Pemprov Lampung Jajaki Kerja Sama Perdagangan dengan Tiongkok, Bidik Pasar Global untuk Komoditas Desa


B
andar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menerima kunjungan 13 delegasi perdagangan asal Tiongkok di Bandar Lampung, Selasa (13/10/26). Pertemuan ini berfokus pada penjajakan kerja sama perdagangan internasional untuk mendorong komoditas unggulan desa menembus pasar global.

Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa melalui program prioritas “Desaku Maju”. Gubernur menekankan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan ekonomi daerah, dari pendekatan lama efek tetesan ke bawah (trickle-down economy) ke arah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan saling memperkuat (two-way growth).

Arah kebijakan tersebut berakar pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Melalui penguatan ekonomi pedesaan, potensi lokal diharapkan mampu memberikan nilai tambah riil bagi para petani, nelayan, dan pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Kepala Disperindag Provinsi Lampung Mohammad Zimmi Skil memimpin langsung audiensi tersebut dengan didampingi tim Hagakawa Trading House Lampung serta jajaran akademisi dan praktisi, yakni Ardiansyah, Prof. Ayi Ahadiat, Roby Herdian, David Kurniawan, Aswin Tama, Steven, dan Meizano. Keberadaan Hagakawa Trading House Lampung difungsikan sebagai katalisator pengembangan ekspor komoditas desa ke pasar mancanegara.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Tiongkok menyampaikan ketertarikan tinggi terhadap potensi daerah pada dua sektor utama, yaitu Sektor Ekonomi Biru (Blue Economy). Komoditas perikanan dan kelautan, meliputi ikan, kepiting soka, kepiting bakau, tiram, kerang putih, serta bawal bintang menjadi daya tarik bagi pasar Tiongkok.

Selain itu, pada sektor Ekonomi Hijau (Green Economy), Lampung menawarkan komoditas pertanian dan perkebunan strategis, mencakup aneka rempah-rempah serta tepung tapioka guna menyuplai kebutuhan industri di Tiongkok.

Guna memastikan rantai pasok dan distribusi berjalan optimal, rombongan delegasi Tiongkok turut meninjau langsung fasilitas pelabuhan peti kemas di Lampung. Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk menilai kesiapan infrastruktur logistik daerah dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor skala besar.

Penjajakan kerja sama perdagangan ini menjadi pijakan penting agar produk-produk unggulan masyarakat desa tidak hanya beredar di pasar lokal, melainkan mampu bersaing secara global.

Pemprov Lampung berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan ini ke tahap kemitraan konkret guna mendongkrak daya saing daerah, memperluas penyerapan pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Di samping itu, transfer teknologi pengholahan (hilirisasi) hasil pertanian juga menjadi salah satu perhatian daerah untuk semakin diperkuat. (lsi)

Gubernur Lampung Dorong Wisata Tahura WAR untuk Perpanjang Lama Tinggal Wisatawan


Bandar lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pengembangan destinasi wisata alam untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan (length of stay) sekaligus meningkatkan belanja wisata di Lampung. Salah satu potensi yang dinilai dapat mendukung upaya tersebut adalah Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman (WAR) yang berada tidak jauh dari pusat Kota Bandar Lampung.

Menurut Gubernur Mirza, diversifikasi destinasi wisata menjadi penting agar Lampung tidak hanya mengandalkan wisata bahari, tetapi juga menawarkan pengalaman ekowisata hutan yang dapat menjadi alternatif bagi wisatawan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan trekking di Tahura WAR melalui rute Hutan Kemiri–Batu Lapis, Selasa (13/10/2026) pagi. Kegiatan yang dilakukan di sela agenda resminya itu turut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan sejumlah kawan dekatnya.

Didampingi pemandu dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sumber Agung, Ubay dan Darma, rombongan menyusuri jalur sepanjang sekitar enam kilometer pulang-pergi di kaki Gunung Betung, sejak pagi pukul 06.30 WIB.

Gubernur Mirza mengatakan, pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan, tetapi juga oleh lamanya wisatawan tinggal dan besarnya pengeluaran selama berada di suatu daerah.

