan," ujar Putri.

Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.

Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, hingga mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat untuk mencegah resistensi masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan. Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang memerlukan pematangan melalui eksplorasi lanjutan.

Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan. Langkah tersebut diharapkan membuka potensi baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT. Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan studi dan pemboran eksplorasi pada 2028.

Jika ditemukan cadangan ekonomis, tahapan berikutnya meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (POD), hingga target on stream awal pada 2032. "Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan," ujarnya.

Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses PPKH dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan target nasional, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Peringatan HUT ke-76 Satpol PP, Ini Kata Gubernur Lampung

 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan penegakan kebijakan daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal pada peringatan HUT ke-76 Satpol PP Tahun 2026 yang dirangkai dengan doa bersama menyambut Ramadan 1447 Hijriah di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menilai bahwa usia 76 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah.

“Ini bukan usia yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan melindungi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Satpol PP merupakan representasi langsung pemerintah daerah di lapangan sekaligus wajah kebijakan yang dirasakan masyarakat setiap hari.

“Aturan tidak akan memiliki kekuatan tanpa ketegasan di lapangan. Satpol PP adalah wajah pemerintah daerah yang setiap hari dilihat masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mencontohkan keberhasilan penegakan Perda larangan pengiriman gabah ke luar daerah melalui pengawasan ketat di wilayah Bakauheni. Kebijakan tersebut  telah menghidupkan kembali penggilingan padi di Lampung.

“Satu penggilingan menyerap lima tenaga kerja. Artinya, sekitar seribu lapangan pekerjaan terbuka,” ungkapnya.

Selain membuka lapangan kerja, langkah tersebut juga dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di daerah.

“Dulu akhir tahun harga beras selalu naik. Kemarin tidak. Itu karena teman-teman Satpol PP yang menjaga,” katanya.

Meski menekankan pentingnya ketegasan, Gubernur mengingatkan agar penegakan peraturan tetap dibarengi pendekatan humanis dan berkeadilan. Kedisiplinan harus disertai pendekatan persuasif serta empati, agar ketertiban tidak mengabaikan rasa keadilan sosial.

Memasuki bulan Ramadan, Gubernur mengajak seluruh anggota Satpol PP menjadikan momentum ini sebagai sarana memperkuat integritas dan moral.

“Jangan sampai kita menegakkan aturan kepada masyarakat, tapi lalai menjaga integritas pribadi,” pesannya.

Selain itu, Gubernur juga menegaskan peran Satpol PP dalam menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat selama Ramadan.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap Satpol PP terus bertransformasi menjadi aparat yang profesional, responsif, berintegritas, serta dicintai masyarakat.

“Perkuat niat pengabdian, luruskan komitmen pelayanan, tingkatkan solidaritas, dan bekerja dengan hati. Kita ingin Lampung yang aman, tertib, dan harmonis,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Staf Ahli Gubernur Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Bandar Lampung —- Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (18/2/2026).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menekankan agar seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan.
​Tomsi Tohir menyoroti adanya kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga sekecil apa pun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak pada hari berikutnya.
​”Hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi. Jadi begitu ada kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik,” tegas Tomsi.
​Sekjen Kemendagri mengungkap adanya anomali di beberapa wilayah penghasil komoditas tertentu, seperti cabai, yang justru mengalami kenaikan harga di tengah stok yang melimpah. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan tim terkait untuk mendalami potensi adanya praktik kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.
​”Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah. Dalami betul kenapa naik,” ujarnya.
​Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki empati tinggi dan tidak menggunakan standar pribadi dalam menilai kenaikan harga.
“Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat naiknya kerasa,” tambahnya.
​Tomsi Tohir kemudian menginstruksikan Bulog, dinas perdagangan, dan kantor perwakilan di daerah untuk bekerja lebih ekstra dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan setiap hari. Ia menekankan bahwa disiplin dan kemauan keras dari seluruh stakeholder adalah kunci untuk memberikan harga terbaik bagi masyarakat.
​”Harus dibuat tim petugas yang terus-menerus mengecek. Jadi tidak selesai rapat kita selesai dan beristirahat. Dari daerah pun mengecek langsung ke lapangan,” pungkasnya.

(BPS) melaporkan adanya tren peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah wilayah Indonesia pada minggu kedua Februari 2026.

Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi mengingat pola historis kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa sebaran kenaikan harga kian meluas.

“Terdapat 199 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu itu ada 170 yang mengalami kenaikan, artinya yang mengalami kenaikan IPH bertambah,” ujar Ateng.