Pemprov Lampung Ikuti Detik-Detik Proklamasi, Semangat Persatuan Jadi Perekat Bangsa

Bandar Lampung – Usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Lampung di Lapangan KORPRI, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur, Jihan Nurlela melanjutkan agenda dengan menyaksikan siaran langsung Detik-Detik Proklamasi dari Istana Merdeka secara virtual di Balai Keratun, Lantai 3, Senin (17/8/2026).

Dalam kesempatan itu, turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Peringatan HUT RI tahun ini mengusung tema besar “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, menjadi pengingat penting akan semangat persatuan dan cita-cita bangsa menuju kemajuan.

Di Istana Merdeka, Presiden RI Prabowo Subianto bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan naskah proklamasi. Sementara itu, Kolonel Inf. Priyo Handoyo, Komandan Distrik Militer 0733/Kota Semarang, dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang tergabung dalam tim bernama “Indonesia Berdaulat” tampil dengan penuh semangat. Pembawa baki bendera Merah Putih adalah Celina Olivia Apriani Theo (SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat), didampingi cadangan Eighteen Jeanette Hekboy (SMA Negeri 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur).

Komandan Kelompok 8 adalah Achmad Fachri Mubarok (SMK Negeri 1 Kota Jambi), dengan pengerek bendera I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti (SMA Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan), serta pembentang bendera M. Aryo Wira Zandhyka Y. (SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, Bengkulu).

Momen sakral ini diikuti dengan penuh khidmat oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wujud rasa syukur sekaligus bukti kesungguhan untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa.

Gubernur Lampung Pimpin Upacara HUT ke-81 RI Tingkat Provinsi, Kobarkan Semangat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

 

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Senin (17/8/2026). Upacara yang mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” ini dipimpin langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal selaku Inspektur Upacara.

​Peringatan detik-detik proklamasi berjalan tertib dan khidmat, diikuti oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, jajaran TNI/Polri, ASN di lingkungan Pemprov Lampung, legiun veteran, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pelajar.

​Bertindak sebagai Komandan Upacara pada kesempatan tersebut yaitu Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) II/3 Lampung, Letkol CPM Anjan Pama Setiawan, dengan Perwira Upacara Mayor Infanteri Muhammad Rafli.

​Jalannya prosesi upacara ini turut didukung oleh para pejabat instansi vertikal Provinsi Lampung. Teks Proklamasi dibacakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, serta doa dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

​Momen sakral pengibaran Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih ditunaikan dengan sempurna oleh putra-putri terbaik perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Lampung di bawah komando Letda Infanteri M. Nur Abi Hanzalah.

​Formasi inti Paskibraka Provinsi Lampung Tahun 2026 diisi oleh Danang Rian Pranata (SMAN 1 Tanjung Raya, Mesuji) sebagai Danpok 17, dan Muhammad Siddiqi Afwa (SMA Al-Kautsar, Bandar Lampung) sebagai Danpok 8. Tugas pembawa baki dipercayakan kepada Ni Kadek Amelia Putri (SMAN 1 Seputih Banyak, Lampung Tengah) didampingi Bilqis Salma Andianti (SMAN 1 Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat). Sementara itu, Muhammad Faizullah Annur (SMKN 3 Kotabumi, Lampung Utara) bertugas sebagai pengerek bendera, dan Muhyi Dermawan Agung (SMAN 3 Metro, Kota Metro) sebagai pembentang bendera.

​Rangkaian upacara dimeriahkan oleh alunan Korps Musik (Korsik) Pemda Provinsi Lampung serta paduan suara dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Barisan peserta upacara terbagi ke dalam empat Batalyon Parade yang terdiri dari unsur gabungan TNI Tiga Matra, Polri, Satpol PP, ASN, Basarnas, BPN, Bea Cukai, PMI, Tagana, organisasi kepemudaan, mahasiswa Unila dan Itera, Menwa, serta barisan pelajar.

​Upacara peringatan hari bersejarah ini berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh rasa nasionalisme hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. (gla)

Sekdaprov Lampung Ikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci rangkaian HUT RI ke-81

 

Bandar Lampung –  Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Taman Makam Pahlawan(TMP) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026) dini hari.