“Kunci pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata itu ada dua: berapa lama wisatawan bertahan di Lampung dan berapa banyak transaksi belanja yang mereka keluarkan. Wisata hutan di pinggiran Kota Bandar Lampung ini menjadi pilihan alternatif yang sangat efisien secara waktu namun kaya pengalaman,” ujar Gubernur.

Menurut dia, keberadaan destinasi yang beragam, mulai dari pantai hingga kawasan ekowisata hutan, dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan untuk mengisi waktu liburan. Dengan demikian, wisatawan memiliki alasan untuk memperpanjang kunjungan dan menghabiskan lebih banyak waktu di Lampung.

Dampak tersebut diharapkan turut dirasakan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Peningkatan kunjungan berpotensi menggerakkan berbagai usaha lokal, mulai dari jasa pemandu wisata, kuliner, UMKM yang mengolah hasil hutan, hingga sektor penginapan.

“Kita ingin wisatawan tidak sekadar melintas atau berkunjung singkat, tapi menginap lebih lama dan membelanjakan uangnya lebih banyak di Lampung. Potensi rantai pasok lokalnya sangat besar,” kata Gubernur.

Dikunjungi wisatawan luar daerah

Potensi Tahura WAR sebagai destinasi ekowisata juga terlihat dari kunjungan wisatawan yang dilayani Pokdarwis Desa Sumber Agung.

Ketua Pokdarwis Desa Sumber Agung, Ubay, mengatakan pihaknya melayani sekitar 100 wisatawan setiap akhir pekan. Para pengunjung tersebut biasanya terbagi dalam enam hingga delapan kelompok.

Wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Lampung, tetapi juga dari Sumatera Selatan hingga kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wisata alam di Tahura WAR memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kedekatannya dengan pusat kota juga dapat menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana hutan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Jika dikelola dan dipromosikan secara berkelanjutan, destinasi ini berpotensi melengkapi pilihan wisata di Lampung sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Raih Peringkat Kedua ADLG Awards 2026.


Jakarta –  Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan meraih peringkat kedua dalam ajang Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLG Awards) 2026, yang digelar oleh Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kepemimpinan sekretaris daerah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penghargaan diserahkan oleh Raden Gani Muhamad, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, didampingi Ketua Tim Penilai ADLG Awards 2026, pada acara penganugerahan tahap akhir atau Grand Award di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Capaian tersebut menempatkan Sekda Marindo sebagai salah satu sekretaris daerah provinsi yang memperoleh pengakuan dalam ajang kepemimpinan digital pemerintahan tingkat nasional.

Penghargaan ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

ADLG Awards 2026 merupakan ajang apresiasi yang menilai kepemimpinan sekretaris daerah dalam mengarahkan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Penilaian mencakup visi dan tata kelola digital (vision and governance), kepemimpinan teknologi (technology leadership), serta kemampuan membangun kolaborasi dan menyinergikan berbagai perangkat daerah (collaboration and orchestration).

Peringkat pertama diraih Sekretaris Daerah Provinsi Riau, disusul Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan pada peringkat kedua. Posisi berikutnya ditempati sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.

Transformasi digital menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi dan aplikasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan sistem, menyederhanakan proses birokrasi, serta menghadirkan layanan yang mudah diakses.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggeser orientasi dari pembangunan aplikasi secara sektoral menuju pengembangan ekosistem pemerintahan digital yang terpadu.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien, dan saling terhubung.

Tomsi juga menekankan pentingnya peran sekretaris daerah sebagai koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus pengarah kolaborasi lintas perangkat daerah.

Peran tersebut diperlukan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak dalam satu arah, menerapkan standar yang selaras, serta memanfaatkan sumber daya secara efektif.

Ketua TP PKK Lampung Canangkan Desa TAPIS di Serdang


Lampung – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mencanangkan Program Desa TAPIS (Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (13/10/2026).

Program Desa TAPIS merupakan bagian dari pembinaan TP PKK Provinsi Lampung untuk memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK secara berkelanjutan. Melalui program ini, keluarga didorong untuk mengembangkan potensi lokal, meningkatkan keterampilan, serta membangun kemandirian dan kesejahteraan.

