Pemprov Lampung Dalami Riwayat Lahan Way Hui

 

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menindaklanjuti upaya penyelesaian dan kejelasan status aset berupa lahan di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Rapat Asisten Bidang Administrasi Umum, Jumat (14/8/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov Lampung untuk memastikan kepastian hukum atas aset daerah, sekaligus menelusuri riwayat administrasi dan dokumen pertanahan atas lahan seluas kurang lebih 5 hektare yang sebelumnya tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan kronologis yang dibahas dalam rapat, lahan tersebut tercatat oleh Pemprov Lampung setelah penyerahan kembali dari TVRI pada 2011 dan secara fisik dikuasai hingga 2015. Namun, pada 2015 terjadi penguasaan oleh pihak lain dan selanjutnya terdapat proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Pemprov Lampung sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah untuk mempertahankan dan memperjelas status lahan tersebut. Salah satunya melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan terkait proses sertifikasi atas lahan dimaksud.

Dalam koordinasi tersebut, Pemprov Lampung memperoleh informasi bahwa proses penerbitan sertifikat atas nama Rahudi belum diterbitkan. Atas saran Kantor Pertanahan, Pemprov Lampung kemudian menyampaikan surat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/1987/11/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Penghentian Penerbitan Sertifikat.

Selanjutnya, pada 2021 Pemprov Lampung mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Pakai atas bidang tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor IP.02.05/623-18.01/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas.

Dari surat tersebut diketahui bahwa di atas bidang tanah yang dimaksud telah terdapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat atas nama PT SIL.

Dalam rapat tindak lanjut ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap warkah atau dokumen pertanahan atas objek lahan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri riwayat pemberkasan serta memastikan dasar dan proses administrasi yang telah disampaikan kepada Kantor Pertanahan.

Pemprov Lampung menegaskan bahwa penelusuran dokumen dan riwayat pertanahan menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai status hukum lahan tersebut.

Selanjutnya, Pemprov Lampung akan menyiapkan langkah penyelesaian, baik melalui upaya litigasi maupun nonlitigasi, dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Lampung Dorong Nasionalisme Lewat Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Kesbangpol bersama jajaran OPD membagikan ratusan bendera Merah Putih kepada masyarakat dan pengendara yang melintas di depan gerbang Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (14/8/2026).

Pembagian bendera Merah Putih di kawasan perkantoran Pemprov Lampung tersebut disambut antusias oleh para pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas, menciptakan suasana semarak menjelang peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2026.

​Aksi pembagian bendera ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.

​Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan seluruh elemen masyarakat Lampung.

​”Ini merupakan tindak lanjut surat dari Menteri Dalam Negeri, ya. Untuk menggelorakan lagi jiwa, semangat ideologi nasional kaitan dengan peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Jadi bendera ini adalah partisipasi seluruh unsur Pemerintah Provinsi Lampung dan diberikan juga kepada masyarakat dalam rangka melestarikan, mengembangkan nilai-nilai nasionalisme,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

​Pada aksi pembagian bendera tersebut, sedikitnya 300 helai bendera Merah Putih disalurkan secara langsung kepada para pengguna jalan. Kegiatan serupa juga dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

​”Kurang lebih kita distribusikan 300, ya. 300 helai. Dan ini kan berlaku serentak di seluruh kabupaten/kota, ya. Di masing-masing pemerintah daerah juga akan melaksanakan sesuai dengan kondisi yang sekarang,” jelasnya sembari menambahkan bahwa gerakan partisipatif lintas OPD ini telah rutin berjalan dalam tiga tahun terakhir.

​Melalui momentum peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-81 RI ini, ia berharap persatuan masyarakat semakin kokoh dalam mengawal laju pembangunan bangsa. (gla)

Pemprov Lampung dan Kejati Perkuat Sinergi, Gubernur: Penegakan Hukum Bagian dari Pembangunan

Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menggelar acara Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung dari Danang Suryo Wibowo kepada Taufan Zakaria, yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di Mahan Agung, Jumat malam (14/8/2026).

​Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin melantik Taufan Zakaria sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung di Jakarta pada Selasa (11/8/2026), mengantikan Danang Suryo Wibowo yang kini mendapat tugas baru sebagai Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.

​Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Lampung menyampaikan apresiasi kepada Danang Suryo Wibowo atas dedikasi, sinergi, dan integritas yang ditunjukkan selama 1 tahun 3 bulan bertugas di Provinsi Lampung.

​”Selama ini sinergi antara Pemda Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi telah berjalan dengan sangat baik. Kita selama setahun tiga bulan ini banyak sekali menghadapi persoalan bersama. Ada pembangunan yang harus dikawal, ada investasi yang butuh kepastian hukum, ada tata kelola pemerintahan yang harus terus diperbaiki, dan ada yang lebih penting yaitu kepercayaan masyarakat yang harus kita pertahankan,” ujar Gubernur.