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendiri bangsa yang gugur dalam perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan pembacaan teks kehormatan oleh inspektur upacara dan mengheningkan cipta.

Dalam kesempatannya, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas keikhlasan dan pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian serta perjuangan bagi kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, personel TNI dan Polri, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Seluruh rangkaian Apel Kehormatan dan Renungan Suci berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara. (gla)

Sumber : Adpim Pemprov Lampung

Apel Kehormatan dan Renungan Suci HUT RI ke-81 di TMP Tanjung Karang

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Taman Makam Pahlawan(TMP) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026) dini hari. – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Taman Makam Pahlawan(TMP) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026) dini hari.

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendiri bangsa yang gugur dalam perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan pembacaan teks kehormatan oleh inspektur upacara dan mengheningkan cipta.

Dalam kesempatannya, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas keikhlasan dan pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian serta perjuangan bagi kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, personel TNI dan Polri, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Seluruh rangkaian Apel Kehormatan dan Renungan Suci berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara.(lsi)

Sumber Adpim Pemprov Lampung

Pengukuhan Paskibraka Lampung 2026, Wagub Jihan Tekankan Pentingnya Integritas dan Kebersamaan

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) adalah amanah besar untuk menjaga kehormatan bangsa, bukan sekadar tugas mengibarkan bendera.

Pesan ini disampaikannya saat mengukuhkan Paskibraka Provinsi Lampung Tahun 2026 yang dirangkai dengan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, di Balai Keratun Lt. III Kantor Gubernur, Sabtu (15/08/2026).
​
Dalam arahannya, Wagub mengingatkan bahwa di balik bendera Merah Putih terdapat sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, dan tetesan air mata para pahlawan yang rela memberikan segalanya demi bangsa yang merdeka.
​
“Ketika nanti kalian berdiri di lapangan, lakukan dengan penuh rasa hormat. Yang sedang kalian jaga bukan hanya sekedar bendera, tetapi kalian semua menjaga kehormatan bangsa,” tegas Wagub.
​
Kepada para anggota Paskibraka, Wagub menitipkan tiga pesan utama yang harus dipegang teguh. Pertama, memberikan yang terbaik dan bersungguh-sungguh dalam setiap pelaksanaan tugas. Kedua, tidak gentar menghadapi tekanan latihan yang berat, karena proses tersebut bertujuan untuk membentuk mental baja. Ketiga, senantiasa menjaga kebersamaan dan kekompakan tim, mengingat satu langkah yang tidak seirama dapat mengganggu seluruh barisan.
​
“Kalian membawa nama orang tua, daerah, dan sekolah masing-masing, serta membawa nama Provinsi Lampung di pundak kalian. Lakukan dengan tenang, bangga, dan percayalah pada diri kalian, pada tim, serta pada Lampung. Indonesia menaruh harapan besar di pundak adik-adik sekalian dari tanah Sai Bumi Ruwa Jurai ini,” ujarnya memotivasi.
​
Lebih lanjut, Wagub memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pembina, pelatih, pamong, serta panitia. Wagub menyadari bahwa proses pembinaan tidak sekadar mengajarkan baris-berbaris, melainkan investasi terbesar bangsa dalam membentuk karakter, kedisiplinan, integritas, serta kecintaan generasi muda terhadap Tanah Air.
​
Mengingat momentum Hari Kemerdekaan, Wagub juga mengajak seluruh pihak untuk menaruh rasa hormat dan empati kepada masyarakat luas yang hingga hari ini masih terus berjuang menghadapi berbagai dinamika dan tantangan sosial ekonomi.

Pemprov Lampung Dalami Riwayat Lahan Way Hui

 

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menindaklanjuti upaya penyelesaian dan kejelasan status aset berupa lahan di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Rapat Asisten Bidang Administrasi Umum, Jumat (14/8/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov Lampung untuk memastikan kepastian hukum atas aset daerah, sekaligus menelusuri riwayat administrasi dan dokumen pertanahan atas lahan seluas kurang lebih 5 hektare yang sebelumnya tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan kronologis yang dibahas dalam rapat, lahan tersebut tercatat oleh Pemprov Lampung setelah penyerahan kembali dari TVRI pada 2011 dan secara fisik dikuasai hingga 2015. Namun, pada 2015 terjadi penguasaan oleh pihak lain dan selanjutnya terdapat proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Pemprov Lampung sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah untuk mempertahankan dan memperjelas status lahan tersebut. Salah satunya melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan terkait proses sertifikasi atas lahan dimaksud.