Salah satu potensi yang ditinjau Purnama Wulan Sari Mirza, yang akrab disapa Batin Wulan, adalah pemanfaatan pekarangan melalui Teras Helau. Program Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tersebut mendorong pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan mengajak keluarga penerima manfaat, termasuk penerima bantuan bedah rumah, memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Di Desa Serdang, pekarangan dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan serta memelihara ayam dan ikan lele. Hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Batin Wulan mengapresiasi upaya tersebut karena pemanfaatan lahan secara produktif dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga.

“Luar biasa inovasinya. Ini contoh yang baik karena lahan di sekitar rumah bisa dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” ujar Batin Wulan.

Selain pemanfaatan pekarangan, pengelolaan sampah rumah tangga juga menjadi bagian dari upaya warga Desa Serdang dalam memanfaatkan potensi lingkungan. Sampah rumah tangga dan sisa makanan diolah menjadi pupuk organik serta pakan ternak. Pupuk yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Taman Hatinya PKK, sehingga pengelolaan sampah dapat terhubung dengan pemanfaatan lahan dan ketahanan pangan keluarga.

Dalam kunjungan tersebut, Batin Wulan juga meninjau pelayanan Posyandu dan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Kegiatan ini menjadi sarana pendampingan bagi keluarga terkait kesehatan ibu dan anak serta tumbuh kembang balita. Rangkaian pelayanan turut mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makanan tambahan bagi balita, dan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan serta kebutuhan masyarakat.

Sebagai Bunda Literasi Provinsi Lampung, Batin Wulan juga menyapa anak-anak yang sedang membaca di perpustakaan desa. Ia menyerahkan bantuan buku cerita rakyat Lampung dari 15 kabupaten/kota untuk menambah koleksi bacaan sekaligus mendorong minat baca anak sejak dini.

Potensi lokal lainnya terlihat dari berbagai produk yang dipamerkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Desa Serdang. Produk tersebut meliputi kerajinan pernak-pernik, sulaman, batik, serta makanan dan minuman olahan. Pengembangan usaha berbasis keterampilan lokal diharapkan dapat membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.

Untuk mendukung kegiatan produktif tersebut, disalurkan bantuan peralatan berupa mesin jahit dan oven. Pelaku UMKM juga memperoleh fasilitasi sertifikasi halal guna mendukung pengembangan usaha mereka.

Dukungan kepada keluarga turut diberikan melalui bantuan sosial berupa sembako dan bantuan jamban sehat. Sementara itu, penyandang disabilitas menerima bantuan kursi roda dan alat bantu dengar sesuai kebutuhan.

Batin Wulan menekankan bahwa berbagai kegiatan dalam pembinaan Desa TAPIS perlu memberikan manfaat yang berkelanjutan, bukan hanya berlangsung saat pencanangan. Karena itu, kader PKK diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri sekaligus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk mendampingi masyarakat.

“Kita sebagai kader PKK harus dapat terus meningkatkan kapasitas, nilai diri, kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan agar mampu menjadi tim penggerak, tim pendamping, sekaligus teladan bagi masyarakat di lingkungan kita sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemantauan dan evaluasi agar program yang telah dijalankan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga.

“PR kita bersama adalah memastikan keberlanjutan program. Jangan sampai setelah pencanangan Desa TAPIS ini programnya tidak berjalan. Kami berharap pencanangan ini bisa berkelanjutan dan insyaallah akan tetap ada monitoring,” kata Batin Wulan.

Gubernur Lampung Dorong Transformasi Ekonomi, Pembangunan Dimulai dari Desa


Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mentransformasi paradigma pembangunan ekonomi daerah, dari pendekatan tetesan ke bawah (trickle-down economy) menjadi penguatan ekonomi rakyat dari tingkat perdesaan (bottom-up economy) berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat membuka kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026, di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (13/10/26).

Acara strategis yang digelar sinergis bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung ini dihadiri oleh para Bupati/Wali Kota, Forkopimda, pimpinan lembaga keuangan perbankan dan non-bank, asosiasi pelaku usaha, akademisi, serta pimpinan media massa.

Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa struktur perekonomian Provinsi Lampung yang 28 hingga 30 persen ditopang oleh sektor pertanian menuntut adanya keberpihakan regulasi yang nyata bagi para petani dan masyarakat perdesaan. Pola pembangunan lama yang berfokus memberikan insentif modal kepada konglomerasi industri besar dinilai gagal mengalirkan kesejahteraan ke tingkat paling bawah.

“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri,” tutur Gubernur.

Gubernur membeberkan, kebijakan afirmatif Presiden Prabowo Subianto melalui kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta ketegasan menyetop impor komoditas pertanian secara nyata telah mengubah nasib jutaan keluarga petani di Lampung. Marjin keuntungan petani kini mencapai 48 persen, dan pendapatan petani melonjak hingga Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan.

“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani, naiknya di tangan ini. Keuntungan petani naik 30%. Hari ini keuntungan 48%, ada di petani,” ujar Gubernur Mirza.

Dampak langsung pergeseran paradigma tersebut, lanjut Gubernur, tercermin dari capaian makro ekonomi Lampung yang kini menempati peringkat kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera pada semester II 2026 sebesar 5,29%. Selain itu, tingkat kemiskinan di Lampung berhasil dipangkas 1 persen dalam kurun waktu satu tahun, tiga kali lebih cepat dibandingkan rata-rata tahunan era sebelumnya yang hanya berkisar 0,3 persen.

Penguatan daya beli masyarakat desa juga divalidasi oleh data transaksi riil di lapangan. Mengutip data Bapenda, Gubernur mengungkapkan bahwa pembelian unit kendaraan baru melonjak 43 persen yang didominasi oleh kendaraan niaga dan komersil penunjang logistik pangan, seperti truk (naik 220 persen), van (naik 123 persen), dan pick-up (naik 78 persen). Peningkatan serupa terjadi pada volume pengiriman logistik, transaksi ibadah kurban (sapi naik 109 persen, domba naik 141 persen), serta perjalanan umrah warga.

Menutup arahannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Lampung adalah percepatan hilirisasi komoditas unggulan di tingkat desa, mengingat saat ini masih ada 55 persen potensi komoditas daerah (sawit, karet, kopi, tebu, kakao) yang belum terhilirisasi.

Wagub Lampung Dorong Tatakelola Hutan Berintegritas


Bandar lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan tata kelola kehutanan yang terintegrasi, berintegritas, dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Sinergi dan Komitmen Bersama dalam Mewujudkan Hutan Lampung yang Lestari dan Berkelanjutan, di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).

Dalam arahannya, Wagub Jihan mengatakan bahwa pengelolaan hutan tidak cukup hanya berfokus pada penjagaan kawasan, tetapi juga harus mampu mengoptimalkan potensi ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat di sekitarnya.

Menurutnya, seluruh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, khususnya petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan polisi kehutanan, harus memahami secara menyeluruh kondisi wilayah kerjanya, mulai dari peta kerawanan kebakaran, potensi konflik lahan, titik perambahan, kebutuhan rehabilitasi, hingga peluang pengembangan komoditas unggulan.

“Pengelolaan hutan bukan hanya menjaga kawasan, tetapi juga memastikan kawasan hutan tetap terjaga dan produktivitasnya mampu mendukung perekonomian masyarakat di sekitar hutan,” ujar Wagub.

Ia meminta setiap KPH memiliki pemahaman yang kuat mengenai potensi dan persoalan di wilayah masing-masing. Pemetaan tersebut harus diikuti dengan langkah nyata, termasuk pendampingan masyarakat, pengembangan komoditas unggulan, penguatan kualitas produk, serta kepastian pasar dan rantai pasok.

Wagub Jihan juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja sektor kehutanan di Provinsi Lampung. Ia menyebutkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang pada 2015 tercatat sekitar 0,37 persen, menurun menjadi sekitar 0,303 persen pada 2024.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji bersama untuk mengetahui faktor penyebabnya sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar potensi kehutanan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal, tanpa mengabaikan fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan.