​Gubernur memaparkan, soliditas jajaran Forkopimda di bawah sinergi Kejati, TNI, Polri, dan Pemda telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Kolaborasi pengawalan program pangan dan pendampingan UMKM berhasil menempatkan pertumbuhan ekonomi Lampung di posisi nomor dua tertinggi di Sumatera, serta mendongkrak produksi jagung daerah naik ke peringkat tiga nasional dengan surplus panen mencapai 400 ribu ton.

​”Dulu lihat gedung kejaksaan takut, sekarang senang, apalagi UMKM dan wong cilik yang butuh bantuan hukum. Terima kasih Mas Danang, selama setahun tiga bulan ini mendampingi kami menghadirkan negara di hati masyarakat Provinsi Lampung,” tuturnya.

​Gubernur selanjutnya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kajati Lampung yang baru, Taufan Zakaria beserta keluarga. Gubernur optimistis kepemimpinan baru di Korps Adhyaksa Lampung akan semakin memperkokoh stabilitas hukum dan mempercepat laju pembangunan.

​”Bagi kami, pembangunan dan penegakan hukum bukanlah dua hal yang dipertentangkan, justru keduanya harus berjalan seiringan. Kami percaya kalau kepastian hukum terjaga, investasi akan tumbuh. Kalau investasi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka. Kalau lapangan pekerjaan bertambah, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Karena itu penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan,” tegasnya.

​Mengakhiri sambutannya, Gubernur menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menjadi mitra kerja yang transparan, terbuka, dan kolaboratif bagi Kejaksaan Tinggi.

​”Pemerintah Provinsi Lampung siap menjadi mitra yang terbuka. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan, kita selesaikan bersama. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki bersama. Karena tujuan kita sama: membangun pemerintahan yang bersih, memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, dan menghadirkan rasa aman dan adil di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi Program Desaku Maju untuk Percepatan Pembangunan Jalan Desa

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI dalam pelaksanaan Program Desaku Maju, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan desa.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026).

Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Marindo mengatakan, Program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu fokusnya adalah pembangunan infrastruktur jalan desa yang akan disinergikan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau Karya Bakti TNI.

“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.

Menurutnya, sinergi tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan jajaran TNI untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil (DBH).

Marindo menjelaskan, penyaluran DBH harus menghasilkan pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” jelasnya.

Karena itu, pelaksanaan Program Desaku Maju akan diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi DBH dan hasil pembangunan di lapangan. Keterlibatan TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti TNI menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Dalam rakor tersebut juga dibahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota. Formulasi teknis, termasuk mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta bentuk kolaborasi dengan TNI, akan menjadi bagian yang diperkuat dalam nota kesepahaman (MoU).

Marindo menyampaikan, pengalokasian anggaran tidak harus sama di setiap kabupaten/kota. Besaran anggaran dan jumlah ruas jalan yang ditangani dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.

“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.

Marindo juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. Hasil pembahasan bersama BPKP selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU.

Gubernur Mirza Hadiri Paripurna Istimewa DPRD Lampung, Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (14/8/2026).

Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai capaian pemerintah dalam pembangunan nasional.

Capaian tersebut menjadi gambaran atas hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melihat perkembangan pembangunan di wilayah masing-masing.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, capaian nasional tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pemprov Lampung juga menyatakan komitmen mendukung Asta Cita Presiden serta berbagai program prioritas pemerintah pusat sebagai landasan bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan kembali sumpah yang telah diucapkannya untuk menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Ia menekankan bahwa pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk lembaga negara.

“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Melalui momentum peringatan HUT ke-81 RI, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kembali tekad untuk membangun daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Semangat kemerdekaan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat gotong royong, mempercepat pembangunan, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Lampung optimistis dapat mengambil bagian lebih besar dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional sekaligus mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah.(LSI)

Sekdaprov Marindo ikuti Ikuti Pembelajaran Transformasi Digital Nasional Bahas Ekonomi Digital dan Komunikasi Kebijakan

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional “peran strategis pimpinan tinggi” yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut membahas terkait penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, dan advokasi kebijakan publik.

Adapun Narasumber Pada Kegiatan Ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital – Komdigi Edwin Hidayat Abdullah, dan Prof. Burhanudin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.

Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah, membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance,dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.

Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.

Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent,dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.

Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi, membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis. DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.

Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.

Wagub Jihan Dorong Sinergi TNI-Polri dan Pemda Percepat Pembangunan Infrastruktur Lampung

Lampung Timur — Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan dan daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri peresmian pembangunan jembatan dan sumber air bersih yang dilakukan secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di lokasi pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih, Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Jihan hadir bersama Pangdam XXI/Raden Intan, Bupati Lampung Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, serta unsur TNI dan Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan yang dibangun melalui pengabdian TNI dan Polri serta ribuan sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat untuk masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perdesaan.