Dalam koordinasi tersebut, Pemprov Lampung memperoleh informasi bahwa proses penerbitan sertifikat atas nama Rahudi belum diterbitkan. Atas saran Kantor Pertanahan, Pemprov Lampung kemudian menyampaikan surat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/1987/11/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Penghentian Penerbitan Sertifikat.

Selanjutnya, pada 2021 Pemprov Lampung mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Pakai atas bidang tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor IP.02.05/623-18.01/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas.

Dari surat tersebut diketahui bahwa di atas bidang tanah yang dimaksud telah terdapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat atas nama PT SIL.

Dalam rapat tindak lanjut ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap warkah atau dokumen pertanahan atas objek lahan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri riwayat pemberkasan serta memastikan dasar dan proses administrasi yang telah disampaikan kepada Kantor Pertanahan.

Pemprov Lampung menegaskan bahwa penelusuran dokumen dan riwayat pertanahan menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai status hukum lahan tersebut.

Selanjutnya, Pemprov Lampung akan menyiapkan langkah penyelesaian, baik melalui upaya litigasi maupun nonlitigasi, dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Lampung Dorong Nasionalisme Lewat Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Kesbangpol bersama jajaran OPD membagikan ratusan bendera Merah Putih kepada masyarakat dan pengendara yang melintas di depan gerbang Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (14/8/2026).

Pembagian bendera Merah Putih di kawasan perkantoran Pemprov Lampung tersebut disambut antusias oleh para pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas, menciptakan suasana semarak menjelang peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2026.

​Aksi pembagian bendera ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.

​Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan seluruh elemen masyarakat Lampung.

​”Ini merupakan tindak lanjut surat dari Menteri Dalam Negeri, ya. Untuk menggelorakan lagi jiwa, semangat ideologi nasional kaitan dengan peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Jadi bendera ini adalah partisipasi seluruh unsur Pemerintah Provinsi Lampung dan diberikan juga kepada masyarakat dalam rangka melestarikan, mengembangkan nilai-nilai nasionalisme,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

​Pada aksi pembagian bendera tersebut, sedikitnya 300 helai bendera Merah Putih disalurkan secara langsung kepada para pengguna jalan. Kegiatan serupa juga dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

​”Kurang lebih kita distribusikan 300, ya. 300 helai. Dan ini kan berlaku serentak di seluruh kabupaten/kota, ya. Di masing-masing pemerintah daerah juga akan melaksanakan sesuai dengan kondisi yang sekarang,” jelasnya sembari menambahkan bahwa gerakan partisipatif lintas OPD ini telah rutin berjalan dalam tiga tahun terakhir.

​Melalui momentum peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-81 RI ini, ia berharap persatuan masyarakat semakin kokoh dalam mengawal laju pembangunan bangsa. (gla)

Pemprov Lampung dan Kejati Perkuat Sinergi, Gubernur: Penegakan Hukum Bagian dari Pembangunan

Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menggelar acara Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung dari Danang Suryo Wibowo kepada Taufan Zakaria, yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di Mahan Agung, Jumat malam (14/8/2026).

​Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin melantik Taufan Zakaria sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung di Jakarta pada Selasa (11/8/2026), mengantikan Danang Suryo Wibowo yang kini mendapat tugas baru sebagai Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.

​Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Lampung menyampaikan apresiasi kepada Danang Suryo Wibowo atas dedikasi, sinergi, dan integritas yang ditunjukkan selama 1 tahun 3 bulan bertugas di Provinsi Lampung.

​”Selama ini sinergi antara Pemda Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi telah berjalan dengan sangat baik. Kita selama setahun tiga bulan ini banyak sekali menghadapi persoalan bersama. Ada pembangunan yang harus dikawal, ada investasi yang butuh kepastian hukum, ada tata kelola pemerintahan yang harus terus diperbaiki, dan ada yang lebih penting yaitu kepercayaan masyarakat yang harus kita pertahankan,” ujar Gubernur.