Wagub Jihan juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Menurutnya, penanganan kebakaran tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah kejadian, tetapi harus lebih mengutamakan upaya pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, serta koordinasi lintas sektor.

Ia berharap penguatan sarana, prasarana, dan personel pengamanan hutan dapat terus dilakukan untuk mendukung tugas jajaran kehutanan di lapangan.

Wagub Jihan mengingatkan seluruh aparatur agar menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik yang membiarkan atau melindungi aktivitas perambahan hutan. Aparatur kehutanan memiliki tanggung jawab besar karena kelestarian hutan berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

“Apa yang kita urus hari ini adalah sumber kehidupan anak-anak dan cucu kita di masa depan. Hutan menyediakan oksigen, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menjadi penyangga kehidupan. Karena itu, tugas ini harus dijalankan dengan integritas dan komitmen yang tinggi,” kata Wagub Jihan.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan juga mendorong penerapan konsep pengelolaan hutan berbasis ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan di setiap KPH.

Gubernur Mirza Tekankan Pentingnya Pengembangan SDM Generasi Muda


B
andar Lampung –  Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) generasi muda melalui pendidikan dan pembinaan berkelanjutan untuk membentuk generasi yang berkualitas, berkarakter, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan kerja Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (LPTG) Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Senin (12/10/2026).

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk usia muda yang besar. Potensi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM agar generasi muda dapat berkembang dan mengambil peran dalam pembangunan.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas manusia. Karena itu, pembinaan generasi muda menjadi bagian penting dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas.

Pembinaan generasi muda, lanjutnya, perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya ini merupakan bagian dari pembangunan SDM untuk mendorong generasi muda lintas agama tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan.

LPTG diharapkan turut berperan dalam membangun generasi muda melalui pembinaan yang mendorong pengembangan potensi, kemampuan, dan karakter.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menyatakan dukungannya terhadap keikutsertaan kontingen Lampung dalam Swayamvara Tripitaka Gatha (STG) Nasional XII Tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Provinsi Jambi pada awal Desember mendatang.

Melalui pembinaan dan dukungan yang berkelanjutan, generasi muda Lampung diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas diri, meraih prestasi, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.(lsi)

Pemprov Lampung Perkuat Investasi, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah


Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat realisasi investasi semester I tahun 2026 mencapai Rp7,3 triliun, dengan penyerapan 9.187 tenaga kerja. Capaian itu disampaikan dalam amanat Gubernur Lampung yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Imam Ghozali pada apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/10/2026).

Gubernur menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah, Ia mengajak aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kualitas pelayanan serta integritas sebagai upaya mewujudkan Provinsi Lampung sebagai pusat investasi yang menarik, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Dalam amanatnya, Gubernur menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp2,1 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp5,2 triliun. Investasi itu menyerap 9.180 tenaga kerja Indonesia dan 7 tenaga kerja asing.

Menurutnya, capaian itu ditopang peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Saya yakin capaian realisasi investasi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah melalui peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa investasi menjadi salah satu faktor utama dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Investasi memacu pertumbuhan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta inovasi, dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

Provinsi Lampung dinilai memiliki potensi investasi yang besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, dan pariwisata, didukung sumber daya manusia sebagai modal penting pengembangan investasi jangka panjang.

Selain itu, Gubernur menyinggung modernisasi perizinan berusaha. Seluruh perizinan kini beralih ke sistem daring Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang diluncurkan sejak 2021 dan terus disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Melalui sistem ini, investor dapat mengajukan izin secara daring tanpa harus melewati tahapan yang rumit, sehingga birokrasi lebih sederhana dan proses investasi lebih cepat.

“Melalui sistem ini, investor dapat mengajukan perizinan secara online tanpa melewati berbagai tahap yang rumit, hal ini menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi, sehingga mempercepat proses investasi,” ujar Gubernur.