“Saya bangga dengan saudara sekalian. Saudara telah menjalankan misi bakti kepada rakyat. TNI bukan tentara biasa, tetapi tentara yang berjuang bersama rakyat, memberikan yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya akan kembali kepada rakyat,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap prajurit TNI dan anggota Polri yang bekerja di lapangan dengan menghadapi berbagai tantangan untuk menghadirkan fasilitas dasar yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Presiden, pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih merupakan bentuk konkret dari semangat gotong royong dan kemampuan bangsa untuk mengoptimalkan kekuatan sendiri demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan proyek-proyek besar dan strategis, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar, agar menikmati kualitas hidup yang baik,” tegasnya.

Presiden mencontohkan, pembangunan jembatan dapat memangkas waktu tempuh masyarakat yang sebelumnya harus berjalan berjam-jam. Demikian pula dengan pembangunan sumber air bersih yang membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Pemprov Lampung Raih Apresiasi Terbaik II Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan Regional Sumatera

Batam – Pemerintah Provinsi Lampung bersama sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Lampung menorehkan prestasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Dalam ajang yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kompas TV tersebut, Lampung berhasil meraih empat penghargaan pada sejumlah kategori yang menilai kinerja, inovasi, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat.

Empat penghargaan tersebut masing-masing diraih Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Terbaik II kategori Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan tingkat provinsi, Kabupaten Way Kanan sebagai Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten, Kota Bandar Lampung sebagai Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota, serta Kabupaten Lampung Selatan sebagai Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat kabupaten.

Penghargaan tersebut menjadi gambaran atas berbagai upaya pemerintah daerah di Lampung dalam memperluas akses pelayanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan hunian layak, serta membangun tata kelola lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Pada kategori Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung menempati posisi Terbaik II tingkat provinsi, di bawah Provinsi Aceh sebagai Terbaik I. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Kategori ini menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Aspek penilaian mencakup pemerataan guru, sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Inovasi daerah menjadi nilai tambah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Kabupaten Way Kanan berhasil meraih Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten. Penghargaan ini menempatkan Way Kanan di jajaran pemerintah daerah regional Sumatera yang dinilai memiliki komitmen dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Prestasi serupa diraih Kota Bandar Lampung yang keluar sebagai Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota. Bandar Lampung mengungguli Pekanbaru sebagai Terbaik II dan Batam sebagai Terbaik III.

Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah menilai dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan hunian yang layak, melalui kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, serta tata kelola pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Inovasi dan kolaborasi daerah dalam menghadirkan solusi penyediaan hunian juga menjadi bagian dari penilaian.

Penghargaan berikutnya diraih Kabupaten Lampung Selatan sebagai Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat kabupaten. Posisi Terbaik I diraih Kabupaten Samosir, sedangkan Terbaik III diraih Kabupaten Bintan.

Kategori tersebut menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah terpadu sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penilaian mencakup pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, efektivitas program, serta inovasi daerah yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Festival Krakatau XXXV Jadi Momentum Lampung Perkuat Daya Saing Pariwisata Nasional

 

Bandar Lampung – Saat acara Press Conference Festival Krakatau XXXV Tahun 2026, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi daerah melalui model pembiayaan berbasis kolaborasi.

Wagub mengungkapkan bahwa hampir seluruh pembiayaan penyelenggaraan festival tahun ini terwujud atas sinergi lintas sektor.

​”Festival Krakatau ini salah satu bentuk event yang memang diselenggarakan dengan modal kolaborasi. Hampir 95 persen modal anggaran untuk mensukseskan Festival Krakatau ini dari modal kolaborasi, terhimpun dari berbagai sektor swasta, BUMD, BUMN, dan mitra terkait,” ujar Wagub Jihan, di El’s Coffee Roastery, Rabu (12/8/2026).

​Wagub menjelaskan bahwa Gubernur Lampung telah memberikan arahan tegas agar seluruh jajaran fokus menghadirkan festival berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional. Sektor pariwisata diposisikan sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi daerah di luar sektor pertanian.

​”Pak Gubernur memberikan intervensinya jelas, bahwa infrastruktur menuju ke arah pariwisata diperbaiki, kemudian ekosistem pariwisata diintegrasikan melalui pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menjadikan Lampung, selain sektor pertaniannya yang unggul, pariwisatanya juga kita ingin menjadi yang terbaik di Indonesia,” tegasnya.

​Mengambil analogi penguatan ekosistem pariwisata mancanegara seperti di Thailand serta pusat budaya nasional seperti Solo dan Bali, Wagub berharap Lampung mampu mengawinkan potensi wisata alam, ragam kuliner lokal, dan kekayaan seni budaya secara utuh dan terpadu.