​Gubernur memaparkan, soliditas jajaran Forkopimda di bawah sinergi Kejati, TNI, Polri, dan Pemda telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Kolaborasi pengawalan program pangan dan pendampingan UMKM berhasil menempatkan pertumbuhan ekonomi Lampung di posisi nomor dua tertinggi di Sumatera, serta mendongkrak produksi jagung daerah naik ke peringkat tiga nasional dengan surplus panen mencapai 400 ribu ton.

​”Dulu lihat gedung kejaksaan takut, sekarang senang, apalagi UMKM dan wong cilik yang butuh bantuan hukum. Terima kasih Mas Danang, selama setahun tiga bulan ini mendampingi kami menghadirkan negara di hati masyarakat Provinsi Lampung,” tuturnya.

​Gubernur selanjutnya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kajati Lampung yang baru, Taufan Zakaria beserta keluarga. Gubernur optimistis kepemimpinan baru di Korps Adhyaksa Lampung akan semakin memperkokoh stabilitas hukum dan mempercepat laju pembangunan.

​”Bagi kami, pembangunan dan penegakan hukum bukanlah dua hal yang dipertentangkan, justru keduanya harus berjalan seiringan. Kami percaya kalau kepastian hukum terjaga, investasi akan tumbuh. Kalau investasi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka. Kalau lapangan pekerjaan bertambah, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Karena itu penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan,” tegasnya.

​Mengakhiri sambutannya, Gubernur menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menjadi mitra kerja yang transparan, terbuka, dan kolaboratif bagi Kejaksaan Tinggi.

​”Pemerintah Provinsi Lampung siap menjadi mitra yang terbuka. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan, kita selesaikan bersama. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki bersama. Karena tujuan kita sama: membangun pemerintahan yang bersih, memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, dan menghadirkan rasa aman dan adil di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi Program Desaku Maju untuk Percepatan Pembangunan Jalan Desa

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI dalam pelaksanaan Program Desaku Maju, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan desa.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026).

Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Marindo mengatakan, Program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu fokusnya adalah pembangunan infrastruktur jalan desa yang akan disinergikan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau Karya Bakti TNI.

“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.

Menurutnya, sinergi tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan jajaran TNI untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil (DBH).

Marindo menjelaskan, penyaluran DBH harus menghasilkan pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” jelasnya.

Karena itu, pelaksanaan Program Desaku Maju akan diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi DBH dan hasil pembangunan di lapangan. Keterlibatan TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti TNI menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Dalam rakor tersebut juga dibahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota. Formulasi teknis, termasuk mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta bentuk kolaborasi dengan TNI, akan menjadi bagian yang diperkuat dalam nota kesepahaman (MoU).

Marindo menyampaikan, pengalokasian anggaran tidak harus sama di setiap kabupaten/kota. Besaran anggaran dan jumlah ruas jalan yang ditangani dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.

“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.

Marindo juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. Hasil pembahasan bersama BPKP selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU.

Gubernur Mirza Hadiri Paripurna Istimewa DPRD Lampung, Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (14/8/2026).

Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai capaian pemerintah dalam pembangunan nasional.

Capaian tersebut menjadi gambaran atas hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melihat perkembangan pembangunan di wilayah masing-masing.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, capaian nasional tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pemprov Lampung juga menyatakan komitmen mendukung Asta Cita Presiden serta berbagai program prioritas pemerintah pusat sebagai landasan bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan kembali sumpah yang telah diucapkannya untuk menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Ia menekankan bahwa pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk lembaga negara.

“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Melalui momentum peringatan HUT ke-81 RI, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kembali tekad untuk membangun daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Semangat kemerdekaan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat gotong royong, mempercepat pembangunan, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Lampung optimistis dapat mengambil bagian lebih besar dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional sekaligus mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah.(LSI)

Sekdaprov Marindo ikuti Ikuti Pembelajaran Transformasi Digital Nasional Bahas Ekonomi Digital dan Komunikasi Kebijakan

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional “peran strategis pimpinan tinggi” yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut membahas terkait penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, dan advokasi kebijakan publik.

Adapun Narasumber Pada Kegiatan Ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital – Komdigi Edwin Hidayat Abdullah, dan Prof. Burhanudin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.

Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah, membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance,dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.

Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.

Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent,dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.

Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi, membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis. DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.

Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.