Di akhir amanat, Gubernur mengajak seluruh pihak bersama-sama menjadikan Lampung sebagai pusat investasi yang menarik, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

“Untuk seluruh ASN, mari terus kita tingkatkan kualitas pelayanan dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terus terjalin dan tumbuh bersama,” pungkasnya. (lsi)

Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Kakao dari Desa

 


PESAWARAN — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendorong hilirisasi komoditas kakao dimulai dari tingkat desa agar nilai tambah hasil perkebunan dapat dinikmati langsung oleh petani. Menurut Gubernur, keterbatasan fasilitas pengering selama ini membuat petani hanya dapat menjual kakao dengan harga tinggi pada musim kemarau.

“Strategi Provinsi Lampung ke depan adalah mendesain struktur ekonomi agar pertumbuhannya inklusif, ikut memakmurkan dan mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya? Hilirisasi, nilai tambah harus dilakukan dari sumber bahan baku, yaitu ada di desa-desa,” ucap Gubernur Mirza saat kegiatan pemberdayaan desa wisata melalui pelatihan, penyerahan solar dryer, dan akselerasi pengembangan ekonomi daerah komoditas kakao di Pekon Ampai, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Kamis (8/10/2026).

Menurut Gubernur Mirza, solar dryer yang diserahkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengeringan kakao di tingkat petani. Teknologi tersebut dinilai sederhana, tetapi dapat membuka kesempatan bagi petani untuk menghasilkan kakao kering secara lebih konsisten sepanjang tahun.

Selama ini petani menghadapi persoalan ketika panen berlangsung pada musim hujan. Kakao yang belum kering harus segera dijual sehingga petani menerima harga lebih rendah karena tidak memiliki fasilitas pengering yang memadai.

Gubernur Mirza menyebut harga kakao basah dalam kondisi tertentu berada di kisaran Rp20.000-Rp30.000 per kilogram. Setelah dikeringkan, harganya dapat meningkat menjadi sekitar Rp70.000-Rp80.000 per kilogram, sehingga proses pengeringan menjadi titik penting dalam meningkatkan pendapatan petani.

“Cokelat mahal kalau kering. Benar mahal kalau jualnya sepanjang tahun bisa mahal. Tapi mereka hanya bisa jual tiga atau empat bulan secara mahal,” ujar Gubernur Mirza. Kondisi itu membuat pendapatan petani sangat bergantung pada cuaca dan musim panen.

Pemprov Lampung, lanjut Gubernur, tengah mendorong agar nilai tambah komoditas tidak berhenti pada penjualan bahan mentah. Dari total komoditas Lampung yang menurut Gubernur bernilai sekitar Rp150 triliun dalam struktur PDRB, baru sekitar Rp40 triliun yang mengalami hilirisasi atau tidak lebih dari 30 persen.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Selama ini, sebagian besar nilai tambah justru dinikmati industri berskala besar, sementara bahan baku berasal dari desa-desa sentra produksi.

Karena itu, Gubernut Mirza berharap Pekon Ampai tidak hanya menjadi tempat pengeringan kakao, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan dan produksi solar dryer. Alat tersebut diharapkan dapat ditiru, dikembangkan, kemudian didistribusikan ke sentra-sentra kakao di sepanjang pesisir Lampung.

“Yang saya harapkan nanti di Pekon Ampai bukan hanya bisa suplai, bukan hanya bisa mengeringkan, tapi bisa mencontoh, membuat pengering seperti ini, dan mendistribusikan, menjual pengering-pengering solar dryer ini di sepanjang pesisir Lampung,” kata Gubernur Mirza.

Status GAK Naik ke Level III, Masyarakat dan Wisatawan Dilarang Beraktivitas dalam Radius 5 Kilometer


Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul naiknya tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). Peningkatan status tersebut berlaku terhitung sejak Jumat, 9 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB.

Hal tersebut disampaikan ​Kepala BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, pada Sabtu (10/10/26), berdasarkan laporan hasil evaluasi dan analisis menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik terkini Gunung Anak Krakatau.

​”Tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau resmi meningkat dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga), terhitung sejak 9 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB. Kenaikan status ini ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau,” ujar Aswarodi.

​Aswarodi memaparkan bahwa pada 9 Oktober 2026 hingga pukul 19.20 WIB, tercatat telah terjadi 9 kali erupsi dengan amplitudo maksimum 55 mm dan durasi hingga 32 detik, dengan tinggi kolom erupsi yang tidak teramati.