​Rangkaian Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan program Krakatau Great Sale yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 30 Agustus 2026. Program ini melibatkan jajaran perhotelan, restoran, hingga pusat perbelanjaan guna memberikan potongan harga khusus bagi wisatawan.

​Wagub secara khusus menginstruksikan agar dilakukan pencatatan dan evaluasi secara akurat terhadap seluruh dampak ekonomi penyelenggaraan event ini.

​”Target kita jelas, wisatawan bertambah, lama tinggal meningkat, UMKM bertumbuh, dan transaksi bisnis meningkat. Semua dampak, mulai dari nilai transaksi UMKM, jangkauan media sosial, hingga data jumlah pengunjung, harus terarsip dengan baik sebagai data evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang,” instruksinya.

​Menutup arahannya, Wagub Jihan Nurlela mengapresiasi peran insan pers, media massa, serta para influencer yang terus konsisten mempromosikan destinasi wisata dan keunggulan kuliner Lampung secara jujur dan organik. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan bersama-sama menyukseskan agenda tahunan tersebut. (gla)

Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi untuk Perluas Kesempatan Penyandang Disabilitas

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif serta memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkembang, mandiri, dan berperan aktif di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Kunjungan Kerja Ketua Umum Dharma Pertiwi Evi Agus Subiyanto di SLB Dharma Bakti Dharma Pertiwi, Rabu (12/8/2026).

Wagub mengatakan, kolaborasi menjadi fondasi penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.

“Fondasi utama kita dalam menggerakkan pembangunan adalah kolaborasi. Kalau kita tidak pandai-pandai berkolaborasi dan menyatukan sinergi, tentu pembangunan tidak akan bergerak sebagaimana yang kita inginkan,” ujarnya.

Menurutnya, kunjungan Ketua Umum Dharma Pertiwi beserta jajaran ke Provinsi Lampung memberikan semangat sekaligus stimulus untuk terus mengoptimalkan berbagai hal yang belum berjalan secara maksimal, khususnya dalam pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Ia menegaskan bahwa setiap anak memiliki keistimewaan dan potensi masing-masing. Karena itu, masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan akses, kesempatan, dan dukungan yang setara.

“Kami jangan dikasihani, tetapi cukup diberikan pengertian, dimengerti, diberikan akses dan kesempatan,” kata Wagub, mengutip pesan yang terpampang di lingkungan sekolah.

Wagub menilai, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak boleh berhenti pada proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, harus ada keberlanjutan yang membuka ruang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan, membangun kemandirian, hingga memasuki dunia kerja.

Ia menyambut baik rencana pengembangan Kafe Lubi sebagai salah satu wadah pembelajaran dan pelatihan keterampilan bagi lulusan SLB.

“Ini akan menjadi harapan baru bagi anak-anak bahwa pendidikan bukan tahap akhir di SLB ini. Nanti ada hilirisasinya berupa masuk ke dunia kerja,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Disabilitas kepada dunia usaha. Hal itu dilakukan agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Provinsi Lampung terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami juga mempunyai Perda tentang Disabilitas yang terus kami sosialisasikan kepada para perusahaan dan pengusaha agar memenuhi amanat Perda dan Undang-Undang, bahwa ada satu persen hak dari teman-teman disabilitas untuk bisa masuk ke dunia kerja di perusahaan masing-masing,” tegasnya.

Gubernur Lampung Pimpin HKTI, Siap Konsolidasikan Petani dan Nelayan

Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi terpilih sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026-2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Lampung yang digelar di Lantai III Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (31/7/2026).

Usai terpilih, Mirza menegaskan akan segera mengonsolidasikan berbagai organisasi petani dan nelayan guna memperkuat sinergi dengan program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian di Lampung.
Menurutnya, HKTI akan menjadi wadah untuk menyatukan berbagai organisasi pertanian dan perikanan agar program yang telah dijalankan pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih maksimal bagi masyarakat.
"Tentunya kita akan mengonsolidasikan organisasi-organisasi petani dan nelayan, termasuk berbagai pihak terkait, agar sistem yang sudah dibangun pemerintah dalam memperbaiki sektor pertanian bisa berdampak maksimal di Provinsi Lampung," ujar Mirza.
Ia juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi sektor pertanian menjelang musim kemarau dan potensi dampak fenomena El Nino.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai langkah antisipasi.
"Kami sudah beberapa kali menggelar rapat menghadapi musim kemarau. Pompa-pompa irigasi juga sudah mulai dijalankan dan kami terus memantau titik-titik yang berpotensi mengalami kekeringan. Insya Allah seluruh titik kering akan segera mendapatkan penanganan dalam waktu dekat," katanya.
Mirza optimistis, melalui sinergi antara HKTI, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pertanian di Lampung dapat terus berkembang dan mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman kekeringan akibat musim kemarau. (*)