​”Sementara itu, pengukuran aktivitas vulkanik melalui Real-time Seismic Amplitude Measurement (RSAM) menunjukkan fluktuasi dengan energi relatif rendah. Data tiltmeter Stasiun Tanjung periode 21 September hingga 9 Oktober 2026 juga memperlihatkan pola fluktuatif dengan kecenderungan mendatar pada komponen Y,” lanjutnya.

​Terkait dampak sebaran material vulkanik, Aswarodi menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan citra satelit Terminal BMKG Lampung hingga 10 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, belum terdeteksi adanya dampak langsung abu vulkanik di wilayah daratan Provinsi Lampung. Meski demikian, langkah kesiapsiagaan tetap harus diprioritaskan.

​Sejalan dengan penetapan Level III (Siaga), radius aman dan larangan aktivitas di sekitar kawah diperluas. Masyarakat dan wisatawan dilarang memasuki maupun melakukan aktivitas dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava, serta erupsi sekunder akibat kontak material lava bersuhu tinggi dengan air laut maupun air hujan.

“Apabila terjadi erupsi berkepanjangan, terutama saat aktivitas erupsi masih berlangsung, masyarakat diimbau menyiapkan dan menggunakan masker sesuai kondisi paparan abu vulkanik,” tegas Aswarodi.

​Kepala BPBD Provinsi Lampung juga meminta warga agar tidak panik dan menyaring setiap informasi yang beredar.

​”BPBD Provinsi Lampung mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi atau hoaks. Informasi resmi mengenai aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau agar merujuk pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta pembaruan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Lampung. Masyarakat diharapkan tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti arahan dari instansi berwenang,” pungkasnya. (lsi)

Wagub Jihan Lepas 46 Mahasiswa Beasiswa PW Pergunu Lampung ke Universitas KH Abdul Chalim


BANDAR LAMPUNG— Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melepas 46 mahasiswa penerima beasiswa jenjang S-1 dan S-2 dari Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Lampung Angkatan XII untuk melanjutkan pendidikan di Universitas KH Abdul Chalim, Mojokerto, Jawa Timur.

Pelepasan berlangsung di Aula PWNU Lampung, Kamis (8/10/2026). Pelepasan ditandai dengan penyamatan jaket kepada perwakilan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan mengapresiasi komitmen PWNU dan PW Pergunu Lampung yang secara konsisten menjalankan program beasiswa sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Lampung.

“Ini adalah angkatan ke-12. Artinya, program ini sudah melalui perjalanan yang panjang. Ini merupakan komitmen PWNU dan Pergunu Lampung untuk mencerdaskan anak-anak bangsa melalui program beasiswa,” ujarnya.

Wagub Jihan menuturkan bahwasannya program beasiswa tersebut turut mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, khususnya melalui sektor pendidikan.

Ia mengatakan pendidikan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.
“Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada PWNU dan Pergunu Lampung yang membantu mengurai persoalan ini melalui program beasiswa,” jelasnya.

Lanjut, Wagub Jihan menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung terus menyiapkan berbagai program untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia.

Beberapa program yang mendukung hal tersebut diantaranya seperti program Sekolah Rakyat dan program Satu Desa Satu Sarjana.

“Insyaallah, berbagai program tersebut menjadi lompatan yang baik untuk mengejar ketertinggalan pembangunan manusia kita, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya.

Lebih dari itu, Kepada para penerima beasiswa, Wagub Jihan berpesan agar status sebagai mahasantri tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ia meminta para mahasantri memperkuat pengalaman spiritual sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual melalui proses pembelajaran selama menempuh pendidikan.

“Selain menimba ilmu agama dan ilmu umum, adik-adik juga perlu memiliki kepedulian sosial dan empati. Hari ini kita tidak kekurangan anak-anak yang pintar dan cerdas. Namun, kemajuan teknologi juga dapat membuat sebagian anak muda menjadi apatis dan kurang peduli terhadap lingkungan sosial,” katanya.